Desakan kebutuhan ekonomi membuat masih ada warga NTB yang tergiur bekerja ke luar negeri secara instan. Mereka pun menjadi pekerja migran Indonesia secara ilegal mengandalkan calo di daerah asal atau pihak tertentu di negara tujuan sehingga rentan kehilangan hak-haknya. Pemprov NTB bertekad meningkatkan layanan pekerja migran Indonesia bersama para pemangku kepentingan untuk mencegah penempatan ilegal. Langkah ini ditempuh seiring Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali membuka keran penempatan pekerja migran Indonesia di negeri jiran itu.

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi (1/6) mengatakan, praktik-praktik pekerja migran Indonesia nonprosedural sangat merugikan, terutama bagi mereka sendiri. Tidak hanya kehilangan hak-haknya sebagai pekerja, mereka juga rentan mendapat perlakuan buruk seperti penyiksaan ketika berada di luar negeri. Hal itu membuat pekerja migran Indonesia mengalami berbagai hal pada dirinya, tidak hanya cacat fisik, tetapi juga hingga meninggal.

Pada pertengahan Desember 2021, 14 warga NTB yang diduga berangkat nonprocedural meninggal dalam kecelakaan kapal di perairan Johor, Malaysia. Semuanya berasal dari Lombok dan jenazah mereka telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Untuk mencegah hal itu terus berulang, kata Gede, seluruh jajaran terkait harus menyatukan komitmen mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia sesuai prosedur serta mencegah praktik-praktik nonprosedural yang sangat merugikan. Gede mengatakan, NTB telah memiliki program Zero Unprocedural. untuk   menutup setiap celah bagi para calo dan oknum yang tidak bertanggung jawab. (Yoga)

Saat warga di Tanah Air pada Maretlalu kesulitan minyak goreng sehingga mengantre dalam operasi pasar, keluarga Jupriadi (32),warga pesisir di Kecamatan Segedong, Mempawah, Kalbar, justru tidak kesulitan. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng tidak berdampak kepada mereka. Jupriadi memiliki 800 kelapa di kebun belakang rumahnya, yang sebagian besar dijual. Sisanya, kelapa yang tidak layak jual, diolah menjadi minyak kelapa. Biasanya ada 25 kelapa yang diolah menjadi minyak, menghasilkan lima botol ukuran 460 mililiter untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya selama setengah bulan ”Saya sempat heran kenapa orang sampai antre minyak goreng,” ujar Hosniati (40), kakak Jupriadi. Tumsiroh (70), sang ibu, mengatakan, ia membuat minyak kelapa sudah sejak muda. Sebelum ada mesin pemarut kelapa, ia memarut kelapa secara manual.

Masyarakat di pedalaman Kalbar juga ada yang tidak terdampak gejolak kelangkaan minyak goreng sawit. Mereka memiliki potensi minyak nabati dari hutan adat. Di Hutan Adat Pikul, Dusun Melayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, terdapat tanaman tengkawang tungkul (Shorea stenoptera) yang diolah menjadi minyak tengkawang. Damianus Nadu (63), warga Dusun Melayang, menuturkan, di daerahnya tidak terjadi kehebohan kelangkaan minyak goreng. Jika minyak goreng tidak ada, ia menggunakan minyak tengkawang. Minyak kelapa juga bisa menjadi alternatif. Menurut Nadu, selain memiliki potensi minyak dari hutan adat, wilayah itu juga dekat perbatasan Malaysia. Di sekitar perbatasan terdapat minyak goreng dari Malaysia dengan harga murah, yaitu Rp 8.000 per kg.

Deman Huri, Direktur Lembaga Intan (Institut Riset dan Pengembangan Hasil Hutan), menuturkan, potensi sumber minyak nabati dari tumbuhan dan lemak hewani di Kalbar sangat besar, masyarakat sudah menggunakan minyak dari tumbuhan dan hewani sebelum ada minyak sawit. Lembaga Intan merupakan lembaga yang membantu masyarakat merekonstruksi ulang pengetahuan masyarakat adat yang lebih modern dalam mengelola buah tengkawang. Salah satu potensi minyak dari hutan adat adalah buah tengkawang. Secara tradisional sangat mudah masyarakat mengolah tengkawang menjadi minyak. Satu pohon tengkawang menghasilkan 500 kg buah tengkawang yang bisa menghasilkan 130 liter minyak tengkawang. Satu keluarga terkadang memiliki 10-30 pohon tengkawang. Belum lagi di hutan adat daerah tersebut terdapat ribuan pohon tengkawang.  (Yoga)

Hingga kini, tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN)  Indonesia bertenor 10 tahun masih yang tertinggi  di kawasan Asean. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan  akselerasi pembangunan  belasan tahun terakhir yang pendanaannya sangat bergantung pada utang. Pemicu lainnya  rata-rata inflasi dan suku bunga  Indonesia selama belasan tahun yang  juga lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti  Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Berdasarkan data per Mei 2022,  yield SBN tenor 10 tahun Indonesia tercatat masih yang tertinggi di antara negara-negara peers di kawasan Asean yang yakni level 7,01%. Yield ini jauh di atas obligasi  negara Malaysia dengan tenor sama yang mencatat hanya 4,19%. Sementara yield yang lebih rendah  juga dimiliki oleh Thailand, Vietnam, dan Filipina yaitu masing-masing 2,85%, 3,24%, dan 6,72%. Sementara itu, seiring porsi kepemilikan asing  di SBN yang terus menurun, kepemilikan perbankan justru  menunjukkan peningkatan. (Yetede)

Kenaikan biaya layanan masyair, layanan saat puncak ibadah haji atau wukuf di Arofah, pada tahun ini diprediksi berimbas pada kenaikan biaya haji tahun berikutnya. Kenaikan biaya tersebut terjadi karena pemerintah Arab Saudi menerapkan  sistem paket layanan masyair. Komisi Ketua Nasional Haji dan Umroh, Mustolih Suradj, mengatakan biaya haji tahun depan  diprediksi naik lagi melihat kondisi saat ini. Namun kenaikan biaya naik haji tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya biaya layanan masyair yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. "Tahun ini setidaknya bisa menjadi acuan tahun berikutnya. Tapi yang jelas, kenaikan biaya haji akan sulit dihindari," kata Mustolih kepada Tempo, kemarin.  Ia mengatakan selama ini terjadi tren kenaikan dana haji dari tahun ke tahun. Biaya penyelenggara haji (BPIH) pada 2011 hanya sebesar Rp 30 juta per orang. Lalu, pada 2019, angkanya naik menjadi Rp 32 juta per orang. Biaya haji lantas melonjak pada tahun ini mencapai Rp 81 juta per orang. (Yetede)

Asosiasi penyelenggara haji belum mengetahui secara persis layanan dan fasilitas yang diberikan dalam paket layanan masyair dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal biaya layanan masyair tiba-tiba naik drastis menjelang pemberangkatan calon haji kloter pertama yang dijadwalkan pada akhir pekan ini. 

Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia (Sepuhi), Syam Resfiadi, hampir tak akan ada perubahan yang signifikan dari pelayanan meski terjadi kenaikan tarif masyair. Namun, kata dia, secara fasilitas fisik, memang terjadi peningkatan yang cukup besar, "Baik itu dari tenda, bentuk kamar mandi, dan katering. Itu yang luar biasa kenaikan kualitasnya," kata Syam yang tengah berada di Mina, Arab Saudi, untuk meninjau lokasi tenda, kemarin. 

Ia mengambil contoh tenda tempat tinggal jamaah haji di Mina nantinya. Pada 2019, tenda yang disediakan berukuran 1x2 meter. Tenda ini diisi lebih dari lima calon jamaah haji. Di dalam tenda hanya tersedia karpet, busa tempat tidur untuk setiap orang, dan bantal. Berbeda dengan kondisi tenda pada saat ini. Pada satu tenda terdapat beberapa kamar dan ranjang single bed. (Yetede)

Pemerintah berancang-ancang membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi, terutama Pertalite, menanjak setelah harga Pertamax (BBM nonsubsidi) naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter. Pemerintah kini sedang menggodok aturan penyaluran BBM subsidi. Beleid ini akan merevisi sejumlah poin di Peraturan Presiden No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Aturan yang akan dibahas termasuk kriteria pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi. Untuk sementara ini, penerapan teknologi dalam penyaluran BBM bersubsidi direncanakan menggunakan aplikasi MyPertamina. Skemanya, pengguna yang ingin membeli BBM bersubsidi harus meregistrasi terlebih dulu di aplikasi MyPertamina.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus melakukan perburuan aset dari para tersangka dugaan kasus korupsi PT Asabri. Terbaru, mereka telah melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka Edward Seky Soeryadjaya (ESS) berupa uang tunai sejumlah Rp 20 miliar. Uang itu disetorkan oleh penasihat hukum tersangka via transfer Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia.

Pekerjaan rumah menanti pemerintah setelah subsidi minyak goreng sawit curah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dicabut pada 31 Mei 2022. Salah satu pekerjaan itu adalah memastikan bahwa harga minyak goreng sawit curah tetap terkendali, kendati kini berlaku mekanisme pasar.Apalagi, Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa harga minyak goreng sawit curah akan turun hingga menyentuh harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg dalam waktu 2 minggu dihitung sejak 23 Mei 2022.Kendati demikian, situasi sebaliknya justru dikemukakan Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan. Menurutnya, harga minyak goreng curah saat ini relatif tinggi. Dia justru tak yakin harga minyak goreng curah bakal sesuai dengan keinginan pemerintah. “Senormal-normalnya, harga minyak goreng di angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter asalkan distribusi merata dan stok melimpah.” Subsidi minyak goreng curah disetop berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/2022.

Pemerintah diminta untuk menyalurkan subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan liquefied petroleum gas atau LPG langsung ke masyarakat yang berhak menerima. Mekanisme subsidi yang diterapkan selama ini dinilai tidak efektif dan rentan penyelewengan. Pemerintah kerap mengkhawatirkan bengkaknya anggaran subsidi energi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia dan tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Hal tersebut juga membuat pemerintah kembali membahas rencana penerapan subsidi tertutup untuk penyaluran BBM. Nantinya masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi harus memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa sejak 2010 pihaknya telah menyarankan agar penyaluran subsidi energi dilakukan langsung kepada masyarakat yang berhak. Mekanisme subsidi yang saat ini diterapkan pemerintah, kata dia, tidak sesuai dengan filosofinya karena yang berhak menerima manfaat subsidi terbesar adalah masyarakat yang tidak bisa membeli sepeda motor. Dia pun menilai bahwa naiknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM, listrik, serta LPG yang dianggarkan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 mengindikasikan belum akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan subsidi energi di dalam negeri. 

Untuk diketahui, pemerintah mengusulkan subsidi dan kompensasi BBM, listrik, serta LPG sebesar Rp520 triliun di tahun depan. Jumlah tersebut lebih tinggi dari yang diusulkan pemerintah dalam APBN perubahan 2022 sebesar Rp443,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi tersebut dilakukan sebagai akibat dari harga jual energi di dalam negeri yang tak sepenuhnya naik, meski harga energi global tengah melonjak. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan bahwa pihaknya masih mengkaji secara komprehensif terkait dengan kriteria mobil yang akan masuk pada kategori kendaraan mewah guna memudahkan pelaksanaannya di tingkat operator nantinya.

Sekretaris daerah Jawa barat  Setiawan Wangsaatmaja  mengatakan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Kurnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil berada diluar negeri dari 29  Mei sampai 4 Juni 2022. "Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya untuk tanggal 29 Mei sampai Juni 2022, untuk meminta izin kepada Mendagri dan Alhamdulillah pada tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin  terkait surat izin ke luar dengan alasan penting," kata Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan keterangan pers di gedung Sate, Kota Bandung,Senin (30/5). Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada 21 sampai 23 Mei 2022,berdinas ke Inggris pada 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada 27 sampai 28 Mei 2022. Smenetara itu, Polri melalui Div Hubinter (Sekretaris NCB Interpol Indonesia) secara aktif memantau  perkembangan pencarian Eril atau Emmeril Khan Mumtadz,putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terbawa arus sungai Aare di Kota Bern, Swiss sejak Kamis 26 Mei 2022.(Yetede)