Aturan baru mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap tidak lagi memperkenankan mekanisme ekspor tenaga listrik dari pengguna ke PT PLN (Persero) untuk menyiasati kondisi oversupply. Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/2021. Setidaknya ada dua hal krusial yang akan diatur dalam beleid tersebut, yakni soal ditiadakannya ekspor tenaga listrik ke PLN, dan kompensasi APBN untuk peningkatan biaya pokok penyediaan listrik. Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, revisi Permen ESDM No. 26/2021 diharapkan bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan PLN, industri, dan masyarakat yang berinisiatif untuk meningkatkan pemasangan panel surya.

 Beberapa kali inisiatif pembenahan beleid itu jalan di tempat lantaran kekhawatiran ihwal beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang saat ini masih ditanggung PLN. Belakangan, kata Fabby, perbedaan perspektif antarkementerian dan lembaga itu bisa diatasi. Misalnya saja otoritas fiskal yang telah bersedia untuk menggunakan APBN untuk kompensasi atau subsidi apabila terjadi kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pada sistem tertentu setelah adopsi besar-besaran PLTS atap di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga beban keuangan perusahaan setrum pelat merah itu di tengah kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang terlanjur lebar pada saat ini. Selain itu, kementerian ESDM juga bakal meniadakan batasan kapasitas PLTS atap terpasang di tengah masyarakat untuk mengakselerasi percepatan investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa mengatakan usulan pemerintah tersebut justru bakal mengerek biaya investasi serta operasi PLTS atap di pasar rumah tangga dan sosial. 

 Berdasarkan hitung-hitungan AESI, minimal pemasangan PLTS atap untuk pelanggan residensial dan bisnis kecil berada di kisaran 1,5—2 kilowatt-peak (kWp). Adapun, batas bawah pemasangan PLTS atap menghasilkan daya mencapai 6—8 kilowatt-hour (kWh). Mengutip laporan Kementerian ESDM, jumlah keseluruhan pengguna golongan tarif itu mencapai 5,45 juta pelanggan. Rerata konsumsi listrik pelanggan 2.200—6.600 VA ke atas sekitar 283—1.359 kWh setiap pelanggan per bulannya. Secara terpisah, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa beragam aturan main baru yang diatur oleh pemerintah dalam beleid tersebut memiliki nilai positif.  Misalnya saja pemberian kompensasi dari APBN dari pemerintah kepada PLN jika BPP PLN naik dapat makin mempercepat transisi energi melalui implementasi PLTS atap.

Aliran modal asing tercatat masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan kelima Januari 2024. Berdasarkan data transaksi dari Bank Indonesia (BI) periode 29 Januari hingga 1 Februari 2024, nonresiden membeli neto Rp 8,51 triliun di pasar keuangan domestik. Asisten Gubernur BI Erwin Haryono bilang, dana asing masuk ke pasar surat berharga negara (SBN), pasar saham, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Nonresiden beli neto Rp 5,51 triliun di pasar SBN, beli neto Rp 2,46 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp 540 miliar di SRBI," terang Erwin dalam keterangannya, Jumat (2/2). Meski ada aliran dana asing yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia tampak naik tipis. Tercatat, premi credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun per 1 Februari 2024 sebesar 75,15 basis poin (bps), atau naik tipis dari 75,12 bps pada 26 Januari 2024. Dengan perkembangan tersebut, data setelmen dari awal 2024 hingga 1 Februari 2024 menunjukkan, arus modal asing yang masuk secara neto ke pasar SBN, pasar saham, maupun SRBI.

Kinerja reksadana cenderung mendatar di bulan Januari 2024. Berdasarkan data Infovesta, beragam  jenis reksadana masih mencatatkan pertumbuhan positif di periode itu. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani melihat pertumbuhan imbal hasil produk reksadana di periode tesebut  cenderung tipis. Ini mencerminkan pasar berada di fase konsolidasi. Ditengarai penyebabnya terkait geopolitik hingga soal suku bunga acuan global. Arjun memaparkan penurunan tipis IHSG di bulan Januari sebesar -0,89% turut mempengaruhi performa reksadana saham. Ini terlihat dari Infovesta 90 Equity Fund Index & Infovesta Equity Fund Index yang hanya  mencatat pertumbuhan  tahunan 0,29% dan 0,05% secara bulanan. Sedangkan Direktur Batavia Prosperindo Asset Manajemen (BPAM) Eri Kusnadi mencermati kinerja reksadana pasar uang lebih stabil dan konsisten di tengah volalitas yang terjadi selama Januari 2024. Sementara reksadana berbasis saham ataupun obligasi sedikit terpengaruh volatilitas yang membayangi pasar di awal tahun. Selain itu reksadana pendapatan tetap juga bisa dilirik. Ini berdasarkan ekspektasi pemangkasan suku bunga mulai kuartal kedua tahun 2024 yang bisa memicu kenaikan harga obligasi. Namun, pilihan reksadana, sebut Eri, tetap tergantung profil investasi investor.

Ketergantungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap kucuran kredit bank himpunan milik negara (himbara) masih besar. Contoh, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Pada 2023, BNI menyalurkan kredit ke perusahaan BUMN sebesar Rp 114,39 triliun, naik 20,39% secara tahunan. Pertumbuhan kredit BNI ke perusahaan BUMN itu terbilang paling tinggi di antara bank-bank Himbara. Sebagian besar aliran kredit BNI ke BUMN mengucur ke perusahaan pelat merah yang tergolong blue chip. Jika dirinci, Perum Bulog dan PT Jasa Marga Tbk menjadi perusahaaan BUMN dengan porsi kredit terbesar, masing-masing Rp 15,68 triliun dan Rp 13,97 triliun di 2023. Direktur Wholesale & International Banking BNI Silvano Rumantir mengungkapkan, penyaluran kredit ke BUMN jadi salah satu pendongkrak kredit bank berlogo 46 ini di  2023. Dari catatan KONTAN, NPL kredit BNI ke BUMN mencapai 0,3% dari total pinjaman BUMN. Sedangkan LaR kredit BNI ke BUMN menurun dari 26,6% pada akhir 2022 menjadi 21,1% per September 2023. Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan pertumbuhan kredit yang disalurkan ke pihak berelasi. Salah satunya sektor BUMN, dengan porsi mencapai 19,46% secara tahunan. Pada 2023, total kredit untuk pihak berelasi sebesar Rp 238,19 triliun. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris bilang, saat ini pihaknya paling banyak memberi kredit ke BUMN di sektor infrastruktur, seperti jalan, konstruksi, transportasi laut dan ketenagalistrikan, dengan portofolio 40% dari total kredit ke BUMN. Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat penurunan dalam penyaluran kredit ke BUMN. Tahun lalu, kredit BRI untuk BUMN turun 3,89% secara tahunan jadi Rp 61 triliun. Kredit paling besar disalurkan ke Perum Bulog, naik 186,88% jadi Rp 8.05 triliun. Terbesar kedua, ke PT PLN senilai Rp 7,22 triliun.  

Polemik program perlindungan sosial (perlinsos) di masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Tak hanya alokasi anggaran yang jumbo, urgensi hingga data penerima bantuan sosial (bansos) pun turut dipersoalkan. Mengacu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun, naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan 2023. Belum lama ini, pemerintah mengumumkan beberapa program bansos dadakan, yang semula tak tercantum di dokumen APBN 2024. Alhasil, anggaran perlinsos tahun ini berpotensi membengkak. Sementara data penerima bansos turut disoal di tengah tingkat kemiskinan yang dalam tren menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan pada 2023 sebesar 9,36%, turun dari tahun sebelumnya 9,57%. Sejatinya penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan penurunan anggaran bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan, lonjakan anggaran perlinsos dalam APBN 2024 untuk menekan lebih lanjut angka kemiskinan. "Ini dikaitkan upaya pemerintah dalam mengakselerasi penyelesaian kemiskinan ekstrem tahun 2024," kata Menkeu, belum lama ini. Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menduga pembagian bansos rentan disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Pasalnya, pemerintah lebih banyak membagikan bansos, baik berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pangan maupun bansos beras di wilayah Jawa Tengah. 

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat  menjelang Pemilu 2024. Perlambatan terjadi akibat seretnya sumber pertumbuhan domestik maupun eksternal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 5,05% year on year (yoy). Angka ini meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3%. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2023 juga di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,3%. Melandainya kinerja ekonomi dipicu sejumlah faktor. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat, yakni dari 4,94% yoy di 2022 menjadi 4,82% yoy pada 2023. Kelompok ini menyumbang 53,18% produk domestik bruto (PDB) tahun lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada kelompok menengah atas. Indikasinya, pertumbuhan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) dan jumlah penumpang angkutan udara yang tumbuh melambat. Juga, penjualan mobil yang tak sebesar tahun sebelumnya. Sebaliknya, investasi finansial seperti simpanan berjangka justru menguat.

Kedua, melambatnya pertumbuhan kinerja ekspor dari 16,23% yoy (2022) menjadi hanya 1,32% yoy (2023). Ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Kabar baiknya, konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,95% yoy setelah terkontraksi 4,47% pada 2022. Pun dengan kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi yang tumbuh 4,4%, sedikit di atas pertumbuhan 2022 sebesar 3,87% yoy. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menyoroti berbagai macam bantuan sosial (bansos) yang digelotorkan pemerintah pada tahun ini. Menurut dia, bansos tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebab, bansos diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Sementara daya dorong ekonomi dari kelompok ini tidak signifikan. Ia juga menilai, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tak bergantung pada kinerja perdagangan. Sebab, kinerja ekspor, terutama komoditas, tergantung fluktuasi harga. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti, tantangan perekonomian, terutama di semester I-2024. Mulai dari risiko lonjakan inflasi pangan akibat berlanjutnya El Nino, pemilu yang menyebabkan investor wait and see, hingga risiko melemahnya ekspor akibat perlambatan ekonomi global. 

Dalam dua pekan ke depan fokus pelaku pasar tertuju ke hajatan rakyat pemilihan umum presiden (pilpres) yang bakal digelar 14 Februari 2024. Pelaku pasar diprediksi cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar saham. Pengamat Pasar Modal CSA Insitute David Sutyanto menilai, investor asing masih berpotensi melanjutkan capital inflow, tapi dengan nilai yang lebih terbatas. David merujuk hasil survei dari Capital Sensitivity Analysis (CSA) Index untuk bulan Februari 2024. Dari data yang dikumpulkan pada 16–29 Januari 2024, CSA Index Februari berada di level 59,7 yang mengindikasikan penurunan tingkat optimisme dibandingkan bulan Januari yang mencapai angka 83,7. Indikasi penurunan gairah pelaku pasar ini terutama didorong oleh pemilu dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam CSA Index Februari, pelaku pasar melihat ketidakpastian akibat pemilu cukup tinggi. Jika selesai dengan satu putaran, maka cenderung menjadi hal positif. Dengan demikian pelaku pasar dapat segera mengalokasikan dananya menyesuaikan dengan hasil pilpres.

Tetapi, jika berlangsung dua putaran, maka ketidakpastian masih akan berlanjut. Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengatakan, pasar cenderung berharap pilpres kali ini hanya berjalan satu putaran saja. Tapi, jika terjadi dua putaran, dampaknya ke IHSG pun tak terlalu signifikan, sepanjang pilpres berjalan lancar. Sementara itu, pengamat pasar modal & founder WH-Project William Hartanto justru punya pandangan berbeda. Menurut dia, aksi beli justru berpotensi lebih marak terjadi sebelum pilpres. Langkah antisipasi dari investor ini dapat menjadi penyokong stabilitas pasar. Di samping efek pemilu, jangan lupa juga kalau pekan ini adalah pekan pendek di pasar saham. Masa efektif perdagangan hanya pada Senin hingga Rabu (5, 6 dan 7 Februari) karena libur peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Head of Research Mega Capital Sekuritas (Investasiku) Cheril Tanuwijaya mengatakan, kendati transaksi pasar saham berpotensi lebih sepi, volatilitas bisa tetap tinggi lantaran pelaku pasar akan mencerna data-data ekonomi yang banyak rilis pada pekan ini. Salah satunya, data pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2023.

Kebijakan pemerintah menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita sejak 2 tahun silam, menyisakan beragam persoalan. Penetapan harga eceran tertinggi (HET) hingga ke tangan konsumen senilai Rp14.000 per liter tak sepenuhnya terwujud. Harga Minyakita di beberapa daerah melampaui HET. Peliknya, tidak ada mekanisme terukur untuk pengawasan penjualan minyak goreng rakyat yang harganya di atas HET tersebut. Masalah lain dalam distribusi Minyakita yakni dari sisi pembayaran selisih harga produksi dan distribusi (rafaksi) oleh pemerintah yang tak kunjung tuntas. Pengusaha mulai menahan diri melakukan distribusi minyak goreng, jika belum ada penyesuaian HET. Pemerintah berjanji membereskan urusan rafaksi. Hanya saja, memasuki tahun politik, membuat pengambilan keputusan urusan minyak goreng makin pelik.

Baru saja kita memasuki 2024 dengan penuh optimisme karena prospek ekonomi nasional makin membaik dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi dengan trend meningkat, inflasi yang stabil serta terjaganya stabilitas eksternal. Namun, pada 2024 situasi ekonomi global tampaknya masih belum sepenuhnya pulih. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan menyusut menjadi 2,9% (year-on-year/YoY) pada 2024, lebih rendah dari proyeksi 2023 yang tumbuh sebesar 3,00% (YoY). Fenomena risiko penurunan ekonomi global beserta dampaknya telah dipotret oleh World Economic Forum (WEF) melalui “The Global Risks Report 2024”. Dalam laporannya, disebutkan bahwa economic downturn masuk sepuluh besar risiko global yang akan berdampak pada peningkatan ketidakpastian dalam dua tahun ke depan. Salah satu pemicu yang menurunkan kinerja ekonomi global saat ini yaitu gejolak perekonomian di dua raksasa ekonomi dunia yang sedang mengalami masa transisi pascapandemi yaitu Amerika Serikat (AS) dan China.

 Di sektor keuangan, terjadinya gagal bayar utang pemerintah akan mendorong peningkatan imbal hasil US treasury untuk menjaga pasar keuangan tetap menarik. Kenaikan yield tersebut dapat memicu terjadinya capital outflow portfolio modal asing yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Bloomberg mencatat, imbal hasil US treasury saat ini untuk tenor 10 tahun berada di kisaran 4,1% atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 3,5%, meskipun mulai turun secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih adanya risiko tekanan nilai tukar yang dipicu oleh naiknya yield US treasury meskipun sudah mulai melandai.Pada periode yang sama, di China sedang mengalami penurunan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi sebagai dampak lanjutan dari krisis properti yang terjadi sejak 3 tahun terakhir. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi China membawa konsekuensi terhadap turunnya permintaan komoditas dan bahan baku impor di Negara Panda. Selanjutnya, kondisi ini akan berdampak pada penyusutan permintaan ekspor bahan baku termasuk dari Indonesia. Data BPS menunjukkan nilai ekspor nonmigas nasional pada Desember 2023 sebesar US$242,90 miliar, mengalami penurunan 11,96% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai US$275,91 miliar.Perlu dicermati, porsi ekspor komoditas nonmigas nasional sebesar 25,66% bertujuan ke China pada 2023. 

 Di sisi regulasi, pemerintah telah mengatur penempatan devisa hasil ekspor dari pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) untuk meningkatkan likuiditas valas dalam negeri melalui PP No. 36 tahun 2023. Bank Indonesia juga menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUKBI). Kedua jenis sekuritas tersebut merupakan instrumen operasi pasar valas yang pro-market untuk mendukung pendalaman pasar keuangan sekaligus menarik capital inflows dan mendukung stabilitas nilai tukar.

Sudah lama kita tahu bahwa minyak goreng termasuk dalam sembilan jenis kebutuhan pokok (sembako). Artinya, keberadaan minyak goreng dengan harga terjangkau tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat setiap hari. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS pada 2022, perhitungan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional per kapita adalah sebesar 1,04 liter per bulan. Dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa, diperkirakan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional mencapai 260.000 ton per bulan. Dari sisi ketersediaan, pemerintah memang telah menyatakan rata-rata penyaluran bulanan minyak goreng rakyat sebesar 271.000 ton per bulan, masih di atas kebutuhan konsumsi nasional minyak goreng setiap bulan. 

Meski begitu dari sisi harga, di beberapa wilayah, minyak goreng rakyat dengan merek kemasan Minyakita beranjak mahal. Minyakita dijual dengan harga sangat beragam mulai dari Rp15.000—Rp17.000 per liter. Harga Minyakita dan minyak goreng curah berada di atas HET ditenggarai karena hal-hal seperti panjangnya rantai distribusi, juga biaya transportasi, terutama di wilayak tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang seakan tak kunjung usai. Dari sisi suplai, para produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan produksi dan distribusi Minyakita tidak menjadi persoalan. Berdasarkan catatan GIMNI, ada sekitar 2,78 juta ton penjualan produk minyak goreng pada tahun ini. Bagi produsen, kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan disebabkan faktor cuaca seperti banjir yang menyebabkan terjadinya gangguan pada suplai dan distribusi. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tentu tak mau dituding begitu saja. Mereka memang memilih menahan suplai penjualan minyak goreng sembari menanti penyesuaian HET yang sempat diwacanakan pemerintah guna menghindari risiko jual rugi. Bisa dibayangkan beberapa pekan lagi, harga minyak goreng akan melejit dan tekanan terhadap pemerintah di ‘bulan-bulan politik’ ini akan makin kuat. Bansos itu diberikan dengan besaran Rp100.000 per orang selama periode April, Mei, dan Juni 2022 dengan pertimbangan harga minyak goreng telah naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga crude palm oil (CPO) di pasar global. Pemerintah bisa menata kembali penyaluran subsidi tepat sasaran untuk dapat menjaga HET Minyakita di level Rp14.000 per liter atau berapa harga idealnya.