JAKARTA, ID – Pemerintah dikabarkan bakal menaikkan harga  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada 1 September 2022, masing-masing menjadi Rp 10.000 untuk Pertalite dan Rp 8.500 untuk Solar per liter. Saya mendapat info cukup valid bahwa kenaikan harga akan dilakukan pada 1 September. Bahkan sudah di meja Presiden, tinggal eksekusi. Tapi tentunya kepastian akhirnya ada pada Pak Jokowi,” kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi kepada Investor Daily, Minggu (28/8) malam. Menurut Fahmy, sinyal kenaikan harga sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh sejumlah menteri. Ditambah lagi, pemerintah menyampaikan bahwa tanpa adanya kenaikan, akan ada tambahan subsidi hingga menjadi lebih dari Rp 600 triliun yang akan sangat memberatkan APBN. “Untuk subsidi, pemerintah sudah mengunci di angka Rp 502,4 triliun, tidak akan menambah lagi,” katanya. (Yetede)

Kendati dihantui rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penjualan mobil terus meningkat. Setidaknya, ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang baru saja usai menjadi salah satu indikator tingginya permintaan mobil. Maklum, hampir semua brand mobil meraih penjualan tinggi. PT Toyota Astra Motor (TAM), misalnya, mengantongi 5.434 surat pemesanan kendaraan (SPK) dari berbagai line up. Angka ini meningkat 20,7% dibanding jumlah SPK TAM pada GIIAS 2021, yang sebanyak 4.502 SPK. Kami mengapresiasi dukungan masyarakat," kata Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director Toyota Astra Motor, Jumat (26/8). PT Honda Prospect Motor (HPM) juga panen pesanan di ajang GIIAS 2022. Selama ajang itu digelar, HPM menjaring angka pemesanan sebanyak 1.965 unit atau naik 30% dibandingkan GIIAS 2021.

Ini bisa jadi kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor jika terwujud kelak. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengusulkan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak progresif kendaraan bermotor. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, usulan penghapusan ini bertujuan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. "Kami usulkan agar balik nama dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat mau semua bayar pajak", kata Yusri, Jumat (26/8).

Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (25/8) lalu kembali melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Saat ini, Surya Darmadi berstatus tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, aset tersebut berupa bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 8 dengan luas 1.002 hektare (ha) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Aset perkebunan itu milik PT Delimuda Perkasa Kantor Besar (Kebun Sei Rengas) dan terduga terafiliasi dengan PT Duta Palma Group.

Belakangan ini sebagian masyarakat sedang waswas memikirkan harga kebutuhan sehari-hari. Belum juga jelas kapan harga Pertalite naik, tiba-tiba harga telur ayam sudah mendahului. Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga telur ayam ras pada Jumat (26/8) mencapai Rp31.400 per kilogram (kg). Padahal jika ditengok beberapa pekan ke belakang, harga telur ayam masih berada pada kisaran Rp27.000 per kg. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia bahkan mengklaim harga telur ayam saat ini merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kenaikan harga telur ayam ras terjadi lantaran suplai belum normal. Per 23 Agustus 2022 ketersediaan stok telur ayam sebanyak 567.781 ton dengan kebutuhan 446.000 ton per bulan. Artinya stok tersebut memiliki ketahanan sekitar 1,3 bulan berikutnya. Merespons lonjakan harga telur ayam tersebut, Badan Pangan Nasional lantas berkoordinasi dengan asosiasi peternak layer dan broiler guna mengidentifikasi pemicu sekaligus merumuskan kebijakan stabilisasi yang tepat. Adapun menurut Badan Pangan Nasional, beberapa pemicu kenaikan harga telur antara lain perubahan harga day old chicken (DOC) dan struktur biaya baik ongkos pakan maupun angkut.

PEKANBARU, ID – PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) berhasil mencatatkan laba bersih Rp 1,3 triliun untuk tahun buku 2021. Capaian itu merupakan laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan milik negara tersebut berdiri. “Alhamdulillah, buah dari perbaikan yang digesa selama tiga tahun terakhir dapat membawa perusahaan membukukan laba bersih Rp 1,3 triliun. Tertinggi sepanjang sejarah perusahaan berdiri,” kata CEO PTPN V Jatmiko Santosa di Pekanbaru, Riau, kemarin. Dia menyebutkan, angka Rp 1,3 triliun tersebut menyumbang hampir sepertiga dari total laba setelah pajak induk usaha PTPN V yaitu Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group pada 2021 sebesar Rp 4,6 triliun, atau melonjak 312,81% dari laba PTPN V tahun sebelumnya. Konsistensi tren positif tersebut tetap berlanjut tahun ini. Pada semester I-2022, PTPN V mencatatkan laba bersih sebesar Rp 781 miliar (unaudited). Angka tersebut meningkat 158% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Jatmiko optimistis tahun ini kinerja perusahaan akan lebih baik meski korporasi mengalami pasang surut harga komoditas utamanya yaitu minyak sawit mentah (CPO). “Insya Allah 2022 lebih baik. Dengan dukungan penuh pemegang saham serta dengan sumber daya terbaik, ruang perbaikan serta selalu terbuka, tahun ini kita optimis melampaui capaian 2021," tutur dia. (Yetede)

Jakarta- Kenaikan harga pangan yang simultan membuat dampak inflasi mulai terasa. Pengeluaran belanja harian dirasa terus meningkat, terutama oleh para ibu rumah tangga. Rosmaida Tampubolon, warga Jakarta, mengatakan perlu mengeluarkan uang lebih untuk kebutuhan dapurnya. "Beberapa bulan lalu, uang seratus ribu rupiah masih bisa membeli bahan bumbu, cabai, tomat, bawang, sekaligus daging, dan ikan," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Dalam beberapa waktu terakhir, perempuan berusia 69 tahun ini melanjutkan, jumlah uang yang sama hanya bisa ia belikan bumbu. Per kemarin, berdasarkan situs web Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga sejumlah komoditas bergerak naik. Diantaranya adalah minyak goreng bermerek yang naik Rp 500 menjadi Rp22.050 per kilogram dari hari sebelumnya. Gula pasir lokal juga naik tipis Rp50 menjadi Rp14.550 per kg. (Yetede)

Spekulasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Demi meredam gejolak di pasar, para pelaku usaha membutuhkan kepastian pemerintah ihwal kebijakan harga Pertalite dan Solar subsidi. Maklum, wacana kenaikan harga BBM yang terus bergulir tapi tak kunjung diputuskan pemerintah, berpotensi menyulut spekulasi untuk menaikkan harga barang. Ketidakpastian beleid BBM juga menyulitkan kalangan pengusaha untuk menyusun agenda bisnis mereka. Sejauh ini, sejumlah pelaku bisnis, mulai dari transportasi, distribusi, logistik, manufaktur hingga ritel, mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga BBM. Sektor ritel, misalnya, sudah mulai terdampak rencana kenaikan harga BBM.

Langkah Pemerintah RI dalam penanganan pandemi Covid-19 selama ini dinilai efektif. Penanganan pandemi Covid-19 berjalan dengan baik dan berbagai dukungan stimulus berhasil menjaga momentum pemulihan perekonomian, serta memberi bantalan bagi masyarakat terdampak. Meskipun situasi pandemi telah menunjukkan perbaikan, risiko kini bergeser ke gejolak perekonomian global, seperti lonjakan inflasi global, kenaikan suku bunga, melambatnya perekonomian, dan potensi stagflasi. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap meningkat dan inflasi masih terkendali dibandingkan dengan beberapa negara lain. Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada kuartal II/2022, yaitu tumbuh 5,44%. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran APBN sebagai instrumen stabilisasi (shock absorber) dan pendorong perekonomian.

Pada 2023, keseimbangan arah kebijakan makrofiskal terus dijaga untuk mendorong pembangunan. Kita akan tetap waspada, antisipa­­tif, dan responsif dalam meng­hadapi berbagai ketidak­pas­tian. Konsolidasi fiskal de­ngan mengembalikan defisit APBN di bawah 3% PDB pada 2023, sambil tetap men­ja­ga kontribusi APBN da­lam perekonomian menjadi sa­ngat krusial. Kesehatan APBN harus tetap dijaga untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Dengan mempertimbangkan kinerja perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan, potensi risiko, serta tantangan yang akan dihadapi maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan 5,3% dan inflasi 3,3%.

Penerapan ekonomi hijau dinilai berkontribusi dalam memperbaiki pilar ekonomi dan sosial, tetapi masih kurang pada sisi lingkungan. Diperlukan dukungan kebijakan lingkungan yang lebih ambisius untuk mengoptimalkan manfaatnya. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Medrilzam mengemukakan, performa ekonomi hijau Indonesia 2011-2020 telah direkam.

”Tren performa ekonomi hijau ini membaik tetapi hanya untuk indeks komposit ekonomi dan sosial. Sementara pilar lingkungan memiliki indeks komposit terendah,” ujar Medrilzam dalam diskusi Think Climate Indonesia (TCI) Forum di Jakarta, Kamis (25/8). Rendahnya indeks komposit dari pilar lingkungan mayoritas karena porsi energi baru terbarukan (EBT) minim dan persentase lahan gambut terdegradasi tinggi. Berdasarkan data Kementerian ESDMl, bauran EBT pada 2021 baru mencapai 11,5 %. (Yoga)