Pemerintah Siap Genjot Belanja dan Daya Beli
Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%. Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.
Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)
Perbankan Harus Lebih Selektif dalam Menyalurkan Kredit
TPT Harus Dimulai dengan Mengurangi Pekerja Informal
Saham Antam Melaju Rp 3.000
IHSG Siap Uji Level 7.000
Sektor Ritel Berpotensi Bertumbuh
Kemenhub Melakukan Pengawasan Perusahaan Otobus Harus Dipertegas
KAI Commuter Konsisten Tunjukkan Tren Positif Penumpang Sebanyak 32,3 Juta Orang
Saham BUMN Hijau, Investor Antusias
Meskipun proses pemulihan fundamental korporasi BUMN belum sepenuhnya merata, stabilnya pergerakan indeks IDX BUMN20 mencerminkan optimisme pasar terhadap kinerja emiten-emiten pelat merah. Mayoritas emiten dalam indeks tersebut menunjukkan pertumbuhan laba pada kuartal I/2025 tanpa ada yang merugi, bahkan indeks hanya turun tipis sebesar -0,51% secara year-to-date, mengungguli kinerja IHSG dan indeks lainnya.
Ekky Topan, Investment Analyst dari Infovesta Kapital Advisori, menilai pemulihan BUMN masih dibayangi tantangan seperti pelemahan daya beli dan harga komoditas. Namun, ia menaruh harapan besar pada peluncuran Danantara sebagai katalis positif, selama implementasi dan tata kelolanya dijalankan dengan baik.
Senada, Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menyatakan bahwa keberhasilan Danantara akan bergantung pada transparansi dan keseimbangan antara misi komersial dan pelayanan publik. Ia juga menilai bahwa kinerja positif BUMN mencerminkan efektivitas strategi pemerintah dalam memperkuat peran BUMN sebagai motor ekonomi.
Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset menambahkan bahwa penguatan saham BUMN ke depan akan dipengaruhi oleh penurunan suku bunga, efektivitas Danantara, dan arus masuk investor asing, dengan catatan BUMN harus konsisten menerapkan prinsip good corporate governance.
Dari sisi pelaku industri, Nicolas D. Kanter (Dirut ANTM), Fina Eliani (Direktur Keuangan TINS), dan Hery Gunardi (Dirut BRI) menegaskan komitmen emiten BUMN dalam menjaga efisiensi, memperkuat strategi pasar, dan menjaga stabilitas bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan struktural dan risiko eksternal, optimisme terhadap BUMN tetap tinggi karena dukungan pemerintah, kinerja keuangan yang solid, dan strategi efisiensi yang terus diperkuat oleh masing-masing korporasi. Namun, efektivitas implementasi kebijakan serta konsistensi dalam tata kelola akan menjadi kunci keberlanjutan pemulihan dan pertumbuhan sektor BUMN ke depan.
Opsi Jangka Pendek Redakan Kemacetan Pelabuhan
Pasca terjadinya kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok, berbagai pihak seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo (Persero), dan pemangku kepentingan lainnya segera mengambil langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menegaskan bahwa kemacetan bukan disebabkan oleh kebijakan pembatasan kendaraan saat Lebaran, melainkan pelanggaran kapasitas terminal. Namun, pernyataan ini menuai kritik dari para pengamat dan pelaku usaha yang justru menilai pembatasan truk turut memicu penumpukan kontainer karena kapal tidak bisa melakukan bongkar-muat sesuai jadwal.
Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyoroti NPCT-1 sebagai sumber kemacetan akibat lemahnya perencanaan operasional, khususnya saat tiga kapal bersandar bersamaan. Pelindo juga mendukung pembatasan Yard Occupancy Ratio (YOR) sebesar 65% dan mendorong penerapan Terminal Booking System (TBS) dan dual move operation sebagai solusi jangka pendek, serta pembangunan akses jalan baru New Priok Eastern Access (NPEA) untuk solusi jangka panjang.
Namun, rencana pembatasan YOR dinilai memiliki implikasi serius terhadap biaya logistik nasional. Praktik seperti overbrengen atau pengalihan kontainer ke lini 2 dapat meningkatkan biaya tambahan seperti lift on-lift off dan trucking, yang akhirnya dibebankan kepada konsumen. Selain itu, pemindahan kapal yang memiliki kontrak window ke terminal lain akibat YOR yang tinggi juga berpotensi menambah beban biaya dan menurunkan efisiensi pelabuhan.
Secara keseluruhan, meskipun kebijakan mitigasi ini bertujuan mencegah kemacetan di masa depan, namun menurut banyak pengamat, solusi yang diambil justru tidak menyentuh akar masalah, dan berisiko meningkatkan biaya logistik secara signifikan, yang pada akhirnya bisa berdampak pada daya saing nasional.









