Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT)  mitigasi risiko pangan senilai Rp 200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret 2024. BLT mitigasi  risiko pangan akan diberikan terhadap 18,8 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM)  dengan total alokasi  anggaran Rp 11,25 triliun. Setiap KPM akan menerima Rp 600 ribu pada kuartal I-2024. Di sisi lain, pemberian bansos ini rentan dikaitkan dengan kepentingan politik sebab disalurkan  di saat berlangsungnya pesta demokrasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT ini akan menjadi pengganti program BLT El Nino yang sebelumnya dijalankan pada akhir 2023. Pemerintah akan melakukan  evaluasi secara berkala setelah pemerintah menjalankan BLT mitigasi risiko pangan. 

Mayoritas publik dan dunia usaha ternyata menginginkan agar Pilpres 2023 berlangsung satu putaran. Sebanyak 57,4% masyarakat menginginkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.  Sementara itu, 12,4% responden berharap Pilpres dapat berlangsung dua putaran. Selain itu, sebanyak 30,2% tidak mempermasalahkan apakah Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran. Hal ini merupakan hasil survei Political Weather Station (PWS) yang dilaksanakan pada 21-25 Januari 2024 di 34  provinsi di seluruh Indonesia. "Ketika PWS mananyakan kepada responden, manakah yang lebih Anda setujui Pilpres 2024 berlangsung satu putaran  atau dua putaran, ternyata mayoritas responden, sebanyak 57,4% setuju jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran saja," kata Peneliti Senior PWS Sharazani VB dalam keterangannya. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. (Yetede)

PT harum Energy Tbk (HRUM) melalui anak usahanya, PT Harum Nickle Industry (HNI) mengakuisisi 1,21 juta saham atau mewakili 60,7% saham PT Westrong Metal Industry (WMI) senilai US$ 215 jta (setara Rp3,4 triliun) dari Prime Investment  Capital Limited (PICL) dan Walsin Singapore Pte Ltd (WS). Transaksi ini sekaligus  menempatkan HRUM  sebagai  pengendali WMI dengan kepemilikan sebanyak 80,7% dari sebelumnya 20% saham.  WMI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan dan pemurnian nikel di Weda bay Industrial Park, Maluku Utara. Smelter ini mempunyai empat  lini rotary kiln eletric furnace dengan prasarana pendukung dan fasilitas konverter untuk menghasilkan  produk high-grade nikle-matte berkapasitas  produksi terpasang tahunan sebesar 56.000 ton nikel yang terkandung dalam produk high-grade nickle-matte. Saat ini, proyek WMI memasuki tahap akhir  konstruksi dan ditargetkan  dapat memulai operasi komersial pada kuartal II-2024. (Yetede)

Operator Telekomunikasi (Telko) di Tanah Air menyatakan kesiapannya  untuk menjual paket internet berbasis jaringan kabel (fixed internet broadband) minimal mulai dari kecepatan 100 mega byte per second (Mbps) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan menyambut rencana kebijakan kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memacu kecepatan internet dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023 menyebutkan, penetrasi internet  telah menjangkau 215,63 juta (78,19%) penduduk Indonesia. Sebagian besar (74,34%) masyarakat masih mengakses internet seluler berbasis based tranciever station (BST) dan baru 25,66% telah berlangganan internet kabel di rumahnya. (Yetede)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sepanjang tahun ini membidik angkutan barang sebesar 68,3 juta ton atau naik 7% dibanding tahun lalu sebesar 63,7 juta ton. Vice President Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan, sejumlah inovasi dilakukan untuk memenuhi target tersebut, diantaranya mengkonversikan kereta bagasi biasa menjadi kereta bagasi berpendingin untuk distribusi hasil perikanan serta mentranformasi model bisnis angkutan barang KAI dari pola layanan station  to station (S2S) menjadi end-to- end (E2E)  lewat kolaborasi antar pelaku logistik. "KAI Group terus membangun kolaborasi sinergi BUMN pada kluster logistik untuk operasi layanan angkutan barang E2E antar pulau dan lanjutan untuk dapat mendukung  biaya logistik yang kompetitif  serta mengurangi dampak eksternalitas seperti kemacetan, polusi, jalan-jalan yang rusak, serta meningkatkan daya saing global," kata Joni. (Yetede)

Wajib pajak orang pribadi (WP OP) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sejak tahun 2018 masih tetap bisa menggunakan skema yang sama hingga tahun pajak 2024. Namun, setelahnya para wajib pajak ini tidak berhak lagi membayar pajak menggunakan tarif PPh final UMKM dan harus membayar pajak sesuai ketentuan umum dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, ada sekitar 1,23 juta WP UMKM yang akan menggunakan tarif normal mulai tahun 2025. Ihwal perubahan kewajiban perpajakan bagi WP OP UMKM yang sudah memakai tarif PPh final 0,5% sejak 2018 dan akan mulai beralih ke tarif umum Pasal 17 ayat (1) UU PPh pada 2025 nanti, maka DJP Kemkeu mengaku telah menggelar berbagai upaya untuk mengedukasi terkait kewajiban perpajakan baru yang harus dilakukan WP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemkeu, Dwi Astuti mengatakan, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mengedukasi wajib pajak UMKM tersebut. Sebagai informasi, ketentuan mengenai PPh 0,5% final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun memang memiliki jangka waktunya. Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP OP, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, CV, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan PT. Misalnya, Tuan A sebagai WP OP terdaftar tahun 2015, maka dia bisa memakai fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai 2018 hingga 2024. Adapun Tuan B terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% mulai 2020 sampai 2026. Dalam akun X (Twitter) resminya, DJP menyebutkan, penggunaan tarif PPh Pasal 17 justru lebih menguntungkan UMKM. Hal ini karena wajib pajak UMKM tak perlu membayar pajak jika usahanya merugi.  Sementara, tarif PPh final tidak melihat untung rugi UMKM sehingga tetap membayar 0,5% dari omzet. 

Ekonomi yang tengah tumbuh menyebabkan bisnis properti semakin menggeliat. Maka, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) menargetkan pendapatan bisa tumbuh di rentang 20% hingga 30% tahun ini. Target tersebut menurut Direktur Keuangan INPP, Surina berdasarkan atas sejumlah asumsi. Seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih tumbuh kisaran 5%, "Namun kami tetap mewaspadai inflasi hingga kebijakan suku bunga,” terang Surina, dalam paparan publik, Senin (29/1). INPP juga mewaspadai sentimen geopolitik dari luar negeri, mengingat ada sekitar 25 pemilihan umum di berbagai negara pada tahun ini. Presiden Direktur INPP, Anthony Prabowo Susilo menambahkan, industri pariwisata dalam negeri yang mulai tumbuh menjadi angin segar bagi INPP. Maklum, emiten ini mempunyai sejumlah hotel serta pusat perbelanjaan. Anthony memproyeksi, kuartal pertama 2024 akan menjadi musim kunjungan yang rendah (low season). Kuartal pertama biasanya hanya menyumbang 18% dari  pendapatan INPP setiap tahun. Surina membeberkan alasan Bandung dan Semarang dipilih sebagai lokasi ekspansi INPP. Di Bandung, permintaan pelanggan ritel INPP untuk ekspansi cukup tinggi. Ditambah tingkat kunjungan mal di Bandung cukup tinggi, terlebih di akhir pekan. Untuk menunjang ekspansi bisnis tahun ini, INPP akan menggelontorkan belanja modal sekitar Rp 1 triliun. Porsi terbesar akan dialokasikan untuk sektor komersial dengan adanya proyek di Semarang dan Bandung.

Bank Central Asia Tbk (BBCA) berhasil menuai laba jumbo sepanjang tahun lalu. Tapi tak dipungkiri, perlambatan laju pertumbuhan kinerja BBCA masih akan terjadi pada tahun ini. Tahun lalu, emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia itu mencetak pertumbuhan laba bersih 19,4% menjadi Rp 48,6 triliun. Tapi, pertumbuhan laba BBCA melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang naik hingga 29,6% secara tahunan. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, melambatnya pertumbuhan BBCA disebabkan beban operasional naik hingga Rp 5 triliun atau 5,45% dari 2022. Sehingga tetap ada potensi perlambatan pertumbuhan BBCA pada tahun ini. Oleh karena itu, Nico memperkirakan, tahun ini BBCA tetap melanjutkan kinerja apiknya. Potensi penurunan tingkat suku bunga Federal Reserve berpeluang mendorong peningkatan kredit. Aktivitas transaksi juga bakal naik akibat pertumbuhan daya beli dan konsumsi dari pemilu. Analis Senior Sucor Sekuritas, Edward Lowis juga memperkirakan, kinerja laba bersih BBCA hanya akan tumbuh 12% pada 2024 menjadi Rp 54,39 triliun.

"Kami mengantisipasi peningkatan pendapatan bunga dengan peningkatan imbal hasil aset," katanya. BBCA juga akan menyesuaikan suku bunga kredit sebesar 25-50 basis poin tahun ini setelah mempertahankannya selama kenaikan suku bunga baru-baru ini. Net interest margin (NIM) secara konservatif diproyeksikan stabil di level 5,5%-5,6%. Di sisi lain, kualitas aset secara keseluruhan diproyeksikan akan membaik lebih lanjut dengan rasio kredit berisiko (LAR) kemungkinan menurun menjadi 4%-6% dibanding tahun 2023 sebesar 6,9%. Edward mengatakan, perbaikan ini memungkinkan BBCA mempertahankan biaya kredit rendah pada 30-40 bps karena cakupan LAR tetap pada 70% di tahun 2023. Analis BRI Danareksa, Victor Stefano mengatakan, proyeksi kinerja BBCA masih sejalan dengan perkiraannya. "Namun, kami memangkas estimasi laba BBCA tahun 2024 sebesar 3% karena biaya yang lebih rendah dari perkiraan di tahun 2023," katanya dalam riset Senin (29/1). Kendati begitu, Victor memperkirakan kinerja BBCA akan tetap tumbuh. Laba bersih BBCA diperkirakan menyentuh angka Rp 58,09 triliun atau naik 9,64% yoy tahun ini.Pertumbuhan kinerja BBCA didorong dari penyaluran kredit. Tahun 2023, pertumbuhan kredit BBCA mencapai 13,9%, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 10%.

Impak nyata ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi terhadap stabilitas di dalam negeri, kembali diantisipasi oleh pemerintah pada tahun ini. Dinamika yang menyangkut efek perlambatan ekonomi dunia, kembali melesatnya inflasi, serta krisis komoditas pangan yang menekan daya beli direspons pemangku kebijakan dengan arah belanja negara yang tetap ekspansif. Salah satunya memperpanjang perlindungan sosial hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, target penerimaan pajak yang pada tahun ini di bawah angka alamiah alias hanya 6,42% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengindikasikan adanya tantangan pada fiskal negara. Belanja yang membengkak, sementara prospek penerimaan pajak yang sedikit termoderasi pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menempuh strategi klasik, yakni menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) lebih tinggi. Tak pelak, target penerbitan SBN neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dipatok Rp666,4 triliun, melesat hingga 115% dibandingkan dengan realisasi 2023 yang hanya Rp308,7 triliun. Otoritas fiskal pun menyadari adanya risiko tersebut. Di satu sisi, penerbitan SBN merupakan solusi untuk memenuhi belanja tatkala penerimaan cekak. Namun di sisi lain, target defisit dan beban bunga utang bakal bertambah. Dalam kaitan ini, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menjelaskan target penerbitan SBN senilai Rp666,4 triliun dipasang dengan asumsi defisit 2,29% terhadap produk domestik bruto. Kalangan pelaku usaha pun mengingatkan pemerintah untuk mencermati perkembangan ekonomi terkini sehingga SBN yang diterbitkan mampu diserap pasar serta tak menambah beban fiskal berlebihan. Ketua Komite Tetap Kebijakan Pu blik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengatakan pemerintah perlu memantau kondisi global yang bisa memicu gejolak pasar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan agar pemerintah menjaga ekonomi di kisaran target. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, mengatakan di tengah gejolak global yang tinggi pada 2023, tensi geopolitik yang meningkat, dan tingkat suku bunga global yang tinggi, pasar obligasi Indonesia terbukti resilien dan masih memberikan return 8,7%. Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah, menambahkan karena adanya perebutan likuiditas, maka otoritas fiskal harus menjadwalkan penerbitan SBN sangat baik agar sesuai dengan kondisi likuiditas pasar.