Otoritas hulu minyak dan gas bumi nasional fokus membenahi persoalan klasik yang selama ini menahan laju produksi dan lifting nasional. Penurunan produksi secara alamiah hingga pengerjaan rencana pengembangan yang selama ini mangkrak menjadi pekerjaan besar dan mendapat perhatian. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menuntut seluruh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah disetujui tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Indonesia memiliki pijakan kuat untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini. Sepanjang 2023, investasi hulu migas di Tanah Air sebesar US$ 13,7 miliar, dan menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Selain itu, industri migas nasional juga makin berkembang yang tecermin dari peningkatan dalam aktivitas pengeboran dan proyek-proyek yang onstream. Realisasi pengeboran sumur pengembangan pun berhasil mencapai angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir, dengan 799 sumur dibor pada 2023. Selain itu, upaya untuk mengubah cadangan menjadi produksi juga masih kerap terkendala oleh masalah plan of development (POD) mangkrak dan proyek yang tertunda. “SKK Migas membutuhkan komitmen KKKS untuk melaksanakan POD dan menyelesaikan proyek tepat waktu. 

Sementara itu, untuk gas kami juga perlu mengatasi tantangan berupa keterlambatan proyek dan serapan yang dari pembeli,” jelasnya. Meski begitu, Indonesia saat ini memiliki lima proyek strategis nasional yang sedang digarap dengan nilai investasi US$45,09 miliar. bahkan, hingga 2029 akan ada 95 proyek minyak dan gas dengan total capital expenditure sebesar USD 3,28 miliar. Terkait dengan kegiatan eksplorasi, Dwi mene-kankan agar SKK Migas bersama KKKS bakal meningkatkan aktivitas eksplorasi, termasuk mengubah target eksplorasi dari kecil-menengah menjadi menengah-besar, serta fokus pada pengembangan peluang migas non-konvensional. Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), mengatakan bahwa SKK Migas dan pemerintah masih harus memastikan KKKS merealisasikan komitmen KKKS, meski sudah tercantum dalam WP&B. Alasannya, realisasi komitmen dalam WP&B masih sangat bergantung kepada kondisi terkini di lapangan. Selain itu, SKK Migas diharapkan untuk turun langsung menyelesaikan perkara izin dan pembebasan lahan dalam setiap proyek migas. Dengan begitu, KKKS bisa benar-benar fokus melakukan kegiatannya, termasuk eksplorasi untuk mendapatkan cadangan migas baru. 

 Adapun, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association Marjolijn Wajong mengatakan bahkan investor migas internasional relatif menilai Indonesia masih stabil, kendati tahun ini akan dilakukan beberapa kali pemungutan suara untuk pemilihan umum serentak. Apalagi, dia menambahkan, terdapat sejumlah temuan cadangan migas jumbo dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, seperti di konsesi Andaman II, South Andaman, dan Geng North.

Keputusan pemerintah pada awal 2022 dengan menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita, membawa misi menciptakan harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Hanya saja, sejak program Minya kita bergulir, tercecer berbagai persoalan yang hingga kini tak kunjung usai. Selisih harga produksi atau rafaksi yang mestinya dibayarkan pemerintah ke pelaku usaha, justru berujung kasus hukum. Selain itu, regulasi penetapan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp14.000 per liter, sekadar manis di atas kertas. Konsumen dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), harus merogoh kocek lebih tinggi untuk membeli Minyakita. “Kalau minyak goreng ada gejolak lagi, kami tidak mau lagi menjalankan penugasan pemerintah untuk ikut menstabilkan harga lagi seperti 2022. Karena sampai sekarang saja yang itu [rafaksi] masih belum selesai,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey kepada Bisnis. 

 Utang rafaksi merupakan buah dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan tersebut lahir di era Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi . Dalam regulasi itu, pemerintah memberikan penugasan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter pada 19 Januari 2022. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan beberapa kebijakan. Mulai dari Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang akhirnya digugurkan oleh Permendag No. 11/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, serta Permendag No. 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Kedua peraturan yang terbit pada era Mendag Zulkifli Hasan itu selisih umurnya belum sampai setengah tahun dari kebijakan lama. 

 Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, pemerintah perlu menjaga iklim usaha dengan menuntaskan pembayaran selisih harga atau rafaksi Minyakita kepada pengusaha. Menurutnya, program terse\but sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dinilai oleh surveyor independen. Alhasil secara mekanisme dan teknik sudah memenuhi kaidah pemenuhan barang dan jasa. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memastikan utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha masih berlaku meskipun ada pergantian regulasi.“Setelah Permendag No. 3/2022 dicabut, dimintalah legal opinion dari Kejaksaan. Hasilnya, meskipun Permendag No. 3 dicabut, tapi kewajiban membayar utang masih ada,” kata Isy kepada Bisnis. Pemerintah, kata Isy, berharap persoalan utang rafaksi minyak goreng itu bisa segera diselesaikan. Meskipun tidak menjamin rampung sebelum Oktober 2024 seperti yang ditargetkan pelaku usaha. Ekonom sekaligus Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyatakan minyak goreng menjadi salah satu contoh kegagapan pemerintah menangani isu pangan strategis. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufi kurahman menekankan isu ketidakpastian harga minyak goreng jangan sampai terulang lagi pada awal tahun ini, khususnya menjelang Ramadan.

Provinsi Sumatra Utara berpotensi mengerek angka pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang dari sektor pertanian. Syaratnya, wilayah ini perlu melakukan transformasi perekonomian dari sektor agraris menjadi sektor industri pengolahan melalui penghiliran. Besarnya potensi sektor pertanian Sumatra Utara (Sumut) tak lepas dari peran subsektor perkebunan yang menjadi salah satu penopang PDRB (produk domestik regional bruto) wilayah ini. Data data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal III/2023 tercatat sebesar 4,94% (year-on-year/YoY). Pada periode tersebut, lapangan usaha yang memiliki andil besar terhadap PDRB adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 23,71%, disusul oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Pada sektor pertanian, di dalamnya terdapat subsektor perkebunan a.l sawit, karet, dan kopi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumut IGP Wira Kusuma memandang bahwa secara tahunan, pertumbuhan sektor pertanian yang didalamnya termasuk subsektor perkebunan per November 2023 termoderasi, meskipun kontribusinya masih menjadi yang terbesar bagi PDRB. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengatakan bahwa perekonomian suatu daerah bahkan belum dapat dikatakan cukup kuat jika basisnya masih dari sektor pertanian. Hal ini, imbuhnya, lantaran produktivitas dan kualitas sektor ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca. Menurutnya, kontribusi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai komoditas utama Sumut pada kuartal III/2023 tercatat sebesar 35,4% dengan nilai ekspor mencapai US$2,6 miliar. 

Padahal, nilai ekspor CPO Sumut pada 2022 mencapai US$4,1 miliar. Dia berpandangan bahwa sektor pertanian dapat didorong dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan maupun melalui program peningkatan penghiliran. Agus mengatakan bahwa industri hilir pangan dari sektor pertanian yang dapat dikembangkan a.l pasta cabai, cabai kering, pasta tomat, termasuk buah-buahan, seperti markisa dan jeruk yang produksinya melimpah di provinsi ini. Adapun, komoditas kopi, karet, serta sawit merupakan beberapa komoditas perkebunan primadona ekspor Sumut yang penghilirannya cukup berkembang pesat di wilayah ini. Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan bahwa sejumlah anggota Kadin Sumut tercatat bergerak di sektor hilir produk pertanian dan perkebunan. Dia juga mengungkapkan bahwa besarnya peluang industri hilir pertanian maupun perkebunan di kawasan ini sejalan dengan tingginya produksi komoditas tersebut. Sementara itu, ekonom dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin sepakat bahwa penghiliran produk pertanian (perkebunan) diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Apalagi, imbuhnya, untuk komoditas yang memiliki ratusan potensi turunan seperti sawit. Riset PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menunjukkan bahwa terdapat tiga jalur penghiliran kelapa sawit yakni jalur oleopangan (oleofood complex) dengan mengolahnya menjadi (contohnya) margarin, jalur oleokimia (oleochemical complex) yang menghasilkan produk oleokimia dasar, dan jalur biofuel atau bioenergi. Gunawan mengungkapkan bahwa bentuk dukungan itu bisa dengan memberikan insentif, keringanan pajak, maupun bentuk-bentuk kemudahan berusaha lainnya seperti akses infrastruktur, yang membuat pelaku usaha (swasta) tertarik untuk berinvestasi. Dia juga memberi catatan pada upaya pemerintah untuk mendorong penghiliran tanaman pangan demi menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis.

Federasi Realestat Dunia menawarkan solusi konkret mengatasi kemiskinan global dengan menawarkan solusi akses kepemilikan rumah yang terjangkau. Presiden Federasi Real Estat Dunia (International Real Estate Federation/FIABCI) Budiarsa Sastrawinata mengatakan FIABCI menawarkan sejumlah gagasan inovatif untuk pengentasan kemiskinan, mulai dari konsep perumahan terjangkau hingga rekomendasi kebijakan. Adapun, konsep perumahan terjangkau harus dilandaskan dari berbagai aspek dan bervariasi antarwilayah dan lanskap ekonomi. Tawaran gagasan inovatif itu disampaikan Budiarsa dalam agenda Partnership Forum of the Economic and Social Council 2024 (ECOSOC) di Kantor ECOSOC, Markas Besar PBB, New York pada akhir Januari 2024. Dia menyebutkan FIABCI juga memberikan rekomendasi kebijakan, advokasi kebijakan global untuk perumahan yang terjangkau dengan menekankan prinsip berkelanjutan secara finansial dan sosial. Di sisi lain, Budiarsa menyatakan pendekatan holistik dan berkelanjutan juga penting dengan mempertimbangkan keberlanjutan komunitas dan kota secara lebih luas, mendorong persaingan, inovasi, dan keunggulan pasar. Dalam acara tersebut, Presiden Dunia FIABCI diundang untuk berkontribusi pada diskusi panel mengenai Aksi Nyata SDG 1, yang mengangkat tema Memperkuat Agenda 2030 dan Memberantas Kemiskinan Pada Saat Krisis: Penyampaian Solusi berkelanjutan, berketahanan, dan inovatif. Diskusi membahas tiga tren utama yakni konsentrasi kemiskinan dan kesenjangan geografis, meningkatnya konflik, serta transformasi demografis.

Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di Bulan. Pembangkit ini akan menyediakan energi bersih, aman, dan andal guna menopang kolonisasi manusia secara berkelanjutan di Bulan. Jika semua berjalan lancar, PLTN ini akan mulai beroperasi pada awal dekade 2030-an. Penggunaan energi nuklir dalam misi eksplorasi luar angkasa makin masif. Sejak 1961, nuklir sudah digunakan sebagai sumber daya sejumlah wahana antariksa yang melakukan perjalanan ke tepian tata surya, atau satelit yang mengorbit Bumi. Saat ini NASA dan Badan Riset Pertahanan Maju AS (DARPA) juga sedang menyiapkan roket peluncur berbahan nuklir untuk diluncurkan pada 2026. NASA juga tengah menuntaskan rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Bulan. Energi nuklir ini akan dikonversi menjadi energi listrik demi menopang misi saat di Bulan sedang malam hari.

Disebabkan panjang waktu siang atau malam di Bulan mencapai 14 hari. Panjangnya malam di Bulan membuat energi Matahari tak bisa diandalkan sebagai penghasil energi listrik. Diperlukan energi alternatif yang andal, bersih, dan aman, mengingat pembangkit ini akan beroperasi di lingkungan yang secara hukum internasional harus dijaga keasliannya. ”Malam hari di Bulan memberikan tantangan teknis tersendiri. Keberadaan reaktor nuklir yang beroperasi secara independen terhadap Matahari menjadi pilihan paling memungkinkan, baik untuk kepentingan ilmiah maupun eksplorasi jangka panjang di Bulan,” kata Direktur Program Misi Uji Teknologi NASA Trudy Kortes, Rabu (31/1), seperti dikutip Livescience, Jumat (2/2).

Sekarang, pembangunan reaktor ini dalam tahap pengembangan konsep. Mengutip situs NASA, dari dua pilihan teknologi pembangkit nuklir yang biasa digunakan dalam misi luar angkasa, pilihan jatuh pada reaktor dengan teknologi fisi (FPS), mirip dengan yang digunakan pada PLTN di Bumi. Teknologi ini mengandalkan proses fisi (pembelahan inti berat secara berkelanjutan) dengan menggunakan isotop uranium-235. Proses ini mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas mulai dari rentang kilowatt hingga megawatt. NASA mematok reaktor tersebut mampu menghasilkan energi listrik sebesar 40 kilowatt. Selain itu, reaktor juga diharapkan mampu bekerja setidaknya selama 10 tahun. Pembangkit ini berbahan bakar uranium dengan pengayaan rendah, yang bobot bahan bakarnya dibatasi maksimal 6.000 kg. (Yoga)

Tertipu perusahaan properti tengah dialami warga di sejumlah negara Asia. Nasib investasi mereka tidak jelas karena raksasa properti, seperti Evergrande dan Van Thin Phat, gagal mewujudkan janjinya. Modusnya mirip seperti ulah sejumlah konglomerat Indonesia. Salah satu kegagalan itu tecermin dalam sidang di pengadilan Hong Kong pada 29 Januari 2024. Pengadilan memerintahkan penjualan seluruh aset Evergrande. Sebab, perusahaan properti China itu gagal membayar utang-utangnya yang lebih dari 300 miliar USD. Sebagai pembanding, APBN RI 2024 hanya 216 miliar USD. Di Vietnam, pengadilan akan menyidangkan para petinggi Van Thinh Phat. Operasional perusahaan properti itu sudah dihentikan dan seluruh asetnya disita. Pemimpin Van Thin Phat, Truong My Lan, diduga menilap 12,5 miliar USD dari dana investasi warga, yang mengguncang perekonomian Vietnam.

Korban Van Thinh Phat antara lain pensiunan perawat di Ho Chi Minh. Perempuan yang hanya mau disebut Nga itu bingung karena tabungan pensiunnya hilang. Hampir seluruh tabungannya sebanyak 120.000 dibelikan obligasi Van Thinh Phat yang diterbitkan Saigon Commercial Bank (SCB). Waktu memulai menabung, ia berharap investasi itu bisa membantu anak dan cucunya. Semua angan itu raib pada April 2022. Bersama 42.000 pemegang obligasi yang diterbitkan SCB, ia kehilangan investasi. kala SCB mengungkap korupsi Van Thinh Phat terhadap dana yang dikumpulkan dari obligasi tersebut. Lebih besar dari kasus Van Thinh Phat Group di Vietnam adalah kasus Evergrande di China. Pada 2018, raksasa properti China itu disebut perusahaan properti terbesar dan bernilai paling tinggi di skala global.

Pada 2021, tiba-tiba perusahaan itu berhenti beroperasi dan tak bisa membayar utang ke kreditor dan mengembalikan modal investor. Para pemesan yang membayar uang muka pun tidak kunjung mendapat rumah. Lembaga keuangan Jepang, Nomura Securities, menaksir 20 juta rumah belum dibangun di China biaya total 450 miliar USD. Padahal, konsumen sudah melunasi pembayarannya. Jika menghitung jumlah yang baru dibayar sebagian, jumlahnya makin banyak lagi. Sementara seluruh aset Evergrande, termasuk proyek yang terhenti pembangunannya, hanya 240 miliar USD. Di luar untuk menyelesaikan pembangunan, Evergrande juga menanggung utang 300 miliar USD ke para kontraktor dan kreditor. Meski utangnya banyak, selama ini Evergrande bisa terus berjalan karena gali lubang tutup lubang. Kasus Evergrande menggoyang perekonomian China. Sebab, 70 % rumah tangga di negara tersebut berinvestasi dalam bentuk properti. Jika propertinya mangkrak, rakyat kehilangan aset dan tabungan. (Yoga)

Industri peluncuran satelit komersial China diprediksi berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan menekan biaya peluncuran. China semakin mampu bersaing dengan SpaceX, perusahaan AS, yang saat ini merupakan penyedia jasa peluncuran satelit komersial dengan tarif termurah. Roket China, Jielong-3, meluncur pada Sabtu (3/2) membawa sembilan satelit sekaligus ke orbit. Jielong-3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas Pantai Yangjiang, Guangdong, China selatan. Peluncuran Jielong-3 merupakan yang ketiga dalam dua bulan terakhir. Dikembangkan oleh China Rocket Co, Jielong-3 pertama kali mengangkasa pada Desember 2022. China Rocket Co merupakan cabang komersial dari produsen wahana peluncuran milik negara.

China menganggap, sektor peluncuran satelit komersial ini penting dalam membangun konstelasi satelit untuk komunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi. Pada 2023, terdapat 67 peluncuran satelit orbital di seluruh China, termasuk 17 peluncuran satelit komersial dengan satu kegagalan. Kemampuan China untuk meluncurkan satelit terus meningkat dan semakin mengatasi ketertinggalan dari AS. Pada 2023, China menjadi negara kedua dalam daftar negara yang meluncurkan satelit ter banyak. Posisi pertama adalah AS yang melakukan 116 peluncuran, termasuk 100 peluncuran oleh SpaceX milik Elon Musk. Kemajuan paling pesat yang berhasil dicapai China adalah menekan biaya peluncuran.

Perkembangan lain adalah semakin banyak jendela peluncuran, semakin beragamnya jenis roket untuk mengakomodasi berbagai ukuran muatan, serta bertambahnya jumlah lokasi peluncuran. Dalam hal menekan biaya, Jielong-3 dapat membawa muatan seberat 1.500 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 km dengan biaya kurang dari 10.000 USD (Rp 157,1 juta) per kg untuk roket kecil. Harga ini bersaing dengan tarif SpaceX, yaitu 5.500 USD per kg (Rp 86,4 juta). Namun, SpaceX bakal menerapkan biaya tambahan. China terus berupaya mengejar AS dalam mengusai teknologi luar angkasa. Namun, upaya itu memancing kritik AS. Washington menduga China sedang merancang dan menguji senjata antiruang angkasa. Beijing jelas menampiknya. (Yoga)

Serangan kritis publik terhadap penggelontoran program bantuan sosial atau bansos skala masif oleh pemerintah di tahun politik terus bergulir beberapa pekan terakhir. Isu bansos di tahun politik sangat seksi karena melibatkan jumlah dana yang sangat besar, yakni Rp 496,8 triliun, dan rawan konflik kepentingan atau disalah gunakan. Salah satu yang disoroti adalah munculnya tiba-tiba nomenklatur bansos baru, bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang sebelumnya tak masuk dalam penganggaran. Selain pengucurannya dicurigai diboncengi kepentingan elektoral karena dilakukan pada bulan pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba bansos baru ini dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat (Kompas, 3/2). Para pengamat mempertanyakan pendanaan program BLT baru yang dikhawatirkan mengor bankan anggaran kementerian/lembaga (K/L).  

Dalam situasi normal, bansos, sebagai bagian dari program perlindungan sosial, sebenarnya merupakan program rutin, instrumen APBN, dan wujud kehadiran negara untuk melindungi kelompok rentan, dimana semestinya program bansos steril dari kepentingan elektoral. Dalam kenyataan di lapangan, hal itu tak selalu terjadi. Meski tudingan pemanfaatan program bansos untuk mendulang suara dibantah Presiden dan sejumlah menterinya, kita melihat praktik penyimpangan masih banyak terjadi di lapangan. Selain buruk bagi pendidikan politik, praktik ini juga mencederai tujuan dari program bansos. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, program BLT dalam APBN 2024 sudah melalui persetujuan DPR. Mengenai munculnya pos baru bansos mitigasi risiko pangan, Menkeu mengatakan, meski bansos telah dibagi dalam pos-pos, realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini, dimungkinkan ada tambahan atau modifikasi dari program-program itu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, contohntya BLT El Nino pada 2023. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN di bidang energi hendak menambah portofolio di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan mengincar tambahan investasi di Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, didukung kesepakatan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Venezuela. Nota kesepahaman (MoU) migas sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Venezuela di Caracas, Venezuela, Kamis (18/1). Kesepakatan yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea itu mencakup, kerja sama bisnis hulu migas dan teknologi peningkatan produksi minyak. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dihubungi di Jakarta, Minggu (4/2), mengatakan, tujuan Pertamina adalah menambah portofolio di sektor hulu. Sejak 2018, PT Pertamina Internasional EP melalui anak usahanya, Maurel & Prom (M&P), telah memiliki investasi dengan Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) di lapangan milik perusahaan migas Pemerintah Venezuela itu.

”Diharapkan, MoU yang ditandatangani Menteri ESDM kemarin bisa menambah peluang Pertamina untuk mengakuisisi blok migas di sana. Dengan demikian, diharapkan dapat menambah atau meningkatkan produksi dari blok migas internasional ataupun dividen bagi Pertamina,” kata Fadjar. Arifin Tasrif akhir pekan lalu mengatakan, penandatanganan MoU, yang membuka peluang akuisisi blok migas di Venezuela itu, memiliki posisi strategis bagi Indonesia. ”Pertamina, kan, (telah) mengambil alih saham M&P. Nah, M&P punya lapangan di Venezuela, bekasnya Shell diambil. Itu ada potensi 12 miliar barel,” ujarnya. Di samping kerja sama bisnis, MoU yang ditandatangani Arifin dan Menteri Perminyakan Venezuela itu juga terkait pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery), pengembangan dan penerapan teknologi, penangkapan dan penyimpanan, serta pengurangan gas suar. (Yoga)

Konsep pinjaman biaya pendidikan APBN tengah dirumuskan oleh Kemenkeu bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemungkinan akan seperti student loan di AS. Wacana ini menguat setelah muncul polemik mahasiswa yang membayar biaya kuliah menggunakan pinjaman daring. Tanggapan warga dan mahasiswa beragam. Bayyu Putra Hadhiana (29) Karyawan swasta sekaligus mahasiswa S-1 mengatakan, Aku setuju student loan, yang memudahkan orang berpenghasilan bulanan rendah bisa mendapat pendidikan yang sama. Aku setuju kalau skemanya tak berbunga karena selama ini yang bikin berat adalah bunganya. Kalau ada bunga, bisa jadi uang kuliah tunggal (UKT) jauh lebih mahal pada akhir perhitungan. Skema lainnya, jangka waktu pelunasan tak ditentukan, tetapi peminjam bisa mengembalikan setelah memiliki pendapatan tertentu.

Elisabeth Dian Selvita (24) Karyawati swasta di Jakarta mengatakan, buat aku yang punya impian untuk studi Psikologi Profesi, setuju saja dan mendukung adanya program student loan. Apalagi sekarang kondisi finansial orangtua sudah enggak seperti dulu dan studi Psikologi Profesi itu juga enggak bisa disambi kerja. Perlu ada asesmen lewat background checking seperti orang mau ambil kredit di lembaga keuangan supaya tepat sasaran dan benar-benar uangnya bisa dikembalikan. Carolus Arya Pandu Yasa (26), Karyawan swasta di Jakarta, sepakat denganprogram student loan untuk pendidikan. Cuma, harus ada pengawasan yang ketat. Pemerintah sebaiknya selektif dalam memilih orang-orangnya, juga profil universitasnya, yang berkualitas dan tepercaya, serta pastikan penerimanya bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai ketika sudah dapat student loan, nanti si penerima justru kesulitan mengembalikan karena susah cari kerja.  (Yoga)