Di bibir dermaga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Jumat (29/4), puluhan porter menunggu kapal yang sandar. Salah satu porter, Zaenudin, melihat telepon pintarnya dan membuka aplikasi Find Ships untuk mengetahui titik terakhir pergerakan kapal. ”Sudah masuk kawasan perairan Pelabuhan Tanjung Perak” ujar Zaenudin kepada rekannya, dan disambut oleh teriak-an-teriakan rekannya, ”Ayo..ayo…kerja!!” Tidak lama dari ujung cakrawala, KM Gunung Dempo dengan keberangkatan awal Jayapura mulai terlihat dan semakin mendekat, 15 menit kemudian kapal PT Pelni itu akhirnya sandar. Tidak lama setelah tali kapal ditambatkan, porter berebut naik ke kapal untuk mencari penumpang yang menggunakan jasanya. Aksi saling dorong pun tidak terelakkan.Pada arus mudik Lebaran kali itu, porter berharap mendapat uang lebih setelah dua tahun yang berat akibat menurunnya jumlah penumpang. Jumlah penumpang menurun karena pandemi Covid-19 dan pembatasan transportasi oleh pemerintah.

Porter lainnya, Rijal Amin, bercerita, selama pandemi, ia masih sering ke pelabuhan. Walaupun banyak kapal yang datang dan pergi,tidak ada penumpangnya. Bagi Rijal, bekerja sebagai porter tidak hanya membawa barang bawaan penumpang. Sering kali, ia juga menjadi sumber informasi tentang apa saja, termasuk jika penumpang yang dilayaninya mendapat masalah. Untuk satu pesanan membawa barang, sering kali melibatkan empat porter. Selain banyak, barang bawaan penumpang kapal biasanya berat. Hal tersebut diceritakan oleh porter lainnya, Samsuri. Beberapa kali, ia mendapat bayaran Rp 300.000 untuk sekali pesanan, tetapi harus dibagi tiga bersama rekan lainnya untuk membawa barang agar hemat waktu. Samsuri, Rijal, dan Zaenudin, juga ratusan porter lainnya, paham bahwa keberuntungan tidak selalu berpihak kepada mereka. Namun, mereka tidak berhenti menyemai harapan dan memperjuangkan sedikit apa pun peluang. Sebab, dari rezeki di dermaga itulah hidup keluarga mereka terjaga. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan Planet Labs untuk mengidentifikasi  aktivitas penambangan liar (ilegal mining), tanah longsor (landslide), dan eksplorasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua belah pihak tengah mendiskusikan potensi kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral, terutama upaya untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Planet Labs merupakan perusahaan pencitraan bumi (earth imaging) yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 200 satelit yang punya kemampuan  foto citra bumi dengan ketajaman luasan 1 km2, satu kali setiap hari, serta 21 satelit yang mempunyai kemampuan sampai dengan 0,5 m dengan pengambilan citra 10 kali per hari. Sebagai Co-Founder dan Ceo Planet Labs, Will Marshalmenerima  gelar Ph.D, dibidang  Fisika dari Universitas Oxford dan Magister Fisika dengan konsentrasi Sains dan Teknologi Luar Angkasa dari Universitas Leicerter.  (Yetede)

Indonesia Coruption Watch (ICW) menduga dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kementerian Agama menjadi bancakan berbagai pihak. Hasil investigasi ICW menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima bantuan hingga adanya potongan bantuan oleh pejabat kantor Wilayah Kementerian Agama dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Wakil koordinator ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan kejanggalan itu ditemukan setelah lembaganya memverifikasi secara acak pesantren penerima bantuan di lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sepanjang tahun lalu. Di Aceh, misalnya, ICW menemukan tiga dari 23 pesantren penerima bantuan diduga fiktif. Ketiga pesantren tersebut tidak berada di alamat yang dilaporkannya ke Kementerian Agama. Warga setempat diduga tidak mengetahui keberadaan tiga pesantren tersebut. (Yetede)

Kementerian Agama mengakui adanya persoalan dalam penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Dana kegiatan sebesar Rp 2,9 triliun itu ditujukan bagi ratusan ribu pesantren dan lembaga pendidikan Islam untuk tahun anggaran 2020. Kepala Seksi Kelembagaan pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Winuhoro Hanum Bhawono, mengatakan persoalan terjadi karena banyaknya penerima bantuan. Disamping itu, kata dia, proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan menjadi tanggung jawab kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi. Winuhoro juga tak menepis peluang adanya kebocoran dana BOP tersebut. Karena itu ia berharap masyarakat proaktif mengawasinya. "Kami meminta masyarakat aktif melaporkan dan mendukung menegak agama," kata Winuhoro dalam sebuah acara, di Jakarta, kemarin. (Yetede)

Seabrek pengadaan bermasalah memenuhi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan 2020-2021. Bekerja sepanjang Oktober-Desember 2021, audit negara  menemukan pengadaan alat tes antigen yang tidak sesuai dengan kontrak, hasil barang tender belum dimanfaatkan, kelebihan pembayaran, denda keterlambatan pun tak dikenakan, hingga pemborosan. Pemeriksaan BPK terhadap terhadap pengadaan Rapid Diagnostic Tets Antigen  (RDT-Ag) senilai Rp1,46 triliun menarik perhatian. 

Alat deteksi cepat Covid-19 itu ditengarai serampangan diborong  oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sejak Juni 2021. Sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa, belum dapat berkomentar banyak mengenai temuan BPK tersebut. "Itukan temuan awal BPK. Kami diberi kesempatan  untuk memperbaiki. Kalau tidak muncul lagi temuannya, berarti sudah selesai," kata Kunta kepada Tempo, Kamis, 26 Mei 2022. (Yetede)

Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RTD-Ag) di Kementerian  Kesehatan pada 2021 tak hanya bermasalah karena diduga boros anggaran. Pengadaan secara bertahap ini juga dinilai janggal lantaran sebagian alat tes Kesehatan Covid-19 itu diborong meski tak memenuhi spesifikasi dari aspek masa kadaluarsa. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK atas kepatuhan pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Kesehatan  2020-2021 mencatat sedikitnya 4,4 juta unit RDT-Ag memiliki masa kadaluwarsa kurang dari yang dipersyaratkan, minimal sembilan bulan sejak diterima. Total nilai hasil pengadaan bermasalah ini mencapai Rp363,5 miliar. Sekretaris Jendral Kementerian Kunta  Wibawa Dasa, irit bicara ketika ditanya soal temuan audit  BPK tersebut. "Nanti hasil final akan disampaikan pada pembahasan  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat," kata Kunta saat dimintai konfirmasi Tempo, Kamis, 26 Mei 2022.  (Yetede)

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mulai membayarkan klaim dana subsidi minyak goreng kepada sejumlah perusahaan. Klaim dana subsidi dinilai tidak akan melebihi dana yang dialokasikan pemerintah untuk program Subsidi Minyak Goreng Curah. Kadiv Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya (27/5) mengatakan, dana subsidi minyak goreng curah yang dialokasikan Rp 8,35 triliun. Awalnya, pemerintah menetapkan alokasi dana untuk program subsidi selama enam bulan. ”Baru beberapa bulan berlangsung, pemerintah menghentikan program sehingga pembayaran klaim subsidi tidak akan lebih besar dari alokasi yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya,

BPDPKS sudah mulai membayarkan dana subsidi sebesar 80 % ke tiga perusahaan sesuai Permenperin No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan BPDPKS. BPDPKS akan melanjutkan pembayaran klaim dana subsidi sesuai permenperin baru atau setelah program subsidi dihentikan.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Selasa (24/5), Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyatakan, pembayaran klaim dana subsidi akan terus diproses. Percepatan pembayaran juga dilakukan dan ada beberapa perusahaan yang telah dibayar 80 % dari total klaim yang diajukan. Program Subsidi Minyak Goreng Curah yang digulirkan Kemenperin berlangsung sejak 15 Maret 2022. Dana BPDPKS yang dialokasikan untuk menyubsidi 1,2 juta kiloliter minyak goreng curah Rp 8,35 triliun. Dana itu digunakan untuk menutup selisih harga keekonomisan minyak goreng dengan HET yang ditetapkan pemerintah dan biaya distribusi ke daerah-daerah terpencil. (Yoga)

Polisi mengungkap cara baru pemberi pinjaman atau rentenir daring ilegal yang merugikan masyarakat dengan mencuri data pribadi. Mereka menaruh uang pada rekening seseorang, lalu menagih pengembalian dengan bunga seolah utang pinjaman. Hal ini diungkapkan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis seusai jumpa pers penangkapan 11 karyawan pemberi pinjaman daring ilegal di Jakarta, Jumat (27/5). Mereka terlibat kasus akses ilegal dan manipulasi data elektronik terkait pinjaman daring ilegal dan penagihan dengan pengancaman. ”Di kasus ini ada korban yang tidak pernah pinjam (uang), tetapi data pribadinya didapat dari nasabahnya. Misalnya, saya meminjam, saya adalah teman Anda. Anda jadi korban karena mereka mengambil data pribadi Anda dari (gawai) saya,” ujarnya.

Mayoritas tersangka yang ditangkap bekerja sebagai debt collector atau penagih utang dengan ancaman secara jarak jauh. Tersangka DRS berperan sebagai leader dan S sebagai manajer. Kasus ini, menurut Auliansyah, telah banyak memakan korban. Pencurian data pribadi, seperti kontak telepon dan foto, juga banyak dilakukan untuk menebar teror penagihan kepada debitor. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, 11 tersangka itu terkait 58 aplikasi pinjaman daring ilegal. Aplikasi itu, antara lain, Jari Kaya, Dana Baik, Untung Cepat, Rupiah Plus, Dana Lancar, Dana Now, Cash Tour, Pinjaman Roket, dan Raja Pinjaman. Aplikasi itu rata-rata berumur satu tahun. Sejauh ini polisi menaksir kerugian korban sekitar Rp 2,5 miliar. (Yoga)

Surat berharga negara ritel ketiga tahun ini, yakni Saving Bond Ritel seri SBR011, laris manis. Penjualan SBR011 pada Jumat (27/5) hingga pukul 16.00 WIB sudah mencapai Rp 1,52 triliun. Perolehan tersebut memenuhi 30% dari target awal pemerintah, yakni Rp 5 triliun. Hebatnya, penjualan tersebut hanya perlu waktu dua hari saja. Penawaran SBR011 baru dibuka pada Rabu (25/5) dan baru akan ditutup pada 16 Juni 2022.

Pemerintah Inggris pada Kamis (25/5) mengumumkan paket bantuan miliar pound bagi para konsumen terdampak lonjakan tagihan energi. Untuk membiayainya, Pemerintah Inggris mengenakan pajak windfill sementara atas nama raksasa minyak. Pengenaan pajak tersebut menunjukkan  pemerintah Perdana Menteri (PM) Boris Jhonson menelan ludah sendiri. Karena sebelumnya bersikukuh bahwa pajak seperti itu akan menghambat upaya para raksasa minyak untuk investasi  di energi hijau. "Tapi ada peluang untuk mengenakan pajak atas laba secara adil sambil tetap memberi insentif atas investasi," kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. Pemerintah bertindak setelah inflasi tahunan Inggris pada bulan lalu melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun akibat lonjakan biaya energi. Lonjakan pengeluaran itu membuat nafas  para konsumen Inggris kembang-kempis sampai gajian berikutnya. (Yetede)