Kebijakan BBM Jangan Beratkan Pertamina
JAKARTA, ID – Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jangan sampai memberatkan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang ditugasi pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik (public service obligation/PSO). Jika keuangan Pertamina tergerus, produksi dan distribusi BBM akan terganggu, bahkan bisa terjadi kelangkaan BBM di seantero negeri. Jika itu terjadi, inflasi akan membubung tinggi yang berujung pada gejolak sosial dan instabilitas keamanan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi kepada Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Kamis (25/8). “Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” ujar Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8). “Kalau ada yang mengatakan jangan cabut subsidi, kami tidak mencabut subsidi, duitnya sudah Rp 502 triliun habis. Pertanyaannya ini mau nambah atau nggak. Kalau mau nambah dari mana?!” tandas Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD pada Kamis (25/8).
Postingan Terkait
Anggaran 2025 Terancam Membengkak
Amankan Pasokan BBM Dalam Negeri
Antisipasi Penutupan Selat Hormuz
Waspadai Dampak Perang pada Anggaran Negara
Perjuangan Jakarta untuk Tumbuh 6% di 2026
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023