Markas Besar Kepolisian RI tengah menindaklanjuti beredarnya informasi tentang adanya relasi antara Irjen Ferdy Sambo dan bisnis perjudian, yang belakangan mencuat di tengah skandal pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengecek informasi tersebut. Sesuai rapat kemarin malam, kepada awak media, Kapolri menjelaskan telah memerintahkan semua kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian daerah resor memberantas perjudian. Saat ini, kata Sigit, lembaganya juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening-rekening yang ditengarai berkaitan dengan perjudian. "Jadi, dua hal dilakukan, yakni turun mengecek apakah ada pelibatan (personel Polri) serta memeriksa jaringan yang tertangkap. Kalau ada anggota terlibat, ditindak," ujarnya, "Terkait dengan beredarnya chart, yang jelas sudah kami sampaikan komitmennya." ujar Sigit. (Yetede)

Partai-partai politik masih terlihat bimbang untuk membangun kekuatan politik guna menghadapi Pemilu  Presiden 2024. Saat ini, penjajakan masih gencar dilakukan, tak hanya oleh parpol yang belum memutuskan membentuk koalisi, tetapi juga oleh kekuatan politik yang sudah sepakat bekerja sama. Situasi itu ditengarai terjadi lantaran parpol masih berupaya memastikan posisinya aman, dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, pascapemilu.

Setelah pada Senin lalu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum PSI Giring Ganesha, Selasa (23/8) malam, di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Pertemuan membahas kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kendati sudah menjalin kerja sama politik dengan PAN dan PPP lewat Koalisi Indonesia Baru (KIB), Golkar terus membangun komunikasi dengan parpol lain. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Airlangga mengungkapkan, KIB masih membuka kesempatan parpol lain untuk bergabung.

Tak hanya KIB, koalisi Partai Gerindra, PKB juga masih membuka kesempatan bagi parpol lain untuk bergabung. ”Bagi Gerindra, tak ada satu partai pun yang kami anggap musuh. Kami terbuka dengan semua (partai),” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Penjajakan masif juga dilancarkan parpol yang belum menetapkan koalisi, salah satunya PDI-P. Setelah bertemu Nasdem, PDI-P akan mengunjungi parpol seperti Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, PDI-P telah mengagendakan bertemu Gerindra dalam waktu dekat. (Yoga)

Penetapan upah minimum tahun 2023 akan tetap mengacu pada formula yang diatur dalam regulasi turunan UU Cipta Kerja. Untuk menjaga agar daya beli pekerja tidak semakin tergerus inflasi, buruh dan pengusaha berencana mengadakan kembali survei kebutuhan hidup layak sebagai faktor pembanding dalam penetapan upah. Pernyataan penetapan upah minimum tahun 2023 tetap memakai formula PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Kenaikan upah minimum tahun 2022 memicu kritik dari kalangan buruh karena formula baru di PP No 36/2021 menahan laju kenaikan upah minimum. Penetapan upah minimum kini hanya memperhitungkan salah satu variabel, pertumbuhan ekonomi atau inflasi, yang nilainya lebih tinggi. Komponen survei kebutuhan hidup layak (KHL) juga dihilangkan.  Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Surnadi yang berasal dari unsur serikat buruh mengatakan, meski tetap mengacu pada PP No 36/2021, ada cara untuk menjaga kenaikan upah tetap proporsional dan tidak terlalu menggerus daya beli pekerja di tengah tren kenaikan inflasi. Salah satunya melalui pengadaan kembali survei KHL. (Yoga)

Pemerintah bakal menerapkan system pembayaran nirsentuh tanpa kartu saat memasuki ruas tol mulai akhir tahun 2022, menggantikan transaksi sistem pembayaran nontunai. Penerapan system pembayaran ini diyakini dapat mengatasi kemacetan akibat penumpukan kendaraan di gerbang-gerbang tol. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Junoasmono mengemukakan, tingkat kemacetan seluruh jalan di Indonesia masih cukup besar dan menimbulkan total kerugian hingga Rp 56 triliun per tahun. Dari total kerugian itu, kerugian akibat kemacetan di gerbang tol mencapai Rp 4,4 triliun (8 %). ( Yoga)

Dugaan kebocoran data IndiHome, penyedia jasa internet PT Telkom Indonesia Tbk, menarik perhatian beberapa pakar siber. Data yang unik membuat mereka menganalisis sumber rembesan informasi tersebut.  Ahli forensik digital Ruby Alamsyah merupakan salah satunya. Dia terusik lantaran data yang diunggah anggota komunitas  peretas di Breach Forums berisi dua jenis  informasi berbeda. Selain keterangan soal kativitas  selancar pelanggan di internet, ada data pribadi seperti nomor induk kependudukan (NIK) yang lazimnya tidak tercantum dalam satu basis data. Namun kebocoran diduga dari pihak ketiga. "Pihak ketiga ini mengambil data secara ilegal dari pihak pertama, yaitu pelanggan IndiHome, dan mendapat tambahan data dari pihak kedua IndiHome," katanya kepada Tempo. Dokumen IndiHome di Breach Forums diunggah oleh akun bernama Bjorka pada 20 Agustus lalu. Kasus ini menarik perhatian khalayak ramai setelah ahli keamanan siber Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar unggahan Bjorka ke akun Twitter-nya, @secgron. (Yetede)

Jakarta- Berulangnya kasus kebocoran data pribadi konsumen di dunia maya catatan khusus bagi perlindungan data pribadi masyarakat di Tanah Air. Terlebih, kasus-kasus terdahulu pun kerap berakhir begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas. "Kita punya pengalaman beberapa kali kebocoran data dan sampai saat ini tidak  ada tindak lanjut yang bisa disampaikan otoritas berwenang," ujar Ketua BPKN, Rizal Edy Halim, kepada Tempo, kemarin. Kini kasus serupa diduga kembali terulang untuk informasi pribadi pelanggan PT PLN (Persero) dan layanan jaringan Internet PT Telkom Indonesia Tbk, Indihome. Data dari perusahaan pelat merah itu diduga diretas dan bocor ke Internet. Data pelanggan tersebut muncul dalam situs web milik Breach Forums, yang mewadahi komunitas peretas. Belakangan, PLN menyatakan informasi yang beredar merupakan  replika data pelanggan yang bersifat umum dan tidak spesifik. (Yetede)

Masih ingat kasus perencana keuangan Jouska Finansial Indonesia yang terjadi di awal pandemi dua tahun silam? Kasus ini telah memasuki babak baru. Kemarin, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 6,5 tahun kepada CEO Jouska, Aakar Abyasa Fidzuno. Selain itu, hakim juga menjatuhkan denda Rp 2 miliar subsider 2 bulan penjara.

Kasus pertama cacar monyet alias monkeypox telah ditemukan di Indonesia, pekan lalu. Sejumlah emiten di sektor kesehatan pun ambil ancang-ancang untuk antisipasi merebaknya wabah ini. Salah satunya PT Royal Prima Tbk (PRIM). Michael Mok Siu Pen, Direktur Royal Prima, menegaskan, pihaknya terus mengembangkan ketersediaan kapasitas dan ruang khusus (isolasi) untuk menangani penyakit menular, termasuk monkeypox. "Kami siap berperan jadi benteng ketahanan kesehatan nasional," kata Michael, Senin (22/8). Antisipasi penanganan wabah cacar monyet juga dilakukan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA). "Kami akan mengikuti arahan dan petunjuk dari Menteri Kesehatan terkait hal tersebut," ujar Aditya Widjaja, Head of Investor Relations Mitra Keluarga. Langkah antisipasi penanganan wabah monkeypox juga ditempuh emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius bilang, antisipasi dimulai dari program edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan sarana laboratorium serta pengobatannya. "Kami akan mengedukasi soal vaksinasi dan mengembangkan kerjasama dengan pihak yang menguasai kompetensi di riset penyakit monkeypox ini," kata Vidjongtius.

Jakarta- Komisi III DPR yang membidani hukum turut mempersoalkan banyaknya desas-desus di seputar dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Inspektur jenderal Ferdy Sambo dan sejumlah anggota kepolisian. Kemarin, dalam rapat kerja Komisi III, sejumlah anggota Dewan mencecar Mahfud Md, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Dokumen bertajuk "Kaisar Sambo dan Konsorsium 303" yang beredar luas sejak awal pekan lalu termasuk yang banyak dipertanyakan kepada Mahfud yang juga menjabat Ketua Komisaris Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof (Mahfud) sampaikan kepada Presiden atau kepada kita setidaknya, Prof?" tanya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, kepada Mahfud. Sepekan terakhir, seiring mulai terangnya penyebab kematian Brigadir Yosua, beredar salinan portable document format (PDF) berjudul "Kaisar Sambo dan Konsorsium 303". Angka 303 merupakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perjudian. Dalam dokumen tersebut, nama dan foto Ferdy Sambo terpampang di pucuk bagan jaringan polisi yang ditengarai berhubungan dengan bisnis judi online. (Yetede)

Jakarta- Hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat berbeda dengan kesimpulan hasil autopsi pertama ajudan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo tersebut. Perbedaan mendasar pada letak jumlah  proyektil yang menembus tubuh Yosua. Ketua tim independen autopsi ulang dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Ade Frimansyah Sugiharto menyebutkan, sesuai dengan hasil autopsi ulang, ditemukan lima luka tembak  masuk dan empat luka tembak keluar dari tubuh Yosua. Satu lagi proyektil bersarang di tubuh Yosua. "Ada dua luka fatal, yaitu di dada dan kepala, yang bikin meninggal," kata Ade saat konferensi pers di Badan Reserse Kriminal Polri, Senin, 22  Agustus 2022. Yosua tewas dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo, di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Juli 2022. Awalnya kepolisian menyebut Yosua tewas akibat baku tembak dengan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Keduanya ajudan Ferdy Sambo. Belakangan kepolisian meralat informasi tersebut. (Yetede)