Rupiah Tertekan, Bank Sentral Bergerak Cepat
Strategi Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tengah diuji oleh sejumlah tekanan eksternal, terutama penurunan cadangan devisa dan peningkatan permintaan valuta asing akibat repatriasi dividen pada Mei serta pembayaran utang luar negeri korporasi pada Juni. Data menunjukkan cadangan devisa Indonesia menurun dari US$157,1 miliar (Maret) menjadi US$152,5 miliar (April), di tengah arus keluar modal portofolio (net outflow) dan intervensi aktif BI di pasar valas.
Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.400—Rp16.600 per dolar AS pada akhir semester I/2025, dan menekankan bahwa ruang intervensi BI bisa semakin terbatas jika cadangan terus menyusut. Oleh karena itu, menurutnya, BI perlu mengombinasikan intervensi pasar dengan kebijakan struktural, termasuk mendorong ekspor dan investasi langsung.
Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, menyatakan komitmen BI untuk terus hadir di pasar dan menjaga kecukupan likuiditas guna mengakomodasi kebutuhan valuta asing dari investor dan korporasi.
Sementara itu, David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., menilai sentimen terhadap rupiah mulai membaik seiring tertundanya kebijakan tarif dari Presiden Trump dan mulai masuknya aliran dana ke instrumen domestik seperti SRBI, SBN, dan saham. Namun, ia tetap mengingatkan adanya risiko global, terutama dari ketidakpastian perang tarif.
Volatilitas rupiah yang mencapai 6,69% (year-to-date per 5 Mei) turut menciptakan dinamika di dunia usaha. Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian, menggambarkan situasi ini sebagai "dua sisi mata pedang": di satu sisi dapat meningkatkan biaya produksi dan pinjaman bagi importir dan perusahaan berutang dalam mata uang asing, namun di sisi lain memberikan keuntungan kompetitif bagi eksportir.
Namun demikian, fluktuasi kurs tetap menjadi tantangan bagi para pelaku usaha, terutama mereka yang bergantung pada bahan baku impor. Toto Dirgantoro, Sekjen Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), menyatakan bahwa gejolak nilai tukar menyulitkan proses negosiasi harga dengan pembeli luar negeri dan menekankan pentingnya kurs yang stabil.
Secara keseluruhan, kestabilan rupiah memerlukan sinergi antara intervensi moneter jangka pendek oleh BI dan strategi ekonomi jangka panjang oleh pemerintah guna menjaga daya saing, daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi.
Insentif Pajak UMKM Masih Tunggu Keputusan
Pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak, tengah menggodok perpanjangan kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM, sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak (ekstensifikasi) di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menjadi penting mengingat UMKM menyumbang sekitar 97% lapangan kerja nasional dan diperkirakan berkontribusi hampir 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebagaimana data Kementerian Koperasi dan UKM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah akan mengumumkan perpanjangan kebijakan tarif pajak UMKM pada 16 Desember 2024. Namun, hingga kini belum ada kepastian hukum terkait perpanjangan tersebut, padahal kebijakan tersebut sangat dibutuhkan UMKM agar tidak terbebani oleh kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dan berat setelah 2024.
Seiring berakhirnya masa berlaku PP 23/2018 dan masa transisi menuju aturan baru dalam PP 55/2022, banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pelaku UMKM terancam harus menggunakan sistem pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto (NPPN), yang bisa menimbulkan beban pajak lebih besar, antara lain tarif 11% dari laba (UU PPh Pasal 31E) atau tarif progresif hingga 35% (UU PPh Pasal 17).
Melihat peran strategis UMKM sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional, seperti terbukti pada masa krisis 1997–1999, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian serius, termasuk dengan memperpanjang tarif PPh Final 0,5%, guna menjaga daya saing UMKM, kelangsungan usaha, dan kestabilan harga produk lokal di tengah persaingan dengan barang impor.
Langkah Baru Dorong Aktivitas Perdagangan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan tajam sebesar 1,42% ke level 6.827,75 setelah mengalami reli panjang pasca-Lebaran April 2025. Pelemahan ini terjadi meskipun Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja mengumumkan pembukaan pendaftaran liquidity provider serta menerbitkan dasar hukum terkait kegiatan tersebut melalui Peraturan Bursa Nomor II-Q dan III-Q yang mulai berlaku sejak 8 Mei 2025.
Para pelaku pasar dan pengamat menilai koreksi IHSG ini wajar dan menandakan tekanan pasar yang belum sepenuhnya reda. Presiden Direktur Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Eric K.H. Nam, menilai kondisi pasar saat ini belum ideal, namun tetap optimistis IHSG tidak akan turun signifikan tahun ini, dengan target kisaran antara akhir 6.000 hingga awal 7.000. Sementara itu, Presiden Direktur Ciptadana Sekuritas, John Herry Teja, juga menyampaikan pandangan optimistis, terutama jika Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin di kuartal II dan III 2025, yang dapat menjadi bantalan bagi IHSG.
Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, memandang koreksi IHSG sebagai sesuatu yang wajar setelah kenaikan yang cukup panjang. Ia mengingatkan bahwa koreksi ideal sebaiknya tidak menembus level 6.700-6.650 agar peluang menembus 7.000 atau lebih tetap terbuka. Nico juga menggarisbawahi risiko global yang masih membayangi, seperti ketegangan antara Pakistan dan India serta eskalasi perang tarif antara AS dan China, yang menjadi faktor penting bagi sentimen pasar.
Di tengah volatilitas global, langkah-langkah strategis BEI seperti pembelian saham kembali (buyback) tanpa RUPS, insentif untuk liquidity provider, dan rencana pembukaan kode domisili investor diniilai dapat membantu memulihkan minat dan partisipasi pasar saham.
Ritel Modern Hadapi Seleksi Alam Bisnis
Jaringan ritel modern asal Korea Selatan, GS Supermarket, dikabarkan menutup operasinya di Indonesia pada akhir Mei 2025. Penutupan ini telah dibenarkan oleh karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang, yang menyatakan bahwa gerai tersebut akan diambil alih oleh peritel lain yang bukan berasal dari Korea Selatan, dengan perubahan merek namun tetap beroperasi seperti biasa selama proses pergantian kepemilikan.
Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyebutkan bahwa mahalnya ongkos operasional dan ketidakmampuan bersaing dengan ritel yang memiliki banyak gerai menjadi penyebab penutupan gerai ritel modern. Ia juga mengaitkan tren penutupan ini dengan dampak perang dagang AS-China yang membuat industri ritel berguguran di seluruh dunia. Budihardjo meminta pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha, mengurangi pajak, dan memberikan bantuan langsung tunai untuk menyelamatkan industri ritel.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa penutupan gerai ritel modern ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara lain seperti Singapura, yang disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat menuju belanja daring (online). Menurut Budi, gerai ritel besar harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan memberikan pengalaman baru agar tetap bertahan. Ia juga menegaskan bahwa penurunan daya beli masyarakat bukan penyebab utama, melainkan pergeseran pola konsumsi.
Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, berpendapat bahwa penurunan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor signifikan yang memicu tutupnya sejumlah gerai ritel. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2025, yang turut mempengaruhi penurunan performa ritel.
Secara keseluruhan, penutupan gerai ritel modern di Indonesia merupakan hasil kombinasi dari mahalnya biaya operasional, perubahan pola belanja masyarakat ke digital, serta tekanan ekonomi makro. Pemerintah didorong untuk memberikan stimulus dan kemudahan agar sektor ritel tetap dapat berkembang dan beradaptasi dengan tren baru.
Strategi Pemulihan Ekonomi dari Zona Merah
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 2,32% dibandingkan triwulan keempat 2024, dan secara tahunan (YoY) juga mengalami kontraksi sebesar 1,47%. Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyatakan bahwa kontraksi ini disebabkan oleh berkurangnya realisasi anggaran proyek pemerintah daerah dan tidak adanya ekspor tambang yang signifikan pada periode tersebut. Namun, jika sektor tambang dikesampingkan, ekonomi NTB masih menunjukkan pertumbuhan tipis sebesar 0,95% (qtq) dan 5,57% (YoY).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Berry Arifsyah Harahap, menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi ini berkaitan dengan melambatnya kinerja ekspor akibat relaksasi ekspor konsentrat yang berakhir, serta kapasitas produksi smelter yang masih rendah. Meski demikian, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah mengalami akselerasi, didukung momentum Ramadan dan pencairan THR, serta adanya panen padi yang mendukung sektor pertanian.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi, NTB diarahkan memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul, penerapan teknologi, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia petani. Bank Indonesia juga mendorong investasi di sektor pertanian dan industri makanan-minuman dengan mempererat kerjasama antara investor, industri, dan petani. Selain itu, investasi di sektor pariwisata, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, juga didorong dengan insentif dan peningkatan aksesibilitas antarwilayah.
Dukungan pemerintah pusat juga datang dari Kementerian Pertanian melalui program optimalisasi dan ekspansi lahan, termasuk cetak sawah baru untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi. Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Andi Herindra Rahmawan, menyatakan bahwa program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan di NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan dukungannya terhadap perluasan lahan pertanian dan penguatan sumber daya air sebagai kunci ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Ia berencana mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk memastikan ketersediaan titik air yang stabil guna mendukung program swasembada pangan.
Secara keseluruhan, peningkatan kinerja sektor pertanian dan pariwisata menjadi harapan utama untuk membalikkan kondisi ekonomi NTB yang kontraksi menjadi ekspansi kembali.
Produsen Mobil Listrik Bakal Dapat Sokongan Besar
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memproyeksikan bahwa produksi kendaraan listrik (EV) di Indonesia akan mencapai 2,5 juta unit per tahun pada 2030, didorong oleh peningkatan pembangunan pabrik EV oleh produsen besar seperti BYD, VinFast, Geely, dan lainnya. Pemerintah berkomitmen memberikan insentif lebih besar bagi produsen yang meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagai upaya mendorong industrialisasi lokal dan investasi.
Sejak 2024 hingga Maret 2025, telah ada tujuh produsen EV yang memindahkan investasinya ke Indonesia dengan nilai mencapai Rp15,4 triliun, serta realisasi total investasi industri EV dari 2020–2024 menembus Rp157 triliun. Penjualan mobil listrik juga meningkat tajam, tercatat naik 153,28% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain kendaraan penumpang, pemerintah juga tengah mengkaji pengembangan infrastruktur untuk kendaraan niaga listrik seperti truk dan van, mengingat kebutuhan daya dan infrastruktur pengisian daya yang berbeda. Tokoh penting lainnya, Rachmat Kaimuddin dari Kemenko Perekonomian, menyebutkan perlunya studi mendalam terkait ekosistem kendaraan niaga listrik.
Tren kendaraan niaga listrik menunjukkan pertumbuhan, ditandai dengan peluncuran Wuling EV Van dan semakin kompetitifnya pasar dengan hadirnya merek seperti DFSK Gelora E, serta perluasan jaringan dealer GWM di Indonesia yang menandai kesiapan pasar menyambut kendaraan listrik secara luas. Secara keseluruhan, transformasi ini menunjukkan arah strategis Indonesia dalam mempercepat elektrifikasi sektor otomotif nasional melalui dukungan kebijakan, investasi, dan penguatan ekosistem industri EV.
Kejagung Bongkar Aset Ratusan Miliar
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan menyita uang senilai Rp479 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Grup Duta Palma. Uang tersebut disita dari dua anak usaha PT Darmex Plantations, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa.
Menurut Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, penyitaan ini bermula dari informasi intelijen bahwa kedua anak usaha tersebut berencana mentransfer dana ratusan miliar rupiah ke Hong Kong. Tindakan cepat dilakukan dengan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk segera memblokir dana tersebut, yang akhirnya berhasil dicegah dan disita sebagai bagian dari proses hukum.
Penyitaan ini menambah total aset yang telah diamankan Kejagung dalam perkara Duta Palma menjadi sekitar Rp6,8 triliun, yang menunjukkan skala besar dan seriusnya kasus ini. Tindakan ini juga menjadi bukti nyata dari upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang oleh lembaga penegak hukum, khususnya di bawah koordinasi korps Adhyaksa.
Transaksi Judi Digital Anjlok Tajam
Perputaran uang dalam aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan pada kuartal I tahun 2025, yakni mencapai Rp47 triliun, atau turun 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp90 triliun.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa angka tersebut terdeteksi dari sistem transaksi yang terhubung dengan PPATK. Penurunan ini juga tercermin dari total deposit judi online yang hanya Rp6,2 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp15 triliun pada awal 2024.
Ivan menyebutkan bahwa jumlah pemain judi online pada Januari–Maret 2025 mencapai 1,06 juta orang, dengan 71% di antaranya berpenghasilan di bawah Rp5 juta, menunjukkan dampak besar praktik ini terhadap kalangan ekonomi menengah ke bawah. Adapun provinsi dengan jumlah pemain terbanyak adalah Jawa Barat, disusul oleh Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.
Ivan menegaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari upaya penindakan dan pengawasan intensif, termasuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum juga berjalan aktif, seperti yang ditunjukkan dengan penangkapan dua tersangka pengelola judi online jaringan Kamboja oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya.
Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa meskipun masih besar, perputaran dan aktivitas judi online berhasil ditekan secara signifikan berkat kolaborasi antara PPATK, aparat penegak hukum, dan pemerintah.
BI Bersiap Menghadapi Lonjakan Permintaan USD
Ditengah ketidakpastian, nilai tukar rupiah berisiko kembali tertekan dalam dua bulan ke depan, akibat lonjakan permintaan USD seiring kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Karena itu, BI berkomitmen untuk menjaga kurs rupiah tetap stabil sesuai dengan nilai fundamentalnya, melalui intervensi valuta asing (valas) di pasar spot, pasar derivative domestik (DNDF) dan luar negeri (NDF), serta pembelian surat berharga negara (SBN). Demikian pokok-pokok yang disampaikan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea dalam taklimat media bertajuk ”Asesmen Perekonomian Terkini dan Efektivitas Kebijakan Moneter Pro-market untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah”, di Jakarta, Rabu (7/5).
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Rabu (7/5) ditutup Rp 16.533 per USD. Meski melemah 0,37 % dibanding hari sebelumnya, rupiah telah berbalik menguat setelah sebulan terakhir tertekan hingga mencapai titik tertingginya di level Rp 16.943 per USD. Erwin mengatakan, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan tren positif dengan penguatan hingga ke bawah level Rp 16.500 per USD. Kendati demikian, penguatan itu tertahan atau cenderung sulit menembus level Rp 16.400 per USD. ”Kami akan tetap selalu berada di pasar untuk menjaga agar confidence pelaku pasar karena pada Mei 2025 ini kita masih menghadapi adanya proses repatriasi dividen, yang mulai terjadi April dan puncaknya pada Mei. Kemudian, pada Juni nanti kita akan menghadapi juga siklus pembayaran utang luar negeri,” katanya. (Yoga)
RUU Perampasan Aset Masih belum Dibahas DPR
Nasib RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan semakin tidak jelas. DPR belum juga membahas rancangan regulasi itu karena akan menyerap aspirasi publik terlebih dahulu serta menunggu pembahasan Rancangan KUHAP (RKUHAP) rampung. Padahal, kedua RUU itu semestinya dibahas bersamaan demi memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan, RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah pembahasan RKUHAP rampung. DPR tidak akan tergesa-gesa untuk membahas rancangan regulasi itu karena harus mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat. ”Sesuai mekanismenya, kami akan membahas KUHAP dulu. Kami akan minta masukan dan pandangan dari seluruhnya. Kalau tergesa-gesa, nanti tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini menjadi rawan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/5).
Anggota Komisi III DPR dariFraksi PKS, Nasir Djamil, juga meminta semua pihak memberikan waktu kepada DPR untuk menyelesaikan pembahasan RKUHAP. Setelah itu, barulah Komisi III DPR membahas RUU Perampasan Aset. ”Rencananya KUHAP yang baru akan disahkan tanggal 31 Desember 2025, karena hukum acara pidana yang telah kita gunakan selama ini juga disahkan pada 31 Desember. Jadi, mudah-mudahan terwujud seperti itu,” tuturnya. KUHAP merupakan produk hukum yang harus disempurnakan demi penegakan hukum. Oleh karena itu, pasal-pasal yang ada harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). (Yoga)