Ironi Penghematan Anggaran di Tengah Tantangan
Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2025 menandai sinyal peringatan bagi perekonomian nasional: belanja pemerintah mengalami kontraksi 1,38% (year-on-year) pada kuartal I/2025, jauh menurun dibandingkan pertumbuhan 19,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan melemahnya peran fiskal sebagai motor penggerak ekonomi, terutama saat pemulihan ekonomi masih bergantung pada stimulus negara.
Penyebab utama perlambatan ini adalah penerapan Perpres No. 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi anggaran di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Meski bertujuan memastikan efektivitas belanja, kebijakan ini justru berdampak pada tertundanya belanja strategis dan melemahnya aktivitas ekonomi di awal tahun. Hal serupa pernah terjadi pada 2016, saat pemangkasan anggaran menyebabkan kontraksi pertumbuhan belanja pemerintah terhadap PDB.
CORE Indonesia pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi hanya 4,6%–4,8%, salah satunya karena lemahnya belanja negara di tengah investasi swasta dan konsumsi rumah tangga yang masih belum pulih optimal. Karena itu, aktivasi kembali kebijakan fiskal dianggap mendesak, salah satunya melalui pembukaan blokir anggaran yang diarahkan pada program berdaya ungkit tinggi, seperti bansos, subsidi energi, dan dukungan UMKM.
Dalam jangka menengah hingga panjang, belanja harus difokuskan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, SDM, dan infrastruktur produktif. Namun, agar langkah ini berkelanjutan, pemerintah juga perlu memperluas ruang fiskal secara adil. Salah satu opsi yang diangkat adalah penerapan windfall tax pada sektor-sektor yang meraup laba besar, seperti energi dan pertambangan, serta memperkuat pengawasan melalui kebijakan minimum effective tax rate untuk mencegah penghindaran pajak oleh korporasi besar.
Pada akhirnya, tokoh-tokoh dalam laporan ini menekankan bahwa efisiensi fiskal harus dijalankan secara hati-hati. Efektivitas belanja dan strategi fiskal yang cermat jauh lebih penting daripada sekadar penghematan. Dalam konteks saat ini, terlalu hemat di waktu yang salah justru berisiko memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
Tags :
#Kebijakan PemerintahPostingan Terkait
Anggaran 2025 Terancam Membengkak
Rendahnya Belanja Produktif Menghambat Pemulihan
Evaluasi atas Membengkaknya Belanja Pajak
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023