Ritel Modern Hadapi Seleksi Alam Bisnis
Jaringan ritel modern asal Korea Selatan, GS Supermarket, dikabarkan menutup operasinya di Indonesia pada akhir Mei 2025. Penutupan ini telah dibenarkan oleh karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang, yang menyatakan bahwa gerai tersebut akan diambil alih oleh peritel lain yang bukan berasal dari Korea Selatan, dengan perubahan merek namun tetap beroperasi seperti biasa selama proses pergantian kepemilikan.
Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyebutkan bahwa mahalnya ongkos operasional dan ketidakmampuan bersaing dengan ritel yang memiliki banyak gerai menjadi penyebab penutupan gerai ritel modern. Ia juga mengaitkan tren penutupan ini dengan dampak perang dagang AS-China yang membuat industri ritel berguguran di seluruh dunia. Budihardjo meminta pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha, mengurangi pajak, dan memberikan bantuan langsung tunai untuk menyelamatkan industri ritel.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa penutupan gerai ritel modern ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara lain seperti Singapura, yang disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat menuju belanja daring (online). Menurut Budi, gerai ritel besar harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan memberikan pengalaman baru agar tetap bertahan. Ia juga menegaskan bahwa penurunan daya beli masyarakat bukan penyebab utama, melainkan pergeseran pola konsumsi.
Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, berpendapat bahwa penurunan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor signifikan yang memicu tutupnya sejumlah gerai ritel. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2025, yang turut mempengaruhi penurunan performa ritel.
Secara keseluruhan, penutupan gerai ritel modern di Indonesia merupakan hasil kombinasi dari mahalnya biaya operasional, perubahan pola belanja masyarakat ke digital, serta tekanan ekonomi makro. Pemerintah didorong untuk memberikan stimulus dan kemudahan agar sektor ritel tetap dapat berkembang dan beradaptasi dengan tren baru.
Strategi Pemulihan Ekonomi dari Zona Merah
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 2,32% dibandingkan triwulan keempat 2024, dan secara tahunan (YoY) juga mengalami kontraksi sebesar 1,47%. Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyatakan bahwa kontraksi ini disebabkan oleh berkurangnya realisasi anggaran proyek pemerintah daerah dan tidak adanya ekspor tambang yang signifikan pada periode tersebut. Namun, jika sektor tambang dikesampingkan, ekonomi NTB masih menunjukkan pertumbuhan tipis sebesar 0,95% (qtq) dan 5,57% (YoY).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Berry Arifsyah Harahap, menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi ini berkaitan dengan melambatnya kinerja ekspor akibat relaksasi ekspor konsentrat yang berakhir, serta kapasitas produksi smelter yang masih rendah. Meski demikian, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah mengalami akselerasi, didukung momentum Ramadan dan pencairan THR, serta adanya panen padi yang mendukung sektor pertanian.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi, NTB diarahkan memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul, penerapan teknologi, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia petani. Bank Indonesia juga mendorong investasi di sektor pertanian dan industri makanan-minuman dengan mempererat kerjasama antara investor, industri, dan petani. Selain itu, investasi di sektor pariwisata, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, juga didorong dengan insentif dan peningkatan aksesibilitas antarwilayah.
Dukungan pemerintah pusat juga datang dari Kementerian Pertanian melalui program optimalisasi dan ekspansi lahan, termasuk cetak sawah baru untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi. Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Andi Herindra Rahmawan, menyatakan bahwa program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan di NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan dukungannya terhadap perluasan lahan pertanian dan penguatan sumber daya air sebagai kunci ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Ia berencana mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk memastikan ketersediaan titik air yang stabil guna mendukung program swasembada pangan.
Secara keseluruhan, peningkatan kinerja sektor pertanian dan pariwisata menjadi harapan utama untuk membalikkan kondisi ekonomi NTB yang kontraksi menjadi ekspansi kembali.
Produsen Mobil Listrik Bakal Dapat Sokongan Besar
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memproyeksikan bahwa produksi kendaraan listrik (EV) di Indonesia akan mencapai 2,5 juta unit per tahun pada 2030, didorong oleh peningkatan pembangunan pabrik EV oleh produsen besar seperti BYD, VinFast, Geely, dan lainnya. Pemerintah berkomitmen memberikan insentif lebih besar bagi produsen yang meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagai upaya mendorong industrialisasi lokal dan investasi.
Sejak 2024 hingga Maret 2025, telah ada tujuh produsen EV yang memindahkan investasinya ke Indonesia dengan nilai mencapai Rp15,4 triliun, serta realisasi total investasi industri EV dari 2020–2024 menembus Rp157 triliun. Penjualan mobil listrik juga meningkat tajam, tercatat naik 153,28% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain kendaraan penumpang, pemerintah juga tengah mengkaji pengembangan infrastruktur untuk kendaraan niaga listrik seperti truk dan van, mengingat kebutuhan daya dan infrastruktur pengisian daya yang berbeda. Tokoh penting lainnya, Rachmat Kaimuddin dari Kemenko Perekonomian, menyebutkan perlunya studi mendalam terkait ekosistem kendaraan niaga listrik.
Tren kendaraan niaga listrik menunjukkan pertumbuhan, ditandai dengan peluncuran Wuling EV Van dan semakin kompetitifnya pasar dengan hadirnya merek seperti DFSK Gelora E, serta perluasan jaringan dealer GWM di Indonesia yang menandai kesiapan pasar menyambut kendaraan listrik secara luas. Secara keseluruhan, transformasi ini menunjukkan arah strategis Indonesia dalam mempercepat elektrifikasi sektor otomotif nasional melalui dukungan kebijakan, investasi, dan penguatan ekosistem industri EV.
Kejagung Bongkar Aset Ratusan Miliar
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan menyita uang senilai Rp479 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Grup Duta Palma. Uang tersebut disita dari dua anak usaha PT Darmex Plantations, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa.
Menurut Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, penyitaan ini bermula dari informasi intelijen bahwa kedua anak usaha tersebut berencana mentransfer dana ratusan miliar rupiah ke Hong Kong. Tindakan cepat dilakukan dengan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk segera memblokir dana tersebut, yang akhirnya berhasil dicegah dan disita sebagai bagian dari proses hukum.
Penyitaan ini menambah total aset yang telah diamankan Kejagung dalam perkara Duta Palma menjadi sekitar Rp6,8 triliun, yang menunjukkan skala besar dan seriusnya kasus ini. Tindakan ini juga menjadi bukti nyata dari upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang oleh lembaga penegak hukum, khususnya di bawah koordinasi korps Adhyaksa.
Transaksi Judi Digital Anjlok Tajam
Perputaran uang dalam aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan pada kuartal I tahun 2025, yakni mencapai Rp47 triliun, atau turun 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp90 triliun.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa angka tersebut terdeteksi dari sistem transaksi yang terhubung dengan PPATK. Penurunan ini juga tercermin dari total deposit judi online yang hanya Rp6,2 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp15 triliun pada awal 2024.
Ivan menyebutkan bahwa jumlah pemain judi online pada Januari–Maret 2025 mencapai 1,06 juta orang, dengan 71% di antaranya berpenghasilan di bawah Rp5 juta, menunjukkan dampak besar praktik ini terhadap kalangan ekonomi menengah ke bawah. Adapun provinsi dengan jumlah pemain terbanyak adalah Jawa Barat, disusul oleh Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.
Ivan menegaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari upaya penindakan dan pengawasan intensif, termasuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum juga berjalan aktif, seperti yang ditunjukkan dengan penangkapan dua tersangka pengelola judi online jaringan Kamboja oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya.
Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa meskipun masih besar, perputaran dan aktivitas judi online berhasil ditekan secara signifikan berkat kolaborasi antara PPATK, aparat penegak hukum, dan pemerintah.
BI Bersiap Menghadapi Lonjakan Permintaan USD
Ditengah ketidakpastian, nilai tukar rupiah berisiko kembali tertekan dalam dua bulan ke depan, akibat lonjakan permintaan USD seiring kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Karena itu, BI berkomitmen untuk menjaga kurs rupiah tetap stabil sesuai dengan nilai fundamentalnya, melalui intervensi valuta asing (valas) di pasar spot, pasar derivative domestik (DNDF) dan luar negeri (NDF), serta pembelian surat berharga negara (SBN). Demikian pokok-pokok yang disampaikan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea dalam taklimat media bertajuk ”Asesmen Perekonomian Terkini dan Efektivitas Kebijakan Moneter Pro-market untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah”, di Jakarta, Rabu (7/5).
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Rabu (7/5) ditutup Rp 16.533 per USD. Meski melemah 0,37 % dibanding hari sebelumnya, rupiah telah berbalik menguat setelah sebulan terakhir tertekan hingga mencapai titik tertingginya di level Rp 16.943 per USD. Erwin mengatakan, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan tren positif dengan penguatan hingga ke bawah level Rp 16.500 per USD. Kendati demikian, penguatan itu tertahan atau cenderung sulit menembus level Rp 16.400 per USD. ”Kami akan tetap selalu berada di pasar untuk menjaga agar confidence pelaku pasar karena pada Mei 2025 ini kita masih menghadapi adanya proses repatriasi dividen, yang mulai terjadi April dan puncaknya pada Mei. Kemudian, pada Juni nanti kita akan menghadapi juga siklus pembayaran utang luar negeri,” katanya. (Yoga)
RUU Perampasan Aset Masih belum Dibahas DPR
Nasib RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan semakin tidak jelas. DPR belum juga membahas rancangan regulasi itu karena akan menyerap aspirasi publik terlebih dahulu serta menunggu pembahasan Rancangan KUHAP (RKUHAP) rampung. Padahal, kedua RUU itu semestinya dibahas bersamaan demi memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan, RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah pembahasan RKUHAP rampung. DPR tidak akan tergesa-gesa untuk membahas rancangan regulasi itu karena harus mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat. ”Sesuai mekanismenya, kami akan membahas KUHAP dulu. Kami akan minta masukan dan pandangan dari seluruhnya. Kalau tergesa-gesa, nanti tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini menjadi rawan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/5).
Anggota Komisi III DPR dariFraksi PKS, Nasir Djamil, juga meminta semua pihak memberikan waktu kepada DPR untuk menyelesaikan pembahasan RKUHAP. Setelah itu, barulah Komisi III DPR membahas RUU Perampasan Aset. ”Rencananya KUHAP yang baru akan disahkan tanggal 31 Desember 2025, karena hukum acara pidana yang telah kita gunakan selama ini juga disahkan pada 31 Desember. Jadi, mudah-mudahan terwujud seperti itu,” tuturnya. KUHAP merupakan produk hukum yang harus disempurnakan demi penegakan hukum. Oleh karena itu, pasal-pasal yang ada harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). (Yoga)
Filantropi Indonesia Akan Diperkuat Bill Gates
Pendiri Gates Foundation, Bill Gates, menegaskan komitmennya untuk memperkuat gerakan filantropi di Indonesia. Bantuan pendanaan akan terus diberikan untuk pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komitmen dan dedikasi Bill Gates membuat Presiden Prabowo berniat memberi tanda kehormatan kepada pendiri raksasa teknologi dunia Microsoft itu. Terlebih, bantuan yang diberikan Gates Foundation kepada Indonesia sejak 2009 mencapai lebih dari 300 juta USD. ”Saya rasa, semua dari kita sepakat bahwa Anda (Bill Gates) memang layak menerima penghargaan ini atas kontribusi Anda (Bill Gates) bagi perjuangan kemanusiaan,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5).
Selain mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Prabowo mengajak Bill Gates meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Jati 03, Pulogadung, Jaktim. Menu MBG saat itu adalah nasi, ayam katsu, sayur labu, tempe orek, dan jeruk. Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gates Foundation terhadap pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dana hibah yang disalurkan yayasan tersebut sebagian besar difokuskan untuk sektor kesehatan. Salah satunya, peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma. BUMN yang kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 2 miliar dosis per tahun. Bantuan aksi itu digunakan oleh 902 juta orang di 42 negara. (Yoga)
Makin Banyaknya Pekerja Informal akibat PHK
Porsi pekerja informal di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif selama periode Februari 2016 hingga Februari 2025. Kendati demikian, pekerja informal tetap mendominasi struktur ketenagakerjaan dibanding formal. pada Februari 2021, terjadi lonjakan signifikan porsi pekerja informal menjadi 59,62 % yang kemungkinan besar dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Tren kenaikan berlanjut pada 2022 menjadi 59,97 % dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 60,12 %. Setelah itu, porsi pekerja informal kembali menurun menjadi 59,17 % pada Februari 2024. Kemudian, naik tipis pada Februari 2025 menjadi 59,40 % dari total penduduk bekerja, sebanyak 145,77 juta orang.
Kenaikan porsi pekerja informal pada Februari 2025 dibanding Februari 2024, secara khusus, didorong meningkatnya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap (0,95 juta orang), pekerja dengan status berusaha sendiri (0,88 juta orang), dan pekerja bebas di non-pertanian (0,54 juta orang). ”Kondisi ketenagakerjaan sangat dipengaruhi perekonomian. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang biasanya di atas 5 %, sekarang pada triwulan I-2025 di bawah itu, tepatnya 4,87 %, akan sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, Rabu (7/5) di Jakarta.
Data BPS menunjukkan bahwa orang yang bekerja sebagai buruh / karyawan / pegawai mengalami kenaikan 1,02 juta orang dari Februari 2024 ke Februari 2025, tetapi menurun signifikan sebesar 2,07 juta orang dari Agustus 2024 ke Februari 2025. Teguh menjelaskan, orang yang terkena PHK dari pekerjaan penuh waktu akan berusaha keras untuk tetap hidup dengan mengambil pekerjaan paruh waktu artinya orang yang bekerja di sektor formal dan terkena PHK akan berpindah ke sektor informal supaya bisa bertahan hidup. (Yoga)
Meredam Proteksionisme dan Gejolak Fiskal dengan ASEAN+3
Pada 4-7 Mei 2025, Milan, Italia, menjadi saksi bisu upaya ASEAN+3 memperkuat perdagangan multilateral dan kerja sama regional. Di tengah menguatnya ketidakpastian ekonomi global, Milan juga menjadi tempat ASEAN+3 mempercepat jaring pengaman fiskal regional. Bahkan, Milan menjadi ruang perjumpaan antara Menkeu RI, Sri Mulyani dan Menkeu China, Lan Fo’an. Mereka berdialog perihal tarif resiprokal AS di era kepemimpinan Donald Trump. ASEAN+3 terdiri atas 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, China, dan Korsel. Pada 2025, ASEAN+3 di bawah kepemimpinan Malaysia dan China. Pada 4-7 Mei 2025, ASEAN+3 menggelar Pertemuan Para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (AFMGM) ke-28 di Milan. Dalam pertemuan itu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN+3 melahirkan pernyataan bersama.
Di antaranya menyangkut pentingnya memperkuat kerja sama multilateral dan regional, serta fiskal dan moneter di tengah menguatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Di bidang perdagangan, para menkeu dan gubernur bank sentral ASEAN+3 menegaskan komitmen penuh sistem perdagangan multilateral. Sistem tersebut berbasis aturan, tidak diskriminatif, bebas, adil, terbuka, inklusif, setara, dan transparan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya. Mereka juga berkomitmen memastikan rantai industri dan pasokan stabil dan tanpa hambatan, juga mendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). ”Yang terpenting, pasar ekspor dan sumber pertumbuhan kami makin terdiversifikasi selama bertahun-tahun. Permintaan domestik dan perdagangan intraregional kini menjadi pendorong utama pertumbuhan,” demikian bunyi salah satu poin dari pernyataan bersama itu. (Yoga)