Dari Terobosan Inklusi Keuangan ke Stigma Hitam
Perbincangan mengenai pinjaman daring (pindar) atau pinjaman
online menghangat setelah polemik pembayaran uang kuliah tunggal ITB mencuat di
media sosial beberapa hari terakhir. Terlepas dari klaim setiap pihak yang
terlibat, penggunaan terminologi pindar telah mengalami pergeseran makna dan
telanjur melekat kesan-kesan negatif di dalamnya. Pinjaman daring sebagaimana
dikenal masyarakat luas sejatinya merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan
pihak pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka
perjanjian pinjaman berbasis teknologi. Istilah lainnya financial technology
(fintech) peer to peer lending (P2P lending). Layanan jasa keuangan tersebut
mulai berkembang di Indonesia pada 2016. Saat itu, pihak regulator menerbitkan
regulasi berupa Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Kendati sudah berpayung hukum, pinjaman daring yang telah
mengantongi izin harus menghadapi situasi yang sulit dengan munculnya pindar
ilegal. Selain tidak tedaftar secara legal, pindar-pindar ilegal tersebut membuat
gaduh masyarakat dengan tingkat bunga yang tak masuk akal. Tak sedikit kalangan
masyarakat merasa resah dan terganggu lantaran dihubungi oleh nomor-nomor tak
dikenal. Pesan-pesan singkat dan suara di balik telepon tersebut mengancam
mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan peminjam. Selama 2023, OJK dan
Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah memberangus
2.248 pinjaman daring ilegal dan menerima 8.891 pengaduan dari masyarakat
mengenai pinjaman daring ilegal. Secara keseluruhan sejak 2017, sudah ada 6.680
pindarilegal yang dihentikan.
Director of Corporate Communication AFPI Andrisyah Tauladan mengatakan,
kata pindar sudah terasosiasi dengan pindar ilegal. Akibat penggunaan diksi tersebut,
isu pembayaran UKT di ITB meledak. ”Stop bilang kami pinjol, karena pinjol itu
(terasosiasi dengan) pinjaman online ilegal. Mereka (pinjaman daring ilegal)
itu ugal-ugalan. Berbeda dengan kami yang diatur dengan ketat sekali,” ujarnya
saat ditemui dJakarta, akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, AFPI berharap agar ada
penamaan baru terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
(LPBBTI) sehingga industri pinjaman daring berbasis teknologi tersebut dapat
keluar dari stigma negatif. Sebab, industri ini tidak hanya membiayai kebutuhan
konsumtif masyarakat, tetapi juga kegiatan produktif. (Yoga)
Status Maloy Batuta Terancam Dicabut
Sejak berdiri tahun 2019, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta
di Kaltim hanya mendapatkan investasi Rp 100 miliar. Jika tidak berkembang,
status KEK terancam dicabut oleh pemerintah pusat pada Juni 2024. Pj Gubernur
Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke KEK Maloy Batuta
Trans-Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur pada 1 Februari 2024. Ia juga berdiskusi
dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK
MBTK. ”Saya minta laporan detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera
benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis,
Minggu (4/2).
Hingga 2023, kata Akmal, investasi yang masuk ke KEK ini baru
Rp 100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya
sudah mencapai triliunan rupiah. Dari diskusi dengan sejumlah pemangku di KEK
MBTK, kata Akmal, ada sejumlah kendala yang membuat KEK di Kaltim ini stagnan, di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang
memadai, dan rendahnya minat investor. Dengan perkembangan yang lambat itu,
pemerintah pusat berencana mencabut KEK untuk Maloy jika Pemprov Kaltim tak mampu
membenahi persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan.
”Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu Juni tahun ini,” kata Akmal. Salah
satu pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar. Instalasi
pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan jadi dua hal krusial. Keduanya
belum sepenuhnya siap dan tersedia.
KEK MBTK ditetapkan melalui PP No 85 Tahun 2014. KEK ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditargetkan menarik investasi Rp 34,4 triliun dan menyerap 55.700 tenaga kerja sampai tahun 2025. KEK MBTK yang memiliki lahan 509 hektar dibentuk untuk jadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan komoditas lain. Selain itu, kawasan ini juga ditargetkan menjadi pusat bagi industri energi, seperti industri mineral, gas, batubara, dan industri turunannya. Untuk itu, Akmal berharap KEK MBTK bisa tetap berjalan. Sebab, kawasan ini amat potensial untuk industri di Kaltim. Hal ini juga dinilai bisa mengungkit ekonomi di kawasan sekitar Kaltim. (Yoga)
Jerit Peternak karena Harga Pakan Melambung
Sejumlah peternak ayam di Jateng berjuang mati-matian
mempertahankan usahanya yang kembang kempis di tengah terus melambungnya harga
pakan. Cipto (45), peternak asal Slawi, Tegal, Jateng, sulit tidur nyenyak
beberapa bulan terakhir. Usaha ternak ayam yang sudah dilakoni sepuluh tahun
terakhir pelan-pelan menuju ”senja”. Mulanya, Cipto punya delapan kandang,
masing-masing sekitar 10.000 ayam pedaging. Seiring waktu, satu per satu
kandang kosong dan tidak berproduksi lagi. Kini, tinggal tiga kandang yang
beroperasi dengan enam pekerja. Lima kandang lain tutup dan 10 pekerja harus
berhenti. ”Mereka tulang punggung keluarga, maka saya pusing kalau kepikiran
mereka,” ujarnya, Sabtu (3/2).
Usahanya berjatuhan lantaran tak ada lagi perusahaan
pembibitan ayam yang menyuplai bibit kepadanya. Selama ini ia jadi mitra
perusahaan, tidak hanya mendapatkan bibit, tetapi juga suplai pakan ternak,
obat-obatan, dan jaminan pemasaran dengan harga sesuai perjanjian. Biasanya, ia
mendapat suplai bibit ayam 35-40 hari sekali. Namun, tiga bulan terakhir,
mayoritas suplai bibit terhenti karena harga pakan meroket. Cipto menduga,
perusahaan memilih membesarkan sendiri bibit ayamnya untuk memangkas
pengeluaran dan menekan kerugian. Kondisi itu membuat kandang milik Cipto
menganggur. Tiga tahun terakhir, 90 % dari seluruh peternak ayam di Kabupaten Tegal
menutup usahanya. Masalah serupa terjadi di hampir seluruh daerah di Jateng.
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jateng Parjuni menyebut, 20
% dari total peternak rakyat di Jateng gulung tikar enam bulan terakhir.
”Sudah ratusan peternakan yang tutup, terutama peternak yang
populasi ayamnya di bawah 10.000 ekor. Yang populasinya 20.000-25.000 ekor ayam
juga ada yang gulung tikar. Mungkin karena beban cicilan bank atau pembayaran yang
tidak bisa dilakukan. Ketimpangan biaya produksi dan harga jual jadi alasannya.
Contoh, ongkos produksi telur Rp 27.000 per kg, sedangkan harga jualnya Rp 22.000-Rp
23.000 per kg. Adapun biaya produksi ayam pedaging hidup Rp 21.000-Rp 22.000
per kg, tetapi harga jualnya Rp 17.000 per kg. Kenaikan biaya produksi jadi
problem utama seiring melonjaknya harga jagung, komponen utama dalam pakan
unggas. ”Selain harganya naik, stok jagung di pasaran itu juga tidak ada,” kata
Parjuni. (Yoga)
KCI: Lima Alasan Impor KRL dari China
Ada lima alasan PT KAI Commuter Indonesia atau KCI memilih membeli
tiga rangkaian kereta rel listrik baru dari perusahaan asal China, CRRC Qingdao
Sifang Co Ltd. Spesifikasi teknis hingga ketepatan waktu pengiriman menjadi
pertimbangannya. VP Corporate Secratary PT KCI atau KAI Commuter Anne Purba
menyebutkan, selama proses pengadaan tiga KRL impor, pihaknya telah menjajaki
berbagai penyedia atau manufaktur dari beberapa negara produsen sarana KRL.
Produsen tersebut telah mengirim proposal. ”Sebelumnya, KAI Commuter telah
menerima proposal resmi dari Japan Transport Engineering Company (J-TREC) pada
Oktober 2023. Namun, pihak produsen ini menyampaikan adanya perubahan
rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya,” kata
Anne, Minggu (4/2).
Dari pembahasan proses pengadaan sarana KRL, CRRC Sifang
memenuhi beberapa aspek dan dinilai paling unggul. Akhirnya, KCI dan CRRC
menandatangani kontrak di Beijing, China, Rabu (31/1). Lima alasan KCI memilih
CRRC Sifang: Pertama, spesifikasi teknis sesuai. Kedua, ketepatan waktu pengiriman
sesuai persyaratan. Ketiga, harga kompetitif ketimbang yang lain. ”Sarana KRL
ini sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan Dirjen Perkeretaapian
Kemenhub,” ujarnya. Keempat, reputasi dan rekam jejak CRRC Sifang. Anne
menyebut, produsen asal China tersebut sudah bekerja sama dengan 28 negara di
dunia. ”Kelima, CRRC Sifang sepakat transfer knowledge untuk penanganan operasional
di masa depan,” katanya.
Pihaknya membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe
KCI-SFC120-V. Nilai investasinya Rp 783 miliar. Kerja sama antara KAI Commuter
dan CRRC Sifang sebenarnya bukan kali pertama. Pada 9 November 2023, kedua perusahaan
menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama dalam pengembangan sarana
perkeretaapian Indonesia. Selain itu, CRRC Sifang juga merupakan pembuat Kereta
Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. (Yoga)
Dadi Mulyadi, Perjuangan Manis dari Ciamis
Dadi Mulyadi (65) berjuang selama 20 tahun untuk hak tanah
bagi dia dan ratusan keluarga di Kampung Cijoho, Desa Muktisari, Kabupaten
Ciamis, Jabar. Kini, dia tengah mencoba mendampingi para petani untuk benar-benar
sejahtera dari tanah yang didapat dengan susah payah itu. Dadi akhirnya
menerima sertifikat tanah yang diserahkan Menteri ATR / Kepala BPN Hadi
Tjahjanto, Kamis (12/10) bersama puluhan warga, Cijoho menerima redistribusi
lahan dari pemerintah. Total 250 warga mendapatkan hak atas lahan seluas 106,5 hektar
eks perkebunan PT Maloya. Luas lahan yang didapatkan warga bervariasi. Dadi, mendapat
tanah seluas 90 bata atau 1.260 meter persegi. Ada warga lain yang mendapat
tanah dengan luasan berbeda. ”Sekarang sudah lega, kami sudah tidak ragu lagi
menanam. Tidak ada lagi tekanan,” ujarnya.
”Rekan perjuangan saya sudah banyak yang meninggal karena
usia. Semoga mereka tahu, usaha ini sekarang tidak sia-sia,” katanya. Pada
1975, lahan digarap PT Maloya dengan masa berlaku hak guna usaha (HGU) hingga
31 Desember 2010. Setelah mendapat izin dari perusahaan pemilik HGU, Dadi dan
warga lain mulai membersihkan lahan dari pohon karet. Namun, saat lahan sudah
dibersihkan dan mereka mulai menanam, tekanan dari luar muncul. Tujuannya,
ingin merebut kembali lahan itu. Akan tetapi, warga tetap bergeming. Dadi pun
bergabung dengan Serikat Petani Pasundan untuk memperjuangkan reforma agraria
di Cijoho. Bersama para sesepuh kampung, dia mengajak masyarakat tetap bertahan
dan menggarap lahan.
Sebagai Ketua Kelompok Tani Hortikultura Kampung Cijoho, dia mencari
komoditas yang mudah ditanam dan menguntungkan. Tahun 2017, pilihannya jatuh pada
durian., karena tak pernah sepi peminat. ”Apalagi, durian termasuk tanaman
keras yang baik untuk tanah dan mampu menyerap air,” ujarnya. Menurut dia, ada
120 pohon yang ditanam di lahan komunal hasil reforma agraria seluas 3 hektar.
Modalnya dari warga. ”Ilmu menanamnya kami dapatkan dari bahan bacaan seadanya
hingga bertanya kepada para petani buah,” katanya. Awal tahun ini, hasilnya
terasa. Dia dan warga berhasil panen perdana. Dari setiap pohon durian, bisa
dipanen 15 buah atau total sekitar 4 kuintal. ”Buah lainnya sengaja dibuang biar nutrisinya tidak terbagi. Kalau
kebanyakan, pohon bisa mati,” ujar Dadi.
Dadi dan warga bahkan belajar membuka jaringan pasar.
Hasilnya, warga berhasil menjual 100 butir durian ke Tasikmalaya hingga
Bandung. Harganya Rp 300.000 per kg. ”Lumayan tinggi karena rasa buahnya yang
manis,” katanya. Keuntungan dari penjualan ini, lanjut Dadi, masih dipergunakan
untuk meningkatkan kualitas kebun bersama. Dia juga tak melarang warga desa
untuk turut menikmati buah durian yang berkualitas dengan harga yang cukup
tinggi itu. ”Selain dijual, warga desa juga bebas menikmati buahnya. Tetapi,
masih belum bagi hasil karena keuntungan dari penjualan kami putar lagi untuk
mengembang-kan lahan sekaligus membina warga,” ujarnya. (Yoga)









