Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipandang perlu melakukan sejumlah strategi promosi dan penebaran insentif kepada pelaku industri untuk mencapai target kunjungan wisatawan asing pada 2024. Pakar Strategi Pariwisata Indonesia Taufan Rahmadi menilai kunjungan wisatawan mancanegara yang dipatok Kemenparekraf pada tahun ini cukup berat. Kedatangan pelancong asing pada tahun ini ditargetkan menyentuh 14,3 juta kunjungan. Bidikan tersebut meningkat sekitar 22,54% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu di level 11,67 juta kunjungan. Selain itu, eksekutif perlu memberikan insentif kepada maskapai penerbangan luar negeri yang banyak membawa wisman, hingga pembenahan pada sejumlah destinasi wisata terkait kenyamanan dan keamanan turis. “[Pemerintah juga harus membenahi] sumber daya manusia, infrastruktur ke destinasi wisata, dan tiket pesawat murah,” kata Taufan kepada Bisnis, Jumat (2/2). Di samping itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata (Gipi) Hariyadi B. Sukamdani menilai, wacana pemerintah membentuk Indonesia Tourism Fund atau dana abadi pariwisata tidak cukup maksimal untuk mempromosikan sektor parekraf dalam negeri. Menurut informasi yang diterima Hariyadi dari kementerian tersebut salah satu dana abadi pariwisata akan diambil dari dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Artinya, anggaran tersebut terbatas hanya untuk event bertema lingkungan. Sumber lainnya yakni dari dana BUMN. GIPI menilai pemerintah perlu menganggarkan dana Rp6 triliun untuk promosi kegiatan Parekraf. Sepanjang tahun lalu, sebagian besar wisman masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan proporsi sebesar 44,94% dan rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia hingga 8,5 malam. Pada tahun ini, Kemenparekraf masih menargetkan Bali sebagai destinasi unggulan dengan cakupan hingga 50% dari target wisman yang ditetapkan pemerintah. Turis yang berkunjung ke Bali sebelumnya diwajibkan membayar biaya retribusi wisata senilai Rp150.000 atau setara dengan US$10. Pemberlakuan retribusi Wisata ini merupakan inisiatif baru oleh pemerintah provinsi untuk membantu melestarikan alam dan budaya Bali melalui pelestarian, revitalisasi, dan konservasi. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan sebanyak 406.470 wisatawan mancanegara (wisman) asal Amerika Serikat (AS) berkunjung ke Indonesia di 2024. Target tersebut meningkat 226% dari target 2023 yang tercatat sebesar 124.700 kunjungan.

Kereta Commuter Indonesia membeli tiga rangkaian kereta baru dari produsen sarana perkeretaapian asal China, CRRC Qingdao Sifang Co Ltd, melalui kesepakatan yang ditandatangani di Beijing, China, Rabu (31/1). Keputusan itu dinilai akan memunculkan tantangan baru karena SDM di KCI telanjur terbiasa menangani kereta buatan Jepang. Dirut PT KCI Asdo Artriviyanto menyampaikan, pihaknya membeli tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru dengan tipe KCI-SFC120-V. Nilai investasi untuk pengadaan ketiganya Rp 783 miliar. ”Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna KRL Jabodetabek yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per hari,” ujar Asdo, Jumat (2/2).

Asdo memastikan tiga rangkaian kereta (trainset) yang dipesan dari CRRC masing-masing terdiri dari 12 gerbong kereta serta dalam kondisi baru dan layak pakai. Impor tersebut menambah jumlah pengadaan KRL menjadi 38 unit. Tak hanya impor rangkaian baru, KCI juga meremajakan rangkaian kereta (retrofit) 19 rangkaian. Peremajaan senilai Rp 2,23 triliun dilakukan oleh PT Industri Kereta Api (INKA). Selain itu, KCI juga memesan 16 rangkaian KRL baru ke INKA dengan nilai investasi Rp 3,83 triliun.

Sebagai pejabat di lembaga negara, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terikat dengan hak dan kewajiban. Salah satunya, menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK. Pada Pemilu 2024, KPU mewajibkan seluruh calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk menyampaikan LHKPN. Laporan itu menjadi salah satu syarat dalam pengusulan pelantikan caleg terpilih. Anggota KPU, Idham Holik, di Jakarta, Jumat (2/2) mengatakan, kewajiban caleg terpilih mengajukan LHKPN ke KPK itu akan diatur dalam Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Draf aturan itu sudah dikonsultasikan dengan pembuat undang-undang dan saat ini dalam tahap diharmonisasi. Dalam Pasal 46 rancangan PKPU tersebut diatur, calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa LHKPN. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan ke KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

”Jika calon terpilih tak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU tidak mencantumkan nama caleg dalam pengusulan nama calon terpilih,” ucapnya. Tantangannya, LHKPN harus diisi secara benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Tak sedikit penyelenggara negara masih keliru dalam mengisi laporan itu. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, LHKPN menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, caleg terpilih wajib menyampaikan LHKPN setiap tahun dimulai sejak awal sebelum pelantikan. Namun, sebagian penyelenggara negara belum mela- porkan seluruh hartanya, ter- masuk nominal kekayaannya. Beberapa dokumen, seperti surat kuasa, sering kali tidak dilampirkan saat pelaporan LHKPN. Surat kuasa itu dibutuhkan KPK untuk memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi kebenaran informasi keuangan pelapor di sejumlah instansi. (Yoga)

Keputusan pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan pada Februari 2024, yang merupakan bulan dilakukannya pemungutan suara Pemilu 2024, berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat. Apalagi, asal-usul sumber anggaran program bantuan sosial itu sampai sekarang belum jelas. UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN (UU APBN) Tahun Anggaran 2024 sebenarnya sudah menganggarkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan dalam UU APBN untuk kebutuhan perlindungan sosial (perlinsos) adalah Rp 496,8 triliun, tapi dalam rincian bansos yang sudah dianggarkan dalam UU APBN 2024, tidak ada nomenklatur bansos berupa BLT mitigasi risiko pangan.

BLT ini dianggarkan senilai total Rp 11 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024.Setiap KPM akan mendapat Rp 200.000 per bulan. Namun, pemerintah akan menyalurkannya tiga bulan sekaligus sebesar Rp 600.000 per KPM pada Februari 2024. Adapun bansos yang sudah dianggarkan adalah program rutin yang selama ini disalurkan pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM. Di tengah tanda tanya seputar anggaran bansos BLT pangan itu, Kemenkeu mengeluarkan surat edaran No S-1082/MK.02/2023 pada 29 Desember 2023 yang bersifat sangat segera.

Surat perihal ”Automatic Adjustment Belanja Kementerian / Lembaga TA 2024” ditujukan ke semua menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri, serta kepala lembaga pemerintahan nonkementerian / lembaga (K/L) dan pimpinan kesekretariatan lembaga negar, yang menyatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, kebijakan automatic adjustment perlu dilanjutkan dalam pelaksanaan APBN 2024, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Besaran automatic adjustment belanja K/L yang ditetapkan untuk tahun ini Rp 50,14 triliun. Automatic adjustment adalah kebijakan pemblokiran anggaran K/L. Setiap K/L diminta untuk memilah anggaran belanja yang bukan prioritas untuk disisihkan sebagai dana ”cadangan”. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, Jumat (2/2) mengatakan, setiap K/L terkena automatic adjustment sesuai pos anggaran masing-masing. Besarannya 5 % dari total pagu belanja setiap K/L. (Yoga)

Keluh kesah dan harapan mengemuka dalam obrolan sejumlah pengojek daring yang tengah menunggu penumpang tak jauh dari Stasiun Rawabuntu, Tangsel, Banten. Kamis (1/2). ”Tenang, bro. Bentar juga dapat bantuan langsung tunai (BLT). Lumayanlah. Soal coblos siapa nanti mah bebas-bebas aja,” ujar Triyanto (35), pengojek daring disambung tawa rekan-rekan mengobrolnya. Triyanto mengaku penghasilannya rata-rata Rp 3,5 juta perbulan. Pengeluaran bulanan diupayakan tidak lebih dari penghasilan meski harga berbagai kebutuhan hidup makin mahal. Triyanto juga mengaku senang bakal ada guliran BLT Rp 600.000 pada Februari 2024., yang bisa digunakan mengganjal pengeluarannya yang semakin membesar. ”Ya, saya  terbantu dengan BLT. Tetangga juga ada yang dapat beras. Soal mau pilih siapa saat coblosan, bebas-bebas aja,” ujarnya sembari menaikkan kaca helm.

Pada tahun politik ini, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial secara besar-besaran. Di luar sejumlah program rutin jaring perlindungan sosial, pemerintah menggulirkan bantuan beras, BLT mitigasi risiko pangan (pengganti BLT El Nino), dan BLT petani yang gagal panen atau puso. Bantuan beras akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam dua tahap, yakni Januari-Maret dan April-Juni 2024. Setiap KPM akan mendapatkan 10 kg beras per bulan. BLT mitigasi pangan senilai total Rp 11 triliun menyasar 18,8 juta KPM selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024. Setiap KPM akan mendapat Rp 200.000 per bulan. Namun, pemerintah akan menyalurkannya tiga bulan sekaligus sebesar Rp 600.000 per KPM pada Februari 2024.

Kedua bansos terebut diberikan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga berpenghasilan rendah atas kenaikan harga sejumlah pangan pokok. Khusus bantuan beras, penyalurannya juga dalam rangka menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi beras. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pada dasarnya, bansos, termasuk bantuan pangan, bisa menjadi salah satu alat untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli, terutama saat krisis ekonomi terjadi. Memasuki tahun 2024, risiko ekonomi tidak sebesar saat pandemi Covid-19 merebak serta ketika harga pangan dan energi melonjak tinggi. ”Di sinilah jorjoran bansos, baik berupa pangan maupun uang tunai, berperan menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli. Kebijakan itu menguntungkan rakyat. Kendati, tetap ada kepentingan politik yang menungganginya,” katanya. (Yoga)

Kemenaker mengingatkan, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima saat mereka bekerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Peringatan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker No 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja / Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Surat edaran ini telah ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada Jumat (26/1) dan ditujukan kepada seluruh gubernur untuk kemudian disampaikan kepada bupati/wali kota. ”Hari libur atau yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Ida. Oleh karena itu, pada hari dan tanggal pemungutan suara, pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.

Apabila pada hari-H pemungutan suara, pekerja/buruh harus bekerja, pengusaha perlu mengatur waktu kerja supaya mereka tetap dapat menggunakan hak pilih tersebut. Upah kerja lembur Pekerja atau buruh yang ternyata harus bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, disampaikan Ida pada surat edaran itu, mereka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diperoleh ketika mereka dipekerjakan pada libur resmi nasional sesuai perundang-undangan. Menanggapi beleid itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha siap melaksanakan regulasi perundang-undangan dan SE Menaker No 1/2024. Kendati menghormati ketentuan, dunia usaha merasa, jika setiap tanggal dan waktu pemungutan suara pekerja/buruh libur, hal itu berpotensi mengurangi produktivitas kerja. (Yoga)

Sanjiwani Wattimena menghitung stok beras dalam gudang penyimpanan logistik tol laut, Lewoloba, Lembata, NTT, Jumat (19/1) petang. Masih 120 karung, namun stok itu diperkirakan habis terjual paling lama satu pekan. Sebulan terakhir, permintaan beras melonjak lantaran harga beras medium di pasaran Lewoleba dan sekitarnya naik hingga Rp 18.000 per kg. Di tempat itu, harga beras medium Rp 15.000 per kg. ”Harga lebih murah karena beras di sini diangkut dengan kapal tol laut,” ujar Sanjiwani, koordinator gudang logistik tol laut. Tak hanya beras, harga semua barang yang dijual di gudang tersebut juga lebih murah dari harga pasaran setempat. Daging ayam beku, misalnya, dijual Rp 42.000 per kg, sedangkan di pasaran Lewoleba sudah Rp 70.000 per kg. Begitu pula harga minyak goreng dan gula pasir yang lebih murah 20 % dari harga pasaran. Tingginya harga barang di pasaran Lewoleba disebabkan mahalnya ongkos angkutan dari daerah pemasok.

Dengan adanya tol laut, disparitas harga di kawasan timur Indonesia, termasuk di Lewoleba, dapat ditekan. Dalam program tol laut tersebut, pemerintah memberikan subsidi bagi angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Berkat subsidi, ongkos angkutan diringankan hingga 50 % Keringanan itu diharapkan berdampak pada harga barang yang dijual kepada masyarakat tidak beda jauh dari harga di Jawa. ”Kami rasakan manfaat tol laut ini. Harga ayam beku di Lewoleba hampir sama dengan harga di Surabaya (Jatim),” ujar Supardi (45), penjual ayam goreng. Lewoleba merupakan satu dari 115 titik yang dijangkau program tol laut. Ide tol laut pertama kali diucapkan Joko Widodo ketika berkampanye dalam Pilpres 2014. Program itu dimulai tahun 2015. Secara khusus, Kemenhub diberi tugas menjalankan program dengan merangkul berbagai pihak, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk jasa angkutan. Program itu sudah berlangsung sembilan tahun dan masih terus berlanjut pada tahun ke-10. (Yoga)

Konsep dari layanan angkutan umum dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) sudah bagus. Namun, sama seperti program angkutan umum lainnya, harus berangkat dari kebutuhan warga agar tepat sasaran dan okupansinya ideal untuk menunjang biaya operasional. Selain itu, dibutuhkan komitmen daerah supaya tak berhenti di tengah jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Program BTS merupakan skema pembelian layanan angkutan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Untuk wilayah Jabodetabek, skema ini dimulai dengan BisKita Trans-Pakuan di Kota Bogor, Jabar, pada November 2021. Selanjutnya, pada awal Maret 2024 akan berjalan di Kota Bekasi. Analis transportasi jalan dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), AM Fikri, mengapresiasi program BTS yang memiliki konsep sangat baik.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya acap kali terbentur dana yang sudah habis masa anggarannya. Tak pelak, operasional berhenti sementara waktu dan sejumlah rute ditutup. ”Program BTS ini butuh komitmen dari pemda. Kepala daerah dan DPRD harus menganggarkan dana untuk keberlanjutan agar tidak ada alasan keterbatasan dana,” kata Fikri, Jumat (2/2). Salah satu contoh penghentian operasi yang dimaksud ialah BisKita Trans-Pakuan pada tahun 2022. Penghentian sementara pengoperasian ini juga terjadi di 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub (Kompas, Januari 2022). Menurut Fikri, program BTS ini dinilai sebagai pancingan bagi pemda untuk membenahi atau meningkatkan angkutan umum perkotaannya.

Artinya, tak hanya jadi program pemerintah pusat, melainkan seluruh pemangku kepentingan transportasi di daerah turut memikirkan keberlanjutannya. Pelibatan perangkat daerah, DPRD, dan warga diperlukan untuk menyusun program transportasi yang sesuai kondisi dan kebutuhan setiap daerah. MTI dalam catatan akhir tahun 2023,  menyampaikan, ada potensi sebesar Rp 18 triliun dari dana pemda untuk pengembangan sektor transportasi, merujuk aturan yang sudah diteken sebelumnya, seperti PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan ini, anggaran 10 % dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi. (Yoga)

Milestone kehidupan seseorang memang berbeda. Faktor seperti privilese finansial, perjalanan karier, dan keberuntungan pun bisa berpengaruh terhadap kesuksesan finansial. Sebuah survei oleh Goldman Sachs (2021) bahkan mengungkap bahwa semasa produktif penentu #1 kesuksesan pekerja adalah memiliki penghasilan yang stabil. Namun, setelah memasuki usia pensiun, ternyata sukses secara finansial itu berubah menjadi mampu memenuhi kebutuhan kesehatan. Musibah, seperti sakit yang cukup berat, kecelakaan, ataupun hilangnya penghasilan utama di masa produktif, pasti memberi dampak terhadap situasi keuangan. Dana tabungan yang sudah dikumpulkan bisa tergerus untuk membayar biaya kesehatan. Karena itu, penting untuk mewujudkan ceklis dana kesehatan dalam rencana keuangan tahun 2024 ini.

Fondasi utama untuk pilar dana kesehatan adalah membangun dana darurat yang dapat digunakan untuk pengeluaran kesehatan. Fungsi dana darurat salah satunya adalah menjadi dana cadangan yang dapat digunakan apabila ada pengeluaran tambahan di luar pengeluaran rutin bulanan. Contohnya momen kenaikan kasus positif Covid-19 selepas libur Natal dan Tahun Baru, maka bisa jadi kebutuhan untuk tes usap antigen mandiri menjadi lebih sering. Atau barangkali ada anggota keluarga yang perlu isolasi terpisah karena ada lansia di rumah, maka dana darurat dapat digunakan untuk menutup pengeluaran.

Pengelolaan risiko bisa  berbentuk perencanaan proteksi yang dapat dibantu dengan asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Ada dua jenis manfaat asuransi kesehatan yang dapat dipilih. Pertama, asuransi kesehatan yang memberi penggantian atas biaya rawat inap ataupun biaya pengobatan. Kedua adalah asuransi kesehatan yang memberikan santunan tunai harian. Sejak 2014, salah satu strategi mengelola dana kesehatan adalah dengan memiliki kepesertaan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang tidak bekerja. Kesehatan mungkin bukan segalanya. Namun, segala yang dimiliki atau dikumpulkan bisa jadi tidak berarti apabila tidak dapat dinikmati dengan kesehatan yang baik. Dan ikhtiar untuk menjalankannya adalah dengan memiliki dana kesehatan yang mumpuni. (Yoga)

Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengakui pentingnya upaya menurunkan tengkes (stunting) di Indonesia, yang angkanya hingga saat ini masih tertinggi kedua di ASEAN setelah Timor Leste. Namun, ketiga pasangan ini memiliki strategi berbeda untuk mengatasinya. Upaya mengatasi tengkes dari tiga pasangan ini disampaikan tim pakar masing-masing dalam diskusi daring yang diselenggarakan sejumlah organisasi profesi kesehatan, Jumat (2/2), dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional 2024. Dalam diskusi ini, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diwakili Fasli Jalal, Rektor Universitas Yarsi yang pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN (2013-2015). Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwakili Sumaryati Aryoso, dokter dan juga politisi Partai Gerindra. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD diwakili dokter Putu Agus Wirawan.

”Saat ini, stunting terus menurun,tahun 2013 (37,6 %) menjadi 21,6 % pada tahun 2022. Ini perkembangan baik. Tetapi, ini masih jauh dari target nasional yang 14 %. Angka ini juga di atas rekomendasi WHO sebesar 20 %. Kita masih harus bekerja keras untuk mengatasi ini,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman, membuka diskusi. Fasli Jalal mengatakan, akan melakukan upaya promotif dan preventif melalui penguatan fungsi puskesmas didukung pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, pasangan Anies-Muhaimin juga akan meningkatkan peran posyandu dan kader kesehatan dengan dukungan digitalisasi.

Sementara itu, Sumaryati mengatakan, tim Prabowo-Gibran akan meneruskan program pemerintah saat ini yang sudah bagus dan meningkat. ”Kebijakan pencegahan dan penurunan stunting telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2018 dengan100 kabupaten dan tiap tahun bertambah. Jadi saat ini sudah ada 12 provinsi prioritas, ditambah provinsi lain, sudah mencapai 82.773 desa atau kelurahan. Hasilnya, stun- ting sudah turun walaupun tidak secepat yang diharapkan,” katanya. Untuk mempercepat upaya mengatasi kurang gizi dan tengkes, pasangan Prabowo-Gibran akan memberikan makan siang gratis dan susu setiap hari untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui, serta anak sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Agus Wirawan mengatakan, tim Ganjar-Mahfud berpandangan, upaya mengatasi tengkes membutuhkan kerja sama di antara pemerintah terkait, mulai dari pusat hingga daerah sampai ke kelurahan. ”Selain itu, perlu edukasi masyarakat terkait promotif dan preventif, pola asuh, sanitasi dan penyediaan air bersih. Penyediaan makanan bergizi juga akan kami sediakan,” katanya. (Yoga)