Perusahaan rintisan atau start-up bak cendawan di musim hujan sejak 2020, tatkala dunia dihadapkan pada situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Terbatasnya aktivitas masyarakat, melahirkan ide-ide bisnis baru untuk memberikan layanan kepada konsumen berbasis digital. Sekitar pertengahan Juni 2020, Fabelio mengumumkan per olehan putaran pendanaan Seri C senilai US$9 juta yang dipimpin oleh perusahaan ventura asal Taiwan, AppWorks, Endeavour Catalyst, dan MDI Ventures. Dengan kucuran modal itu, perusahaan peritel berbasis online tersebut secara total meraup dana hingga US$20 juta atau sekitar Rp300 miliar sejak berdiri. Fabelio pun percaya diri dengan rencana bisnis yang dijalankan untuk memacu ekspansi ke beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Bali.  Menurut CEO & Co-Founder Fabelio Marshall Tegar Utoyo, fokus perusahaan yakni meningkatkan kategori produk dan waktu pengiriman, termasuk memperluas bisnis ke seluruh Indonesia. Selang 2 tahun kemudian, Fabelio dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2022. Adalah PT Harta Djaya Karya yang membawa PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio) ke meja hijau. Beberapa pihak yang mengetahui perkara tersebut menyatakan nilai kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Fabelio sekitar Rp100 miliar. Kasus pailit dialami pula oleh start-up penyedia jasa working-space, Co-Hive atau PT Evi Asia Tenggara. Awal 2023, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Evi Asia Tenggara (Co-Hive) dalam keadaan pailit menyusul gugatan yang diajukan oleh PT Bisnis Bersama Berkah. Rontoknya sejumlah perusahaan rintisan seolah menandai berakhirnya pesta ‘bakar uang’. 

Start-up yang gagal bersaing, tidak mampu menemukan model bisnis yang tepat, atau salah dalam tata kelola, pada akhirnya terpaksa gulung tikar. Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura menyatakan fenomena tutupnya sejumlah start-up pada tahun lalu, justru terjadi kepada perusahaan yang disuntik dana besar dengan jumlah besar. Menurutnya, fenomena itu mesti menjadi perhatian pemerintah. Apabila fenomena start-up yang disuntik dana jumbo kemudian mati, dampaknya bisa memengaruhi pergerakan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat kepercayaan investor terhadap aktivitas investasi di dalam negeri. Fenomena itu mirip dengan kondisi para perusahaan rintisan yang melakukan penawaran saham perdana di pasar modal, tapi justru harga sahamnya rontok. Para pemilik modal atau venture capital terlihat mencermati dalam kurun sekitar 5 tahun sebagai fase krusial untuk melihat perkembangan perusahaan rintisan semenjak pertama kali mendapat kucuran pendanaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bain & Company dan AC Ventures pada pengujung 2023, total pendanaan oleh venture capital sekitar US$700 juta. Jumlah itu melorot tajam dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai US$3,6 miliar. Menurut Co-Founder & Managing Partner at Ideosource VC Edward Ismawan Chamdani, sepanjang 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi para start-up dengan situasi pasar yang sedang terkoreksi. Sisi baiknya, katanya, kondisi riil start-up sekarang ini menjadi lebih transparan dan tidak bisa menutup diri dengan berbagai macam dinamika di internal masing-masing. Ketua Umum Asosiasi Tech Startup Indonesia Handito Joewono menilai fenomena tutupnya perusahaan start-up merupakan sesuatu yang normal. Justru menjadi tidak normal ketika semua perusahaan start-up tumbuh pesat. Terlebih, dia menyebut, selama ini memang hanya kurang dari 5% start-up yang mampu melewati tantangan menjadi perusahaan yang stabil.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono mengatakan, konsep kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan bakal meningkatkan arus pergerakan barang dari dan menuju pelabuhan. Menurutnya, integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri juga akan mempercepat pengiriman barang. “Kami sangat terbuka sejak awal bahwa ini harus berkolaborasi. Ini juga akan terus kami dorong ke pemerintah agar kebutuhan industri selaras dengan pelabuhan yang ada,” katanya dalam acara Capaian 2023 dan Rencana Kerja 2024 Sub-holding PT Pelabuhan Indonesia, Minggu (28/1). Arif melanjutkan, Pelindo merupakan perusahaan penyedia jasa yang bergantung kepada aktivitas lalu lintas (traffic) di pelabuhan. Dia melanjutkan, Pelindo tengah berupaya menjadi traffic creator untuk meningkatkan kinerja perseroan. Sebaliknya, sebuah pelabuhan juga akan membutuhkan kegiatan perindustrian untuk menggenjot aktivitas lalu lintas di kawasannya. “Masterplan untuk pelabuhan itu tidak boleh terlepas dari masterplan industri, dan sebaliknya. Saat ada integrasi antara keduanya, maka saat kami membangun dari sisi pelabuhan akan sesuai dengan industri yang ada,” jelas Arif. CEO PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) Muhammad Adji menyatakan, pihaknya berupaya mengembangkan usahanya menjadi trade facilitator dan trade generator. Sejumlah upaya akan terus dilakukan, salah satunya adalah dengan mengembangkan konektivitas antara pelabuhan dan ekosistem industri. Adji menuturkan, konektivitas yang optimal antara pelabuhan dan ekosistem industri yang ada menjadi salah satu kunci utama SPTP menjadi trade facilitator atau trade generator di sebuah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas tersebut adalah mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri yang ada pada sebuah daerah. Salah satu contoh penerapan model integrasi ini adalah pada proyek Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik, Jawa Timur. Saat ini, kecepatan bongkar muat pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola SPTP bisa mencapai 38 boks per hari dari sebelumnya sekitar 20 boks per hari. Bahkan, kapasitas tertinggi bongkar muat SPTP bahkan sempat mencapai 61 boks per harinya.

Gerak cepat pemerintah merealisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization tidak membuat pengembangan salah satu energi terbarukan itu lebih mudah. Masih ada tantangan yang perlu diselesaikan agar benar-benar bisa diterapkan di Tanah Air. Sempat menggantungkan harapan yang cukup tinggi setelah keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai tim percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu malah membeberkan sejumlah persoalan yang menjadi concern-nya. Luhut memberikan perhatian khusus terhadap potensi gempa bumi yang banyak terjadi di Indonesia dalam pembangunan PLTN. Musababnya, Jepang sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan PLTN, masih direpotkan oleh dampak dari salah satu bencana alam tersebut. 

 Tingginya risiko dalam pengoperasian PLTN memang membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi untuk mengantisipasi beragam persoalan ke depannya. Apalagi, Indonesia berada di ring of fire yang rentan mengalami gempa bumi. Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran EBT. Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh Dewan Energi Nasional, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Berdasarkan peta jalan yang baru, Dewan Energi Nasional menetapkan target bauran EBT di rentang 19%—21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG. Selanjutnya, bauran EBT dikerek ke level 25%—26% pada 2035, dengan asumsi PLTN pertama berkapasitas 250 megawatt (MW) beroperasi pada 2032. 

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membeberkan, lokasi pembangunan PLTN perdana di Indonesia rencananya akan berada di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung. Kapasitasnya direncanakan mencapai 500 MW. Salah satu calon investor yang akan mengembangkan PLTN di Indonesia adalah PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI). “ThorCon siap untuk memulai konstruksi pada 2024, dan mengharapkan dapat mulai beroperasi secara komersial pada 2030 sesuai dengan yang ditargetkan oleh DEN ,” kata Direktur Utama ThorCon Power Indonesia David Devanney beberapa waktu lalu. Direktur Pengaturan, Pengawasan Instalasi dan Bahan Bakar Nuklir Bapeten Haendra Subekti menyampaikan, berdasarkan hasil konsultasi 3S, ThorCon telah menunjukan hal konkret dan siap melakukan pembangunan PLTN pertama sesuai dengan persyaratan perizinan yang berlaku.

Dunia usaha cenderung optimistis menghadapi Pemilu 2024 karena indikator ekonomi dan sosial terjaga dengan baik. Namun, sejumlah tantangan tetap harus diwaspadai bersama agar kualitas dan legitimasi pemilu tidak ternodai, mulai dari memastikan kesiapan logistik pemilu hingga menjaga netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertajuk ”Peta Politik Mutakhir dan Harapan Dunia Usaha”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1) memaparkan, ada sejumlah indicator yang memberi harapan bagi stabilitas ekonomi di tengah pemilu. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap diproyeksikan 5 %. Kinerja perdagangan internasional juga terus naik, bahkan surplus, sehingga neraca modal (capital account) dan neraca transaksi berjalan (current account) terjaga. Dari capaian inflasi, inflasi inti (core inflation) Indonesia juga masih terkendali sebagaimana diproyeksikan BI dalam kisaran 2,5±1 %. Citi juga menganalisis kondisi pasar saham (equity capital market) dan pasar surat utang (bond market) sejumlah negara emerging market di 50 pemilu terakhir sejak 1980.

Umumnya, di negara-negara lain, pasar saham turun 3-6 bulan sebelum pemilu, lalu baru naik lagi 6 bulan seusai pemilu. Namun, di empat pemilu terakhir Indonesia, pasar saham menunjukkan kinerja baik 6 bulan sebelum dan sesudah pemilu. Director of Public Affairs PT Djarum Mutiara Diah Asmara meyakini, stabilitas ekonomi dan optimisme pasar sebagaimana disampaikan Batara akan terjaga apabila Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia tidak mempersoalkan siapa pun pemimpin yang terpilih melalui pilpres karena ia meyakini semua pemimpin mempunyai komitmen tinggi untuk membuat ekonomi Indonesia terus bertumbuh. ”Yang penting proses pemilunya. Kami tentu mengharapkan, selain pemilu nanti dijalankan secara aman, tertib, dan lancar, partisipasi masyarakat juga semoga bisa tinggi sehingga legitimasi pemimpinnya juga baik,” ucap Mutiara. Sejumlah pengusaha juga mewanti-wanti KPU terkait tantangan mewujudkan pemilu dengan legitimasi tinggi. (Yoga)

Dominasi produk impor di lokapasar Indonesia menunjukkan, produk impor telah membajak digitalisasi UMKM dalam negeri. Melalui digitalisasi, UMKM kita diharapkan bisa menjadi bagian dari ekosistem produksi dalam negeri. Namun, yang terjadi, UMKM kita justru hanya menjadi mitra penjual (reseller) produk impor (Kompas, 25/1/2024). Akibatnya, nilai tambah terbesar tidak dinikmati pelaku industri dalam negeri, tetapi justru produsen produk impor di negara asal. Serbuan produk impor legal ataupun illegal yang mendesak produk lokal merupakan fenomena yang sudah lama dikeluhkan pelaku industri dalam negeri. Invasi produk impor itu kian terbuka lebar dengan digitalisasi ekonomi, yang peluangnya gagal dimanfaatkan produsen UMKM lokal. Deindustrialisasi dan kian terdesaknya produk dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor membuat banyak pelaku industri akhirnya lebih memilih banting setir jadi pedagang, importir, bahkan penyelundup produk impor.

Akibatnya, yang terjadi bukan perluasan basis produksi dan akses pasar UMKM, melainkan mereka justru menjadi bagian dari jaringan kekuatan masif yang ikut menggembosi industri dan pangsa pasar produk dalam negeri di pasar dalam negeri sendiri. Fakta, hanya 6,8 % UMKM di lokapasar yang menjual produk sendiri juga menjadi gambaran lemahnya fondasi manufaktur kita. Berdasarkan data BPS, UMKM kita dominan bergerak di bidang perdagangan, yakni 46,40 %. Kondisi ini ikut menyumbang naiknya angka impor produk konsumtif. Di sektor produksi, secara umum UMKM kita juga gagal melakukan lompatan menjadi UMKM tangguh yang mampu bersaing di produk-produk berkualitas tinggi lewat inovasi dan teknologi di pasar global sebagaimana UMKM di negara maju, seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Dari 62 juta UMKM kita, kontribusi terhadap total ekspor hanya 0,01 %. Pertumbuhan UMKM yang sehat bukan hanya tecermin dari penguasaan pasar domestik, melainkan juga seberapa banyak UMKM kita mampu menerobos pasar ekspor. (Yoga)

Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)

Wacana masa kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 35 tahun dimunculkan untuk memperingan konsumen dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan kepemilikan tempat tinggal. Respons generasi muda kebanyakan menolak. KPR 35 tahun ini tak menarik karena otomatis masa utang menjadi lebih lama, bunga yang dibayar makin banyak, dan tak manusiawi. Apalagi dalam waktu 35 tahun, spending kita bukan cuma rumah, justru akan lebih besar karena ada tanggungan, dari anak sampai orangtua. Selama ini, saya memutuskan belum beli rumah karena harga rumah yang mahal dan ketakutan terhadap utang. Kalau kondisinya seperti ini, saya lebih baik ngontrak agar tak terikat utang dan bisa fokus, ujar Theresia Yoslin Tambunan (26), Karyawan Swasta di Jakarta

Menurut Rakhmat Nur Hakim (34) Praktisi Komunikasi di Jakarta, skema ini tidak menarik. Memperpanjang tenor sama dengan mempermahal total biaya KPR. Pemerintah semestinya bangun rusun khusus seperti di Singapura di tengah kota. Rusunawa untuk masyarakat menengah-bawah, rusunami untuk masyarakat menengah tetapi dengan harga wajar. Bukan dengan harga dan skema KPR. Saat ini, kontrak rumah di Jakarta masih menjadi opsi karena ongkos untuk bekerja dan beraktivitas di pusat kota tidak besar. Angela Shinta Dara (27) Karyawan Swasta di Jakarta Rasa, mengatakan, untuk punya komitmen berutang jangka panjang 35 tahun itu menyeramkan. Secara pribadi, selama belum bisa beli rumah tunai, tidak masalah untuk kontrak (rumah) dulu. Lebih takut komitmen utang jangka panjang karena belum ada pasokan rumah terjangkau. Pernah tertarik KPR, tetapi dengan pertimbangan tadi, rasanya urung. (Yoga)