Pendiri Gates Foundation, Bill Gates, menegaskan komitmennya untuk memperkuat gerakan filantropi di Indonesia. Bantuan pendanaan akan terus diberikan untuk pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komitmen dan dedikasi Bill Gates membuat Presiden Prabowo berniat memberi tanda kehormatan kepada pendiri raksasa teknologi dunia Microsoft itu. Terlebih, bantuan yang diberikan Gates Foundation kepada Indonesia sejak 2009 mencapai lebih dari 300 juta USD. ”Saya rasa, semua dari kita sepakat bahwa Anda (Bill Gates) memang layak menerima penghargaan ini atas kontribusi Anda (Bill Gates) bagi perjuangan kemanusiaan,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5).

Selain mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Prabowo mengajak Bill Gates meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Jati 03, Pulogadung, Jaktim. Menu MBG saat itu adalah nasi, ayam katsu, sayur labu, tempe orek, dan jeruk. Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gates Foundation terhadap pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dana hibah yang disalurkan yayasan tersebut sebagian besar difokuskan untuk sektor kesehatan. Salah satunya, peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma. BUMN yang kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 2 miliar dosis per tahun. Bantuan aksi itu digunakan oleh 902 juta orang di 42 negara. (Yoga)

Porsi pekerja informal di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif selama periode Februari 2016 hingga Februari 2025. Kendati demikian, pekerja informal tetap mendominasi struktur ketenagakerjaan dibanding formal. pada Februari 2021, terjadi lonjakan signifikan porsi pekerja informal menjadi 59,62 % yang kemungkinan besar dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Tren kenaikan berlanjut pada 2022 menjadi 59,97 % dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 60,12 %. Setelah itu, porsi pekerja informal kembali menurun menjadi 59,17 % pada Februari 2024. Kemudian, naik tipis pada Februari 2025 menjadi 59,40 % dari total penduduk bekerja, sebanyak 145,77 juta orang.

Kenaikan porsi pekerja informal pada Februari 2025 dibanding Februari 2024, secara khusus, didorong meningkatnya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap (0,95 juta orang), pekerja dengan status berusaha sendiri (0,88 juta orang), dan pekerja bebas di non-pertanian (0,54 juta orang). ”Kondisi ketenagakerjaan sangat dipengaruhi perekonomian. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang biasanya di atas 5 %, sekarang pada triwulan I-2025 di bawah itu, tepatnya 4,87 %, akan sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, Rabu (7/5) di Jakarta.

Data BPS menunjukkan bahwa orang yang bekerja sebagai buruh / karyawan / pegawai mengalami kenaikan 1,02 juta orang dari Februari 2024 ke Februari 2025, tetapi menurun signifikan sebesar 2,07 juta orang dari Agustus 2024 ke Februari 2025. Teguh menjelaskan, orang yang terkena PHK dari pekerjaan penuh waktu akan berusaha keras untuk tetap hidup dengan mengambil pekerjaan paruh waktu artinya orang yang bekerja di sektor formal dan terkena PHK akan berpindah ke sektor informal supaya bisa bertahan hidup. (Yoga)

Pada 4-7 Mei 2025, Milan, Italia, menjadi saksi bisu upaya ASEAN+3 memperkuat perdagangan multilateral dan kerja sama regional. Di tengah menguatnya ketidakpastian ekonomi global, Milan juga menjadi tempat ASEAN+3 mempercepat jaring pengaman fiskal regional. Bahkan, Milan menjadi ruang perjumpaan antara Menkeu RI, Sri Mulyani dan Menkeu China, Lan Fo’an. Mereka berdialog perihal tarif resiprokal AS di era kepemimpinan Donald Trump. ASEAN+3 terdiri atas 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, China, dan Korsel. Pada 2025, ASEAN+3 di bawah kepemimpinan Malaysia dan China. Pada 4-7 Mei 2025, ASEAN+3 menggelar Pertemuan Para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (AFMGM) ke-28 di Milan. Dalam pertemuan itu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN+3 melahirkan pernyataan bersama.

Di antaranya menyangkut pentingnya memperkuat kerja sama multilateral dan regional, serta fiskal dan moneter di tengah menguatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Di bidang perdagangan, para menkeu dan gubernur bank sentral ASEAN+3 menegaskan komitmen penuh sistem perdagangan multilateral. Sistem tersebut berbasis aturan, tidak diskriminatif, bebas, adil, terbuka, inklusif, setara, dan transparan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya. Mereka juga berkomitmen memastikan rantai industri dan pasokan stabil dan tanpa hambatan, juga mendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). ”Yang terpenting, pasar ekspor dan sumber pertumbuhan kami makin terdiversifikasi selama bertahun-tahun. Permintaan domestik dan perdagangan intraregional kini menjadi pendorong utama pertumbuhan,” demikian bunyi salah satu poin dari pernyataan bersama itu. (Yoga)

Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu menyatakan diperlukan upaya ekstra untuk mencapai target penerimaan pajak dalam APBN 2025 yang ditetapkan Rp 2.189,3 triliun. Otoritas pajak optimistis peluang pertumbuhan penerimaan terbuka selama ekonomi berada dalam keadaan stabil. Hingga akhir Maret 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 322,6 triliun atau 14,7 % dari target tahunan. Seluruh penerimaan tumbuh positif baik secara jenis pajak maupun sektor, lebih baik disbanding capaian Januari-Februari 2025. ”Ini merupakan tantangan sekaligus upaya yang harus kami lakukan. Kebersamaan dalam mengarungi cerita pengumpulan penerimaan tahun 2025 ini sangat kami harapkan,” ujar Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (7/5).

Untuk mencapai target tersebut, DJP akan menempuh sejumlah strategi. Pertama, memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak dengan pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, penguatan sinergi dan program bersama, serta penegakan hukum. Ketiga, menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta harmonisasi kebijakan perpajakan internasional guna meningkatkan rasio perpajakan. Keempat, memberikan insentif perpajakan yang lebih terarah dan terukur untuk mendukung iklim usaha, daya saing, dan transformasi ekonomi. Kelima, memperkuat organisasi dan SDM seiring dinamika perekonomian. ”Ditambah satu lagi, kami berupaya menyederhanakan administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax pada 2025,” ujar Suryo. (Yoga)

Pelaku usaha tambang batubara meminta pemerintah menjamin aspek keekonomian dalam kegiatan hilirisasi, baik dari sisi investasi maupun kepastian penyerapan produk, sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan tujuh perusahaan pertambangan batubara untuk melaksanakan proyek hilirisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, Hendra Sinadia, Rabu (7/5) mengatakan, meminta dukungan pemerintah seusai Kementerian ESDM mewajibkan tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk menjalankan proyek hilirisasi batubara.

Kewajiban itu, menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Selasa (6/5) menjadi syarat perusahaan PKP2B gelombang pertama yang mendapatkan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Mereka ialah PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Andalan Indonesia (AADI), PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Tanito Harum, PT Berau Coal. ”Ini karena kewajiban pemerintah meminta kami untuk melakukan konversi batubara, yang istilahnya hilirisasi. Jadi, memang tugas pemerintah juga untuk menciptakan atau buat regulasi sehingga ini jadi ekonomis,” ujar Hendra.

Keekonomian usaha yang dimaksud salah satunya dalam hal investasi untuk teknologi konversi. Biaya teknologi yang besar, menurut Hendra, menjadi tantangan bagi penambang batubara. Hal ini berbeda dengan hilirisasi nikel yang lebih menarik bagi penambang karena biaya teknologinya relatif lebih murah. Selain itu, berkurangnya keberpihakan investor pada usaha komoditas batubara yang menyumbang emisi gas rumah kaca juga menjadi kendala besar lainnya. Sementara itu, negara yang kemungkinan menjadi mitra investasi adalah China, yang sudah berpengalaman mengonversi batubara menjadi gas.

Selain kepastian investasi dengan dana besar, perusahaan batubara, menurut dia, juga belum mendapat kepastian harga jual produk konversi. Contohnya, harga produk gasifikasi batubara, dimetil eter (DME), yang bisa menjadi alternatif pengganti elpiji. Karena ketersediaan DME di pasar global terbatas, harga yang tinggi berpotensi menjadi kendala bagi perusahaan pengelola gas menyerap produk tersebut, serta menghambat penciptaan nilai tambah bagi pelaku hilirisasi. (Yoga)

Fenomena perlambatan ekonomi menekan okupansi pada sektor usaha jasa perhotelan dan restoran di Jabar. Sekitar 3.000 pekerja hotel dan restoran ikut terdampak kondisi tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Dodi Ahmad Sofiandi di sela kegiatan West Java Economic Society 2025 di Bandung, Rabu (7/5) yang diselenggarakan BI Perwakilan Provinsi Jabar dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, dengan tema ”Penguatan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Lokal untuk Mewujudkan Inklusi Ekonomi Jabar Istimewa”. Menurut Dodi, dua hotel di Bogor, Jabar, telah ditutup karena terus merugi. ”Total pekerja terkena PHK di dua hotel ini mencapai 168 orang,” ujarnya.

Perlambatan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran oleh pusat juga telah memukul usaha sekitar 800 anggota PHRI Jabar. Tingkat okupansi terus menurun hingga 35 % di awal bulan ini. Sebelumnya pada April lalu, tingkat okupansi hotel dan restoran di Jabar mencapai 40-50 %. Angka ini terus menurun setelah liburan Idul Fitri. Kondisi ini mengakibatkan sekitar 3.000 pekerja hotel mengalami pengurangan jam kerja dari satu bulan hanya dua minggu. Sementara itu, sekitar 500 pekerja di-PHK. Pemilik hotel dan restoran terpaksa mengambil langkah PHK karena biaya gaji pekerja mencapai 26 % dari total biaya operasional. ”Kami telah berulang kali menyuarakan kondisi ini ke pemerintah pusat dan daerah setempat. Namun, mereka tidak merespons kondisi kami hingga kini,” tutur Dodi. (Yoga)

Aksi premanisme yang marak terjadi di berbagai tempat sangat mengganggu kegiatan dunia usaha. Karenanya langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum  harus segera direalisasikan agar hal tersebut tidak  berkepanjangan dan mengganggu iklim investasi. Aksi premanisme mencakup pemerasan, pungutan liar (pungli), pengeroyokan, bahkan hingga penganiayaan individu maupun kelompok. Aksi premanisme ini sudah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Pada berbagai kesempatan, Presiden menyatakan perang terhadap premanisme. Presiden meminta organisasi  kemasyarakatn tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu dunia usaha. Perintah Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasioan Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai sidang kabinet yang digelar Senin (5/5/2025). " Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu," ujar Dudung. Dudung mengatakan, ormas dapat dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan. Karenanya, ia mengungkapkan bahwa Prabowo ini ormas dan pemerintah dapat bersinergi. "Jadi kalau misalnya ada ormas, silahkan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan pemerintah itu sendiri," ujar Dudung. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana untuk membentuk badan filantropi Danantara Trust, dan mengajak Bill & Media Gates Foundation untuk bekerja sama. Badan ini nantinya bakal menampung 1% hingga 2,5% dividen BUMN yang diterima Danantara setiap tahun. "Kami sudah running number-nya. Di awal tahun, kami memang  akan taruh dahulu US$ 100 juta dan kami sudah lihat angkanya mungkin dalam waktu 5-6 tahun, kitsa sudah bisa memberikan US$ 1 miliar ke Danantara Trust Fund," kata CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Ia menggelar jumpa pers selepas menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Bill gates, tokoh filantropi dunia dan pendiri Microsoft. Bill Gates tiba di istana Merdeka, pukul 08.15 WIB dan kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Menurut Rosan, Dannatara Trust menggunakan uang yang dia kelola untuk menjalankan program-program pemberdayaan di berbagai bidang, termasuk diantaranya pendidikan dan kesehatan. "Rencana kolaborasi itu yang sudah kami bicarakan dengan Gates Foundation kemarin, untuk mereka juga bersama-sama menaruh danan, juga bersama-sama dengan kami," kata Rosan. (Yetede) 

Kemudahan akses dan suku bunga yang kompeititf dinilai menjadi daya tarik masyarakat yang ingin berinvestasi lebih aman pada deposito bank digital. Di tengah dinamika ekonomi global saat ini, kebutuhan akan intrusmen keuangan yang stabil meningkat. Dalam hal ini, deposito yang ditawarkan oleh bank-bank digital bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, karena menawarkan imbal hasil yang cenderung tinggi. Bahkan, ada bank digital yang memberikan suku bunga hingga 10% per tahun demi menggaet deposan. Meskipun demikian, masyarakat diharapkan tetap memahami risiko-risikonya. Sebab, tingkat bunga LPS untuk simpanan rupiah bank umum sebesar 4,25%.

Artinya, apabila bank menawarkan suku bunga di atas 4,25%, maka simpanan nasabah tidak dijamin oleh LPS. Perbankan pun minta untuk transparan kepada para nasabahnya mengenai hal ini. Adapun, bank digital yang menawarkan suku bunga tertinggi adalah PT Super Bank Indonesia (Superbank), yakni mencapai 10% per tahun untuk produk Celengan by Superbank. Berdasarkan laporan keuangan bank digital milik EMTK tersebut, tabungan mengalami pertumbuhan 846,14% secara yoy pada kuartal 1-2025 menjadi Rp1,38 triliun. Sementara itu deposito naik signifikan 1.482,45% (yoy) menjadi Rp 5.61 triliun dari tahun sebelumnya Rp354,3 miliar. (Yetede)

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan  Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Listiani Dewi mendorong Provinsi Bali untuk mengembangkan pembangkit listrik  tenaga panas bumi (PLTP) sendiri guna memperkuat pertahanan dan kemandirian energi di wilayahnya. Hal ini sebagai respon menyusul kejadian padam listrik massal atau blackout yang melanda seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5/2025) selama hampir 12 jam. "Aku cuma dorong, ini ada kesempatan untuk Bali mempunyai PLTP. Karena selama ini wilayah kerja panas buminya itu di wilayah Bedugul," kata Eniya dikutip dari kantor berita Antara di Jakarta. Dia menekankan pentingnya setiap pulau di Indonesia memiliki kemandirian energi yang tidak tergantung pada pasokan dari wilayah lain. Saat ini, sebagian besar pasokan listrik untuk Bali masih berasal dari sistem kelistrikan Jawa melalui jaringan kabel laut. Kondisi ini membuat sistem kelistrikan Bali rentan terganggu jika terjadi gangguan pada jalur transmisi tersebut. Menurut Eniya, Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi panas bumi, khususnya di wilayah Bedugul. ia menilai peluang tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membangun PLTO sebagai sumber energi bersih dan andal di daerah tersebut. (Yetede)