Buruh, Penggerak Industri yang Kian Terpinggirkan
Manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian
Indonesia dengan proporsi pada PDB nasional merupakan yang terbesar di antara
sektor lain, mencapai 18,74 %. Kinerja manufaktur pun masih menjanjikan. Laju
pertumbuhannya kembali menapaki tren positif setelah tiarap ditelan pandemi
Covid-19, perlahan merangkak naik dan kembali tumbuh positif di kisaran 3 %. Tahun
lalu, industri manufaktur tumbuh 5,20 % pada triwulan III-2023. Serapan tenaga kerja
industri pengolahan pada Agustus 2023 mencapai 19,35 juta orang, setara 13,8 % total
jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Hanya saja, kabar buruh yang terpinggirkan
dan menjadi korban ketidakadilan masih selalu terdengar.
Demo tuntutan kenaikan upah pun setiap tahun masih terjadi di
seantero negeri. Merujuk data upah minimum yang dihimpun BPS dan Kemenaker, besaran
upah minimum di Indonesia memang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hanya
saja, secara riil, besaran upah tersebut justru mengalami tren penurunan. Hal
ini terindikasi dari persentase kenaikan upah yang makin kecil. Tahun 2016,
kenaikan upah buruh di industri manufaktur 26,51 %, namun terus mengecil dari tahun
ke tahun, hingga tersisa 7,3 % pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022,
terjadi penurunan 5 %. Berkaca pada kondisi tersebut, publik menilai posisi
buruh kian tertekan, sebagaimana jajak pendapat Kompas pada 15-17 Januari 2024
lalu.
Bagian terbesar responden (43 %) menyatakan, nasib buruh saat
ini masih belum hidup layak. Bahkan, lebih dari seperlima responden sepakat
bahwa kondisi buruh saat ini justru semakin memburuk. Publik menilai, sistem
pengupahan untuk buruh menjadi persoalan mendasar penyebab semakin tertekannya
posisi buruh saat ini. Hal ini tak lepas dari ketentuan pengupahan yang dinilai
kian tak berpihak kepada buruh. Terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, yakni
UU No 6 Tahun 2023. Dalam beleid itu disebutkan, formula penghitungan upah minimum
mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau
alpha. Komponen inflasi dinilai tidak berpihak kepada buruh. (Yoga)
Bansos, dari Rakyat untuk Rakyat
Akhir-akhir ini, wajah cemberut Menkeu Sri Mulyani viral di
media sosial. Ia tampak berdiri di samping Menko Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung
Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan, program bantuan sosial yang mendadak
muncul menjelang pemilu. Airlangga, yang juga Ketum Partai Golkar, pendukung
pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,
menjelaskan, bansos baru itu akan dibagikan untuk tiga bulan selama
Januari-Maret 2024. Namun, penyalurannya akan ”dirapel” sekaligus pada bulan
Februari. Besarannya Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Selama
Airlangga berbicara, raut wajah Sri Mulyani tampak kesal. Berbeda dari menteri
dan pimpinan lembaga negara lain yang hadir dalam konferensi pers bansos, 29
Januari 2024, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak tersenyum atau
”manggut-manggut” menganggukkan kepala tanda setuju.
Ekspresi Sri Mulyani dapat dipahami, ia adalah sosok yang
paling pusing saat ini. Selaku bendahara negara, ia tiba-tiba harus
”mencarikan” sumber anggaran untuk mendanai BLT Pangan. Pasalnya, sampai
sekarang, asal-usul anggaran untuk program bansos baru itu tidak jelas karena
belum direncanakan dalam APBN 2024. Bukan
hanya sumber anggaran yang penuh tanda tanya, momentum pembagian bansos BLT
Pangan yang direncanakan disalurkan sekaligus menjelang hari pemungutan suara
14 Februari 2024 itu juga memancing curiga. Bansos itu sebenarnya bantuan dari
siapa dan dari mana sumber dananya. Ditengah hiruk-pikuk politisasi bansos,
penting untuk menyadari asal-usul anggaran bansos agar publik tidak mudah terkesima
oleh akrobat politik para elite.
Pendanaan bansos pada dasarnya berasal dari APBN, yang
didapat dari pajak. Pendapatan dari pajak kemudian disalurkan ke rakyat tak
mampu melalui program-program bansos di bawah anggaran perlindungan sosial
(perlinsos). Di APBN 2024, anggaran perlinsos sudah dialokasikan Rp 496,8
triliun. BLT Pangan tak masuk rincian bansos yang sudah dianggarkan itu. Sebab,
APBN hanya menganggarkan program bansos rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah,
seperti Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, dan BLT Desa. Mengutip
kata-kata Sri Mulyani belakangan ini, rakyat perlu tahu dari mana asal-usul
uang yang dipakai untuk menyalurkan bansos. Dengan demikian, rakyat tak perlu
terus-menerus tertipu oleh pertunjukan politik dan populisme yang muncul sesaat
setiap lima tahun sekali. (Yoga)
Gebyar Diskon Pupuk di Cirebon
Rumitnya Rute Transjakarta
Sejumlah calon penumpang tengah menunggu datangnya bus
Transjakarta di Halte GBK 2, Jakapus, Senin (5/2). Beberapa calon penumpang
hanya duduk sembari memainkan gawai, sedangkan dua penumpang lain sibuk melihat
peta di dinding halte. Hampir setahun menggunakan layanan Transjakarta, warga
Jakpus, Ayu Utami (28), masih kebingungan mengenai rute Transjakarta. Jika tidak
melihat peta di dinding halte atau di gawainya, ia tidak paham. ”Banyak sekali
rute yang dioperasikan Transjakarta, tetapi saya masih bingung. Harus melihat
dengan jeli rute yang dituju lewat halte mana saja,” ujarnya. Ayu hanya
menghafal nama halte terakhir yang dituju. Biasanya, ia akan bertanya ke petugas.
Tidak adanya petugas pramusapa di halte dinilai menyusahkan penumpang awam sepertinya.
”Transjakarta juga sering melakukan perubahan rute. Jadi, saya harus menghafal
ulang,” kata Ayu.
Warga Ciputat, Tangsel, yang juga pembaca Kompas, Renville
Almatsier, menyebut, kurangnya petunjuk rute bus di halte Transjakarta bagi calon
pengguna jasa. ”Untuk mempermudah pengguna transportasi, perlu leaflet khusus
rute perjalanan Transjakarta yang dicetak, secara lengkap memuat rute
perjalanan KRL, MRT, dan LRT yang terintegrasi,” katanya. Di luar negeri, di
tiap halte ada informasi mengenai nomor-nomor bus yang melalui halte
bersangkutan. Bahkan, di London dan Tokyo, penumpang dapat membeli kartu pos
khusus bergambar jaringan lalu lintas kereta yang dibedakan warnanya sesuai
jalur masing-masing. Sementara di Singapura, informasi jaringan transportasi
kota dititipkan pada brosur pusat belanja.
Warga Depok, Rini Fitrasari (26), sangat menyesali sejumlah
kendala pada layanan Transjakarta. Sejak adanya penyesuaian rute Terminal
Depok-Halte BKN, ia harus membayar dua kali lipat, yang menyebabkan Rini beralih
ke transportasi publik lain. ”Biasanya untuk ke tujuan mana pun, dari Depok
hanya perlu transit di BKN dan tidak perlu membayar lagi. Tapi ini harus keluar
dari halten dulu dan tap-in lagi. Jadi, memakan biaya dua kali lipat. Belum
lagi tidak ada petunjuk yang jelas di pemberhentian tersebut,” ujarnya.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia
(MTI), David Tjahja, mengatakan, ”Halte yang ganti nama juga membuat bingung
penumpang. Banyak juga peta belum diganti jika ada perubahan. Jadi, agak menyulitkan.
Terutama bagi orang baru,”. David mengatakan, peta Transjakarta harus ada di semua
halte karena tidak semua pengguna layanan mengakses internet. Apalagi, banyak
turis atau warga luar kota di Jakarta. Peta yang tertera di halte juga harus
sesuai dengan rute yang dioperasikan saat ini, lengkap dengan nomor bus. Tidak
hanya bus, pada layanan Mikrotrans, kode dan informasi terkait rute juga masih
sulit dihafalkan. (Yoga)









