Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan China untuk menurunkan tarif impor menciptakan harapan meredanya ketegangan dagang global dan memicu penguatan di pasar saham dunia, termasuk peluang penguatan jangka pendek di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun, prospek jangka panjang IHSG masih dibayangi ketidakpastian dan sentimen negatif.

Beberapa tokoh penting dalam artikel ini memberikan pandangan yang bernuansa hati-hati:

Liza Camelia Suryanata, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas, menilai kesepakatan ini memang bisa mendorong investor global melirik pasar negara berkembang, tapi realokasi dana bisa saja justru terjadi ke pasar AS dan China, mengingat arus dana asing di Indonesia masih mencatat net sell hingga Rp 54 triliun sejak awal tahun. Liza juga memperingatkan bahwa IHSG berada di level resistance psikologis 6.970–7.000, yang rawan koreksi.

Ezaridho Ibnutama, Kepala Riset NH Korindo Sekuritas, menyatakan bahwa penguatan IHSG kemungkinan hanya bersifat sementara, karena fundamental ekonomi domestik masih lemah, tercermin dari pertumbuhan PDB kuartal I-2025 yang hanya 4,87% yoy. Ia juga menyoroti krisis likuiditas dan tekanan jual investor asing sebagai hambatan utama.

Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, melihat peluang bahwa investor domestik akan menjadi penopang pasar jika terjadi aksi jual asing, menyusul optimisme dari kesepakatan dagang tersebut.

Meskipun ada sinyal positif dari luar negeri, pasar saham Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi arus modal dan kondisi ekonomi dalam negeri, sehingga penguatan IHSG diperkirakan bersifat terbatas dan rentan koreksi dalam waktu dekat.

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) tengah mengandalkan strategi ekspansi ke luar Pulau Jawa dan rebranding toko menjadi AZKO untuk mendorong pertumbuhan penjualan pada 2025. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 5% yoy dan SSSG (same store sales growth) sebesar 1%.

Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus melambat, hanya mencatat 9,16% yoy per Maret 2025, level terendah sejak Oktober 2023. Dalam kondisi ini, para pelaku industri dan analis menilai penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit, meskipun bukan satu-satunya solusi.

Saat ini mulai banyak pelaku bisnis yang menerapkan sharing economy. Hal ini merupakan sebuah distorsi bagi keberlangsungan industri pariwisata secara luas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerangkan, dahulu sharing economy hanya berlaku pada rumah-rumah atau villa. Tetapi sekarang bisnis dengan konsep Sharing Economy ini sudah merambah ke aparteman, membuat pengaruh yang besar. "Sharing Economy ini memang mengerus ya, khususnya di Bali. Tapi ini fenomena sharing economy hampir menyeluruh. Kita juga berharap bahwa regulasi tentang sharing economy ini juga perlu diperhatikan," ucap dia. Sharing economy merupakan model bisnis yang dilakukan dengan cara yang lebih efisien, karena saling berbagi dalam memanfaatkan aset atau resources. Hariyadi menjelaskan, saat ini ada beberapa  negara yang meninjau terkait aturan mengenai sharing economy contohnya Singapura dan Jepang, yang akan melakukan pengetatan regulasi tentang sharing economy. Dia menganggap trend sharing economy ternyara berdampak besar kepada pendapatan asli daerah tertentu dan juga berkurangnyu pedapatan pemerintah. (Yetede)

Raksasa elektronik asal jepang, Panasonic, mengumukan rencana PHK terhadap 10.000 karyawan global. Menanggapi itu, Juru Bicara Kementerian perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia. "PHK yang terjadi di Panasonic Holsings tidak berdampak pada operasi Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," ujar dia. Febri mengakui bahwa utilitass industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64% pada kuartal 1-2025. Sedangkan, sebelum masa pandemi Covid-19, utilitas  sektor ini mencapai 75,6%. Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompeititif. "Persaingan global di sektor elektronok semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," ucap dia. Lebih lanjut, Febri menegaskan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. (Yetede)

Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menangkap banyak peluang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) saat melakukan kunjungan ke Negeri Paman Sam dan bertemu dengan banyak pengusaha di sana. Dengan peluang  yang ada, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan, nilai perdagangan Indonesia -AS dapat menembus angka US$ 80 miliatr atau dua kali lipat setelah proses negosiasi tarif resiprokal. "Prediksi kami di Kadin, kalau antara ekspor dan impor (Indonesia-AS) itu US$ 39-40 miliar kurang lebih. Dalam waktu 2-3 tahun, bisa menjadi US$ 120 miliar. Kalau misalnya kita menyiasati benar," kata dia. Pria yang akrab dipanggil Anin ini merinci Presiden AS Donald Trump memegang data yang mencatatkan nilai ekspor Indonesia ke AS sekitar US$ 25 miliar dan impor US$ 13 miliar. Dengan demikian, total nilai perdagangan  kedua negara saat ini sekitar US$ 40 miliar. Dia menerangkan, surplus perdagangan Indonesia terhadap AS yang sekitar US$ 18 miliar dolar AS rencananya akan diseimbangkan. Hal ini terkait negosiasi tarif yang dibuka oleh AS dengan permintaan nilai ekspor-impor Indonesia-AS menjadi setara. Sehingga, total perdagangan kedua negara diprediksi naik menjadi US$ 58 miliar atau hampir US$ 60 miliar. (Yetede)

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)