Pelaku industri penerbangan global saat ini tengah dihadapi tantangan akan langkanya suku cadang pesawat (spare part). Terkait hal tersebut, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan strategi untuk bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Tbk terkait persiapan haji 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5), Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta manajeman untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan 15 pesawat Garuda yang dihentikan sementara operasionalnya (grounded). "Yang kami baca ada 15 pesawat yang di-grounded, banyak masyarakat khawatir jangan-jangan yang di-grounded, ini dipaksakan  untuk terbang  yang kemudian bisa membahayakan keselamatan jamaah," kata Mufti Anam.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut juga meminta jajaran direksi Garuda Indonesia untuk mengantisipasi keterlambatan penerbangan atau delay pada layanan angkutan haji 2025. Menurutnya, angkutan haji yang dilayani Garuda pada tahun 2024  menjadi yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Mengingat tingkat keterlambatan penerbangan haji yang dilayani Garuda pada tahun itu mencapai 47,5% dari total 85 penerbangan. "Yang ingin kami tanyakan dari pesawat yang dioperasikan dalam layanan haji ini apakah ada pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat jadi efek domino terhadap penerbangan lain. Untuk itu DPR meminta kepada Garuda agar betul-betul menyiapkan pesawat yang fit, bukan hanya untuk keselamatan jemaah tapi juga kepastian mereka bisa berangkat tepat waktu," tegasnya. (Yetede)

Presiden Prabowo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 sebagai bentuk revisi atas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri, terutama yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah — termasuk BUMN dan BUMD — wajib memprioritaskan pembelian produk dengan TKDN di atas 25% jika skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) melebihi 40%. Urutan prioritas pembelian diatur secara rinci, dimulai dari produk dengan TKDN tinggi, hingga ke produk dalam negeri yang tercatat di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) jika opsi lainnya tidak tersedia.

Berbeda dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, di mana produk impor dapat dibeli lebih leluasa saat tidak ada produk dalam negeri yang memenuhi skor 40%, Perpres 46 Tahun 2025 memperketat ruang pembelian produk impor, sekaligus memperluas kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan investor asing, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, yang menyatakan bahwa kebijakan ini disambut positif oleh pelaku usaha internasional sebagai bagian dari deregulasi dan insentif TKDN yang lebih menarik.

Sejak dihentikannya program subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penjualan sepeda motor listrik di Indonesia mengalami penurunan drastis. Penurunan ini salah satunya dirasakan oleh Polytron, yang mencatat penurunan penjualan hingga 50% pada awal tahun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ketidakpastian kebijakan subsidi menyebabkan masyarakat menunda pembelian, berdampak pada lesunya industri motor listrik.

Ketua Umum Aismoli, Budi Setiadi, menegaskan perlunya kepastian pemerintah terhadap kelanjutan insentif agar tidak membingungkan konsumen dan merugikan pelaku industri. Ia menyarankan agar subsidi diberikan dalam jangka panjang seperti di India, serta mendorong insentif nonfiskal dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Meskipun saat ini subsidi masih tertunda akibat fokus pemerintah pada negosiasi dagang dan alokasi anggaran prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis dan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa skema subsidi akan dilanjutkan pada 2025 sebagai bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi menuju kendaraan listrik, meski dengan penyesuaian skema dan waktu implementasi.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates, pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, di Istana Merdeka pada Rabu, 7 Mei 2025. Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis di bidang kesehatan, khususnya penanggulangan penyakit menular seperti polio, TBC, dan malaria. Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gates Foundation, yang sejak 2009 telah mengucurkan hibah lebih dari US$300 juta kepada Indonesia, terutama di sektor kesehatan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri dan tokoh bisnis nasional seperti Chairul Tanjung, Boy Thohir, dan Tahir, Presiden menyoroti peran penting Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma. Bill Gates mengonfirmasi bahwa Indonesia kini menjadi salah satu lokasi uji coba vaksin TBC dan menyampaikan komitmennya dalam pengembangan vaksin malaria serta penanganan malnutrisi dan anemia, terutama pada perempuan.

Gates juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Indonesia tidak terbatas pada kesehatan, tetapi juga meluas ke sektor pertanian, termasuk membantu petani mendapatkan akses pupuk yang lebih terjangkau. Kerja sama filantropi dengan tokoh-tokoh Indonesia, seperti melalui Tahir Foundation dan Tanoto Foundation, akan terus dikembangkan. Setelah dari Istana, Bill Gates dan Presiden Prabowo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melanjutkan kunjungan ke SDN 03 Jati, Jakarta Timur, untuk meninjau program makan bergizi gratis.

Pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp30 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 6 Mei 2025, dengan total penawaran masuk mencapai Rp80,85 triliun, meningkat dari lelang sebelumnya (Rp77,5 triliun). Penawaran tertinggi tercatat pada SUN seri FR0104 sebesar Rp43,16 triliun, diikuti oleh FR0103 dan seri lainnya. Hal ini mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen utang pemerintah, meski hanya sebagian yang dimenangkan.

Jumlah pekerja yang terkena PHK cenderung meningkat, hingga menambah jumlah penganggur. Hal ini menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang. Per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76 % atau yang paling rendah setelah pandemi meski jumlah penganggur sedikit meningkat dibanding tahun 2024 menjadi 7,28 juta orang. Laporan ”World Economic Outlook: A Critical Juncture Amid Policy Shift” dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2025 memprediksi, tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 sebesar 5 %, naik dibanding tahun 2024, di 4,9 %.

Hal ini dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara empat negara Asia Tenggara lain yang dikelompokkan dalam ASEAN-5, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia masih akan naik. Pada 2026, tingkat pengangguran Indonesia diprediksi naik menjadi 5,1 %. Fenomena PHK hingga lulusan baru yang susah mencari kerja pun terjadi di mana-mana. ”Seluruh dunia menghadapi tekanan ketenagakerjaan yang seragam,” katanya. Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Irham Ali Saifudin, Indonesia terlambat memutakhirkan mesin industri dan keterampilan SDM.

Persoalan penganggur usia muda belum serius ditangani. Akhirnya, keluaran pendidikan tidak bisa mengejar dunia kerja. Pendidikan transisi pasca lulus sekolah, seperti vokasi industri, terbilang minim. ”Sejak 15 tahun terakhir, penganggur usia muda Indonesia paling tinggi se-ASEAN,” ucap Irham. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebutkan, di tengah situasi isu pengangguran dan PHK meningkat, cara pandang pemerintah semestinya mengutamakan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintah bisa mulai dengan mengupayakan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil berorientasi pasar domestik luar negeri, tetapi tidak kompetitif. (Yoga)