Sebaliknya, sejumlah kalangan juga menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki UU Cipta Kerja lantaran masih ditemukan sejumlah ganjalan maupun hal-hal lain terkait dengan iklim investasi yang dapat dioptimalkan. Pelaku usaha menilai ketimbang merevisi hal-hal penting yang sudah baik, DPR dan pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi aturan tersebut di lapangan. Sebab, masih ditemui hambatan terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan. Salah satu hal penting yang diharapkan pengusaha tetap ada dalam UU Cipta Kerja adalah ketentuan mengenai skema serta pemberian insentif fiskal. Substansi penting lainnya yaitu mekanisme pengupahan yang menurut pelaku usaha sudah baik. Permintaan dunia usaha agar revisi UU Cipta Kerja fokus pada aspek kemudahan berusaha memang beralasan. Sebab, pengusaha atau calon investor acap mengeluhkan kompleksitas perizinan dan regulasi di daerah. 

Anggapan itu bukannya tanpa bukti. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksinkronan tersebut. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021, lembaga auditor eksternal pemerintah itu menemukan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Np. 11/2020 dan aturan turunannya yakni PP No. 5/2021 serta PP No. 6/2021. Saat dimintai tanggapan, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantoro mengatakan organisasinya tengah menyusun rekomendasi dan catatan untuk pemerintah mengenai poin yang perlu dipertahankan atau diubah di dalam UU Cipta Kerja.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5). Rapat kerja tersebut membahas tentang platform Indonesia Health Service (IHS) yang ter integrasi dengan BPJS Kesehatan serta transformasi digital kesehatan melalui pengembangan Citizen Health Application (CHA). EDITOR’S CHOICES

Kompas (19/5) menghitung nilai sampah makanan di Indonesia setara Rp 330 triliun per tahun. Masalah sampah pangan harus menjadi perhatian untuk dicari solusinya, dari hulu sampai hilir. Potensi sampah makanan berasal dari susut  pangan (food loss) dan limbah pangan (food waste). Susut pangan merujuk pada makanan atau bahan pangan yang terbuang sebelum diolah, sedangkan limbah pangan adalah sisa makanan yang (sebelumnya) layak konsumsi, tetapi (akhirnya) dibuang karena penyediaannya melebihi konsumsi atau makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.

Mendalami masalah sampah makanan kategori susut pangan dapat ditelusuri dari rantai pasok bahan pangan. Biasanya rantai pasok pangan terdiri dari: petani, pengumpul, grosir, pengecer (toko), dan konsumen. Desa menempati ujung paling hulu dalam rantai pasok pangan. Sebagian besar komoditas pangan diproduksi atau dibudidayakan di desa sehingga susut pangan (sampah bahan pangan) menjadi tantangan utama yang harus dihadapi desa. Secara kuantitatif, sampah bahan pangan terjadi ketika pasokan melebihi permintaan. Ketika panen tiba dan pasokan berlebih, sementara di sisi lain, pasar tidak dapat menyerap seluruh hasil panen.

Kunci utama mengurangi sampah bahan pangan adalah tindakan pascapanen. Pengolahan dan penanganan setelah panen, penyimpanan (gudang, cold storage), pengemasan, dan distribusi yang baik dapat menjaga kualitas pangan dalam jangka waktu lebih lama. Penanganan pascapanen dapat mencegah atau memperlambat pembusukan komoditas pangan sehingga mengurangi sampah bahan pangan. Teknologi informasi juga dapat berperan dalam mengurangi sampah bahan pangan. Di Indonesia muncul beberapa aplikasi yang menghubungkan produsen pangan dengan konsumen secara langsung. Selain memperpendek rantai pasok bahan pangan, aplikasi tersebut juga mempermudah produsen menemukan peminat produknya dan dengan demikian mengurangi potensi sampah bahan pangan. (Yoga)

Tren peningkatan curah hujan di Indonesia tahun 2022 perlu dimitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, termasuk yang rentan terdampak. Sementara itu, hingga kini sejumlah wilayah di Indonesia masih dilanda banjir, imbas luapan air sungai ataupun banjir rob. Hal itu, antara lain, terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, serta Kotawaringin Timur di Provinsi Kalteng. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, (30/5) mengatakan, tingginya curah hujan di Indonesia Mei 2022 tak hanya dipengaruhi oleh La Nina. Hal ini justru lebih dominan dipengaruhi oleh terus menghangatnya suhu muka laut di perairan Indonesia yang mengikuti kecenderungan pemanasan global. Terus menghangatnya suhu muka laut akan menyuplai uap air yang lebih banyak sehingga dapat memicu pertumbuhan awan dan hujan yang lebih intens. Hal itu berimplikasi terhadap peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, Subejo, mengatakan, pengalaman selama ini, La Nina yang berpotensi menyebabkan curah hujan tinggi berisiko pada produksi pertanian atau stabilitas pangan. Karena itu, ia mengingatkan antisipasi perlu dilakukan di daerah rawan banjir. ”Untuk tanaman padi, perlu disiapkan, misalnya, benih-benih tahan genangan. Maka, saat banjir datang dan merendam lahan, (benih) tidak mati. Bantuan sosial bagi masyarakat pertanian juga perlu disiapkan agar mereka nanti bisa menanam lagi,” tutur Subejo. Untuk jangka panjang, sekolah lapang iklim yang dilakukan BMKG perlu diperluas, untuk meningkatkan pemahaman para petani terhadap risiko banjir ataupun longsor sehingga kerugian bisa diantisipasi. Asuransi pertanian, imbuh Subejo, mesti terus didorong lebih optimal. (Yoga)

April 2022 lalu Program Kartu Prakerja genap dua tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja dan kewirausahaan. Struktur organisasi program ini terdiri dari Komite Cipta Kerja sebagai penentu kebijakan, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana sebagai pelaksana operasional. Selama masa pandemi Covid-19 program ini berfungsi ganda memberikan bantuan pelatihan dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN. Peserta Program Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan daring menerima bansos selama empat bulan.

Program Kartu Prakerja telah menghasilkan capaian yang patut dibanggakan. Pertama, jumlah penerima 11,4 juta orang, tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Sebagian besar tinggal di pedesaan dengan latar belakang penganggur dan belum pernah mengikuti pelatihan apa pun sebelumnya. Kedua, sebagian besar penerima Kartu Prakerja telah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan bansos selama empat bulan sebesar total Rp 2,4 juta per orang. Survei PRESISI dan Manajemen Pelaksana menunjukkan sebagian besar penerima menggunakan bansos yang diterimanya untuk membeli kebutuhan pokok. Ini tentu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang selama masa pandemi melesu sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, survei BPS (Sakernas) Agustus 2021 menunjukkan, sebagian besar penerima Kartu Prakerja merasakan meningkatnya kompetensi mereka setelah mengikuti pelatihan

Dengan kian membaiknya kondisi perekonomian dan menurunnya pandemi, ke depan Program Kartu Prakerja menghadapi tantangan meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha khususnya industri. Untuk bisa bersaing di tingkat regional dan global, industri nasional butuh tenaga kerja kompeten yang berimbang penguasaan aspek teknis dan aspek sikapnya (attitude). Penguasaan aspek teknis memerlukan praktik penggunaan alat yang kurang efektif diterapkan pada moda pelatihan daring (online). Karena itu, Program Kartu Prakerja ke depan perlu mengembangkan moda pelatihan luring (offline) dan/atau pelatihan bauran (blended). Tantangannya kemudian adalah jika bansos dihilangkan atau dikurangi apakah masyarakat masih berminat mengikuti program ini? Hal ini perlu dipertimbangkan dan dicarikan solusinya agar minat masyarakat untuk mengikuti Program Kartu Prakerja tetap tinggi. (Yoga)

Pemerintah memberi pilihan kepada para perusahaan eksportir pelaksana program Subsidi Minyak Goreng Curah untuk mendapatkan izin ekspor atau pembayaran klaim dana subsidi. Opsi itu diberikan agar ekspor bisa segera direalisasikan sekaligus menyerap CPO dan produk turunannya yang menumpuk selama larangan ekspor berlaku. Perusahaan yang memilih izin ekspor diperbolehkan mengekspor CPO dan produk turunannya sebanyak tiga kali lipat dari kuota DMO. Sementara perusahaan yang memilih opsi klaim subsidi, mereka baru bisa ekspor mulai 1 Juni 2022 mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketentuan itu ditetapkan menyusul dibukanya kembali ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO); refined, bleached, and deodorized (RBD) palm oil; RBD palm olein; dan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah mulai 23 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan kebijakan DMO atas empat komoditas itu. Pemerintah juga menghentikan program Subsidi Minyak Goreng Curah per 31 Mei 2022. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (30/5) mengatakan, ada 75 perusahaan eksportir yang turut dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Dari jumlah itu, hanya 65 perusahaan yang memenuhi persyaratan ekspor dan memilih mendapatkan izin ekspor ketimbang mengklaim subsidi minyak goreng curah ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (Yoga)

Laporan Global tentang Krisis Pangan 2022 menyajikan fakta yang memilukan: hampir 193 juta orang mengalami kerawanan pangan akut. Angka itu bertambah 40 juta orang dibandingkan dengan laporan serupa oleh World Food Programme tahun 2020. Konflik dan gangguan keamanan diidentifikasi sebagai pemicu utama yang mendorong tingkat kerawanan pangan. Akan tetapi, faktor lain seperti pandemi, gangguan rantai pasok, dan perubahan iklim berkelindan hingga menghasilkan dampak yang ”sempurna”. Kombinasi atas beberapa faktor itu semakin menjauhkan sebagian warga dunia ke akses pangan. Harga pangan yang tinggi juga berisiko mengurangi asupan kalori dan nutrisi.

Bank Dunia mencatat, per 19 Mei 2022, Indeks Harga Pertanian naik 42 % dibandingkan Januari 2022. Harga jagung dan gandum, naik 55 % dan 91 %. Harga rata-rata bulanan beberapa jenis beras naik tiga bulan terakhir. Beras Vietnam broken 5 %, naik dari 384,2 USD per ton pada Februari jadi 402,4 USD per ton pada April. Pada 18 Mei 2022, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan, tingkat kelaparan global berada pada titik tertinggi baru. Hanya dalam dua tahun, jumlah orang yang sangat rawan pangan meningkat dua kali lipat, yakni dari 135 juta orang sebelum pandemi Covid-19 menjadi 276 juta orang saat ini. Alarm bencana pangan telah berdering kencang. Sementara situasi ke depan masih serba tak pasti. Apalagi jika perang Rusia-Ukraina berlanjut, sementara rantai pasok masih terganggu dan negara-negara produsen pangan makin memproteksi produknya demi kepentingan dalam negerinya. Harga pangan, energi, dan inflasi berisiko tetap tinggi. (Yoga)

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Swiss Muliaman Darmasnyah  Hadad, menuturkan hari ketiga pencarian anak sulung  dari Gubernur  Jawa Barat Ridwan Kamil,  Emmeril Kahn Mumtadz yang terseret arus di sungai Aaree, Kota Bern, Swiss, akan dilakukan menggunakan  perahu dan drone berteknologi tinggi. Pencarian terhadap Eril, sapaan akrab Emmeril Kahn Mumtadz, dilakukan oleh jajaran polisi setempat, polisi sungai, pemadam kebakaran, Kota Bern, Swiss. Sedangkan drone yang digunakan untuk melakukan pencarian pada hari ketiga, lanjut Hadad, merupakan drone pendeteksi permukaan sungai kontur dasar sungai. "Jadi hasil dari drone thermal itu efektif pada menit awal, sekitar 15 menit setelah kejadian. Ketika thermal tidak terdeteksi, maka tidak maksimal. Drone sekarang berbeda, terbang rendah di sepanjang arus sungai, bermanuver jengkal demi jengkal," kata dia. Di akhir pencarian hari kedua, kata Hadad, pihaknya mendampingi Ayah Emmeril, yakni Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan istri untuk menemui Tim SAR yang bertugas di lapangan, (Yetede)

Dana kompensasi pertalite tahun ini bisa membengkak Rp 34 triliun menjadi Rp148,7 triliun dari anggaran  Rp114,7 triliun, seiring normalisasi mobilitas  masyarakat dan  peralihan  (shifting) dari Pertamax ke Pertalite. Ini merupakan salah satu risiko yang mengintai APBN 2022. Mandiri Sekuritas (Mansek) mecatat, kompensasi Pertalite Rp114,7 triliun berdasarkan kouta sebanyak 23 juta kilo liter (kl). Adapun realisasi konsumsi  bahan bakar minyak (BBM) ini sudah mencapai 6,5 juta  kl selama kuartal I-2022 atau 28% dari target. Di luar itu,  demikian Mansek, ada selisih harga yang sangat  besar antara Pertalite  dan Pertamax. Saat ini, Pertalite dibanderol Rp 7.650 per liter, sedangkan Pertamax Rp 12.500 per liter. Tak ayal lagi, gelombang migrasi dari Pertamax ke Pertalite bakal terjadi. "Atas dasar itu, kami memprediksi konsumsi Pertalite tahun ini mencapai 30 juta, di atas proyeksi pemerintah. Imbasnya akan ada biaya tambahan fiskal Rp 34 triliun," tulis Mansek dalam catatan harian belum lama ini. (Yetede)

Penyebaran Covid-19 mulai mereda. Bahkan, status pandemi Covid-19 akan diubah menjadi endemi. Ini jadi sentimen positif bagi emiten pengelola rumah sakit. Performa harga saham emiten rumah sakit pun tampak terus naik di tahun ini. Performa saham emiten rumah sakit yang apik ini, menurut analis Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya, justru merupakan efek dari melandainya kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Pasalnya, tingkat kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap kembali meningkat. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menambahkan, beberapa emiten rumah sakit dalam pantauan Henan Putihrai Sekuritas, seperti MIKA, HEAL, dan SILO, sejak kuartal IV-2021 mencatatkan jumlah volume pasien melebihi level sebelum Covid. "Artinya, bisnis dasar rumah sakit mulai pulih, setelah permintaan perawatan atau operasi sempat tertunda selama pandemi," kata Jono kepada KONTAN, Jumat (27/5). Cheryl menyebut, dengan makin rendahnya kasus Covid-19 saat ini, tren berobat masyarakat akan terus berlanjut, sehingga mendorong volume kunjungan pasien pada tahun ini. Kondisi ini jadi katalis positif bagi emiten. Tapi, Analis CGS CIMB Sekuritas Patricia Gabriella, dalam risetnya menuliskan, pertumbuhan volume pasien industri rumah sakit pada tahun ini diprediksi cuma mencapai 16% secara year on year. 

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio meyakini, kesadaran masyarakat akan kesehatan menjadi faktor penting pertumbuhan kinerja emiten rumah sakit, serta ditunjang naiknya penjualan obat. "Jadi, saham rumah sakit tetap menarik. Terlebih jumlah pasien naik, begitu pula emiten rumah sakit kian ekspansif untuk layanan pengobatan dan teknologi kesehatannya," imbuh dia. Frankie menyebut, menariknya prospek emiten rumah sakit terlihat dari aksi korporasi Grup Lippo yang menambah kepemilikan saham SILO serta strategi grup Astra menyerap saham HEAL yang dilepas di private placement.