Pemerintah menyusun Perpres guna mempercepat capaian target program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 82,9 juta penerima manfaat. Kelak, peraturan ini juga akan mencakup tata kelola penyelenggaraan program MBG yang melibatkan pemda serta kementerian ataupun lembaga terkait. Rakortas guna membahas rancangan Perpres tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG berlangsung di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5). Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah masih mematangkan sejumlah aspek terkait MBG yang nantinya akan dituangkan dalam regulasi berupa Perpres ataupun Inpres.

Aspek itu meliputi strategi, jumlah dan tata kelola sekolah, hingga tugas setiap kementerian/lembaga. ”Peran setiap kementerian/lembaga perlu dirumuskan karena MBG merupakan program utama pemerintah. Jadi, harus ada urgensi bahwa hal ini sangat mendesak sehingga regulasinya akan dirumuskan dalam bentuk perpres atau inpres,” ujarnya kepada media seusai memimpin rakortas penyusunan regulasi MBG itu. Menurut Zulkifli, pembahasan penyusunan regulasi MBG memerlukan waktu yang cukup lama karena mempertimbangkan banyak aspek.

Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah terkait tata kelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, adanya perpres tentang MBG turut mendukung anggaran terhadap program prioritas ini. Pelaksanaan program MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun. Sampai kini, anggaran MBG baru ada Rp 71 triliun sehingga masih perlu tambahan sekitar Rp 50 triliun. Dengan pagu Rp 71 triliun, program MBG baru menyerap Rp 2,3 triliun atau hanya 3,36 % dari total anggaran. (Yoga)

Beberapa tahun terakhir, penipuan atau scam di sektor keuangan semakin canggih dan berkembang, di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Secara global, tren penipuan keuangan juga terus meningkat. Contoh kasus besar adalah penangkapan buron asal Filipina yang terlibat dalam skema investasi bodong senilai 67 juta USD dan terbongkarnya pusat online scam di Myawaddy, Myanmar, yang merupakan bagian dari jaringan sindikat kriminal Asia Tenggara. Kasus ini menyoroti kompleksitas dan luasnya jaringan penipuan lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperdaya korban. Di Indonesia, penipuan keuangan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2022 hingga triwulan I-2024 kerugian konsumen akibat scam dan fraud mencapai Rp 2,5 triliun.

Angka ini kemungkinan lebih besar, mengingat masih banyak korban yang enggan melapor karena berbagai alasan, seperti rasa malu atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Untuk merespons ancaman ini, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) meluncurkan Indonesia AntiScam Centre (IASC) pada 22 November 2024. IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung asosiasi industri terkait untuk membangun forum koordinasi penanganan penipuan di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek jera. Asosiasi yang terlibat adalah asosiasi industri perbankan, asosiasi sistem pembayaran, dan asosiasi e-commerce.

Lima bulan sejak beroperasi, hingga 22 April 2025, IASC telah menerima 97.423 laporan terkait penipuan keuangan dengan total kerugian Rp 2 triliun. Sebagai bentuk reaksi cepat, 40.127 rekening dengan dana Rp 137,9 miliar telah diblokir untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Pada 31 Desember 2024, IASC menerima 18.614 laporan dengan 8.252 rekening diblokir. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanganan kasus penipuan dan memberikan harapan bagi masyarakat yang menjadi korban. Adapun jenis penipuan yang ditangani oleh IASC, antara lain, penipuan transaksi belanja (jual-beli daring), investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, fake call, penipuan penawaran kerja, phishing, skimming, call center palsu, love scam, APK, dan social engineering. Keberadaan IASC memberikan dampak positif yang nyata dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas sektor keuangan. (Yoga)

Ekonomi Provinsi Papua Tengah yang berjuluk ”Kota Emas” tengah lemas. Pada triwulan I-2025, ekonomi daerah penghasil tembaga dan emas itu tumbuh minus 25,53 %. Kenaikan harga emas dan masih tingginya harga tembaga tak dinikmati daerah itu. Anjloknya kinerja sektor pertambangan dan ekspor menjadi biang keladi utama. Kontraksi di sektor konstruksi dan konsumsi atau belanja pemerintah semakin membuat lesu pertumbuhan ekonomi daerah itu. BPS mencatat, dari 17 lapangan usaha, hampir semua mengalami pertumbuhan, kecuali pertambangan dan penggalian serta konstruksi. Pada triwulan I-2025, sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi tumbuh -32,82 % dan -0,11 % secara tahunan.

Sementara pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) menurut pengeluaran hanya ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,38 %. Lima komponen lainnya, termasuk ekspor dan pengeluaran pemerintah, terkontraksi. Ekspor barang dan jasa pada triwulan I-2025 terkontraksi paling dalam, yakni tumbuh -54,55 % secara tahunan, diikuti konsumsi atau belanja pemerintah yang tumbuh -9,37 %. Kepala Departemen Riset Industri dan Daerah Kantor Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, Jumat (9/5) mengatakan, selama ini, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sangat bergantung pada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Tambang tembaga dan emas yang dikelola perusahaan itu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Papua Tengah. Kala pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih dan konsentrat tembaga pada awal Januari 2025, efeknya berdampak pada perekonomian Papua Tengah. Memang pemerintah memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PTFI yang berakhir pada 31 Desember 2024 menjadi Juni 2025. Namun, izin perpanjangan itu baru dikeluarkan pada Maret 2025. Di sisi lain, smelter tembaga PTFI juga sempat terbakar pada tahun lalu sehingga produksi tembaga olahan terganggu. (Yoga)

Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia meminta pemerintah pusat mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioca untuk mengakhiri polemik anjloknya harga singkong dan menjaga keberlanjutan industri tapioka dalam negeri. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk menerbitkan larangan terbatas impor tepung tapioka. Harapannya, industri diharapkan dapat menyerap singkong petani sesuai harga acuan, yakni Rp 1.350 per kg.

”Kami berharap larangan terbatas itu segera diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri dan menyerap singkong petani sesuai harga yang telah ditetapkan,” kata Dasrul, Jumat (9/5). Tahun ini, harga singkong di Lampung anjlok hingga Rp 900 per kg. Kondisi itu membuat ratusan petani singkong dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks kantor Pemprov Lampung pada Senin (5/5). Setelah didemo, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Harga singkong ditetapkan Rp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati.

Kebijakan itu memperkuat surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan No 1180/TP.220/C/05/2025 yang menetapkan harga pembelian ubi kayu petani oleh industri sebesar Rp 1.350 per kg. Meski begitu, kebijakan tersebut belum dipatuhi industri. Setelah terbitnya kebijakan harga acuan pembelian singkong, puluhan pabrik tapioca justru memilih tidak beroperasi sementara waktu. Hingga kini, setidaknya 27 pabrik pengolahan tapioka tutup sementara. Padahal, kata Dasrul, harga pembelian Rp 1.350 per kg dinilai wajar. Dengan asumsi hasil panen berkisar 20-25 ton per hektar, petani singkong hanya mendapatkan keuntungan Rp 15 juta per tahun setelah dipotong biaya tanam dan operasional. (Yoga)

Kuota calon penghuni Rusun Jagakarsa di Jaksel langsung penuh setelah dibuka 10 April lalu. Bahkan, jumlah pendaftar sampai dua kali lipat kuota yang tersedia. Saat itu, dibuka kuota untuk 200 orang. Namun, pendaftar melalui Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta mencapai 410 orang. Mereka seakan berlomba untuk bisa tinggal di unit hunian tipe 36 meter persegi itu. Unit tersebut terdiri dari dua kamar tidur, ruang tengah, wastafel, kamar mandi, dan balkon sekaligus tempat jemuran. Pendaftaran tahap pertama ditutup untuk verifikasi.

Hasilnya, 321 orang tak memenuhi syarat atau gugur dan 51 orang membatalkan permohonannya. Syarat yang tak terpenuhi yaitu kepala keluarga berusia maksimal 55 tahun, ber-KTP Jakarta, mengantongi bukti dari kelurahan bahwa belum punya rumah, slip gaji atau surat keterangan penghasilan rumah tangga Rp 2,6 juta-Rp 7,4 juta, punya rekening Bank DKI, dan bersedia memberikan jaminan tiga kali biaya sewa bulanan. Tarif sewa Rusun Jagakarsa mengacu Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dari Rp 865.000 sampai Rp 1,8 juta per bulan.

Verifikasi langsung kepada 38 orang yang lolos pendaftaran. Lima orang tak memenuhi syarat dan tiga orang lainnya mengundurkan diri. Akhirnya terpilih 30 warga untuk pengundian kunci unit pada Kamis (8/5). Pengundian dilakukan setelah peresmian oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Wagub Rano Karno. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta akan membuka pendaftaran tahap kedua setelah 30 warga masuk ke rusun. Secara keseluruhan tersedia 723 unit hunian dengan tiga di antaranya khusus warga disabilitas. (Yoga)

Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) terus berkomitmen mendorong pelaku UMKM naik kelas. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-45, YDBA telah membina 13.633 UMKM yang menyerap 75.541 tenaga kerja. Salah satunya, para pelaku usaha dibimbing untuk mengubah dari sentra industri tradisional menjadi sentra industri modern. YDBA merupakan salah satu pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) PT Astra International Tbk yang memberikan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran, dan fasilitasi pembiayaan kepada UMKM. YDBA menggelar seremoni kolaborasi dengan Kemperin serta Kementerian UMKM di YDBA Gallery, Sunter, Jakut, Jumat (9/5). Dalam acara tersebut, yayasanjuga memberikan penghargaan bagi UMKM binaan Astra.

Ketua Pembina YDBA yang juga Direktur PT Astra International, Gita Tiffany Boer menegaskan, YDBA terus fokus untuk menjalin kolaborasi dalam pemberdayaan UMKM. Untuk itu YDBA menerapkan filosofi untuk memberi bantuan berupa kail, bukan ikan, sehingga bisa mendorong UMKM naik kelas, mandiri, dan memiliki bisnis berkelanjutan. Selama ini, YDBA telah memfasilitasi 1.425 UMKM untuk naik kelas dan 384 UMKM untuk mandiri dari berbagai sektor, antara lain manufaktur, bengkel, kerajinan, dan kuliner. ”Perjalanan 45 tahun adalah perjalanan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Gita. Menurut Gita, YDBA memiliki misi, visi, dan tujuan yang sejalan dengan pemerintah, yaitu membangun kemandirian UMKM. Berkolaborasi dengan Kementerian UMKM, YDBA juga menyelenggarakan program training of trainers (ToT) bagi para pendamping di lembaga inkubator bisnis. (Yoga)

Mobil China menggoyang dominasi pabrikan Jepang di pasar Indonesia. Ini terlihat jelas pada lonjakan penjualan dan pangsa pasar di mobil China, sedangkan Jepang turun dalam. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diolah Investor Daily. Per Maret 2025, penjualan mobil China melonjak 153% menjadi 20.672 nit, dibandingkan periode sama tahun lalu 8.148 unit, di tengah penurunan pasar mobil sebesar 4,75% menjadi 205.160 unit dari 215.160 unit dari 215.250 unit. Tak ayal lagi, pangsa pasar pemain China melesat dari 10%. Sebaliknya, pangsa pasar mobil Jepang turun cukup dalam dari 91,7% menjadi 85,6% menjadi 10%. . Mayoritas pemain Jepang, kecuali Toyota, mencetak penurunan penjualan per Maret 2025. Daihatsu mencetak penurunan penjualan terdalam, mencapai 23,9% menjadi 34.999 unit, Suzuki 20,4% menjadi 14.174 unit, Mitsubishi 15,6% menjadi 21.692 unit, dan Izusu 13,7% menjadi 5.911 unit. Hanya Toyota yang mampu membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 5% menjadi 68.955 unit. Toyota sejauh ini masih merajai pasar mobil domestik dengan pangsa pasar 33,6%. Namun, pemain Jepang lainnya mencetak penurunan pangsa pasar yang dalam akibat melorotnya penjualan. (Yetede)

BI melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2025 berada pada level optimis yaitu sebesar 121,7. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 121,1. Dengan kata lain, IKK mengakhiri penurunan selama tiga bulan sebelumnya. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Parkoso mengatakan optimisme konsumen yang meningkat pada April 2025 terjadi karena ada kenaikan keyakinan konsumen terhadao kondisi ekonimi saat ini dan terjaganya keyakinan konseumen terhadao kondisi ekonomi ke depan. "Survei konsumen BI pada Pril 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tergaja," ucap Ramdan. Berdasarkan kelompk pengeluaran responeden, keyakinan konsumen pada April 2025 meningkat untuk sebagian kelompok, dengan IKK tertingi tercatat responden pengeluaran >Rp 5 juta (127,9) dan Rp 4,1 juta (125,2). Meski demikian, perkembangan optimisme pada kelompk pengeluaran Rp 1-2 juta menurun dibandingkan kondisi bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun (126,4), 31-4- tahun (123,0), dan 41-50 tahun (120,9). (Yetede)

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berencana menambah lini usaha  baru di bidang industri barang perhiasan, custom product, dan barang lainnya dari logam mulia, untuk mengoptimalkan peluang dari segmen emas. Dari bisnis baru ini, perseroan menargetkan tambahan omzet penjualan hingga Rp 1 triliun dalam lima tahun ke depan. Menejemen Antam mengungkapkan bahwa penambahan kegiatan usaha komoditas logam mulia ini, akan dapat meningkatkan segmen emas dan pemurnian perseroan. "Selain  itu pengembangan kegiatan usaha komoditas tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja perusahaan dalam jangka panjang," ujar manajemen Antam.  Dalam penjelasannya, manajemen Antam menyebut bahwa sejalan dengan rancana jangka panjang perusahaan (RPJJ) tahun 2025-2029, komoditas emas memiliki peluang optimasi penjualan emas dengan verifikasi produk, pasar, dan ekspansi jaringan ritel distribusi.

Terkait hal itu, salah satu tema strategis dalam jangka panjang adalah penguatan fungsi emas, termasuk penetrasi ke lini pasar baru melalui kolaborasi, akuisisi, maupun kegiatan lainnya. "Untuk mendukung pencapaian target penjualan komoditas emas, perseroan melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia (UBPPLM) memiliki strategi yang berfokus   pada kualitas dan penyediaan produk, pengembangan produk  dan keunggulan daya saing, serta pemasaran. Perseroan telah merencanakan berbagai program kerja, diantaranya pengembangan produk berupa produk perhiasan dan costum product termasuk product  termasuk produk industri untuk keperluan teknik dan atau laboratorium yang terbuat dari logam mulia," papar manajemen Antam. (Yetede)

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025, BI memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility 5,00%, dan suku bunga Lending Facility 6,50%. Di sisi lain, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku  juga acuan sebesar 4,25%-4,50% dalam federal Open market Committe atau FOMC periode Mei 2025. The Fed  memeprtahankan suku bunga acuan seiring meluaskany kekhawatiran  atas tarif yang diberlakukan terhadap mitra dagang utama AS. Hal ini berartu Bank Sentral AS tersebut sejak mempertahankan suku bunga sejak pertemuan pada Januari dan Maret tahun ini. "Waktu yang realistis untuk penuruan suku bunga acuan lebih lanjut adalah pada semester II tahun 2025, dengan catat bawa kondisi global mulai membaik dan tekanan inflasi tetap rendah," kata pakar ekonomi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Arilangga Tika Widiastuti kepada Investor Daily. Dia mengatakan, indikator domestik seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat dan permintaan kredit yang lemah juga menjadi pertimbangan yang penting. (Yetede)