Ketika Ismail Marzuki menciptakan lagu "Rayuan Pulau Kelapa" pada tahun 1944 sebagai penghormatan bagi para pejuang kemerdekaan, mungkin yang dibayangkan sang komponis  besar negara ini adalah sebuah negeri kepulauan yang tidak saja merdeka, tetapi tampak begitu indah dengan dedauanan pohon kelapa melambai ramah kepada siapapun yang mencintai Indonesia. Bicara tentang pohon kelapa, ini adalah anugrah ciptaan Tuhan yang begitu bermanfaatnya. Akarnya yang berserabut merupakan pengikat tanah sekitarnya dari erosi pantai dan sungai. Batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat jembatan, atau diolah menjadi berbagai furniture dan perabot rumah tangga.  Serabut dari kulit kelapa dapat digunakan sebagai fiber, sementara batok buah kelapa biasa digunakan sebagai arang bakar. Daunnya yang muda-biasa disebut janur- dapat dimanfaatkan untuk membuat ketupat dengan aromanya yang khas. Bandingkan dengan ketupat plastik yang di Negeri Jiran disebut nasi imbit.

Namun, buah kelapa sungguh menawarkan banyak pilihan untuk diolah. Dalam beberapa bulan terakhir, harga kelapa di dalam negeri melonjak tajam. Pada Agustus 2024, harga kelapa untuk kebutuhan industri masih berada dikisaran Rp 3.500 per kg. Namun per April 2025, harga tersebut melonjak drastis menjadi Rp 8.500 per kg. Penyebab kenaikan harga yang begitu drastis itu bukan berasal dari satu faktor saja, melainkan merupakan akumulasi dari dinamika permintaan global yang melonjak. Permintaan global terhadap produk kelapa, terutama dari RRT. Negara tersebut mengalami ledakan konsumsi minuman berbasis kelapa seperti coconut latte, coconut milk, dan produk siap minum seperti coconut juice.  Sementara aturan ekspor di Indonesia khususnya untuk kelapa bulat  sangatlah lemah bahkan tidak jelas sehingga justru memperparah situasi. Negara-negara tetangga seperti Philipina dan Thailand sudah menerapkan berbagai regulasi seperti kuota, pajak ekspor yang tinggi, bahkan larangan ekspor untuk menjaga pasokan domestik dan menolong hilirisasi  (Yetede)

Penyaluran portfolio berkelanjutan yang dikucurkan perankan nasional menunjukkan tren positif sepanjang kuartal 1-2025. Ini mencerminkan komitmen perbankan dalam mendukung agenda transmisi energi dengan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG). Seperti  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah menyalurkan kredit berkelanjutan sebesar Rp294 triliun pada kuartal 1-2025. Angka tersebut dengan tahun sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, perseroan terus menjalankan komitmennya terhadap keuangan berkelanjutan secara konsisten. "Dari sejumlah tersebut, portfolio hijau tumbuh sebesar 13,4% (yoy) menjadi Rp148 triliun dan portfolio sosial tumbuh 9% (yoy) menjadi Rp146 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini," tutur Darmawan. Dalam upaya memperluas cakupan portfolio berkelanjutan, Bank Mandiri juga memperluas sinergi dengan mitra bisnis untuk mengembangkan  produk dan layanan berbasis ESG, sejalan dengan tren global. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga penerapan Good Corporate Governance (GCG), efisiensi energi di operasional, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. (Yetede)

Untuk mendorong pendanaan global bagi ekonomi akar rumput, PT Amartha Mikro Fintek berkomitmen mendatangkan investor global lewat ajang The 2025 Asia Grassroots Forum. Harapannya, forum menjadi media bagi pemangku kepentingan global semakin memahami usaha akar rumput sebagai sektor yang tangguh dan menguntungkan. Amartha sudah bekerja sama dengan investor global seperti Lembaga Keuangan Pembangunan Internasional AS (DFC) hingga belasan perbankan asing yang berperan menjadi lender. ”Amartha terekspos dan punya hubungan dengan para investor global. Tetapi, Amartha setiap hari juga bekerja di level akar rumput.

Kami memahami kebutuhan masyarakat akar rumput,” ujar Aria Widyanto, Chief Risk and Sustainability Officer Amartha, Kamis (8/5) di Jakarta. Selama ini, pengusaha di level akar rumput cenderung belum memiliki akses permodalan. Investor asing cenderung menyasar proyek besar. The 2025 Asia Grassroots Forum yang bertema ”Scaling Impact, Pioneering an Entrepreneurial Society” digelar di Bali pada 21-23 Mei 2025 dan akan dihadiri investor global lebih dari 15 negara, meliputi AS, Eropa, dan Asia. Selain itu, pembuat kebijakan, sektor swasta, akademisi, dan lembaga yang fokus di segmen akar rumput.

Amartha membawa empat pilar diskusi provokatif meliputi pembahasan regulasi, strategi pembiayaan inklusif, peran teknologi dan AI, serta peluang investasi di ekonomi akar rumput. Sebagai perusahaan teknologi keuangan yang fokus menyediakan infrastruktur keuangan digital untuk segmen akar rumput, Amartha mampu menunjukkan bahwa sektor akar rumput tergolong investment worthy. Amartha yang didirikan pada 2010 telah menyalurkan modal usaha lebih dari Rp 35 triliun kepada 3,7 juta UMKM, di mana lebih dari 90 % di antaranya dipimpin oleh perempuan, tersebar di lebih dari 50.000 desa di seluruh Indonesia. Amartha juga mencatatkan pertumbuhan 30-40 % secara tahunan. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan pagu anggaran efektif dari Rp 17 triliun menjadi Rp26,2 triliun.  Tambahan anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Komisi V menyetujui tambahan anggaran untuk Kemenhub dan nantinya akan dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk kemudian disahkan oleh Kementerian keuangan. Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi V dengan Kemenhub. "Ini akan kita sahkan dalam waktu dekat untuk di laporkan ke Banggar lalu kemudian disahkan oleh Menteri keuangan," ujar Lasarus. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian pada program yang lebih spesifik berdasarkan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. "Ini lebih spesifik lagi disesuaikan dengan arah pembangunan melalui visi misi Presiden salah satunya menitikberatkan pada program swasembada  pangan," ujar Menteri Dudy. Dia menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S867MK.02-2024, pagu awal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 31,45 triliun dengan blokir reguler sebesar Rp 0,05 triliun. (Yetede)

Teknologi serat optik atau fiber optik (FO) memiliki peran yang strategis untuk menjadi tulang bunggung (backbone) konektivitas digital di Indonesia, selain teknologi seluler dan internet satelit. Teknologi ini mampu mentransmisikan data internet dengan kecepatan yang stabil, andal, dan tinggi. Sehingga, kehadiran fiber optik bisa mewujudkan visi transformasi digital nasional yang sedang digalakkan. Sayangnya, penggelaran kabel fiber optik di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan. Salah satu tantangannya adalah, kerap terhadang harmonisasi regulasi teekomunikasi di Indonesia, serta tumpang tindih tata ruang wilayah. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi lintas stakeholder, mulai dari pelaku industri, hingga regulator untuk menyatukan visi bersama. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Denny Setiawan mengatakan, kebutuhan akan infrastruktur digital yang andal, cepat, dan aman sangat mendesak. Hal ini terutama karena lonjakan permintaan terhadap layanan cloud, kecerdasan buatan (AI), distribusi konten gidital, dan konektivitas 5G, juga  kian mendorong pentingnya infrastruktur dasar, yaitu serat optik. (Yetede)

Asus, produsen perangkat laptop, desktop, personal computer (PC) maupun [onsel, berkomitmen untuk memberikan sokongan penuh terhadap industri elektronik nasional, melalui perwujudan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga 40%. Langkah tersebut dilakukan, salah satunya merakit dan memproduksi varian laptop dan desktop kelas bisnis di Batam, Kepulauan Riau, dengan menggandeng pabrik perakitan asal Indonesia, yaitu PT Satnuspersada Tbk. Untuk itu, Asus memperkenalkan tiga produk komersial dari lini expert series terbaru yang diproduksi di Batam, yaitu ExpertBook BG1409CVA, ExpertCenter DG500MER, dan ExpertCenter EG340WVA. Ragam varian tersebut dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintahan yang beragam. "Lebih dari sekedar menyediakan produk, kami juga terus mendukung program pemerintah melalui kehadiran produk lokal yang memenuhi persyaratan TKDN. Komitmen ini menjadi bagian visi jangka panjang  kami dalam memperkuat industri teknologi di Indonesia," kata Director of Commercial Products Asus Indonesia Yulianto Hasan. Peluncuran ini juga menandai langkah strategis  Asus dalam menghadirkan perangkat komputasi yang dapat daindalkan oleh pemerintah dan sektor bisnis secara luas. (Yetede)

Pembayaran utang luar negeri pemerinta dan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah membiayai cadangan devisa turun US$ 4,6 miliar menjadi US$ 152,5 miliar pada April 2025, dari posisi Maret 2025 yang sebesar US$ 157,1 miliar. Upaya stabilitas rupiah tersebut sebagai respons BI dalam menghadaou ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin tinggi. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir April tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kondisi cadangan devisa tersebut diharapkan menjadi penyokong bagi ketahanan eksternal untuk perekonomian Indonesia. Dalam siaran pers BI, Kamis (8/5/2025), Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternak serta menjaga stabilitas makekoekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, BI memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan tetap terjaganya prospek ekspor, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik," jelas dia. (Yetede)

Pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak, tengah menggodok perpanjangan kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM, sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak (ekstensifikasi) di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menjadi penting mengingat UMKM menyumbang sekitar 97% lapangan kerja nasional dan diperkirakan berkontribusi hampir 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebagaimana data Kementerian Koperasi dan UKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah akan mengumumkan perpanjangan kebijakan tarif pajak UMKM pada 16 Desember 2024. Namun, hingga kini belum ada kepastian hukum terkait perpanjangan tersebut, padahal kebijakan tersebut sangat dibutuhkan UMKM agar tidak terbebani oleh kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dan berat setelah 2024.

Seiring berakhirnya masa berlaku PP 23/2018 dan masa transisi menuju aturan baru dalam PP 55/2022, banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pelaku UMKM terancam harus menggunakan sistem pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto (NPPN), yang bisa menimbulkan beban pajak lebih besar, antara lain tarif 11% dari laba (UU PPh Pasal 31E) atau tarif progresif hingga 35% (UU PPh Pasal 17).

Melihat peran strategis UMKM sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional, seperti terbukti pada masa krisis 1997–1999, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian serius, termasuk dengan memperpanjang tarif PPh Final 0,5%, guna menjaga daya saing UMKM, kelangsungan usaha, dan kestabilan harga produk lokal di tengah persaingan dengan barang impor.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan tajam sebesar 1,42% ke level 6.827,75 setelah mengalami reli panjang pasca-Lebaran April 2025. Pelemahan ini terjadi meskipun Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja mengumumkan pembukaan pendaftaran liquidity provider serta menerbitkan dasar hukum terkait kegiatan tersebut melalui Peraturan Bursa Nomor II-Q dan III-Q yang mulai berlaku sejak 8 Mei 2025.

Para pelaku pasar dan pengamat menilai koreksi IHSG ini wajar dan menandakan tekanan pasar yang belum sepenuhnya reda. Presiden Direktur Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Eric K.H. Nam, menilai kondisi pasar saat ini belum ideal, namun tetap optimistis IHSG tidak akan turun signifikan tahun ini, dengan target kisaran antara akhir 6.000 hingga awal 7.000. Sementara itu, Presiden Direktur Ciptadana Sekuritas, John Herry Teja, juga menyampaikan pandangan optimistis, terutama jika Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin di kuartal II dan III 2025, yang dapat menjadi bantalan bagi IHSG.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, memandang koreksi IHSG sebagai sesuatu yang wajar setelah kenaikan yang cukup panjang. Ia mengingatkan bahwa koreksi ideal sebaiknya tidak menembus level 6.700-6.650 agar peluang menembus 7.000 atau lebih tetap terbuka. Nico juga menggarisbawahi risiko global yang masih membayangi, seperti ketegangan antara Pakistan dan India serta eskalasi perang tarif antara AS dan China, yang menjadi faktor penting bagi sentimen pasar.

Di tengah volatilitas global, langkah-langkah strategis BEI seperti pembelian saham kembali (buyback) tanpa RUPS, insentif untuk liquidity provider, dan rencana pembukaan kode domisili investor diniilai dapat membantu memulihkan minat dan partisipasi pasar saham.