Pertumbuhan industri manufaktur dipandang melambat, karena sudah lebih dari 10 tahun selalu berada  di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan bila tidak ingin terus melambat atau bahkan menuju deindrustialisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan industri pengelolaan pada 2023 mencapai 4,46%, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan  ekonomi pada 2022 lalu sebesar 4,89%. namun, menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2023 terbesar 18,67% atau naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 18,34%. Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, hasil tersebut tidak menjadi hal yang  mengejutkan, karena sudah lebih dari 30 tahun menufaktur selalu menjadi kontributor  terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sudah lebih dari 10 tahun, pertumbuhannya selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. (Yetede)

Pertumbuhan industri manufaktur dipandang melambat, karena sudah lebih dari 10 tahun selalu berada di bawa pertumbuhan ekonomi  nasional. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan bila tidak ingin terus melambat atau bahkan menuju deindustrialisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan  pada 2023 mencapai 4,64%, angka itu lebih rendah dari pertumbuhan  tahun 2022 lalu sebesar 4,89%. Namun, menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 18,67% atau naik dibandingkan  tahun 2022 sebesar 18,34%. Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, hasil tersebut tidak menjadi hal yang mengejutkan, karena sudah lebih dari 30 tahun  manufaktur selalu menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sudah lebih dari 10 tahun, pertumbuhannya selalu dibawah pertumbuhan  ekonomi nasional. (Yetede)

Badan Aksebilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti), badan layanan umum dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), memberikan dukungan layanan internet guna memperlancar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, khususnya di tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) Diwilayah tersebut, Bakti akan menyediakan kombinasi layanan infrastruktur digital untuk akses internet yang bagus, berupa based transciever station (BTS), jaringan fiber optik, (fix broadbrand), dan Layanan Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1). "Untuk itu Bakti, bersama Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun daerah telah berkoordinasi untuk memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar. (Yetede)

Kalangan muda dari gen Z hingga milenial, termasuk kalangan wirausahawan bisa memiliki rumah lewat kredit  pemilikan rumah (KPR) syariah. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar mengatakan, pihaknya memiliki pembiayaan KPR BTN Syariah yang cocok bagi gen Z maupun milenial karena memiliki jangka waktu sampai 30 tahun. KPR tersebut, kata dia, dapat diakses oleh calon nasabah dengan semua jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan tetap, profesional, hingga wirausaha. "Para gen Z juga dapat memilih beragam hunian  karena kami memiliki puluhan ribu mitra  pengembang dengan berbagai jenis proyek rumahan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Unit Usaha Syariah Bank BTN dan HUT ke-74 BTN, kami juga menawarkan diskon biaya  proses yang menarik," tutur Hirwandi. Dia menjelaskan KPR BTN Syariah memiliki beberapa skema yakni skema berjenjang dengan  margin mulai 2,99%. KPR berskema syariah juga menawarkan  pilihan skema fix margin sampai lunas. (Yetede)

Dua buruh pabrik, Rizky (24) dan Dayat (24), duduk di sebuah warung melepas lelah seusai bekerja seharian di sebuah pabrik di Kawasan Industri Medan, Sumut, Rabu (31/1) sore. ”Kami sudah dua tahun bekerja di pabrik ini. Kontraknya berakhir Februari dan belum ada pemberitahuan perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada perpanjangan, saya akan batal menikah,” kata Rizky. Rizky menjadi gambaran buruh yang hidup pas-pasan dan dibayang-bayangi PHK atau putus kontrak tanpa kepastian. Di tengah ketidakpastian itu, Rizky harus memikirkan bagaimana menutupi cicilan kredit sepeda motornya Rp 1 juta per bulan, biaya indekos Rp 500.000 per bulan dan kebutuhan makan sehari-hari. Meski bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tiada uang yang bisa dia tabung dari penghasilan Rp 3,4 juta per bulan.

Dayat mengalami hal serupa. Dia sudah menjadi buruh pabrik di beberapa perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM) selama enam tahun terakhir. Namun, sampai sekarang dia tidak bisa menabung. ”Cicilan sepeda motor kami anggap sebagai tabungan,” kata Dayat. Meski upah buruh naik dari tahun ke tahun, itu tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok. Dayat mencontohkan harga beras Rp 9.000 per kg saat pertama bekerja enam tahun lalu. Saatini harganya Rp 15.000 per kg. ”Semua harga kebutuhan serba naik mulai dari sewa rumah hingga BBM. Dulu gaji saya Rp 3 juta dan sekarang naik jadi Rp 3,4 juta. Kenaikan gaji enggak cukup menutupi kenaikan biaya hidup,” kata Dayat.

Di Jatim, sebagian buruh di Kabupaten Sidoarjo mendapat upah rendah yang jauh dari upah minimum kabupaten (UMK). Padahal, UMK di Sidoarjo relatif tinggi karena berada di sentra industri di Jatim. Tak pelak, banyak pekerja jauh dari sejahtera. Beni (28), warga Desa Kloposepuluh, yang bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik pada 2020, setelah menganggur dua tahun selepas tamat SMK jurusan mesin. Bekerja empat tahun, statusnya masih karyawan tidak tetap. Gajinya Rp 1,5 juta per bulan, jauh dari UMK Sidoarjo Rp 4.638.582 per bulan. Ia pun mesti berhemat, demi menyiasati standar biaya hidup yang tinggi di Sidoarjo. Alih-alih menabung, Beni justru kerap meminta tambahan uang dari orangtuanya, Suwarni (45), yang juga bekerja sebagai buruh cuci pakaian di perumahan. Padahal, penghasilan Suwarni hanya Rp 1 juta per bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. (Yoga)

Pasar minyak internasional adalah contoh menarik dari fenomena elastisitas permintaan. Harga minyak Brent turun dari 86 USD per barel pada awal November 2023 menjadi 77 USD per barel pada awal Februari 2024. Namun, fluktuasi per minggu, bahkan harian, tetap tajam akibat berbagai faktor, seperti konflik di Timur Tengah, naik-turunnya persediaan minyak di AS, pertumbuhan China, dan resesi di zona euro. Prediksi Goldman-Sachs, September 2023, bahwa harga Brent mencapai 100 USD dalam 12 bulan tidak terwujud sampai akhir Januari 2024. Faktor pertama yang menghambat harga minyak Brent mendekati 100 USD per barel adalah ketidak kompakan OPEC, terlihat pada penundaan pertemuan OPEC dari 26 November ke 30 November 2023 karena ketidaksepakatan struktur biaya produksi.

Keluarnya Angola dari OPEC adalah refleksi sulitnya mencapai kompromi dalam kartel yang anggotanya punya kepentingan berbeda. Faktor kedua adalah harga minyak yang terlalu tinggi membuat para pesaing dengan struktur biaya produksi lebih kompetitif dapat ikut masuk pasar. Harga Brent turun tajam, dari 83 USD per barel di pekan kedua April 2023 menjadi 73 USD per barel di Juli 2023. Arab Saudi sebagai pemimpin de facto OPEC meresponsnya dengan mengurangi produksi untuk mendongkrak harga, sejak Juni 2023 dan sampai akhir 2023. Akibatnya, harga Brent bergerak naik hingga pada pekan kedua September 2023 sempat mencapai 93 USD per barel.

Harga yang tinggi membuat produsen-produsen yang selama ini mati suri kembali masuk pasar. Saat ini AS memproduksi 13 juta barel per hari yang melebihi produksi setiap negara OPEC sehingga jadi penyeimbang OPEC. Harga minyak berangsur turun ke keseimbangan saat ini. Faktor ketiga adalah agenda ekonomi hijau yang memicu inovasi energi terbarukan. Permintaan minyak makin elastis terhadap perubahan harga jika berbagai alternatif energi hijau nonfosil makin tersedia. Harga minyak dunia yang terjangkau merupakan faktor penting mengapa ramalan resesi di AS dan dunia pada 2023 tidak terwujud.  (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi secara komulatif itu melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 5,31%. Secara target, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 meleset. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,3%. Pencapaian ini menambah deret panjang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang digadang-dagang Presiden Joko Widodo belum pernah mencapai target. Apalagi mimpi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden. Padahal kurva belanja dan utang pemerintah terus melaju dalam setiap tahunnya. Dalam 9 tahun terakhir, apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya di kisaran 4,5%—5%. Hal itu kontras bila dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 5,5% hingga 6%. Era SBY pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,9% pada 2007. Struktur ekonomi Indonesia pun kian menjauh dari sektor padat karya. Sektor konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan karena adanya doping dari bantuan sosial (bansos) jelang pilpres.

 Adapun realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tercatat melambat pada 2023 menjadi 4,82%, dari 2022 sebesar 4,94%. Pelambatan ini terjadi karena konsumsi masyarakat kelas menengah. Angka itu tecermin dari sejumlah indikator, seperti realisasi pajak penjualan bawang mewah melambat, jumlah penumpang angkutan udara turun, dan penjualan mobil penumpang tidak sebesar 2022. Kabar kurang baik dari sisi produksi. Kinerja industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami penyusutan secara kumulatif, tumbuh 4,69% pada 2023, melambat dari realisasi tahun sebelumnya 5,01%. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditopang oleh sektor logam dasar yang naik 14,17%, barang galian bukan logam tumbuh 14,11%. Disusul industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 13,67%, industri alat angkutan yang tumbuh 7,63% dan industri pengolahan tembakau 4,8%. Menurut harian ini, sektor industri padat karya perlu diperhatikan pemerintah, karena tren kinerja yang terus merosot. Hal itu membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meningkat pada sektor tekstil, industri sepatu, dan lainnya.