Peneliti Senior Indonesia Budget Center Roy Salam, menduga pengadaan alat kesehatan, khususnya rapid test corona untuk kepentingan pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu, kerap dijadikan kesempatan untuk  meraup keuntungan. Pihak-pihak tertentu mengambil untung dengan memanfaatkan minimnya pengawasan terhadap pengadaan alat kesehatan serta berbagai aturan  yang melonggarkan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penanganan pagebluk. "Karena alat kesehatan dianggap kebutuhan mendesak, sehingga mendorong mereka tidak menjalankan prosedur pengadaan yang benar," kata Roy, Kamis, 26 Mei 2022. Mantan Direktur Executive Indonesia Budget Center ini mengatakan kondisi mencari keuntungan tergambar dalam temuan BPK tahun ini atas pembelian rapid test antigen anggaran 2021 dan temuan BPK tahun lalu untuk anggaran 2020. (Yetede)

Kota Bandung, Jabar, memiliki ruang kreasi untuk menelurkan hingga menularkan ide-ide. Dari awalnya ruang terbengkalai dan pernah hangus karena kebakaran, kini keberadaannya jadi ruang eksistensi yang merespons perubahan zaman. Event and PR Manager ESMOD Jakarta, Chike Herningtias, semringah saat melihat area terbuka di Laswee Creative Space, Bandung, Rabu (25/5) malam. Di tengah kawasan berbentuk huruf U itu terdapat taman dengan sejumlah kursi dan beberapa pohon besar yang meneduhkan lokasi. Tempat itu menjadi ruang terbuka yang kerap digunakan untuk diskusi dan silaturahmi. Laswee Creative Space berada di lahan dan bangunan milik Pemprov Jabar yang dulunya terbengkalai. Ditemani Manajer Laswee Creative Space Pita Tjokronegoro, Chike meninjau area yang disinari rangkaian lampu taman tersebut. ESMOD adalah sekolah mode dari Perancis dan telah eksis di Indonesia sejak 1996 itu, kata Chike, bakal menggelar acara di Laswee. ”Kami akan mengadakan acara kreatif bertema ’Meet the Local Hero’ di sini pada Jumat-Sabtu (27-28/5). Saya rasa tempat ini sangat cocok untuk workshop hingga pameran busana,” ujar Chike dengan mata berbinar.

Pita mengatakan, Laswee dikelola Koperasi Bima Sejahtera Sentosa dan PT Olah Kelola Ruang. Tempat itu kini diisi sembilan gerai makanan-minuman dan tiga gerai busana. Dua ruangan lainnya disiapkan untuk aktivitas dalam ruangan yang terbuka untuk siapa saja. Setidaknya sekali sebulan ada kegiatan besar, seperti pameran hingga diskusi. Salah satunya, Bandung Design Biennale 2021 di awal November,” katanya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap ruang-ruang kreatif itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini sejalan dengan instruksi Menkeu untuk memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terpakai agar bernilai ekonomi. Karena itu, ia memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memanfaatkan aset pemerintah demi kepentingan publik, termasuk untuk ruang-ruang kreatif. Apalagi, roda perekonomian tersendat di tengah pandemi Covid-19 sehingga semua perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memacu sektor itu.

Di Bandung, tidak hanya aset pemerintah yang terbengkalai, yang lalu disulap jadi ruang kreatif. Di Pasar Kosambi ada The Hallway Space yang menjadi tempat ratusan penggiat kreatif berkumpul dan memamerkan produknya. Pasar Kosambi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, ini memiliki enam lantai. Namun, hanya lantai dasar yang diisi pedagang tradisional. Sebagian besar kios di lantai atas pada awalnya tidak terpakai. Pengelola The Hallway Space, Pam Setiawan, menyatakan, ruang kosong tersebut akan sia-sia jika dibiarkan. Karena itu, dia bersama pengelola lainnya memiliki konsep ruang kreatif, mulai dari tempat memasarkan produk hingga berdiskusi. Kebakaran yang melanda Pasar Kosambi pada 2019 tidak menyurutkan niat Pam dan rekan-rekannya ”menyulap” sebagian area pasar jadi The Hallway Space. Setelah dipastikan aman, mereka melanjutkan pembangunan dan mulai ramai sejak awal 2020. (Yoga)

”Indonesia belum betul-betul merdeka jika di antara kita masih ada yang kelaparan dan kurang gizi,” kata pendiri Food bank of Indonesia (FOI) M Hendro Utomo, pada Kongres Jaringan Bank Pangan Indonesia, Rabu (25/5). Padahal, makanan adalah hak dasar setiap manusia. Berdasarkan penelitian Bappenas pada 2021, potensi sampah yang dihasilkan dari sampah makanan (food waste) dan makanan yang terbuang sebelum diolah (food loss) di Indonesia 23-48 juta ton per tahun pada 2020-2019, setara 115-184 kg per kapita per tahun. Menurut analisis harian Kompas, setiap orang di Indonesia rata-rata membuang makanan senilai Rp 2,1 juta per tahun. Jika dijumlahkan, sampah makanan di Indonesia mencapai Rp 330 triliun per tahun. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2020, sampah makanan mencapai 40 % total sampah yang dihasilkan masyarakat di 199 kabupaten/kota. Di sisi lain, ribuan, bahkan jutaan orang, masih berjuang mendapatkan makanan setiap hari. Kelaparan bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain, kemiskinan dan minimnya akses untuk memproduksi pangan dari lahan sendiri.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebelumnya memperkirakan ada 130 juta ton sampah makanan per tahun. Angka itu seharusnya bisa menyelamatkan 11 % penduduk Indonesia atau 28 juta orang dari kelaparan. Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (YLPI) Wida Septarina mengatakan, FOI (yang bernaung di bawah YLPI) membantu masyarakat mengatasi masalah kelaparan dan gizi buruk selama tujuh tahun terakhir. Mereka mendistribusikan makanan berlebih kepada kelompok rentan, terutama anak-anak. Keberadaan FOI bermula dari kegiatan membagikan sarapan gratis di garasi sebuah kantor. Kini, FOI berkembang menjadi jaringan di 43 kota / kabupaten di Indonesia. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya sedang mengajukan RUU bank makanan untuk keadilan sosial kepada DPR. RUU tersebut kini masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU tersebut dibutuhkan karena tidak ada payung hukum yang mengatur pemerataan pangan untuk penduduk Indonesia. Padahal, pemerataan pangan adalah salah satu cara mencapai keadilan sosial. RUU juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mendistribusikan makanan berlebih kepada publik. (Yoga)

Kemenkop UKM melayangkan teguran kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB). Koperasi itu dinilai gagal menyelesaikan pembayaran utang sesuai putusan PKPU. Selain itu, KSP SB dinilai telah melakukan perjanjian kesepahaman dengan KSP Fadillah Insan Mandiri (FIM) yang mengandung substansi, antara lain pengalihan kewajiban PKPU dari KSP SB kepada KSP FIM. Nota kesepahaman itu dilakukan tanpa melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi (25/5) menyatakan, berdasarkan bukti-bukti itu, pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM melalui Surat Deputi Bidang Perkoperasian No B-186/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 21 Mei 2022, menetapkan KSP SB sebagai koperasi dalam pengawasan khusus. Terkait itu, KSP SB wajib melaporkan segala aktivitas perkoperasian, baik secara kelembagaan, usaha, maupun keuangan kepada Deputi Bidang Perkoperasian.

Hingga kini, kata Zabadi, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah mencatat, dana yang dibayarkan baru Rp 134,7 miliar atau di bawah kewajiban pembayaran tahap pertama sebesar 4 % atau sekitar Rp 200 miliar hingga Desember 2021. Pada Juni 2022, seharusnya sudah masuk pembayaran tahap kedua 4 %. upanya, kata Zabadi, tahap pertama belum selesai dan kewajiban tahap kedua akan diteruskan oleh KSP FIM. Dari data yang dimiliki Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dan hasil konfirmasi pihak terkait, kemampuan KSP FIM dalam pembayaran kewajiban tersebut masih diragukan. Kepala Humas KSP SB Dede Suherdi, saat dikonfirmasi, menyatakan, pihaknya tidak menampik bahwa KSP SB termasuk delapan koperasi bermasalah yang sedang berada dalam pengawasan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Namun, terkait perjanjian dengan KSP FIM, KSP SB akan menunggu rapat anggota tahunan (RAT). (Yoga)

Ruang kreatif di Kota Bandung tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya ide dan diskusi. Tempat ini cocok untuk menjalankan bisnis karena menjadi titik kumpul industri kreatif yang membawa semangat anak muda menjadi wirausaha. Keriuhan pengunjung The Hallway Space, Bandung, Jabar, Rabu (25/5) siang, memberi suntikan semangat bagi puluhan gerai di dalamnya. Berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja kantor, menikmati makan siang di salah satu sudut Pasar Kosambi tersebut. Celie (29). Warga Bandung ini kerap mengunjungi The Hallway untuk mencari ide-ide tentang usahanya. Tidak hanya pengunjung, keramaian saat jam makan siang yang mulai muncul setelah dua tahun lebih pandemi Covid-19 juga memberikan secercah harapan bagi para pedagang. Hari (29), barista Gelora Fantasi, semringah menyambut pembeli kopi di kafe tersebut, 13 cangkir telah terjual dalam dua jam. Dia bersyukur, Hallway kembali ramai setelah sepi karena pandemi Covid-19.

Gairah kewirausahaan di The Hallway Space yang mulai bangkit ini tidak muncul begitu saja. Sejak dibentuk tahun 2018, ruang kreatif di Pasar Kosambi ini bertujuan untuk menjadi salah satu simpul industri kreatif di Kota Bandung. Semangat ini dirasakan Gussaoki (32), pengelola Kafe Gelora Fantasi. Meskipun hanya menjual minuman varian kopi, dia yakin akan mendapatkan pelanggan dari orang-orang yang datang. Sayangnya, keyakinan itu tertunda pandemi Covid-19, tapi jelang dua tahun, geliat ekonomi mulai bangkit di berbagai sudut Kota Bandung, termasuk The Hallway Space. ”Dulu waktu pandemi saya bisa menjual 50 cangkir sehari saja sudah bersyukur. Sekarang sudah lebih dari 100 cangkir,” ujar Oki. Pengelola The Hallway Space, Pam Setiawan, menjelaskan, keseriusan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya menjadi nilai yang diperhitungkan dalam ekosistem bisnis kreatif The Hallway Space. Karena itu, kurasi ketat dilakukan kepada setiap produk yang ingin masuk ke ruang kreatif tersebut. Hal ini ditunjukkan dari beraneka ragam produk yang mengisi 120 gerai di Hallway. Sebagian besar merupakan gerai busana dan aksesori, sementara hanya 20 gerai makanan yang ada di sana. The Hallway buka setiap hari pada pukul 12.00-22.00 untuk hari biasa dan pukul 10.00-22.00 pada akhir pekan. Pam menjelaskan, sewa tahunan untuk gerai di sini mulai Rp 12 juta hingga Rp 18 juta, di luar uang listrik dan operasional lainnya. (Yoga)

Bee Kheng Tay Presiden Cisco wilayah Asia Tenggara, sebuah perusahaan teknologi di bidang jaringan internet, system komputasi awan, dan keamanan siber mengatakan, ”Dari tadi saya duduk di pojokan karena tidak nyaman berdiri terlalu lama. Ini pertama kali saya mengenakan high heels setelah lebih dari dua tahun pandemi melanda,” ujarnya sambil berjalan canggung ke tengah ruang rapat. Dua tahun lebih, pekerja kerah putih terbiasa hanya mengenakan baju formal dan busana santai untuk sekadar terlihat proper di layar meeting virtual. Dua tahun sudah membentuk menjadi semacam cara hidup baru. Kini, bekerja tak lagi diukur oleh kemana kita pergi, tetapi dinilai dari hal apa yang kita lakukan. Tay menuturkan, 65 % responden dari total 6.000 sampel pekerja di Asia Tenggara merasakan peningkatan produktivitas saat bekerja dari rumah (WFH). Survei Cisco juga menunjukkan, 80 % responden menyatakan tetap dapat menyelesaikan kerja sama baiknya dari rumah dan kantor. Di sisi lain, bekerja dari rumah rawan menimbulkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah rentan stress berat alias burnout.

Direktur Senior Bidang SDM dan Komunitas Cisco wilayah Asia Pasifik Anupam Trehan mengatakan, 84 % pekerja di Indonesia yang menjadi sampel survei Cisco menginginkan pola kerja hibrida. Hanya 14 % yang menginginkan WFH secara penuh dan 3 % menginginkan bekerja dari kantor (WFO) secara penuh. Direktur Keamanan Siber Cisco wilayah Asia Tenggara Juan Huat Koo juga mengatakan, keamanan siber juga harus menjadi hal utama yang harus diperhatikan saat menerapkan pola kerja hibrida. Sayangnya, menurut survei Cisco tersebut, baru 69 % responden di Indonesia yang merasa yakin bahwa tempat kerja mereka telah benar-benar melek soal ancaman keamanan siber ini. ”Padahal, karena kini kita sangat bergantung pada teknologi, maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan diretas, melainkan kapan kita akan diretas,” ujar Koo. Seiring normalnya situasi pandemi, berbagai adaptasi harus ditempuh setiap individu dalam beraktivitas, termasuk kembali mematut diri dengan sepatu hak tinggi, high heels, hingga risiko peretasan saat bekerja secara virtual. (Yoga)

Sekilas, kondisi ketenagakerjaan Februari 2022 yang baru dirilis pada pekan lalu menggembirakan. Jumlah pengangguran terus menurun sejak terjadi pandemic Covid-19, upah buruh di hampir semua sektor lapangan kerja pun meningkat lagi. Namun, angka-angka itu ibarat fatamorgana, menutupi realitas bahwa masih ada problem structural yang terbengkalai dan semakin akut. Setelah sempat naik signifikan akibat dampak pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka (TPT) memang terus menurun dari 8,75 juta orang pada Februari 2021 (6,25 % total angkatan kerja) menjadi 8,4 juta orang pada Februari 2022 (5,83 % total angkatan kerja). Meski demikian, informalisasi kerja meningkat pesat. Gelombang PHK, praktik merumahkan pekerja, dan pemutihan status kerja selama pandemi memaksa warga lari ke sektor informal sebagai solusi mencari nafkah untuk bertahan hidup.

Dalam satu tahun terakhir, ada 4,55 juta orang baru yang terserap di pasar kerja. Namun, sebanyak 70,1 % (3,19 juta orang) masuk ke sektor informal. Sisanya, hanya 29,8 % (1,36 juta orang) yang terserap di sektor formal. Seiring dengan lambatnya pertumbuhan industri, banyak tenaga kerja yang tidak tertampung secara memadai di pasar kerja. Mereka berujung jadi pengangguran, berusaha sendiri sebagai pekerja/pengusaha mikro, atau menjadi buruh informal berkedok ”mitra” yang kini semakin menjamur. Dari sisi penawaran pasar kerja, minimnya keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada informalisasi. Namun, sampai sekarang, belum ada gebrakan untuk mereformasi sistem pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja. Kebijakan yang digulirkan untuk menjawab isu tersebut justru salah sasaran dan menambah problem informalisasi. (Yoga)

Pemerintah berencana menghentikan program Subsidi Minyak Goreng Curah per 31 Mei 2022. Meskipun begitu, pemerintah menyatakan bakal tetap menyediakan minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg melalui program Minyak Goreng Curah Rakyat. Hal itu menyusul diterapkannya kembali kebijakan DMO minyak goreng beserta bahan bakunya. Hal itu diatur dalam Permendag No 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor CPO, Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Oil; RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO).

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika (24/5) mengatakan, program Subsidi Minyak Goreng yang dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini akan dihentikan per 31 Mei 2022. Hal itu dilakukan lantaran mekanismenya kembali lagi ke DMO. Meski demikian, Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) yang dibangun dan dikembangkan Kemenperin tetap dilanjutkan. Simirah yang selama ini menjadi tulang punggung pelacakan distribusi mulai dari produsen hingga ke pengecer akan diperluas. ”Pemerintah tetap akan mendistribusikan minyak goreng curah Rp 14.000 per liter lebih dekat dengan masyarakat, yaitu melalui pengecer-pengecer,” kata Putu dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR bersama perwakilan petani dan pengusaha hulu-hilir sawit. (Yoga)

Korban investasi emas bodong Rp 1 triliun oleh terdakwa Budi Hermanto sedikit lega setelah jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan yang ke-30 di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, meminta majelis hakim agar aset terdakwa yang disita dikembalikan pada korban. ”Ini langkah penting agar penegakan hukum memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban,” kata Rasamala Aritonang, kuasa hukum korban dari Visi Law Office, Selasa (24/5). (Yoga)

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Ad Interim Sri Mulyani menerima laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin pada Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (UU PPP) menjadi Undang - Undang.