Kritik Lanjut Terhadap Program Koperasi Pemerintah
Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) menuai polemik luas, bahkan di kalangan akar rumput. Banyak penggiat koperasi, termasuk penulis artikel, menilai pendekatan top down yang diambil pemerintah justru bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang menekankan pada kemandirian, partisipasi, dan tanggung jawab sosial anggota. Pengalaman masa lalu seperti kegagalan BUUD/KUD pada era Orde Baru dan berbagai program koperasi pemerintah lainnya menunjukkan bahwa intervensi negara yang bersifat formalistik tanpa pembinaan profesional dan modal sosial yang kuat kerap berakhir pada kegagalan.
Tokoh penting dalam diskursus ini, yaitu para penggerak koperasi, menekankan pentingnya pendekatan berbasis klaster dan penguatan koperasi yang sudah ada daripada membentuk koperasi baru yang seragam dan dipolitisasi. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan ekosistem koperasi, pembentukan lembaga pembiayaan khusus, pengembangan akses pasar dan tata niaga, hingga peningkatan profesionalisme dan adopsi teknologi digital. Dengan pendekatan ini, dana sebesar Rp400 triliun akan lebih efektif digunakan untuk memperkuat koperasi yang sudah memiliki praktik terbaik dan fondasi kuat, sehingga lebih mungkin mencapai target pemerintah secara berkelanjutan.
Postingan Terkait
Kopdes Merahputih mendapat dukungan Bank Mandiri
Rendahnya Belanja Produktif Menghambat Pemulihan
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023