Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat pasar dalam negeri seiring dengan sepinya order luar negeri akibat gejolak geopolitik global. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan insentif pajak untuk mendorong iklim usaha. “Perkuat daya saing industri yang menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memangkas birokrasi serta policy yang menghambat industri,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/2). Dia beralasan setiap tahun ada 3 juta pencari kerja baru dan 300.000 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membutuhkan pekerjaan baru. Di sisi lain, salah satu yang didorong untuk menjaga daya saing industri yaitu kehadiran neraca komoditas, khususnya untuk bahan baku. Melihat kondisi tersebut, menurut Bob, yang paling utama untuk dilakukan yaitu membesarkan pasar dalam negeri sehingga perusahaan tumbuh dan membangun daya saing agar mampu memperluas pasar ekspor. 

 Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan lonjakan jumlah PHK pada 2023 mencapai 1.328% daripada tahun sebelumnya menjadi 358.809 dipicu banyaknya perusahaan yang tutup akibat sepinya order. Sementara itu, Kemenaker melaporkan terdapat 63.806 orang tenaga kerja yang mengalami PHK selama periode Desember 2023. “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 30,13% dari jumlah keseluruhan,” sebut Satu Data Kemnaker. Data yang dihimpun Bisnis pada Sabtu (3/2) di Jawa Barat, sebanyak 125.748 tenaga kerja kena PHK, menjadikannya sebagai provinsi dengan PHK tertinggi di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023. Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 69.286 orang, diikuti Banten 61.161 orang, Kalimantan Selatan 13.169 orang, Riau 11.242 orang, dan Jawa Timur 11.038 orang. Selanjutnya, DKI Jakarta sebanyak 10.358 orang, Sulawesi Tengah 9.669 orang, Kalimantan Timur 7.839 orang, dan Kalimantan Utara 7.407 orang. Sementara itu, Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan PHK terendah di Indonesia. Tercatat, Sulawesi Barat melakukan PHK pada 29 orang tenaga kerja, diikuti Papua 56 orang, NTT 80 orang, Bengkulu 117 orang, dan Papua Barat 132 orang. Lalu, Sulawesi Utara 201 orang, Sumatra Barat 295 orang, Maluku 404 orang, Lampung 454 orang, dan Bali 627 orang. 

 Adapun sepanjang 2023, PHK tertinggi terjadi pada Desember 2023 yang mencapai 63.806 orang tenaga kerja, sedangkan PHK terendah terjadi pada Januari 2023 sebanyak 2.867 orang. Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Digital Empowerment Community (Idiec) Tesar Sandikapura berharap pemerintah mengkaji potensi kelalaian atau kecurangan dari sebuah perusahaan rintisan (startup) yang gulung tikar tak lama setelah mendapatkan pendanaan. Sepanjang 2023-2024, sudah puluhan startup berbasis teknologi yang melakukan efi siensi karyawan atau menutup bisnis. Beberapa nama besar juga turut terseret, mulai dari Gojek Tokopedia, Zenius, Fabelio, Flip, Halodoc, hingga Xendit.

Prospek kinerja PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) didukung oleh sejumlah katalis positif pada tahun ini. Salah satunya produksi ponsel global diprediksi akan meningkat. Ini didukung oleh optimisme pemulihan pasokan cip. Analis MNC Sekuritas, Raka Junico dalam riset 2 Februari 2024 mengatakan, kekurangan cip telah mereda dan ekspektasinya mulai pulih pada tahun ini. Jadi, menandakan prospek positif bagi industri ponsel untuk meningkatkan pertumbuhan volume penjualan. Khususnya di segmen menengah ke bawah. Penjualan cip global mencatat pertumbuhan 5,7% secara tahunan atau year on year (yoy) di November 2023 atau mencapai US$ 48 miliar. Realisasi ini setelah penjualan cip global mencatat hasil negatif 14 bulan berturut-turut. Dengan optimisme pemulihan cip tersebut, produksi unit ponsel global diproyeksikan meningkat 3,8% yoy pada tahun ini versus minus 3,5% yoy pada proyeksi tahun 2023. "Kami menilai rebound ini juga didukung oleh volume ponsel dengan harga terjangkau di kisaran Rp 3 juta," kata Raka.

Menurut pemantauan MNC Sekuritas, antusias pengguna ponsel kembali meningkat di bulan Februari 2024 karena sejumlah brand ternama akan meluncurkan produk baru mereka. Di antaranya seri Redmi Note 13, POCO X6 5G, dan seri Realme 12. Di tingkat unggulan, seri Samsung S24 menarik permintaan konsumen dengan fitur "Galaxy AI". "Di antara merek-merek yang harganya terjangkau untuk kalangan menengah bawah, seperti Tecno Spark 10C, Infinix HOT 30 Play, dan Tecno Camon 20 Pro," ujar Raka. James Stanley Widjaja, analis Buana Capital dalam riset 24 November 2023 mengatakan, kinerja ERAA pada kuartal III-2023 cukup mengecewakan. Laba bersih di periode kuartal III-2023 saja sebesar Rp 36,2 miliar, turun 83,2% secara kuartalan. Secara kumulatif, laba bersih sembilan bulan 2023 sebesar Rp 494,8 miliar turun 27,2% yoy. Ini hanya memenuhi 42,5% perkiraan Buana Capital. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo dalam menilai, prospek ERAA masih cukup menarik. "ERAA tidak hanya berfokus pada penjualan ponsel saja, tapi juga melakukan diversifikasi bisnis. Ini membuat kenaikan beban seperti beban gaji karyawan serta beban keuangan masih menjadi penekan pada laba ERAA," ujar Azis, Senin (5/2). Untuk itu, Azis merekomendasikan hold ERAA dengan target harga Rp 454 per saham. Sementara Raka merekomendasikan buy ERAA dengan target harga Rp 505 per saham.

Produk turunan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terutama waran terstruktur semakin ramai. Terutama setelah kehadiran penerbit alias issuer baru. Senin (5/2) kemarin, CGS-CIMB Sekuritas mencatatkan waran terstrukturnya. Pada penawaran perdana ini, CGS-CIMB Sekuritas menawarkan enam seri dengan underlying saham dari indeks IDX30. Di antaranya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Keenam waran terstruktur memiliki kode BBCAYUCX4A, BMRIYUCX4A, MDKAYUCX4A, UNVRYUCX4A, TLKMYUCX4A dan GOTOYUCX4A dengan jangka waktu sembilan bulan dan akan jatuh tempo pada 5 November 2024. Presiden Direktur CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Lim Kim Siah mengatakan, waran terstruktur bisa menjadi pilihan alternatif investasi di pasar modal Indonesia. "Terutama bagi mereka yang memiliki profil risiko investasi agresif," jelas dia, Senin (5/2). Dalam penerbitan perdana ini, CGS-CIMB Sekuritas menggandeng tiga sekuritas lain, yakni PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), MNC Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas sebagai agen penjual.

Kehadiran tiga mitra tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar waran terstruktur dan meningkatkan total nilai harian transaksi waran terstruktur di pasar modal. PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai penerbit pertama waran terstruktur di Indonesia turut menyambut baik kehadiran CGS-CIMB Sekuritas di pasar turunan saham. Head Sales & Marketing Equity Derivative RHB Sekuritas, Steinly Atmanagara mengatakan, kehadiran penerbit waran terstruktur yang baru di BEI membuktikan bahwa pasar produk turunan saham akan terus berkembang. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, dengan penambahan jumlah penerbit, nilai transaksi di pasar waran terstruktur bisa naik. Saat ini waran terstruktur masih terbatas menggunakan underlying saham di indeks IDX30. Seluruh saham di indeks itu seluruhnya telah diterbitkan oleh RHB Sekuritas Indonesia dan PT Maybank Sekuritas Indonesia. Perluasan indeks ini bakal menambah pilihan bagi investor. RHB Sekuritas menargetkan bisa menerbitkan 120 seri waran terstruktur pada tahun ini. Jika underlying indeks diperluas, target jumlah penerbitan RHB Sekuritas juga akan bertambah.

Kerja sama antardaerah atau KAD terus ditingkatkan tidak hanya untuk menggarap potensi daerah, melainkan juga dalam hal peningkatan layanan publik.Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjalin kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; Pemkab Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu; Pemkab Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; dan Pemkab Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah.Tujuan kesepakatan tersebut adalah untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.Kesepakatan itu akan ditindaklanjuti secara spesifik yang didasarkan pada potensi juga kebutuhan kerja sama dari kedua belah pihak a.l soal manajemen aparatur sipil negara (ASN), reformasi birokrasi, dan pengembangan dinas komunikasi dan informatika mengenai persandian dan stastistik.Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan bukti sinergi dalam mengembangkan potensi daerah, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Menurutnya, sejauh ini Pemprov Jabar sudah menjalin 76 kerja sama, yang terdiri atas 27 kesepakatan dengan kabupaten/kota di wilayah Jabar, 20 kesepakatan kerja sama dengan berbagai provinsi di Indonesia, dan 29 kesepakatan kerja sama dengan kabupaten/kota di luar Provinsi Jabar. Kerja sama tersebut fokus untuk mewujudkan tujuan daerah yang berdaya, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Warsa 2024 menjadi tahun pertaruhan bagi pemerintah untuk berkelit dari risiko perlambatan ekonomi akibat tekanan internal dan eksternal. Contohnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang kerap membuat akselerasi bisnis kurang lincah. Maklum, dalam tiga kali pemilu terakhir, laju produk domestik bruto (PDB) selalu mencatatkan penurunan. Terakhir kali ekonomi nasional mampu tumbuh gemilang pada tahun politik adalah ketika Pemilu 2004. Tentu tak mudah bagi pemerintah untuk melawan data historis ini. Terlebih, situasi ekonomi 2024 diliputi beragam tantangan. Mulai dari efek ketidakpastian global yang mereduksi kinerja ekspor, hingga agenda lima tahunan yang mengekang investasi di dalam negeri, lantaran dunia usaha cenderung wait and see. Konsumsi masyarakat pun belum sepenuhnya membaik setelah dihantam oleh tingginya infl asi yang menekan daya beli masyarakat dalam dua tahun terakhir. 

 Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (5/2), merilis pertumbuhan konsumsi LNPRT mencapai 9,82% secara tahunan, sedangkan konsumsi rumah tangga hanya 4,82%. Faktanya, laju PDB hanya 5,05%, turun dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 5,31%. Realisasi pada tahun lalu juga lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 5,3%. Apalagi, konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi 53,18% ke PDB tahun lalu terseok-seok, bahkan menyentuh angka pertumbuhan terendah dalam tiga tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan meski meleset dari target, capaian pada tahun lalu cukup positif di tengah pelemahan ekonomi banyak negara maju. Pemerintah pun optimistis pada tahun ini laju PDB tetap solid dan mampu tumbuh di angka target 5,2%. Sejumlah siasat pun telah disiapkan dan segera dieksekusi. Siasat lain yang akan dipacu adalah merevitalisasi mesin konvensional pendorong ekonomi, yaitu produktivitas dan daya saing industri yang disinergikan dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) serta megaproyek lainnya. 

 Jika dicermati, pemerintah sejatinya menyadari betul sulitnya melawan kecenderungan perlambatan ekonomi selama tahun politik. Hal itu tecermin dari optimalisasi yang hanya dilakukan pada tiga sektor penopang PDB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan bansos adalah kebijakan sementara yang kurang signifi kan merangsang konsumsi rumah tangga. "Bansos tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan atau menciptakan pertumbuhan daya beli masyarakat secara sustainable," katanya kepada Bisnis. Ekspektasi senada disampaikan Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, yang memperkirakan konsumsi rumah tangga terus melambat seiring dengan perkiraan penurunan pendapatan pada tahun ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan kunci yang bisa mengakselerasi PDB pada tahun ini adalah kebijakan fi skal dan moneter yang wajib mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mayoritas komoditas pangan mendominasi sumbangan kenaikan Indeks Perkembangan Harga di sebagian besar daerah di Tanah Air pada 2 pekan sebelum pemungutan suara Pemilihan Umum 2024. Pergerakan harga beras dan minyak goreng menjadi yang paling banyak mendapat sorotan jelang pemungutan suara. Terlebih, komoditas itu banyak dimanfaatkan untuk bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah di sejumlah daerah. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa beras mengalami kenaikan harga pada pekan pertama Februari 2024 di sebanyak 179 kabupaten/kota. Artinya, terdapat 142 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras dalam waktu 1 pekan. Menurutnya, rata-rata harga beras pada pekan pertama Februari 2024 sebesar Rp14.107 per kilogram (kg), sedangkan pada pekan terakhir Januari 2024 sebesar Rp13.973 per kg. Dia memperkirakan stok beras (selisih produksi dengan konsumsi bulanan) pada Januari 2024 mengalami defisit 1,63 juta ton, dan surplus tipis sebanyak 1,15 ton pada Februari 2024. Secara spasial, komoditas pangan penyumbang andil kenaikan Indeks Perkembangan harga atau IPH di Pulau Sumatra didominasi oleh beras, cabai merah, dan daging ayam. Komditas tersebut juga menjadi penyumbang kenaikan IPH di Pulau Jawa. Khusus untuk komoditas pangan penyumbang kenaikan IPH di luar Pulau Jawa dan Sumatra ,didominasi oleh daging ayam, daging sapi, cabai rawit, dan bawang merah. Sementara itu, harga rata-rata nasional minyak goreng pada pekan pertama Februari 2024 ada di kisaran Rp17.571 per liter, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga rata-rata minyak goreng pada pekan sebelumnya sebesar Rp17.473 per liter. 

 Dalam kesempatan yang sama, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto mengatakan bahwa pihaknya memberi sinyal tren kenaikan harga minyak goreng curah dan Minyakita.  Menurutnya, salah satu penyebab harga minyak goreng naik adalah minimnya realisasi domestic market obligation (DMO) dari produsen. Sejak November 2023 hingga Januari 2024, dia menyebutkan bahwa realisasi DMO cenderung di bawah target bulanan yang ditetapkan sebanyak 300.000 ton. Bambang menjabarkan bahwa kenaikan harga minyak goreng sawit terjadi pada minyak goreng curah. Sebaliknya, harga minyak goreng premium justru terjadi tren penurunan. Bambang menyebut, rata-rata harga minyak goreng kemasan premium pada pekan pertama Februari 2024 sebesar Rp20.551 per liter, atau turun 0,12% dari pekan sebelumnya Rp20.630 per liter.Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono memandang, realisasi DMO tidak bisa disalahkan seutuhnya atas kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Eddy membeberkan, tender harga CPO per 2 Februari 2024 masih di kisaran Rp11.483 per kg—Rp11.634 per kg. “Harga biasa saja, harga minyak goreng dalam negeri seharusnya stabil,” katanya.