Kunjungan Kadin Indonesia ke AS membuka peluang kerja sama perdagangan yang lebih luas di sektor alas kaki, garmen, elektronik, kedelai, susu, daging, hingga mineral kritis. untuk merealisasikan peluang tersebut, diperlukan deregulasi guna mengatasi hambatan nontarif. Di sisi lain, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari serbuan produk impor juga menjadi perhatian penting. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan, kunjungan kerja Kadin Indonesia ke AS bertujuan untuk memperkuat hubungan dagang, menarik investasi, dan membangun kolaborasi di sektor energi, khususnya transisi energi dan pengembangan mineral kritis. Dalam serangkaian pertemuan dengan sejumlah organisasi di AS, Anindya menegaskan komitmen dunia usaha Indonesia untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Ia menekankan pentingnya perdagangan yang adil, kesepakatan tarif yang setara, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung. Pelaku usaha di AS dan US Chamber of Commerce cenderung menolak kebijakan tarif Trump karena dinilai dapat memicu inflasi dan memperbesar risiko resesi. Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar 18 miliar USD. Karena itu, selain menjaga keseimbangan neraca perdagangan, perlu juga upaya memperluas volume perdagangan secara menyeluruh. ”Target kami tidak hanya menyeimbangkan neraca perdagangan. Kami ingin meningkatkan total perdagangan dua arah dari 40 miliar USD saat ini menjadi 80 miliar USD dalam 2–3 tahun ke depan. Jika dikelola dengan tepat, angkanya bahkan bisa menembus 120 miliar USD dalam empat tahun,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5). (Yoga)

Seorang pekerja terlihat sedang menggoreng kerupuk di sebuah tempat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan kerupuk tapioka di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2025). Berdasarkan data yang didapat Kementerian UMKM, sepanjang triwulan I-2025, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru mencapai Rp 57,51 triliun, masih jauh dari target tahun ini yang sebanyak Rp 300 triliun, dimana lebih dari 50 persen realisasi distribusi KUR menyasar ke sektor-sektor produksi terutama yang padat karya. (Yoga)

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan larangan terbatas impor singkong dan tepung tapioka. Namun, pembahasan kebijakan yang bakal dilakukan di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian masih menunggu kondisi ekonomi global kondusif. Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) meminta pemerintah tak menunda penerbitan kebijakan larangan terbatas tersebut, mengingat pemerintah sudah mewacanakan kebijakan itu sejak Januari 2025. Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan, Kemendag telah membahas rencana larangan terbatas impor singkong dan tapioka secara internal. Kemendag juga siap membahas usulan larangan terbatas itu di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian.

Hal itu sesuai PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mengamanatkan kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan ekspor-impor barang dan jasa didasarkan pada keputusan rakor yang dipimpin menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. ”Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi, khususnya dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional dan daerah, serta situasi perdagangan dunia,” ujar Isy, Jumat (9/5/2025). Isy mengungkapkan, Kemenko Perekonomian menyampaikan usulan kebijakan larangan terbatas akan dibahas jika kondisi ekonomi global sudah kondusif.

Pernyataan itu merupakan jawaban atas permintaan Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia agar pemerintah pusat segera mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioka, mengingat harga singkong ditingkat petani, terutama di Lampung, anjlok menjadi Rp 900 per kg. Padahal, dalam Instruksi Gubernur Lampung No 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung, harga singkong ditetapkanRp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati. (Yoga)

Kilau tambang di Kalbar telah lama memikat, setidaknya saat Kongsi Tambang China yang menggarap emas. Kini, giliran bauksit yang memikat. Bahkan, Kalbar menjadi salah satu daerah yang turut berperan dalam program strategis nasional, yaitu hilirisasi bauksit. Kongsi Tambang China pernah berdiri di Kalbar dari 1776-1884. Saat Kesultanan Sambas dan Mempawah mendatangkan pekerja dari China untuk bekerja di pertambangan emas Monterado dan Mandor. Monterado kini jadi kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang. Sementara Mandor, kini kecamatan di wilayah Kabupaten Landak. Lanfang, satu di antara 16 kongsi tambang yang ada di Kalbar saat itu. Usaha pertambangan dan perdagangan emas dikelola para perantau dari daratan China. Mereka beranak pinak, bahkan menjadi cikal bakal orang Tionghoa di Kalbar.

Kendati Kongsi Tambang China di Kalbar sudah lama bubar, kekayaan tambangnya masih memikat banyak pihak. Kini, bauksit yang sedang booming. Berdasar data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalbar, realisasi PMA dan dalam negeri pada 2024 sebesar Rp 31,47 triliun. Penyumbang investasi terbesar adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar Rp 7,91 triliun. Kalbar pun menjadi daerah yang turut ambil bagian dalam program strategis nasional, yaitu hilirisasi bauksit. Hilirisasi bauksit, telah dilakukan di Kabupaten Ketapang, Kalbar. Pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina (smelter) juga telah berproduksi sehingga memberi nilai tambah pada sumber daya alam itu. Hilirisasi diharapkan kelak meninggalkan jejak pada lanskap budaya, juga dampak yang berarti secara ekonomi bagi masyarakat. (Yoga)

Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelamatkan masa depan industri media nasional yang  belakangan makin terpuruk, dengan melahirkan regulasi yang tepat. Itu perlu dilakukan antara lain melalui merivisi UU Penyiaran  yang memberikan level playing field antara industri pers dengan pelaku media sosial dengan kreator konten secara adil. Dewan pers mencatat PHK di industri media melonjak sejak 2023 hingga 2024. Setidaknya 1.200 jurnalis dan karyawan media terdampak kebijakan itu. Angka tersebut bisa saja lebih besar karena tidak semua perusahaan media melaporkan secara resmi PHK terhadap karyawannya. Dalam laporan terbaru World Press Freedom Index 2025, Reporters Without Borders (Reportes Sans Frontieres/RSF) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Peringkat itu turun dari posisi ke-111 yang diduduki Indonesia pada tahun sebelumnya. Skor kebebasan pers Indonesia juga merosot menjadi 44,13 dari sebelumnya 51,15. Disrupsi digital disebut sebagai biang kerok dari runtuhnya industri media konvensional, seperti koran, majalah, online, televisi, dan radio. Hal ini menyebabkan terjadinya tranformasi masyarakat dimana masyarakat lebih memilih platform digital sebagai sumber informasi ketimbang media arus utama. Masyarakat lebih memilih informasi yang cepat, singkat dan mudah dicerna. Selain itu, video pendek, artikel ringan dan konten instan menjadi favorit. (Yetede)

Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelamatkan masa depan industri media nasional yang belakangan makin terpuruk, dengan melahirkan regulasi yang tepat. Itu perlu dilakukan antara lain melakukan revisi UU penyiaran yang memberikan level playing field antara industri pers dengan pelaku media sosial atau kreator konten secara adil. Dewan pers mencatat PHK di industri media melonjak sejak 2023 hingga 2024. Setidaknya 1.200 jurnalis dan karyawan media terdampak kebijakan itu. Angka tersebut bisa saja lebih besar karena tidak semua perusahaan media melaporkan secara resmi PHK terhadap karyawannya. Dalam laporan terbaru World Press Freedom Index 2025, Reportes Without Borders (Reporters Sans Frontieres/RSF menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dari 180 negara dalam hal kekebasan pers. Peringkat itu turun dari posisi ke-111 yang diduduki Indonesia pada tahun sebelumnya. Skors kebebasan pers Indonesia juga merosot menjadi 44,13 dari sebelumnya 51,15. Disrupsi digital disebut sebagai biang kerok dari runtuhnya industri media konvesional, seperti koran, majalah, online, televisi dan radio. Hal ini menyebabkan terjadinya transformasi pola konsumsi informasi masyarakat  lebih memilih platform digital sebagai sumber informasi ketimbang media arus utama. (Yetede)

Kita memasuki kuartal II-2025 dengan perasaan was-was apakah kinerja ekonomi Indonesia akan lebih baik dibanding kuartal 1 lalu. Mengapa? Sebab, pertumbuhan pada kuartal 1-2025 tercatat sebesar 4,87% secara tahunan, sedikit lebih rendah dari perkiraan  4,91% dan turun dibandingkan ekspansi 5,02% pada kuartal IV tahun 2024. Ini merupakan pertumbuhan paling lambat sejak kuartal I-2025 dari 7,63% kuartal IV-2024, mencerminkan lemahnya permintaan global, sementara impor juga melambat tajam menjadi 3,96% dari 10,36% pada kuartal IV. Dari sisi produksi, pertumbuhan melambat pada sektor manufaktur, sebesar 4,55% vs 4,89%, perdagangan grosir dan eceran, 5,03$ vs 5,19%, serta perumahan, 2,94% vs 2,97%, sedangkan sektor pertambangan mengalami kontraksi 1,23% vs 3,95%. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk tahun 2025. Namun, Menteri Keuangan meningatkan, kebijakan tarif baru dari AS dapat memangkas pertumbuhan PDB sebesar 0,3 hingga 0,5 poin presentase. Memang kebijakan Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif mulai 5 April 2025 mnejadi 10% pada barang impor dari hampir semua negara dan lebih tinggi untuk RRT membuat semua negara dan pelaku bisnis harus melakukan kalkulasi ulang. Apalagi tiga bulan setelah agresif tarif Trump ini atau pada Juli 2025 nanti, Trump akan memberlakukan tarif unilateral lebih tinggi dengan besaran yang berbeda untuk negara berbeda. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmennya dalam, mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja dengan mendukung pemberdayaan Srikandi BTN. Upaya tersebut sejalan dengan Asta CIta Presiden Prabowo Subianto yakni keseteraan gender. Direktur Utama BTN Nixon Napitupul menyampaikan, keterwakilan perempuan dalam jajaran top management juga menjadi bagian transformasi perseroan agar lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman. "Industri perbankan sejatinya merupakan industri dengan pendekatan feminim karena berkaitan dengan hospitality, jasa, dan relasi. Dengan keterwakilan perempuan di level pemimpin akan membawa perubahan besar dalam menghadirkan layanan yang lebih ramah bagi para nasabah," ujar Nixon. Nixon melanjutkan, keterwakilam perempuan dalam level pimpinan akan menciptakan lingkungan persaingan sehat. BTN sendiri telah mencatat kemajuan signifikan, dengan dua perempuan yang kini menjabat sebagai direksi dan keterwakilan perempuan di level BOD-1 telah mencapai 20%. Per Desember 2024, jumlah pegawai perempuan di BTN juga mencapai 48,9%. (Yetede)

Terminal Petikemas Bitung di Sulut berpeluang besar menjadi gerbang ekspor-impor di Indonesia bagian timur. Selain letaknya strategis, terminal ini mampu menampung ratusan ribu peti kemas per tahun. Hanya butuh waktu 30 menit dari Kota Manado ke Terminal Petikemas (TPK) Bitung di Kota Bitung, Sulut, pagi, Rabu (7/5) lewat tol. Jarak terminal yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Petikemas ini hanya 20 menit dari Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Laut Bitung juga dilintasi alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III, yang merupakan alur perdagangan dari dan ke Asia Pasifik. ”Jadi, lokasi Bitung sudah strategis untuk perdagangan,” ujar Manajer Pengelolaan Operasi TPK Bitung. Muhammad Habibi. Siang itu, kapal Tanto Sejahtera dan Selat Mas yang berukuran besar tengah bersandar di dua dermaga dengan panjang 355 meter dan 327 meter.

Menurut Habibi, Pelabuhan Bitung mampu menampung kapal ”Post Panamax”, yang ukurannya raksasa dan tidak bisa melalui Terusan Panama. Sebab, kedalaman dermaga di pelabuhan bisa mencapai minus 15 meter low water spring. ”Di sini hampir tidak ada pengerukan,” ujarnya, berbeda dengan perairan di wilayah Jawa yang kerap menghadapi masalah sedimentasi. Lebar laut menuju pelabuhan pun mencapai 600 meter, jauh lebih lebar dibanding pelabuhan lainnya yang berkisar 150 meter. Tidak heran, kapal banyak bersandar. Triwulan pertama 2025 ini saja, tercatat 98 kapal yang berlabuh atau naik dari periode serupa tahun lalu, yakni 81 kapal. Tahun lalu, sebanyak 391 kapal bersandar atau meningkat dibanding 2023 dengan 306 kapal. Volume bongkar muat peti kemas pun terus bertambah. Triwulan pertama tahun ini, aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal tercatat 74.928 TEUs. (Yoga)

Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,25-4,5 %. Keputusan ini dinilai kian mempersempit ruang bagi BI, untuk memangkas suku bunga di tengah perekonomian yang melambat. The Fed mengumumkan tingkat suku bunga tersebut di Washington, AS, Rabu (7/5) waktu setempat atau Kamis WIB, melalui rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang digelar pada 6-7 Mei 2025. The Fed masih menunda untuk memangkas suku bunga acuannya. Mereka melihat adanya risiko inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang meningkat seiring kebijakan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.

Melansir kantor berita Reuters, Gubernur The Fed, Jerome Powell mengatakan, kebijakan perdagangan Pemerintah AS itu telah memicu ketidakpastian. Maka, The Fed memilih mencermati dulu perkembangan ekonomi ke depan. ”Meskipun ketidakpastian meningkat, ekonomi masih dalam posisi yang solid. Kami percaya sikap kebijakan moneter saat ini membuat kami berada dalam posisi yang baik untuk merespons secara tepat waktu terhadap perkembangan ekonomi potensial,” katanya dalam konferensi pers. Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berpendapat, keputusan The Fed kembali menahan suku bunga acuannya membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter BI kian sempit.

Selain suku bunga AS yang tetap tinggi, pelemahan yuan China dan perkembangan geopolitik terkini masih menjadi sentimen bagi investor sehingga menimbulkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan keluarnya arus modal asing. ”Bagi Indonesia, penahanan suku bunga The Fed secara efektif mempersempit ruang gerak kebijakan. BI saat ini terjebak dalam situasi sulit karena harus mengelola stabilitas mata uang dan menstimulus ekonomi, terutama karena pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 baru-baru ini melambat menjadi 4,87 secara tahunan, terlemah sejak 2021,” ujarnya. BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di masa mendatang, kemungkinan hingga awal 2026. (Yoga)