Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (25/8) lalu kembali melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Saat ini, Surya Darmadi berstatus tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, aset tersebut berupa bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 8 dengan luas 1.002 hektare (ha) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Aset perkebunan itu milik PT Delimuda Perkasa Kantor Besar (Kebun Sei Rengas) dan terduga terafiliasi dengan PT Duta Palma Group.

Belakangan ini sebagian masyarakat sedang waswas memikirkan harga kebutuhan sehari-hari. Belum juga jelas kapan harga Pertalite naik, tiba-tiba harga telur ayam sudah mendahului. Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga telur ayam ras pada Jumat (26/8) mencapai Rp31.400 per kilogram (kg). Padahal jika ditengok beberapa pekan ke belakang, harga telur ayam masih berada pada kisaran Rp27.000 per kg. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia bahkan mengklaim harga telur ayam saat ini merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kenaikan harga telur ayam ras terjadi lantaran suplai belum normal. Per 23 Agustus 2022 ketersediaan stok telur ayam sebanyak 567.781 ton dengan kebutuhan 446.000 ton per bulan. Artinya stok tersebut memiliki ketahanan sekitar 1,3 bulan berikutnya. Merespons lonjakan harga telur ayam tersebut, Badan Pangan Nasional lantas berkoordinasi dengan asosiasi peternak layer dan broiler guna mengidentifikasi pemicu sekaligus merumuskan kebijakan stabilisasi yang tepat. Adapun menurut Badan Pangan Nasional, beberapa pemicu kenaikan harga telur antara lain perubahan harga day old chicken (DOC) dan struktur biaya baik ongkos pakan maupun angkut.

PEKANBARU, ID – PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) berhasil mencatatkan laba bersih Rp 1,3 triliun untuk tahun buku 2021. Capaian itu merupakan laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan milik negara tersebut berdiri. “Alhamdulillah, buah dari perbaikan yang digesa selama tiga tahun terakhir dapat membawa perusahaan membukukan laba bersih Rp 1,3 triliun. Tertinggi sepanjang sejarah perusahaan berdiri,” kata CEO PTPN V Jatmiko Santosa di Pekanbaru, Riau, kemarin. Dia menyebutkan, angka Rp 1,3 triliun tersebut menyumbang hampir sepertiga dari total laba setelah pajak induk usaha PTPN V yaitu Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group pada 2021 sebesar Rp 4,6 triliun, atau melonjak 312,81% dari laba PTPN V tahun sebelumnya. Konsistensi tren positif tersebut tetap berlanjut tahun ini. Pada semester I-2022, PTPN V mencatatkan laba bersih sebesar Rp 781 miliar (unaudited). Angka tersebut meningkat 158% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Jatmiko optimistis tahun ini kinerja perusahaan akan lebih baik meski korporasi mengalami pasang surut harga komoditas utamanya yaitu minyak sawit mentah (CPO). “Insya Allah 2022 lebih baik. Dengan dukungan penuh pemegang saham serta dengan sumber daya terbaik, ruang perbaikan serta selalu terbuka, tahun ini kita optimis melampaui capaian 2021," tutur dia. (Yetede)

Jakarta- Kenaikan harga pangan yang simultan membuat dampak inflasi mulai terasa. Pengeluaran belanja harian dirasa terus meningkat, terutama oleh para ibu rumah tangga. Rosmaida Tampubolon, warga Jakarta, mengatakan perlu mengeluarkan uang lebih untuk kebutuhan dapurnya. "Beberapa bulan lalu, uang seratus ribu rupiah masih bisa membeli bahan bumbu, cabai, tomat, bawang, sekaligus daging, dan ikan," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Dalam beberapa waktu terakhir, perempuan berusia 69 tahun ini melanjutkan, jumlah uang yang sama hanya bisa ia belikan bumbu. Per kemarin, berdasarkan situs web Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga sejumlah komoditas bergerak naik. Diantaranya adalah minyak goreng bermerek yang naik Rp 500 menjadi Rp22.050 per kilogram dari hari sebelumnya. Gula pasir lokal juga naik tipis Rp50 menjadi Rp14.550 per kg. (Yetede)

Spekulasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Demi meredam gejolak di pasar, para pelaku usaha membutuhkan kepastian pemerintah ihwal kebijakan harga Pertalite dan Solar subsidi. Maklum, wacana kenaikan harga BBM yang terus bergulir tapi tak kunjung diputuskan pemerintah, berpotensi menyulut spekulasi untuk menaikkan harga barang. Ketidakpastian beleid BBM juga menyulitkan kalangan pengusaha untuk menyusun agenda bisnis mereka. Sejauh ini, sejumlah pelaku bisnis, mulai dari transportasi, distribusi, logistik, manufaktur hingga ritel, mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga BBM. Sektor ritel, misalnya, sudah mulai terdampak rencana kenaikan harga BBM.

Langkah Pemerintah RI dalam penanganan pandemi Covid-19 selama ini dinilai efektif. Penanganan pandemi Covid-19 berjalan dengan baik dan berbagai dukungan stimulus berhasil menjaga momentum pemulihan perekonomian, serta memberi bantalan bagi masyarakat terdampak. Meskipun situasi pandemi telah menunjukkan perbaikan, risiko kini bergeser ke gejolak perekonomian global, seperti lonjakan inflasi global, kenaikan suku bunga, melambatnya perekonomian, dan potensi stagflasi. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap meningkat dan inflasi masih terkendali dibandingkan dengan beberapa negara lain. Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada kuartal II/2022, yaitu tumbuh 5,44%. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran APBN sebagai instrumen stabilisasi (shock absorber) dan pendorong perekonomian.

Pada 2023, keseimbangan arah kebijakan makrofiskal terus dijaga untuk mendorong pembangunan. Kita akan tetap waspada, antisipa­­tif, dan responsif dalam meng­hadapi berbagai ketidak­pas­tian. Konsolidasi fiskal de­ngan mengembalikan defisit APBN di bawah 3% PDB pada 2023, sambil tetap men­ja­ga kontribusi APBN da­lam perekonomian menjadi sa­ngat krusial. Kesehatan APBN harus tetap dijaga untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Dengan mempertimbangkan kinerja perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan, potensi risiko, serta tantangan yang akan dihadapi maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan 5,3% dan inflasi 3,3%.

Penerapan ekonomi hijau dinilai berkontribusi dalam memperbaiki pilar ekonomi dan sosial, tetapi masih kurang pada sisi lingkungan. Diperlukan dukungan kebijakan lingkungan yang lebih ambisius untuk mengoptimalkan manfaatnya. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Medrilzam mengemukakan, performa ekonomi hijau Indonesia 2011-2020 telah direkam.

”Tren performa ekonomi hijau ini membaik tetapi hanya untuk indeks komposit ekonomi dan sosial. Sementara pilar lingkungan memiliki indeks komposit terendah,” ujar Medrilzam dalam diskusi Think Climate Indonesia (TCI) Forum di Jakarta, Kamis (25/8). Rendahnya indeks komposit dari pilar lingkungan mayoritas karena porsi energi baru terbarukan (EBT) minim dan persentase lahan gambut terdegradasi tinggi. Berdasarkan data Kementerian ESDMl, bauran EBT pada 2021 baru mencapai 11,5 %. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jangan sampai memberatkan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang ditugasi pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik (public service obligation/PSO). Jika keuangan Pertamina tergerus, produksi dan distribusi BBM akan terganggu, bahkan bisa terjadi kelangkaan BBM di seantero negeri. Jika itu terjadi, inflasi akan membubung tinggi yang berujung pada gejolak sosial dan instabilitas keamanan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Sugeng  Suparwoto dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi kepada Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Kamis (25/8). “Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” ujar Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8). “Kalau ada yang mengatakan jangan cabut subsidi, kami tidak mencabut subsidi, duitnya sudah Rp 502 triliun habis. Pertanyaannya ini mau nambah atau nggak. Kalau mau nambah dari mana?!” tandas Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD pada Kamis (25/8).

Jakarta- Komisi Kode Etik Kepolisian RI (KKEP) menjatuhkan sanksi katagori berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat, terhadap Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu dinyatakan terbukti melanggar sejumlah pasal kode etik profesi Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. "Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai  perbuatan tercela," kata Ketua KKEP Komisaris Jenderal Ahmad Dofiri, membacakan putusan sidang  di gedung Transnational Crime Center (TNCC) Markas Besar Polri, Jumat, dini hari tadi. Dofiri menyatakan Ferdy Sambo bersalah melanggar sumpah dan janji jabatan anggota kepolisian. Ferdy dijerat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. (Yetede)

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menyiapkan sidang perkara Irjen Ferdy Sambo dalam dugaan pelanggaran kode etik penanganan awal kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Namun sidang yang digelar hingga dini hari itu menyisakan kekecewaan  di kalangan sejumlah pakar hukum. Pangkal soalnya pada tertutupnya persidangan yang digelar di gedung Transnational Crime Center (TNCC), Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, tersebut. "Ini komitmen yang setengah hati karena dibuka hanya dengan video bisu. Itu pun hanya sesaat," kata pakar hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Rony Saputra, kemarin. Menurut Rony, publik berhak mengetahui materi persidangan, terutama peran Ferdy Sambo dan jaringan polisi yang membantunya dalam menyusun skenario menyembunyikan peristiwa pembunuhan. "Cara Polri menuntaskan kasus-kasus itu akan menentukan cara pandang publik terhadap institusi kepolisian." kata Rony. (Yetede)