Kementerian Agama mengakui adanya persoalan dalam penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Dana kegiatan sebesar Rp 2,9 triliun itu ditujukan bagi ratusan ribu pesantren dan lembaga pendidikan Islam untuk tahun anggaran 2020. Kepala Seksi Kelembagaan pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Winuhoro Hanum Bhawono, mengatakan persoalan terjadi karena banyaknya penerima bantuan. Disamping itu, kata dia, proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan menjadi tanggung jawab kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi. Winuhoro juga tak menepis peluang adanya kebocoran dana BOP tersebut. Karena itu ia berharap masyarakat proaktif mengawasinya. "Kami meminta masyarakat aktif melaporkan dan mendukung menegak agama," kata Winuhoro dalam sebuah acara, di Jakarta, kemarin. (Yetede)

Seabrek pengadaan bermasalah memenuhi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan 2020-2021. Bekerja sepanjang Oktober-Desember 2021, audit negara  menemukan pengadaan alat tes antigen yang tidak sesuai dengan kontrak, hasil barang tender belum dimanfaatkan, kelebihan pembayaran, denda keterlambatan pun tak dikenakan, hingga pemborosan. Pemeriksaan BPK terhadap terhadap pengadaan Rapid Diagnostic Tets Antigen  (RDT-Ag) senilai Rp1,46 triliun menarik perhatian. 

Alat deteksi cepat Covid-19 itu ditengarai serampangan diborong  oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sejak Juni 2021. Sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa, belum dapat berkomentar banyak mengenai temuan BPK tersebut. "Itukan temuan awal BPK. Kami diberi kesempatan  untuk memperbaiki. Kalau tidak muncul lagi temuannya, berarti sudah selesai," kata Kunta kepada Tempo, Kamis, 26 Mei 2022. (Yetede)

Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RTD-Ag) di Kementerian  Kesehatan pada 2021 tak hanya bermasalah karena diduga boros anggaran. Pengadaan secara bertahap ini juga dinilai janggal lantaran sebagian alat tes Kesehatan Covid-19 itu diborong meski tak memenuhi spesifikasi dari aspek masa kadaluarsa. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK atas kepatuhan pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Kesehatan  2020-2021 mencatat sedikitnya 4,4 juta unit RDT-Ag memiliki masa kadaluwarsa kurang dari yang dipersyaratkan, minimal sembilan bulan sejak diterima. Total nilai hasil pengadaan bermasalah ini mencapai Rp363,5 miliar. Sekretaris Jendral Kementerian Kunta  Wibawa Dasa, irit bicara ketika ditanya soal temuan audit  BPK tersebut. "Nanti hasil final akan disampaikan pada pembahasan  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat," kata Kunta saat dimintai konfirmasi Tempo, Kamis, 26 Mei 2022.  (Yetede)

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mulai membayarkan klaim dana subsidi minyak goreng kepada sejumlah perusahaan. Klaim dana subsidi dinilai tidak akan melebihi dana yang dialokasikan pemerintah untuk program Subsidi Minyak Goreng Curah. Kadiv Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya (27/5) mengatakan, dana subsidi minyak goreng curah yang dialokasikan Rp 8,35 triliun. Awalnya, pemerintah menetapkan alokasi dana untuk program subsidi selama enam bulan. ”Baru beberapa bulan berlangsung, pemerintah menghentikan program sehingga pembayaran klaim subsidi tidak akan lebih besar dari alokasi yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya,

BPDPKS sudah mulai membayarkan dana subsidi sebesar 80 % ke tiga perusahaan sesuai Permenperin No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan BPDPKS. BPDPKS akan melanjutkan pembayaran klaim dana subsidi sesuai permenperin baru atau setelah program subsidi dihentikan.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Selasa (24/5), Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyatakan, pembayaran klaim dana subsidi akan terus diproses. Percepatan pembayaran juga dilakukan dan ada beberapa perusahaan yang telah dibayar 80 % dari total klaim yang diajukan. Program Subsidi Minyak Goreng Curah yang digulirkan Kemenperin berlangsung sejak 15 Maret 2022. Dana BPDPKS yang dialokasikan untuk menyubsidi 1,2 juta kiloliter minyak goreng curah Rp 8,35 triliun. Dana itu digunakan untuk menutup selisih harga keekonomisan minyak goreng dengan HET yang ditetapkan pemerintah dan biaya distribusi ke daerah-daerah terpencil. (Yoga)

Polisi mengungkap cara baru pemberi pinjaman atau rentenir daring ilegal yang merugikan masyarakat dengan mencuri data pribadi. Mereka menaruh uang pada rekening seseorang, lalu menagih pengembalian dengan bunga seolah utang pinjaman. Hal ini diungkapkan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis seusai jumpa pers penangkapan 11 karyawan pemberi pinjaman daring ilegal di Jakarta, Jumat (27/5). Mereka terlibat kasus akses ilegal dan manipulasi data elektronik terkait pinjaman daring ilegal dan penagihan dengan pengancaman. ”Di kasus ini ada korban yang tidak pernah pinjam (uang), tetapi data pribadinya didapat dari nasabahnya. Misalnya, saya meminjam, saya adalah teman Anda. Anda jadi korban karena mereka mengambil data pribadi Anda dari (gawai) saya,” ujarnya.

Mayoritas tersangka yang ditangkap bekerja sebagai debt collector atau penagih utang dengan ancaman secara jarak jauh. Tersangka DRS berperan sebagai leader dan S sebagai manajer. Kasus ini, menurut Auliansyah, telah banyak memakan korban. Pencurian data pribadi, seperti kontak telepon dan foto, juga banyak dilakukan untuk menebar teror penagihan kepada debitor. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, 11 tersangka itu terkait 58 aplikasi pinjaman daring ilegal. Aplikasi itu, antara lain, Jari Kaya, Dana Baik, Untung Cepat, Rupiah Plus, Dana Lancar, Dana Now, Cash Tour, Pinjaman Roket, dan Raja Pinjaman. Aplikasi itu rata-rata berumur satu tahun. Sejauh ini polisi menaksir kerugian korban sekitar Rp 2,5 miliar. (Yoga)

Surat berharga negara ritel ketiga tahun ini, yakni Saving Bond Ritel seri SBR011, laris manis. Penjualan SBR011 pada Jumat (27/5) hingga pukul 16.00 WIB sudah mencapai Rp 1,52 triliun. Perolehan tersebut memenuhi 30% dari target awal pemerintah, yakni Rp 5 triliun. Hebatnya, penjualan tersebut hanya perlu waktu dua hari saja. Penawaran SBR011 baru dibuka pada Rabu (25/5) dan baru akan ditutup pada 16 Juni 2022.

Pemerintah Inggris pada Kamis (25/5) mengumumkan paket bantuan miliar pound bagi para konsumen terdampak lonjakan tagihan energi. Untuk membiayainya, Pemerintah Inggris mengenakan pajak windfill sementara atas nama raksasa minyak. Pengenaan pajak tersebut menunjukkan  pemerintah Perdana Menteri (PM) Boris Jhonson menelan ludah sendiri. Karena sebelumnya bersikukuh bahwa pajak seperti itu akan menghambat upaya para raksasa minyak untuk investasi  di energi hijau. "Tapi ada peluang untuk mengenakan pajak atas laba secara adil sambil tetap memberi insentif atas investasi," kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. Pemerintah bertindak setelah inflasi tahunan Inggris pada bulan lalu melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun akibat lonjakan biaya energi. Lonjakan pengeluaran itu membuat nafas  para konsumen Inggris kembang-kempis sampai gajian berikutnya. (Yetede)

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi dalam pengawasan khusus ke dua koperasi  simpan pinjam (KSP), yakni KSP Fadilah Insan Mandiri (KSP-FIM) dan KSP Sejahtera Bersama (KSP-SB). Penyebabnya, Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan, kedua KSP itu meneken nota kesepahaman  (MoU), tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para anggota. Ini menimbulkan kegaduhan dari anggota KSP-SB maupun KSP-FIM. "Sejak dalam pengawasan khusus, KSP SB wajib melaporkan segala aktivitas perkoperasian, baik secara kelembagaan, usaha, maupun keuangan sebagai deputi perkoperasian," ucap Zabadi. Kemenkop mewajibkan KSP SB untuk segera melakukan rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2021, sebelum 30 Mei 2022, Kemekop UKM mengirimkan surat kepada dua koperasi ini meminta peninjauan kembali MoU kedua pihak. (Yetede)

Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak swasta berkolaborasi  dengan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi layak. Sementara itu, komitmen Kementerian PURP  untuk  menyediakan sanitasi layak  dan air minum aman telah diwujudkan  dengan pembangunan 61 bendungan,  perbaikan kualitas danau-danau alami, serta pembangunan intake di sungai. Selain itu, Menteri Basuki mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. "Dengan program air bersih dan sanitasi, kami ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," paparnya. (Yetede)

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan prosedur  penyediaan hewan qurban sejak 14 hari sebelum  Idul Adha  (H-14).hal tersebut untuk menjamin  keamanan dan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang mewabah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, masa 14 hari sebelum hari H (Idul Adha) sesuai masa inkubasi dari virus penyebab PMK, "Pada-14, saat itu semua hewan yang mau dipotong  sudah dalam register dan perlakuan-perlakuan kesehatan  hewan sesuai prosedur," kata Mentan Syahrul di Jakarta, belum  lama ini. Kementan menyiapkan 1,7 juta hewan qurban untuk kebutuhan Idul Adha, melebihi kebutuhan tahun lalu 1,6 juta ekor. "Menghadapi Idul Adha dan sudah disiapkan kebutuhan hewan qurban yang tahun lalu 1,6 juta lebih dan sekarang 1,7 juta. Kami  sudah membuat mapping daerah yang bisa diambil yakni daerah hijau." ujar dia. (Yetede)