Stimulus Baru Jadi Jurus Pemerintah Pulihkan Ekonomi
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur
Deselerasi ekonomi pada kuartal sebelumnya mendorong berbagai institusi untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 ke bawah, dengan sebagian besar memprediksi angka di bawah 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat realisasi belanja negara dengan fokus pada program-program yang bersifat produktif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dukungan perumahan melalui perluasan FLPP.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemberian gaji ke-13 dan bantuan sosial seperti PKH dan Kartu Sembako akan digelontorkan guna mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025.
Dari sisi analis, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut pelemahan pertumbuhan dipicu oleh ketidakpastian global yang membuat pelaku usaha menunda investasi, sehingga melemahkan penciptaan lapangan kerja dan daya beli rumah tangga. Senada, analis Ciptadana Sekuritas Renno Prawira menyoroti tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik dan harga komoditas yang melemah, serta tantangan domestik berupa defisit fiskal dan efisiensi anggaran.
Sebagai respons terhadap prospek pelemahan ekonomi, sejumlah ekonom termasuk dari OCBC memperkirakan Bank Indonesia (BI) dapat memangkas suku bunga acuan hingga 50 basis poin pada akhir tahun 2025, dengan catatan stabilitas rupiah tetap terjaga.
Insentif Segera Digarap demi Jaga Momentum
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, tengah menyiapkan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sebagai bagian dari implementasi kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL) yang ditargetkan berlaku pada tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan dan kerusakan infrastruktur akibat kendaraan dengan muatan berlebih.
Agus menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada pelarangan, tetapi juga disertai solusi konkret yang saat ini sedang dibahas bersama para pemangku kepentingan. Ia menyoroti bahwa penerapan Zero ODOL dapat meningkatkan biaya transportasi secara signifikan, sehingga perlu dukungan insentif agar implementasinya efektif.
Senada dengan Agus, Plt. Dirjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani, menambahkan bahwa insentif yang sedang dipertimbangkan termasuk keringanan uang muka untuk pembelian kendaraan angkutan dan potensi bantuan berupa subsidi BBM. Pemerintah menekankan pentingnya kebijakan ini, mengingat ODOL menyumbang kerusakan jalan hingga menyebabkan negara merugi sekitar Rp42 triliun per tahun, serta menjadi penyebab kedua tertinggi kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor.
Tak Ada Kekebalan Hukum bagi Pejabat Korporasi
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat diproses secara hukum jika terlibat dalam tindak pidana, khususnya korupsi, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menyatakan bahwa pimpinan BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
Supratman menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) tetap memiliki kewenangan penuh untuk memproses secara hukum siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan, terutama jika dilakukan dengan itikad buruk dan menyebabkan kerugian negara. Ia menambahkan bahwa dalam dunia bisnis, kerugian tidak otomatis dianggap tindak pidana, kecuali ditemukan indikasi penyalahgunaan dalam proses pengambilan keputusan. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi pimpinan BUMN dalam konteks pelanggaran hukum, meski terjadi perubahan status dalam regulasi.
KPK Dalami Keterangan Warga Asing Terkait Kasus Besar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan kasus suap terkait izin PLTU Cirebon yang melibatkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan General Manager Hyundai Engineering Construction (HDEC), Herry Jung. Dalam upaya menuntaskan berkas penyidikan terhadap Herry Jung, KPK melakukan langkah luar biasa dengan mengirim tim penyidik ke Korea Selatan pada Februari 2025 untuk memeriksa saksi warga negara Korea.
Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan melalui kerja sama hukum internasional menggunakan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA). Pemeriksaan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Korea Selatan dan Kementerian Hukum RI, yang mendapat apresiasi dari KPK atas dukungan dan kolaborasinya dalam penegakan hukum lintas negara. Upaya ini menunjukkan komitmen KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi, bahkan di luar yurisdiksi nasional.
Saham Telekomunikasi Masih Belum Bangkit
Melansir laporan keuangan kuartal I/2025, sejumlah emiten telekomunikasi mencatatkan kinerja yang beragam di tengah tantangan ekonomi dan kompetisi industri yang ketat. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Rajeev Sethi, menyampaikan bahwa EXCL berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 1,93% menjadi Rp8,6 triliun, namun laba bersih justru turun drastis 28,93% menjadi Rp384,5 miliar, dipengaruhi oleh persaingan ketat dan proses merger dengan Smartfren.
Sementara itu, PT Telkom Indonesia (TLKM) mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 4,01% menjadi Rp5,81 triliun dan penurunan pendapatan sebesar 2,11%. Meski begitu, manajemen TLKM menyebut perusahaan tetap menunjukkan ketahanan melalui pertumbuhan pada segmen digital, enterprise, dan data center.
Di sisi lain, PT Indosat Tbk. (ISAT) mencatat penurunan pendapatan menjadi Rp13,57 triliun, namun berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 1,31% menjadi Rp1,31 triliun. CEO Indosat, Vikram Sinha, menekankan pentingnya fokus pada pelanggan kelas menengah ke bawah dalam kondisi daya beli yang melemah, sambil mengoptimalkan pengalaman pelanggan.
Analis dari BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis, dan Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas, menilai prospek sektor telekomunikasi tetap moderat hingga positif dengan peluang perbaikan di kuartal selanjutnya seiring kompetisi yang tidak terlalu agresif dan efisiensi operasional pasca-merger, khususnya pada ISAT. Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi stagnasi ARPU, tekanan harga, dan kebutuhan investasi berkelanjutan dalam transformasi digital.
Serapan belanja modal (capex) juga menunjukkan komitmen terhadap penguatan jaringan dan digitalisasi: EXCL sebesar Rp1,24 triliun, ISAT Rp2,62 triliun (naik 22,8%), dan TLKM Rp5 triliun, dengan fokus pada jaringan dan layanan digital. Strategi capex ini mempertegas arah industri menuju penguatan infrastruktur dan layanan berbasis teknologi guna menjaga daya saing di tengah tekanan ekonomi dan dinamika pasar.
