Geliat dan laju bisnis konstruksi nampaknya bakal tertahan. Pencetusnya: Lonjakan harga material sejak awal tahun, kenaikan upah buruh serta pelemahan rupiah terhadap dollar. Kondisi ini bak pukulan bertubi-tubi menghantam bisnis konstruksi. Apalagi, kontrak proyek infrastruktur pemerintah yang pebisnis konstruksi kerjakan diteken tahun lalu. Ini pula yang memantik pebisnis meminta kenaikan nilai kontrak alias ekskalasi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Zali Yahya menyebut, harga material yang naik sejak awal tahun 2022., antara lain solar, aspal, hingga besi. Kenaikan juga terjadi di semen, tembaga, aluminium, kaca hingga pasir. Sebagai gambaran, harga bahan bakar minyak jenis solar industri saat 2021 masih Rp 10.000 per liter, Juni 2022 menjadi sekitar Rp 20.000 per liter. Jika permintaan ini sulit dipenuhi, AKI minta agar pebisnis konstruksi bisa diberikan pilihannya. Usulannya: satu,  , mereka boleh menghentikan proyek pemerintah tanpa ada sanksi atau penalti. Kedua, mereka bisa melakukan penyesuaian harga, diikuti optimasi dengan nilai proyek tetap (balance budget). Opsi ketiga adalah menaikkan harga kontrak (eskalasi) proyek pemerintah yang sedang berjalan. Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, Kementerian PUPR juga sudah mengajukan usulan kenaikan nilai proyek ke bendahara negara alias Kementerian Keuangan tapi ditolak lantaran prioritas anggaran untuk subsidi yang berpotensi bengkak. Alhasil, "Usulan eskalasi proyek belum bisa dikabulkan menunggu putusan kenaikan BBM," sebut sumber KONTAN. Sehingga, jika kontraktor ngambek akibat tiada kenaikan nilai kontrak, proyek pemerintah terancam mandek.

Harga telur ayam ras rata-rata melambung hingga Rp 31.000 per kg dalam sepekan terakhir. Hal ini dipicu kenaikan harga pakan dan permintaan pasar yang jauh di atas produksi. Pemerintah berupaya menurunkan harga telur lewat bantuan pakan. Pantauan di Pasar Kliwon Purwokerto, Jawa Tengah, harga telur sepekan terakhir naik dari Rp 25.000 menjadi Rp 31.000 per kg. Harga yang sama terpantau di Semarang, Jateng, Rabu (24/8). ”Kenaikan harga terjadi sejak pekan ketiga Agustus, naik terus, dan baru turun sedikit kemarin. Pada awal Agustus itu masih Rp 25.000 per kg, sekarang Rp 30.000 per kg, itu pun harga dari penyalurnya. Jadi, kami jualnya Rp 31.000 per kilogram,” kata Marsih (42), pedagang di Pasar Peterongan, Semarang.

Abdullah Mansuri, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), meminta pemerintah segera mengatasi persoalan tingginya harga telur. Sejumlah peternak menyebut kenaikan harga telur salah satunya karena kenaikan harga pakan. Nur Hikmah, peternak Batang, mengatakan, harga pakan ayam naik dari Rp 750.000 per kuintal menjadi Rp 990.000 per kuintal. Dalam rapat kabinet terbatas, kemarin, Presiden Jokowi menanyakan soal harga telur ayam ras yang terus meningkat. Mendag Zulkifli Hasan menyebut bahwa hal itu terjadi karena pengusaha melakukan afkir. Ditambah, Kemensos menyerap banyak telur peternak untuk bantuan sosial.

Penyediaan jagung pakan dengan harga sesuai harga acuan pemerintah, yaitu Rp 4.500 per kg bagi peternak berskala mikro kecil, menjadi salah satu solusi menurunkan harga telur. Bantuan itu dimulai pada Oktober-Desember 2021 sebanyak 30.000 ton dan Mei-Juni 2022 sebanyak 25.000 ton. ”Bantuan itu diharapkan dapat mengurangi beban biaya produksi peternak ayam petelur sehingga harga dan stok telur ayam bisa stabil,” kata Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra. (Yoga)

Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD, serta banyak aktivis demokrasi, HAM, dan masyarakat sipil menyerukan perlunya reformasi Polri. Urgensi itu muncul secara kuat terkait kasus besar menghebohkan di dalam ataupun luar negeri, yaitu pembunuhan Brigadir J yang melibatkan langsung Irjen FS yang sudah menjadi tersangka beserta empat orang lagi (PC, istri FS; dua anggota Polri; dan satu sipil). Tak kurang 83 personel Polri diperiksa; setidaknya 35 orang terbukti melakukan ”pelanggaran kode etik”, dan 24 orang di antara mereka dicopot dari jabatan masing-masing terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Presiden Jokowi dalam wawancara dengan harian Kompas (15/8) menekankan urgensi penuntasan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J. Presiden sangat memperhatikan kasus ini; sampai empat kali  menanggapi. Intinya, rekayasa pembunuhan dan jaringan Irjen FS harus diungkap sampai pengadilan. Presiden Jokowi menegaskan, ”(Pengungkapan kasus)ini menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik. Jangan sampai momentum ini dilewatkan begitu saja, yaitu reformasi Polri untuk memperbaiki sistem selama ini.”

”Bersih-bersih” untuk penyegaran kembali (rejuvenation) reformasi Polri kini bukan subyek baru. Wacana dan programnya sudah bergulir sejak awal masa reformasi 1999. Reformasi bermula dengan pemisahan Polri dari Tentara Nasional Republik Indonesia, dengan Instruksi Presiden (BJ Habibie) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah Pemisahan TNI dan Polri. Langkah ini dikuatkan dengan Ketetapan MPR VI/MPR/2000, yang kemudian dikunci dengan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar reformasi Polri agar selaras dengan paradigma perubahan politik demokratis yang menghormati kebebasan beraspirasi, HAM, dan lingkungan kewargaan dengan supremasi sipil.

Namun, dalam perjalanan 20 tahun, banyak kalangan, khususnya aktivis demokrasi, HAM, dan anggota  Komisi III DPR RI menilai perlunya revisi UU No 2/2002. UU ini dipandang tidak memadai untuk mengembangkan Polri yang kredibel dan akuntabel secara internal dan eksternal dalam lingkungan politik, sosial, budaya, agama, lingkungan hidup, dan kewilayahan lebih luas. Juga tak kuat untuk menjadikan Polri organisasi sipil dengan civilian police yang lebih humanis. (Yoga)

Presiden Jokowi menerima kunjungan Raja Eswatini Mswati III di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/8). Kedua pemimpin membahas  upaya peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Menlu Retno LP Marsudi mengatakan, Eswatini akan mengimpor kosmetik-kosmetik produk Indonesia. Saat ini ada perusahaan Indonesia di bidang wellness spa yang beroperasi di Eswatini. (Yoga)

Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (24/8) menyebut biaya proyek fase 2 moda raya terpadu (MRT) Jakarta koridor utara-selatan naik dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun. Itu terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan yang tidak stabil. Apalagi, jalur fase 2 koridor utara-selatan ini melintasi kawasan Kota Tua di Jakarta Utara. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kenaikan harga telur ayam yang saat ini menyentuh hingga Rp 31.000/ kg memukul industri makanan dan minuman (mamin) skala kecil. Hal ini membuat para pelaku usaha tersebut menurunkan penggunaan komposisi telur. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menerangkan, industri mamin skala kecil biasanya membeli stok bahan baku bersifat harian, sehingga ketika ada beberapa bahan baku yang naik tiba-tiba seperti telur membuat mereka tidak kuat bertahan. “Industri kecil daya tahannya rendah. Mereka bahan baku beli harian atau mingguan. Bukan kayak yang besar ada inventori berbulan-bulan, jadi kalau industri kecil kalau bahan baku tiba-tiba naik, mereka tidak kuat,” ujar Adhi di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Adhi mengungkapkan, agar tetap bisa bertahan, tidak sedikit pemain industri mamin berskala kecil menurunkan size penggunaan komposisi telur. Bahkan tidak sedikit juga yang memilih untuk menaikkan harga jual ke konsumen. “Sama seperti tempe, kalau kedelai naik mereka menurunkan size jual jadi setengah, terus ada juga yang punya strategi harganya (ke konsumen) naik. Sama. seperti telur seperti itu juga” kata Adhi.

JAKARTA, ID - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Irjen Ferdy Sambo. Surat itu masih diteliti oleh tim dari internal Polri. Ada suratnya. Tapi sedang dihitung oleh tim sidang karena memang ada aturan- aturannya,” kata Sigit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (24/8/2022). Surat pengunduran diri itu masih diperiksa. Sebab tim harus mengkaji apakah bisa diproses atau tidak. “Ya suratnya ada. Tapi tentunya kan dihitung apakah itu bisa diproses atau tidak,” ujarnya. Kapolri berkomitmen, pihaknya akan menyelesaikan proses sidang kode etik profesi dalam 30 hari ke depan terhadap personel Polri yang diduga melanggar. “(Sidang etik digelar) secara tertutup,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Dedi menyebutkan Sidang KKEP terhadap Ferdy sambo dilaksanakan di Ruang Sidang KKEP Gedung TNCC di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan/ (Yetede)

Markas Besar Kepolisian RI tengah menindaklanjuti beredarnya informasi tentang adanya relasi antara Irjen Ferdy Sambo dan bisnis perjudian, yang belakangan mencuat di tengah skandal pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengecek informasi tersebut. Sesuai rapat kemarin malam, kepada awak media, Kapolri menjelaskan telah memerintahkan semua kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian daerah resor memberantas perjudian. Saat ini, kata Sigit, lembaganya juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening-rekening yang ditengarai berkaitan dengan perjudian. "Jadi, dua hal dilakukan, yakni turun mengecek apakah ada pelibatan (personel Polri) serta memeriksa jaringan yang tertangkap. Kalau ada anggota terlibat, ditindak," ujarnya, "Terkait dengan beredarnya chart, yang jelas sudah kami sampaikan komitmennya." ujar Sigit. (Yetede)

Partai-partai politik masih terlihat bimbang untuk membangun kekuatan politik guna menghadapi Pemilu  Presiden 2024. Saat ini, penjajakan masih gencar dilakukan, tak hanya oleh parpol yang belum memutuskan membentuk koalisi, tetapi juga oleh kekuatan politik yang sudah sepakat bekerja sama. Situasi itu ditengarai terjadi lantaran parpol masih berupaya memastikan posisinya aman, dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, pascapemilu.

Setelah pada Senin lalu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum PSI Giring Ganesha, Selasa (23/8) malam, di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Pertemuan membahas kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kendati sudah menjalin kerja sama politik dengan PAN dan PPP lewat Koalisi Indonesia Baru (KIB), Golkar terus membangun komunikasi dengan parpol lain. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Airlangga mengungkapkan, KIB masih membuka kesempatan parpol lain untuk bergabung.

Tak hanya KIB, koalisi Partai Gerindra, PKB juga masih membuka kesempatan bagi parpol lain untuk bergabung. ”Bagi Gerindra, tak ada satu partai pun yang kami anggap musuh. Kami terbuka dengan semua (partai),” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Penjajakan masif juga dilancarkan parpol yang belum menetapkan koalisi, salah satunya PDI-P. Setelah bertemu Nasdem, PDI-P akan mengunjungi parpol seperti Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, PDI-P telah mengagendakan bertemu Gerindra dalam waktu dekat. (Yoga)

Penetapan upah minimum tahun 2023 akan tetap mengacu pada formula yang diatur dalam regulasi turunan UU Cipta Kerja. Untuk menjaga agar daya beli pekerja tidak semakin tergerus inflasi, buruh dan pengusaha berencana mengadakan kembali survei kebutuhan hidup layak sebagai faktor pembanding dalam penetapan upah. Pernyataan penetapan upah minimum tahun 2023 tetap memakai formula PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Kenaikan upah minimum tahun 2022 memicu kritik dari kalangan buruh karena formula baru di PP No 36/2021 menahan laju kenaikan upah minimum. Penetapan upah minimum kini hanya memperhitungkan salah satu variabel, pertumbuhan ekonomi atau inflasi, yang nilainya lebih tinggi. Komponen survei kebutuhan hidup layak (KHL) juga dihilangkan.  Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Surnadi yang berasal dari unsur serikat buruh mengatakan, meski tetap mengacu pada PP No 36/2021, ada cara untuk menjaga kenaikan upah tetap proporsional dan tidak terlalu menggerus daya beli pekerja di tengah tren kenaikan inflasi. Salah satunya melalui pengadaan kembali survei KHL. (Yoga)