Pemegang Polis Jiwasraya Nasibnya Masih Belum Jelas
PT Sumber Global Energy Teken Kontak Batu Bara US$ 10 Juta
Emiten perdagangan komoditas, PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) menandatangani kontrak ekspor batu bara bernilai US$ 10 juta atau setara Rp165,25 miliarm bersama COALIMEX, perusahaan di bawah Kementerian Listrik dan Batu Bara Vietnam. Kontrak tersebut diteken pada Senin (5.5.2025 oleh konsorsium TGS yang dipimpin oleh SGER. Adapaun jenis batu bara yang dikapalkan merupakan antrasit berkualitas tinggi sesuai paket pengadaan No 01/2024/TNK-CLM. "Kontrak ini merupakan hasil proses pengadaan yang telah melalui evaluasi dan disetujui Keputusan No 30T tertanggal 23 Januari 2025," kata Direktur Utama SGER Welly Thomas. Welly menjelaskan, nilai kontrak sebesar US$ 10 juta tersebut berpotensi terus bertambah seiring permintaan energi yang tinggi dari Vietnam. Dia juga menyebutkan bahwa kontrak ini adalah bagian dari upaya memperkuat kerja sama energi antara Indonesia dan Vietnam. COALIMEX sendiri merupakan pemain lama dalam batu bara dunia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Sejak didirikan pada 1982, perusahaan ini telah mengalami transformasi kelembagaan dan kini berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam. (Yetede)
Peluang Bank Indonesia untuk Menurunkan Suku Bunga Acuan
Ekspor China Melampaui Proyeksi April 2025
Ambisi Asus Jadi Penguasa Segmen Komputer RI
Persaingan Mobil Listrik Murah Semakin Ketat
Persaingan mobil listrik di segmen bawah semakin memanas dengan masuknya sejumlah produsen besar seperti BYD dan GWM yang akan meluncurkan model terjangkau di bawah Rp250 juta. Tren ini didorong oleh meningkatnya kesadaran lingkungan, efisiensi biaya operasional, serta dukungan pemerintah berupa insentif fiskal seperti PPN dan PPnBM Ditanggung Pemerintah. Pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan dalam investasi di sektor kendaraan listrik, dengan tujuh produsen global berencana membangun pabrik di Indonesia. Meski demikian, masih terdapat tantangan serius yang harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur pengisian daya, harga kendaraan yang relatif tinggi, serta persoalan produksi dan daur ulang baterai. Tak kalah penting, stabilitas keamanan dan kelancaran proyek juga menjadi sorotan, seperti yang terlihat dari gangguan premanisme terhadap proyek BYD di Subang.
Kritik Lanjut Terhadap Program Koperasi Pemerintah
Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) menuai polemik luas, bahkan di kalangan akar rumput. Banyak penggiat koperasi, termasuk penulis artikel, menilai pendekatan top down yang diambil pemerintah justru bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang menekankan pada kemandirian, partisipasi, dan tanggung jawab sosial anggota. Pengalaman masa lalu seperti kegagalan BUUD/KUD pada era Orde Baru dan berbagai program koperasi pemerintah lainnya menunjukkan bahwa intervensi negara yang bersifat formalistik tanpa pembinaan profesional dan modal sosial yang kuat kerap berakhir pada kegagalan.
Tokoh penting dalam diskursus ini, yaitu para penggerak koperasi, menekankan pentingnya pendekatan berbasis klaster dan penguatan koperasi yang sudah ada daripada membentuk koperasi baru yang seragam dan dipolitisasi. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan ekosistem koperasi, pembentukan lembaga pembiayaan khusus, pengembangan akses pasar dan tata niaga, hingga peningkatan profesionalisme dan adopsi teknologi digital. Dengan pendekatan ini, dana sebesar Rp400 triliun akan lebih efektif digunakan untuk memperkuat koperasi yang sudah memiliki praktik terbaik dan fondasi kuat, sehingga lebih mungkin mencapai target pemerintah secara berkelanjutan.
Performa Buyback Emiten Masih di Bawah Ekspektasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi, mencatat bahwa realisasi pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan RUPS masih tergolong rendah, hanya mencapai 5,55% dari total rencana dana Rp16,9 triliun dalam periode 20 Maret—30 April 2025. Meskipun terdapat 32 emiten yang mengajukan rencana buyback, hanya 24 yang telah merealisasikannya dengan nominal sekitar Rp937,42 miliar. Beberapa emiten besar seperti PT Telkom Indonesia, Adaro, Medco, dan Mayora termasuk dalam daftar yang mengalokasikan dana signifikan untuk buyback saham mereka.
Inarno menegaskan bahwa buyback dilakukan berdasarkan POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023, yang mempertimbangkan arus kas sebagai salah satu kriteria penting, namun tidak menjadi satu-satunya acuan analisis oleh OJK. Selain itu, untuk menjaga stabilitas pasar di tengah dinamika global, OJK juga telah mengambil langkah mitigatif seperti penundaan transaksi short selling, penyesuaian batas trading halt, dan penerapan asymmetric auto rejection.
Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menilai bahwa langkah-langkah OJK diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan investor dan meningkatkan kembali partisipasi aktif di pasar modal Indonesia.
Danantara Bakal Kelola Aset Ikonik Negara
Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola sejumlah aset strategis negara, termasuk Gelora Bung Karno (GBK), Hotel Sultan, dan ke depan juga Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta Kemayoran. Pengalihan pengelolaan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset negara.
Prasetyo menegaskan bahwa meskipun pengelolaan aset selama ini terkesan berjalan lancar, hasil evaluasi internal—termasuk dari tim audit—mengindikasikan bahwa banyak potensi yang belum tergarap secara optimal, khususnya dalam bentuk kerja sama dan pemanfaatan aset. Oleh karena itu, pendekatan baru melalui Danantara yang lebih profesional diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Terkait dengan sengketa lahan Hotel Sultan, Prasetyo memastikan penyelesaiannya telah mendekati final dan aset tersebut akan segera kembali sepenuhnya ke pengelolaan negara.
RI Bakal Setop Impor dari Negeri Tetangga
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Indonesia akan mengurangi impor BBM dari Singapura secara bertahap dalam enam bulan ke depan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyeimbangkan dinamika geopolitik dan geoekonomi, sekaligus merespons kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan sejak masa Presiden Donald Trump.
Sebagai gantinya, Indonesia akan meningkatkan impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari AS, yang saat ini porsinya masih relatif kecil dibandingkan Singapura. Bahlil menegaskan bahwa hal ini juga bagian dari negosiasi dagang untuk menurunkan tarif perdagangan AS terhadap Indonesia. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan meminta PT Pertamina (Persero) membangun infrastruktur pelabuhan dan dermaga yang mampu menerima kapal tanker besar, karena pengiriman dari AS memerlukan kapal berukuran besar, berbeda dengan dari Singapura.
Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication Pertamina, menyatakan bahwa perusahaan masih menunggu arahan resmi dan akan menyesuaikan rencana sesuai kebijakan pemerintah. Bila terealisasi, kebijakan ini akan mengubah peta pasokan energi Indonesia dan berdampak signifikan terhadap pasar tanker regional, menurut analisis dari Sentosa Shipbrokers.









