Cara Gen Z Menjadi Kaya
Sering kita membaca dan mendengar kesulitan yang dihadapi generasi Z (gen Z) dan bagaimana mereka terbebani generasi sebelumnya. Di tengah situasi seperti ini, ternyata mereka ingin kaya dan berusaha dengan berbagai cara menjadi kelompok masyarakat yang sejahtera. Gen Z lahir saat tengah berlangsung revolusi digital, ancaman akibat perubahan iklim, pandemi Covid-19, dan tekanan finansial beberapa kali. Mereka juga sulit mendapatkan properti dan keslitan untuk membayar biaya kuliah.
Berbagai tekanan ini menjadikan mereka berusaha mencari solusi. Tidak mengherankan, akun-akun media sosial dan acara pengelolaan keuangan menjadi laris manis. Gen Z terobsesi menjadi kaya. Seorang pakar mengatakan kepada Newsweek, tekanan finansial malah menjadikan mereka bermimpi untuk menjadi kaya. Mereka berjuang di tengah perasaan tidak aman dalam hal finansial. Mereka yang berhasil adalah mereka yang melihat keuangan mereka dengan jujur.
Studi terbaru Intuit Credit Karma menemukan bahwa gen Z yang lahir antara tahun 1996 dan 2012 serta generasi milenial yang lahir tahun 1981 hingga 1996 mencatat obsesi umum untuk menjadi kaya, sebesar 44 %, sementara kaum milenial sedikit lebih terobsesi dengan hal tersebut, yaitu 46 %. Beberapa saran dari kalangan penasihat keuangan menyebutkan, mereka harus menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana, dan yang terpenting adalah catatan finansial mereka sendiri.
Selain mengelola tabungan, mereka juga disarankan melakukan penjadwalan pembayaran otomatis dari setiap gaji, untuk membantu bertanggung jawab dan meningkatkan tabungan dalam jangka panjang. Meski demikian, langkah yang paling tepat adalah melakukan investasi. Mereka dianjurkan untuk melakukan investasi sejak dini dan mulai memahami jenis-jenis investasi beserta risikonya. Secara umum, mereka memiliki literasi tentang investasi lebih baik dibandingkan pendahulunya.
Banyak gen Z mulai menyadari dan menunjukkan kepedulian terhadap keuangan mereka. Menurut studi tahun 2019 dari Next Gen Personal Finance yang dikutip laman CNBC, jika dibandingkan dengan generasi milenial pada usia yang sama, persentase gen Z yang mulai berinvestasi lebih tinggi. Pada 2019, sebanyak 27-28 % gen Z memiliki paparan terhadap ekuitas melalui kepemilikan saham atau bahkan rekening pensiun. Persentase itu jauh lebih tinggi dibandingkan generasi lain.
Ketika generasi milenial memiliki usia yang sama pada tahun 2004, hanya 18,7 % dari mereka yang mempunyai paparan terhadap ekuitas. Keadaan ini menjadikan genZmemiliki harapan bisa menjadi kaya. Keberadaan platform investasi yang lebih mudah diakses kemungkinan berkontribusi terhadap fenomena ini. Dengan teknologi baru lewat beragam platform digital, mereka terbantu untuk membuat perencanaan investasi, bahkan investasi properti. (Yoga)
Kaltim Bakal Salurkan Dana Insentif Karbon Rp 1,7 Triliun ke Desa
Dana insentif karbon bagi Kaltim akan disalurkan ke desa dan kelompok masyarakat. Pemerintah menyiapkan sejumlah hal agar dana yang disalurkan bisa digunakan dan dilaporkan untuk program pengurangan emisi. Hal itu menjadi pembahasan dalam pertemuan bertajuk ”Diseminasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Tahun 2023 di Kaltim melalui Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF)”, di Kota Balikpapan, Rabu (31/1). Pembahasan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan mitra pemerintah. FCPF-CF adalah program pembayaran berbasis kinerja dari Bank Dunia, yang mengevaluasi kinerja Kaltim dalam menurunkan emisi melalui program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Sepanjang tahun 2019 hingga 2020, Kaltim dinilai mampu mengurangi emisi 22 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Atas jasa tersebut, Kaltim mendapat komitmen pendanaan dari Bank Dunia sebesar 110 juta USD atau Rp 1,7 triliun (kurs Rp 15.700 per USD).
Bank Dunia sudah melakukan pembayaran di muka sebesar 20,9 juta USD atau Rp 329 miliar. Dana itu sudah disalurkan ke Pemprov Kaltim dan delapan kabupaten/kota di Kaltim. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, sisa dana itu bakal disalurkan bertahap sampai 2025. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran dana dilanjutkan ke 441 desa dan kelompok masyarakat. Tujuannya agar program penurunan emisi bisa dilakukan sejak di tingkat tapak. Oleh karena itu,tata kelola keuangan dan program yang dijalankan harus dipahami seluruh pemangku kepentingan. Di Kaltim, penyaluran dana ke desa melibatkan lembaga kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. Sebagai lembaga perantara, kemitraan membantu dalam mendampingi dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa. (Yoga)
Kian Ekspansif! Bank Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 15,1 Triliun Pada 2023
Bank Mandiri dengan strategi bisnis yang konsisten untuk focus pada pertumbuhan bisnis berbasis ekosistem serta didukung strategi digitalisasi, berhasil mencetak pertumbuhan gemilang sepanjang 2023 dengan membukukan laba bersih Rp 55,1 triliun, tumbuh 33,7 % secara year on year. Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan “Dari berbagai tantangan yang ada di tahun 2023, kondisi ekonomi Indonesia masih resilien didorong peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi dan inflasi yang masih terjaga. Di sisi lain, ruang kinerja fiskal Indonesia masih besar untuk mendukung perekonomian,” katanya di Jakarta, Rabu (31/1).
Hal ini diselaraskan oleh Bank Mandiri dengan strategi yang tepat untuk menghasilkan bisnis berkelanjutan. Terbukti sepanjang 2023 Bank Mandiri mampu meningkatkan volume bisnis pada semua segmen dan memperkuat efisiensi perseroan. Terlihat dari total asset Bank Mandiri yang berhasil menembus Rp 2.174,2 triliun pada akhir 2023, naik 9,12 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.992,5 triliun (Yoga)
INDEKS PERSEPSI KORUPSI Peringkat IPK Melorot, Pemerintah Evaluasi
Pemerintah akan menjadikan indikator-indikator dalam Indeks Persepsi Korupsi sebagai bahan evaluasi. Upaya perbaikan diakui memerlukan peningkatan kerja dari semua elemen dalam ekosistem pemberantasan korupsi. ”Apa pun namanya, indeks, rating, persepsi, dan lainnya itu bagian dari evaluasi. Ini hal yang terus menjadi bahan evaluasi pemerintah,” kata Koordinator Stafsus Presiden, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana di kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/1). Pemerintah tetap harus memberikan atensi terhadap berbagai indeks yang muncul, termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dari semua indikator yang dinilai, pemerintah akan melihat indikator yang dinilai masih lemah.
Sejauh ini, kata Ari, ada indeks yang stagnan, ada yang turun, tetapi ada juga yang naik. Upaya dilakukan guna menaikkan indikator yang stagnan dan turun, tetapi indikator yang baik akan dipertahankan. Skor IPK Indonesia pada 2023 stagnan di angka 34, seperti pada 2022. Dengan stagnasi ini, peringkat Indonesia merosot dari 110 menjadi ke-115 dari total 180 negara. Ari membantah anggapan penurunan IPK tanda kegagalan Presiden memimpin pemberantasan korupsi. Menurut dia, meski pemberantasan korupsi tugas pemerintah yang dipimpin Presiden, tetapi juga bagian dari tugas legislatif membentuk perundangan dan mengawasitugas yudikatif dan KPK. ”Ini tidak hanya bagian kerja pemerintah, tetapi juga kerja bersama,” ujarnya.
Capres no urut 3, Ganjar Pranowo, di Kalbar, mengatakan, peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi merosot akibat ketidak seriusan pemerintah mengawal pemberantasan korupsi. Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ramli Rahim, menyebutkan, pemberantasan korupsi Indonesia tidak hanya stagnan, tetapi bisa disimpulkan menurun. Ia mencontohkan penindakan KPK saat ini yang tajam bagi lawan penguasa, tetapi tumpul terhadap teman politik. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan, Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan sebagai kelanjutan pencegahan korupsi. (Yoga)
Mitigasi Risiko Ketidakpastian Global
Belum reda tekanan akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, saat ini perekonomian global kembali dihadapkan pada ketidakpastian baru yang disebabkan perang Israel-Palestina. Krisis Timur Tengah yang menyeret AS dan sekutunya ini langsung membuat harga minyak dunia bergejolak. Keterlibatan AS dan sekutunya dalam pusaran konflik dengan menyerang Yaman langsung menaikkan harga minyak dunia jenis Brent sebesar 4 % menjadi 80 USD / barel dan jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 2,79 % menjadi 74,03 USD / barel. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga gas alam, sekitar 25 % pada 12 Januari 2024. Sebelumnya, ekonom Bank Investasi AMP di Australia, Shane Oliver, mengingatkan, serangan AS dan sekutunya terhadap Yaman meningkatkan peluang Iran terlibat langsung dalam konflik di kawasan (Kompas, 13/1/2024).
Akibatnya, pasokan minyak global akan terancam sehingga menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi global. Berakhirnya era suku bunga tinggi yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha dan konsumen kembali buyar. Proyeksi bahwa inflasi AS akan turun signifikan sehingga memberi ruang bagi The Fed dan bank sentral secara global melonggarkan suku bunga acuan pada semester pertama 2024 mengalami ketidakpastian. Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings memperkirakan harga minyak dunia akan meningkat pada 2024 akibat perang Timteng yang dimulai dari konflik Hamas-Israel. Kenaikan harga minyak dunia akan mendongkrak inflasi dan menggerus pertumbuhan ekonomi global. Hasil simulasi Fitch Rating (2023) menunjukkan kenaikan harga minyak dunia sebesar 10 % akan menurunkan pertumbuhan ekonomi global 0,4 % menjadi 2,7 % pada 2024, dan 0,1 % tahun 2025 ke level 3,0 %.
Proyeksi ini didasarkan pada asumsi rata-rata harga minyak dunia 75 USD / barel tahun 2023 serta 70 USD / barel tahun 2024 dan 2025. Terhambatnya produksi minyak dunia dan gangguan pada rantai distribusi akibat meluasnya perang di Timteng dapat membuat harga minyak dunia naik signifikan, menjadi 120 USD / barel pada 2024 dan 100 USD / barel pada 2025 (Fitch Rating, 2023). Kenaikan harga minyak dunia akibat perang Timteng membuat arah pergerakan suku bunga global menjadi tidak menentu. The Fed dan bank sentral negara-negara EMEs berpotensi menunda menurunkan suku bunga acuan hingga semester kedua 2024. Respons kebijakan dari otoritas moneter EMEs, khususnya BI, adalah tetap konsisten pada kerangka kebijakan inflation targeting (IT) dengan target inflasi 2,5 % plus-minus 1 %. Dengan demikian, BI dituntut berhati-hati melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga acuan. (Yoga)









