Jumlah mahasiswa yang diduga terlibat terorisme terus bertambah. Menurut juru bicara Datasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88, Komisaris Besar Aswin Siregar, sejak 2015 lembaganya telah menangkap 24 mahasiswa  dari berbagai universitas karena diduga terlibat terorisme. Peran mereka bermacam-macam, misalnya diduga terlibat mengatur pendanaan, mengelola media sosial propaganda  jaringan teroris, hingga ingin melakukan amaliah-aksi teror menyerang masyarakat. Terbaru, Densus 88 pada Senin pekan lalu menangkap Ilham Alfarizi, 22 tahun, di kawasan Kelurahan Dinoyo, Malang, Jawa Timur. Densus menduga mahasiswa semester VI Hubungan Internasional Universitas Brawijaya itu menjadi simpatisan kelompok teror Negara Islam Irak-Suriah (ISIS). "Diduga aktif sebagai penyebar materi-materi propaganda ISIS di media sosial," ujar Aswin, Sabtu lalu. (Yetede)

Kelompok radikal dan terorisme disebut terus bergerilya mendapat simpatisan baru di kalangan mahasiswa. Kalangan kampus dan pemerintah berupaya mengantisipasi, tapi kelompok itu diyakini terus bergerak menggunakan pola komunikasi yang bersifat rahasia. Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan, berdasarkan riset dan wawancara yang ia lakukan, komunikasi antar-simpatisan dilakukan secara diam-diam. Ajakan untuk ikut ke pengajian sebagai tempat mereka mengajar ideologi juga menggunakan kode. Menurut pegiat demokrasi dan hal asasi itu, hal tersebut ditemukan di beberapa kampus di Pulau Jawa. namun Halili menolak menyebutkan  nama kampus yang maksudkan, dimana orang-orang yang ikut pengajian berkelompok dilakukan secara halaqoh atau liqo, dimana orang-orang yang ikut pengajian duduk melingkar-disebut juga majelis taklim. "Sekarang sesama mereka menggunakan istilah atau kode kulakan, seperti sedang berbelanja," ujar Halili saat dihubungi, kemarin.

Ilham Alfarizi dalam kesehariannya terlihat kerap mengenakan jaket dengan emblem berlogo Nazi, ideologi partai politik otoriter di Jerman pimpinan Adolf Hitler. Pada profil di media sosial, dia memajang foto Ku Klux Klan, kelompok ekstrem supremasi kulit putih di Amerika Serikat. Tapi tak ada yang menyangka penampilan Ilham berbeda dengan sepak terjangnya di dunia maya, yang disinyalir terafiliasi dengan kelompok  Negara Islam Irak-Suriah (ISIS). "Ada kontradiksi antara  di media sosial dengan di dunia nyata," ujar Yusuf Efendi, dosen Program Studi Hubungan Internasional  Universitas Brawijaya, Malang, akhir pekan lalu. Menurut mereka, Ilham dikenal sebagai sosok penyendiri yang masih berusaha mencari identitas dan ideologi, sehingga mudah terpengaruh ideologi ekstrem. Tim Densus 88 menangkap Ilham, 22 tahun,dikawasan di Kelurahan Dinoyo,Malang, Jawa Timut,Senin pekan lalu, karena diduga menjadi simpatisan ISIS.(Yetede)

Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran solar bersubsidi, khususnya untuk konsumen pengguna transportasi darat. Pembahasan payung hukumnya tengah bergulir. Koordinator Pengaturan BBM  Badan Pengatur  Hilir Minyak dan Gas, I Ketut Gede Aryawam, menjelaskan bahwa penyaluran solar bersubsidi untuk kategori konsumen tersebut  akan dibuat tertutup. "Ke depan, siapa yang terdaftar, dia yang boleh mengisi solar subsidi," katanya kepada Tempo, kemarin. Pemerintah akan mewajibkan  para  konsumen pengguna  solar bersubsidi mendaftarkan diri dulu di Aplikasi MyPertamina. Masyarakat harus melampirkan beragam data, antara lain jenis dan nomor polisi kendaraan. Setelah konsumen terverifikasi masuk katagori pengguna yang berhak, pemerintah akan memberikan kode batang untuk mengakses bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Pesan ini sangat mendalam artinya karena menjadi tua perlu persiapan matang sebelum pensiun atau berhenti bekerja; dan ini terkait kondisi ekonomi makro, ketenagakerjaan, pasar kerja, kualitas pekerja. Penuaan penduduk mengurangi pasokan dan rasio pekerja, perubahan pola investasi, menipisnya pemupukan tabungan, penurunan produktivitas, yang berisiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan karena penyakit tak menular, jaminan pendapatan dan bantuan sosial meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengganggu keseimbangan fiskal. Di negara maju proses penuaan telah berhenti, solusinya imigrasi inovasi teknologi dan IT. Thailand, Indonesia, Vietnam, China, India, dan Bangladesh proses transisi demografi dipicu program KB yang menurunkan kelahiran dengan cepat seiring penurunan kematian bayi dan peningkatan usia harapan hidup / UHH. Hasilnya, ledakan penduduk usia kerja dan proses penuaan yang cepat.

Di Indonesia persentase penduduk 65 tahun ke atas naik cepat dari 10,7 menjadi 19,9 % di 2020-2045. Satu dari 10 lansia Indonesia hidup dari hasil kerjanya. Kemungkinan mereka terus bekerja sampai usia lanjut jika tak ada bantuan sosial atau jaminan pendapatan. Lansia kita belum bisa hidup dari tabungan atau hasil investasi semasa bekerja. Sepertiga lain hidup dari santunan anak menantu atau famili yang tak mengikat kapan dan besarnya. Guncangan pandemi dan PHK berisiko terhentinya transfer informal seperti ini. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka ini, sama halnya kelompok yang mengharapkan mantan pemberi kerja yang bertanggung jawab. Ini terkait skema jaminan hari tua yang dibayar patungan antara pemberi kerja dan pekerja. Ditambah skema pensiun yang juga kolaborasi pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah harus berhati-hati menyeimbangkan ruang fiskal dalam rangka memperluas jangkauan perlindungan sosial semua umur termasuk jaminan pendapatan masa tua dengan kebutuhan hidup mendesak sambil tetap memicu pertumbuhan ekonomi. Pengembangan skema jaminan pendapatan masa tua harus mulai dipikirkan. (Yoga)

Polemik penunjukan penjabat terlihat saat ada gubernur yang menolak melantik penjabat bupati/wali kota. Polemik juga muncul terkait penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat. Rencana pelantikan Apriyadi, menjadi Penjabat Bupati Musi Banyuasin oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Senin (30/5/2022), menandakan meredanya polemik antara sejumlah gubernur dan Mendagri Tito Karnavian terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Sebelumnya, Gubernur Sulteng Ali Mazi dan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menunda pelantikan karena sebagian penjabat bupati yang ditunjuk Mendagri tak sesuai usulan yang diajukan. Namun, para penjabat itu akhirnya dilantik, Jumat (27/5). Dengan demikian, 43 kota/kabupaten sudah diisi penjabat setelah kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir masa jabatan pada Minggu (22/5). Pada Juli 2022, akan ada 11 penjabat kepala daerah yang kembali ditunjuk pemerintah.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Soni Sumarsono (29/5), mengatakan, adanya gubernur yang menolak melantik penjabat bupati/wali kota belakangan ini patut menjadi pelajaran bagi gubernur dan Kemendagri. Perlu pemahaman dari daerah bahwa yang diusulkan tak mutlak harus diterima. Sebab, pemerintah pusat punya penilaian berdasarkan parameter tertentu, rekam jejak, dan lainnya. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Nurcahyadi Suparman menambahkan, mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penjabat kepala daerah harus jelas agar penolakan pelantikan karena ketidaksetujuan pemerintah daerah dapat diatasi. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyampaikan, Kemendagri telah membentuk tim untuk memantau kinerja para penjabat sehingga kinerja mereka terukur dan dapat terus dievaluasi. Bersamaan dengan itu, para penjabat juga wajib menyampaikan laporan kinerjanya secara rutin kepada Kemendagri. (Yoga)

Johanes Disa (45), penyandang disabilitas netra, berdiri di tepian Jalan Sam Ratulangi 12, Manado, sambil menawar kan dagangan tisu yang dibawa dalam keranjang. Tanpa ia ketahui, sesekali seorang pengendara membuka kaca mobil untuk meletakkan selembar uang Rp 1.000, Rp 2.000, atau Rp 5.000 di keranjang tisunya sambil berlalu, Namun, para pelintas lebih sering memberi uang begitu saja tanpa mengambil tisu yang ditawarkan. Pernah biar satu saja enggak laku, pulang tetap bawa uang, katanya pada 22 April 2022. Setiap hari, dari siang hingga larut malam, berjualan tisu, Uang yang didapat sekitar Rp 100.000 per hari, yang langsung dihabiskan keesokan harinya untuk kebutuhan pokok keluarganya. ”Sebagai lulusan Universitas Negeri Manado, saya bisa menjadi guru. Cuma, saat ini jalan paling cepat dapat uang, ya, berjualan,” katanya. Johanes sebenarnya guru honorer sekolah luar biasa di Desa Kamangta, Minahasa. Namun, gajinya yang hanya Rp 300.000 per bulan bahkan tak cukup membayar sewa rumah semipermanen yang ditempati keluarganya di Kelurahan Paal IV, yaitu Rp 350.000 per bulan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado mencatat, ada 126 difabel netra dari total 1.437 warga Manado yang menyandang disabilitas, 69 di antaranya teridentifikasi berjualan tisu, kacang, dan keripik di jalanan pusat kota, seperti yang dilakukan Johanes. Kebanyakan dari mereka pernah mengikuti rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan, seperti pijat, musik, dan kerajinan tangan di Sentra Tumou Tou Manado. Kepala Sentra Tumou Tou Kamsiaty Rotty khawatir difabel netra semakin banyak yang tergiur turun ke jalanan. ”Karakter masyarakat Manado memang penuh kasih, suka memberi. Akhirnya, para difabel netra saling panggil karena pendapatan di jalan terbukti besar,” ujarnya, pada 9 Mei lalu. Menurut Johanes, difabel netra berada di jalan karena potensi mereka tidak terserap ke dalam ekonomi kota. Mereka tak dilirik pasar tenaga kerja sekalipun memiliki tingkat pendidikan atau keahlian yang memadai. Sementara untuk membuka usaha sendiri, mereka juga kesulitan mengakses permodalan.

Wali Kota Manado Andrei Angouw menyatakan telah berupaya membantu para difabel netra. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, pemkot bekerja sama dengan Sentra Tumou Tou untuk menyediakan kios usaha di halaman parkir toko-toko swalayan bagi 10 difabel netra. Namun, program itu tidak sukses karena para penerima manfaat enggan membayar sewa tempat. Andrei menyatakan akan menjamin hak difabel netra untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebab, Manado memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 48A/2017 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Ia berjanji merekrut difabel netra untuk bekerja di lingkungan pemkot serta mendorong sektor privat memenuhi kewajibannya. (Yoga)

Di bibir dermaga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Jumat (29/4), puluhan porter menunggu kapal yang sandar. Salah satu porter, Zaenudin, melihat telepon pintarnya dan membuka aplikasi Find Ships untuk mengetahui titik terakhir pergerakan kapal. ”Sudah masuk kawasan perairan Pelabuhan Tanjung Perak” ujar Zaenudin kepada rekannya, dan disambut oleh teriak-an-teriakan rekannya, ”Ayo..ayo…kerja!!” Tidak lama dari ujung cakrawala, KM Gunung Dempo dengan keberangkatan awal Jayapura mulai terlihat dan semakin mendekat, 15 menit kemudian kapal PT Pelni itu akhirnya sandar. Tidak lama setelah tali kapal ditambatkan, porter berebut naik ke kapal untuk mencari penumpang yang menggunakan jasanya. Aksi saling dorong pun tidak terelakkan.Pada arus mudik Lebaran kali itu, porter berharap mendapat uang lebih setelah dua tahun yang berat akibat menurunnya jumlah penumpang. Jumlah penumpang menurun karena pandemi Covid-19 dan pembatasan transportasi oleh pemerintah.

Porter lainnya, Rijal Amin, bercerita, selama pandemi, ia masih sering ke pelabuhan. Walaupun banyak kapal yang datang dan pergi,tidak ada penumpangnya. Bagi Rijal, bekerja sebagai porter tidak hanya membawa barang bawaan penumpang. Sering kali, ia juga menjadi sumber informasi tentang apa saja, termasuk jika penumpang yang dilayaninya mendapat masalah. Untuk satu pesanan membawa barang, sering kali melibatkan empat porter. Selain banyak, barang bawaan penumpang kapal biasanya berat. Hal tersebut diceritakan oleh porter lainnya, Samsuri. Beberapa kali, ia mendapat bayaran Rp 300.000 untuk sekali pesanan, tetapi harus dibagi tiga bersama rekan lainnya untuk membawa barang agar hemat waktu. Samsuri, Rijal, dan Zaenudin, juga ratusan porter lainnya, paham bahwa keberuntungan tidak selalu berpihak kepada mereka. Namun, mereka tidak berhenti menyemai harapan dan memperjuangkan sedikit apa pun peluang. Sebab, dari rezeki di dermaga itulah hidup keluarga mereka terjaga. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan Planet Labs untuk mengidentifikasi  aktivitas penambangan liar (ilegal mining), tanah longsor (landslide), dan eksplorasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua belah pihak tengah mendiskusikan potensi kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral, terutama upaya untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Planet Labs merupakan perusahaan pencitraan bumi (earth imaging) yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 200 satelit yang punya kemampuan  foto citra bumi dengan ketajaman luasan 1 km2, satu kali setiap hari, serta 21 satelit yang mempunyai kemampuan sampai dengan 0,5 m dengan pengambilan citra 10 kali per hari. Sebagai Co-Founder dan Ceo Planet Labs, Will Marshalmenerima  gelar Ph.D, dibidang  Fisika dari Universitas Oxford dan Magister Fisika dengan konsentrasi Sains dan Teknologi Luar Angkasa dari Universitas Leicerter.  (Yetede)

Indonesia Coruption Watch (ICW) menduga dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kementerian Agama menjadi bancakan berbagai pihak. Hasil investigasi ICW menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima bantuan hingga adanya potongan bantuan oleh pejabat kantor Wilayah Kementerian Agama dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Wakil koordinator ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan kejanggalan itu ditemukan setelah lembaganya memverifikasi secara acak pesantren penerima bantuan di lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sepanjang tahun lalu. Di Aceh, misalnya, ICW menemukan tiga dari 23 pesantren penerima bantuan diduga fiktif. Ketiga pesantren tersebut tidak berada di alamat yang dilaporkannya ke Kementerian Agama. Warga setempat diduga tidak mengetahui keberadaan tiga pesantren tersebut. (Yetede)