Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan swasembada beras dalam waktu enam bulan ke depan meskipun saat ini sekitar 60% kebutuhan berasnya masih dipasok dari luar daerah. Dengan populasi sekitar 4,27 juta jiwa dan kebutuhan beras tahunan mencapai 450.000 ton, upaya swasembada ini menjadi prioritas strategis, terutama karena Kaltim merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi, seperti optimalisasi lahan sawah eksisting seluas 46.640 hektare dan pemanfaatan lahan tidur. Ia menegaskan pentingnya kemandirian pangan dan menyambut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencetak minimal 20.000 hektare sawah baru yang dekat dengan sumber air.

Guna mendorong produktivitas, intensitas tanam akan ditingkatkan hingga dua bahkan tiga kali panen per tahun, dengan dukungan teknologi pertanian modern. Menteri Amran menyampaikan komitmennya mendukung penuh program ini, termasuk pengadaan alat pertanian senilai Rp10 triliun dan bantuan pompa air. Ia menegaskan pertanian di Kaltim harus sepenuhnya termekanisasi agar lebih efisien dan produktif.

Langkah terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi katalisator pencapaian swasembada beras dalam waktu dekat.

Untuk meredam tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah strategis dengan membuka pendaftaran bagi anggota bursa yang ingin menjadi liquidity provider (LP). Menurut Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, sejauh ini sudah ada sembilan anggota bursa yang siap menjadi LP, termasuk lima dari luar negeri.

Kehadiran LP, yakni institusi yang menyediakan likuiditas dengan memperdagangkan saham-saham tertentu secara aktif, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan volume transaksi saham, khususnya saham-saham dengan likuiditas rendah seperti BDMN, BYAN, dan IMAS. Namun, peran LP ini tetap terbatas, tidak mencakup seluruh saham di pasar modal, melainkan hanya yang memenuhi kriteria tertentu.

Meski kebijakan ini mendapat dukungan sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga likuiditas, sejumlah pengamat mengingatkan risiko yang muncul. Teguh Hidayat, Direktur Avere Investama, menyatakan bahwa LP dapat membuat harga saham bergerak tidak alami dan tidak mencerminkan fundamental emiten. Menurutnya, dominasi LP bisa menjadikan pasar seperti "mainan bandar" dan kurang berpihak pada investor ritel.

Sejalan dengan itu, Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, menilai kebijakan ini bisa membuka ruang manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu. Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas menambahkan bahwa kehadiran LP bisa menimbulkan tiga risiko: distorsi harga, ketergantungan pasar pada LP, dan kegagalan LP berfungsi optimal pada emiten dengan free float rendah dan potensi konflik kepentingan dengan pemegang saham pengendali.

Meskipun langkah BEI menunjukan upaya aktif untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas IHSG, implementasi liquidity provider harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan distorsi harga dan mengabaikan kepentingan investor ritel.

Kinerja penerimaan pajak Indonesia pada awal 2025 mengalami kontraksi signifikan, menimbulkan risiko terjadinya shortfall atau kegagalan mencapai target penerimaan dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Hingga April 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp451,1 triliun, turun 27,72% secara tahunan (year-on-year).

Fajry Akbar, pengamat pajak dari CITA, menjelaskan bahwa target penerimaan pajak tahun ini sudah berat sejak awal, terutama untuk jenis pajak seperti PPh 21 dan PPN. Gagalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan masalah dalam implementasi sistem coretax administration system turut memperburuk kondisi, di samping peningkatan restitusi dan penyesuaian tarif efektif.

Fajry juga menyoroti pelemahan ekonomi global, termasuk dampak tarif impor dari AS dan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% oleh World Bank dan IMF, yang makin memperbesar potensi shortfall dan menurunkan tax ratio.

Sementara itu, Muhammad Rizal Taufikurahman dari Indef menambahkan bahwa penurunan harga komoditas utama seperti batu bara dan CPO, serta lesunya ekspor, turut menekan penerimaan. Menurutnya, shortfall tahun ini bisa mencapai Rp80 triliun hingga Rp130 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, masih melihat peluang bagi pemerintah menambal kekurangan tersebut dengan memaksimalkan delapan bulan tersisa melalui peningkatan pemeriksaan pajak dan pengiriman SP2DK. Namun, ia mengingatkan bahwa pembuktian transaksi akan tetap menjadi tantangan karena wajib pajak cenderung mengutamakan efisiensi.

Penerimaan pajak 2025 menghadapi tekanan berat akibat perlambatan ekonomi global, kebijakan fiskal yang tidak optimal, dan kelemahan teknis di dalam negeri. Kendati ada peluang pemulihan, dibutuhkan strategi pengawasan dan perluasan basis pajak yang lebih agresif untuk menghindari kegagalan target yang lebih besar.

Kinerja PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) pada kuartal I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang moderat, bahkan mengalami penurunan pendapatan sebesar 2,1% year-on-year akibat melemahnya segmen layanan data. Meskipun IndiHome mencatat pertumbuhan pelanggan, kontribusinya belum mampu mengimbangi penurunan tersebut. EBITDA juga turun 6,1% yoy, namun perbaikan terjadi secara kuartalan.

Steven Gunawan, analis dari KB Valbury Sekuritas, menyatakan bahwa pencapaian TLKM masih berada di bawah ekspektasi pasar, dengan laba bersih yang juga menurun, meski margin laba bersih membaik berkat penurunan beban bunga.

Ranjan Sharma, analis J.P. Morgan, menilai awal tahun yang lemah bisa menjadi katalis negatif bagi TLKM sepanjang 2025. Namun, ia tetap optimistis terhadap potensi perbaikan melalui efisiensi biaya dan restrukturisasi IndiHome, terutama dengan dukungan infrastruktur jaringan TLKM yang kuat.

Di sisi lain, Hans Kwee, Co-Founder Pasar Dana, menyoroti bahwa layanan fixed broadband (FBB) seperti IndiHome bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan TLKM, seiring meningkatnya permintaan di sektor tersebut.

Namun, TLKM juga menghadapi tantangan non-operasional, seperti kasus hukum yang melibatkan anak dan cucu usaha, termasuk investasi kontroversial melalui MDI Ventures di TaniHub. Direktur Utama TLKM, Ririek Adriansyah, mengakui adanya masalah substansi dan menegaskan komitmen perusahaan untuk memperbaiki tata kelola ke depan.

Rumor terkait divestasi saham Telkomsel di GOTO juga menambah ketidakpastian. Namun, Oky Prakarsa, VP Investor Relation TLKM, membantah adanya rencana perubahan kepemilikan dalam waktu dekat.

Meskipun kinerja keuangan TLKM pada awal 2025 melemah dan dibayangi berbagai isu hukum serta persaingan di sektor mobile dan fixed broadband, para analis seperti Steven, Ranjan, dan Hans masih melihat potensi positif, terutama dari lini IndiHome. Perlu adanya efisiensi dan restrukturisasi agar TLKM tetap kompetitif di tengah dinamika industri dan tekanan eksternal.

Pertumbuhan kredit valuta asing (valas) perbankan Indonesia masih mencatatkan angka dua digit hingga Maret 2025, yakni 13,3% year-on-year (yoy). Namun, laju pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, mencerminkan sikap hati-hati pelaku usaha dan perbankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta volatilitas nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp 17.052 per dolar AS pada April.

Sejumlah bank besar seperti Bank Mandiri, CIMB Niaga, dan BCA tetap menyalurkan kredit valas, namun dengan pendekatan kehati-hatian.

M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menyatakan bahwa mereka menyalurkan kredit valas secara selektif, terutama ke sektor ekspor-impor yang dianggap prospektif dan tangguh. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas aset di tengah volatilitas pasar.

Rusly Johannes, Direktur Business Banking CIMB Niaga, menambahkan bahwa CIMB juga berhati-hati dengan risiko valas yang semuanya di-hedging. Kredit valas mereka stabil dan banyak disalurkan ke sektor pertanian dan tambang.

Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Komunikasi Korporat BCA, mengatakan bahwa BCA menjaga pertumbuhan kredit valas secara terukur, dengan nilai mencapai US$ 3 miliar (sekitar 5% dari total kredit). Mereka juga melakukan stress test secara konsisten dan menjaga likuiditas serta modal yang kuat.

Meskipun menghadapi tantangan global dan depresiasi rupiah, bank-bank besar tetap menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit valas, asalkan disertai mitigasi risiko yang disiplin dan penyaluran ke sektor yang resilien.

Perundingan AS dan China di Geneva, Swiss, membawa hasil positif. Perang dagang sementara mereda. Kedua negara sepakat saling mengurangi tarif bea masuk impor selama 90 hari. Bloomberg melaporkan, bea masuk impor (BMI) AS terhadap China turun dari 145 % menjadi 30 %. Adapun BMI China atas AS berkurang dari 125 % menjadi 10 %. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Gedung Putih pada Senin (12/5) AS dan China akan memberlakukan perubahan itu per 14 Mei 2025 untuk tiga bulan. Pertemuan di Geneva merupakan tatap muka pertama antara pejabat ekonomi senior AS dan China sejak Donald Trump menjabat Presiden AS, Januari lalu. Trump meluncurkan serangan tarif global. China mendapat kenaikan tarif tertinggi sampai 145 % sehingga membalas dengan tarif 125 %.

Perwakilan dari China adalah Wakil PM, He Lifeng. Ia bertemu delegasi AS yang dipimpin Menkeu AS, Scott Bessent dan Perwakilan Perdagangan AS, Jamieson Greer. Pembicaraan berlangsung dua hari pada 10-11 Mei 2025. Dalam pernyataan bersama, AS dan China akan membentuk mekanisme untuk melanjutkan diskusi tentang hubungan ekonomi dan perdagangan. Bessent mengatakan, kedua negara mewakili kepentingan nasional dengan sangat baik. AS maupun China berkepentingan agar perdagangan seimbang. ”Konsensus kedua delegasi akhir pekan ini adalah tak ada pihak yang menginginkan decouple. Tarif yang sangat tinggi ini setara dengan embargo, dan tidak ada pihak yang menginginkannya. Kami menginginkan perdagangan,” kata Bessent yang didampingi Jamieson Greer. (Yoga)