Bill Gates Nilai MBG Penting untuk Yang Membutuhkan
Chandra Asri Caplok Aset Chevron
Pemerintah Perlu Memperkuat Konsumsi Domestik
Pemerintah perlu memperkuat konsumsi domestik dengan berbagai insentif. Saat ini fundamental perekonomian domestik terus dibayangi perlambatan pertumbuhan karena tertekannya daya beli masyarakat. Chairman ALFI Institute (Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ) Yukki Nugrahawan Hanafi menerangkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 sebesar 4,87% dibandingkan 5,11% pada kuartal 1-2024, disebabkan oleh perlambatan konsumsi domestik, lemahnya belanja pemerintah, dan diperparah dengan tekanan eksternal tarif resiprokal AS.
Dia melanjutkan bahwa fundamental perekonomian domestik harus dibayangi perlambatan pertumbuhan, karena tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, efisiensi belanja pembangunan infrastruktur, serta terbatasnya ruang fiskal saat ini. Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55% kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15%. "Kami mendorong agar pemerintah terus memperkuat konsumsi domsetik dengan berbagai insentif bagi kelas memengah seperti stimulus belanja di UMKM, membuka lapangan kerja pada industri manufaktur, serta juga melakukan serapan belanja pemerintah yang dapat menggairahkan ekonomi," ucap Yukki. (Yetede)
Industri Penerbangan Mengalami Kelangkaan Suku Cadang Pesawat
Pelaku industri penerbangan global saat ini tengah dihadapi tantangan akan langkanya suku cadang pesawat (spare part). Terkait hal tersebut, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan strategi untuk bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Tbk terkait persiapan haji 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5), Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta manajeman untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan 15 pesawat Garuda yang dihentikan sementara operasionalnya (grounded). "Yang kami baca ada 15 pesawat yang di-grounded, banyak masyarakat khawatir jangan-jangan yang di-grounded, ini dipaksakan untuk terbang yang kemudian bisa membahayakan keselamatan jamaah," kata Mufti Anam.
Politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut juga meminta jajaran direksi Garuda Indonesia untuk mengantisipasi keterlambatan penerbangan atau delay pada layanan angkutan haji 2025. Menurutnya, angkutan haji yang dilayani Garuda pada tahun 2024 menjadi yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Mengingat tingkat keterlambatan penerbangan haji yang dilayani Garuda pada tahun itu mencapai 47,5% dari total 85 penerbangan. "Yang ingin kami tanyakan dari pesawat yang dioperasikan dalam layanan haji ini apakah ada pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat jadi efek domino terhadap penerbangan lain. Untuk itu DPR meminta kepada Garuda agar betul-betul menyiapkan pesawat yang fit, bukan hanya untuk keselamatan jemaah tapi juga kepastian mereka bisa berangkat tepat waktu," tegasnya. (Yetede)
Likuiditas Ketat, Perbankan Perlu Langkah Waspada
Ironi Penghematan Anggaran di Tengah Tantangan
Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2025 menandai sinyal peringatan bagi perekonomian nasional: belanja pemerintah mengalami kontraksi 1,38% (year-on-year) pada kuartal I/2025, jauh menurun dibandingkan pertumbuhan 19,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan melemahnya peran fiskal sebagai motor penggerak ekonomi, terutama saat pemulihan ekonomi masih bergantung pada stimulus negara.
Penyebab utama perlambatan ini adalah penerapan Perpres No. 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi anggaran di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Meski bertujuan memastikan efektivitas belanja, kebijakan ini justru berdampak pada tertundanya belanja strategis dan melemahnya aktivitas ekonomi di awal tahun. Hal serupa pernah terjadi pada 2016, saat pemangkasan anggaran menyebabkan kontraksi pertumbuhan belanja pemerintah terhadap PDB.
CORE Indonesia pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi hanya 4,6%–4,8%, salah satunya karena lemahnya belanja negara di tengah investasi swasta dan konsumsi rumah tangga yang masih belum pulih optimal. Karena itu, aktivasi kembali kebijakan fiskal dianggap mendesak, salah satunya melalui pembukaan blokir anggaran yang diarahkan pada program berdaya ungkit tinggi, seperti bansos, subsidi energi, dan dukungan UMKM.
Dalam jangka menengah hingga panjang, belanja harus difokuskan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, SDM, dan infrastruktur produktif. Namun, agar langkah ini berkelanjutan, pemerintah juga perlu memperluas ruang fiskal secara adil. Salah satu opsi yang diangkat adalah penerapan windfall tax pada sektor-sektor yang meraup laba besar, seperti energi dan pertambangan, serta memperkuat pengawasan melalui kebijakan minimum effective tax rate untuk mencegah penghindaran pajak oleh korporasi besar.
Pada akhirnya, tokoh-tokoh dalam laporan ini menekankan bahwa efisiensi fiskal harus dijalankan secara hati-hati. Efektivitas belanja dan strategi fiskal yang cermat jauh lebih penting daripada sekadar penghematan. Dalam konteks saat ini, terlalu hemat di waktu yang salah justru berisiko memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
Upaya Menstabilkan Harga di Pasar Domestik
Prioritas Belanja Pemerintah Fokus pada Produk Lokal
Presiden Prabowo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 sebagai bentuk revisi atas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri, terutama yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah — termasuk BUMN dan BUMD — wajib memprioritaskan pembelian produk dengan TKDN di atas 25% jika skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) melebihi 40%. Urutan prioritas pembelian diatur secara rinci, dimulai dari produk dengan TKDN tinggi, hingga ke produk dalam negeri yang tercatat di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) jika opsi lainnya tidak tersedia.
Berbeda dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, di mana produk impor dapat dibeli lebih leluasa saat tidak ada produk dalam negeri yang memenuhi skor 40%, Perpres 46 Tahun 2025 memperketat ruang pembelian produk impor, sekaligus memperluas kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan investor asing, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, yang menyatakan bahwa kebijakan ini disambut positif oleh pelaku usaha internasional sebagai bagian dari deregulasi dan insentif TKDN yang lebih menarik.
Subsidi Belum Jalan, Sektor Menunggu Kepastian
Sejak dihentikannya program subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penjualan sepeda motor listrik di Indonesia mengalami penurunan drastis. Penurunan ini salah satunya dirasakan oleh Polytron, yang mencatat penurunan penjualan hingga 50% pada awal tahun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ketidakpastian kebijakan subsidi menyebabkan masyarakat menunda pembelian, berdampak pada lesunya industri motor listrik.
Ketua Umum Aismoli, Budi Setiadi, menegaskan perlunya kepastian pemerintah terhadap kelanjutan insentif agar tidak membingungkan konsumen dan merugikan pelaku industri. Ia menyarankan agar subsidi diberikan dalam jangka panjang seperti di India, serta mendorong insentif nonfiskal dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Meskipun saat ini subsidi masih tertunda akibat fokus pemerintah pada negosiasi dagang dan alokasi anggaran prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis dan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa skema subsidi akan dilanjutkan pada 2025 sebagai bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi menuju kendaraan listrik, meski dengan penyesuaian skema dan waktu implementasi.
Bill Gates Perkuat Komitmen Melawan Wabah Global
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates, pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, di Istana Merdeka pada Rabu, 7 Mei 2025. Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis di bidang kesehatan, khususnya penanggulangan penyakit menular seperti polio, TBC, dan malaria. Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gates Foundation, yang sejak 2009 telah mengucurkan hibah lebih dari US$300 juta kepada Indonesia, terutama di sektor kesehatan.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri dan tokoh bisnis nasional seperti Chairul Tanjung, Boy Thohir, dan Tahir, Presiden menyoroti peran penting Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma. Bill Gates mengonfirmasi bahwa Indonesia kini menjadi salah satu lokasi uji coba vaksin TBC dan menyampaikan komitmennya dalam pengembangan vaksin malaria serta penanganan malnutrisi dan anemia, terutama pada perempuan.
Gates juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Indonesia tidak terbatas pada kesehatan, tetapi juga meluas ke sektor pertanian, termasuk membantu petani mendapatkan akses pupuk yang lebih terjangkau. Kerja sama filantropi dengan tokoh-tokoh Indonesia, seperti melalui Tahir Foundation dan Tanoto Foundation, akan terus dikembangkan. Setelah dari Istana, Bill Gates dan Presiden Prabowo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melanjutkan kunjungan ke SDN 03 Jati, Jakarta Timur, untuk meninjau program makan bergizi gratis.