Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) baru bagi masyarakat. Total bansos senilai Rp 24,17 triliun tersebut disiapkan berbarengan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (29/8), menjelaskan, dana bansos ini sebagai respon meningkatnya sejumlah harga akibat gejolak ekonomi global. Harapannya, daya beli masyarakat tidak tergerus menghadapi kenaikan harga. Ada tiga jenis bansos yang disiapkan pemerintah. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 12,4 triliun. Kedua, bantuan subsidi upah bagi 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Nilainya Rp 600.000, total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, bantuan untuk masyarakat melalui transfer ke daerah. Dana ini berasal dari 2% dari dana transfer umum yakni dana alokasi umum (DAU) juga dana bagi hasil (DBH). Dana diberikan dalam bentuk subsidi langsung.

Pemerintah menyiapkan tiga bantalan social untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan BBM. Sebanyak Rp 24,17 triliun anggaran dialokasikan untuk tiga jenis bantuan tersebut. Targetnya, bantuan bisa dieksekusi mulai pekan ini. Menkeu Sri Mulyani, seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8) menyebutkan, ketiga jenis bantalan sosial meliputi bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan bantuan dari dana transfer umum.

BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Menurut rencana, bantuan dibayarkan dua kali oleh Kemensos melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Tanah Air, yakni Rp 300.000 mulai pekan ini dan sisanya menjelang Desember 2022. Bantuan subsidi upah akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja mendapat bantuan senilai Rp 600.000 yang dibayarkan sekali oleh Kemenaker. Selain itu, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga meminta pemda untuk menggunakan 2 % dana transfer umum (DTU) guna membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta memberikan perlindungan sosial tambahan. (Yoga)

Jakarta- Para pegiat pendidikan hingga organisasi profesi guru menilai RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang disusun pemerintah tak menjawab berbagai persoalan di dunia pendidikan. Sebagian isi draft rancangannya  bahkan dapat dianggap menimbulkan masalah dimasa mendatang. Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema Albertus, mengatakan, sejak awal, perencanaan RUU Sisdiknas lewat pembuatan naskah akademi kurang melibatkan  partisipasi publik. Penyusunan draftnya oleh pemerintah juga prematur. "DPR seharusnya menolak RRU itu," kata Doni, kemarin. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR agar RUU Sisdiknas masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan 2022. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja pada Rabu, 24 Agustus lalu. (Yetede)

Jakarta-Pegiat dan pemerhati pendidikan menganggap materi dalam RUU sistem Pendidikan Nasional tak menjawab maraknya komersialisasi pendidikan di kampus negeri. Muatan RUU Sisdiknas ini justru tetap membuka ruang komersialisasi pendidikan lewat keharusan semua perguruan tinggi negeri (PTN) berbadan hukum. Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema, mengatakan, rencana perubahan seluruh kampus  berbentuk badan hukum atau perguruan tinggi badan hukum (PTN-BH) menjadi celah untuk mengkapitalisasi kampus dan mencari keuntungan. "Konsep PTN-BH itu artinya mereka diberi kebebasan dan otonomi dalam mengelola perguruan tinggi dikomersialkan akan sangat tinggi," kata Doni kemarin. Menurut dia, konsep PTN-BH dalam RUU Sisdiknas rentan akan penyelewengan. Contohnya, seleksi mahasiswa baru lewat jalur mandiri yang diduga kuat sudah dikomersialkan. Salah satu buktinya adalah kasus suap Rp 5 miliar kepada Rektor Universitas Negeri Lampung Karomani dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik ini. (Yetede)

Jakarta- Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) lewat metode omnibus law diprediksi menuai banyak masalah. Sebab, RUU Sisdiknas itu tidak memasukkan semua undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan dalam satu undang-undang. Dosen hukum tata negara dari Universitas Bung Hatta, Helmi Chandra, berpendapat kemungkinan besar ada ketentuan yang tumpang tindih dan berbenturan antara RUU Sisdiknas dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pendidikan, di luar tiga undang-undang dalam RUU Sisdiknas. "Meskipun omnibus sudah diakomodasi dalam UU Peraturan Pembentukan Perundangan-undangan terbaru, pemerintah mesti memperhatikan betul materi muatannya agar tidak bermasalah secara formil atau materiil di kemudian hari," kata Helmi. Ia menilai, karena pemerintah hanya memasukkan tiga UU dalam RUU Sisdiknas, jumlah peraturan pelaksanaan undang-undang akan membengkak. (Yetede)

Pandemi memaksa orang-orang untuk menggunakan teknologi internet yang belum pernah mereka dengar dan gunakan sebelumnya. Hal ini berakibat kepada dua hal, yang pertama adalah mengubah cara kita bekerja seperti menggunakan teknologi untuk bekerja secara jarak jauh, dan hadirnya tempat kerja yang berbasis karantina. Selain itu, ada juga berbagai adaptasi lain yang dilakukan, misalnya, terhadap rantai logistik, yang semakin bergantung dengan menggunakan internet untuk kegiatan operasionalnya. Di sisi lain, pandemi juga membuka mata bahwa teknologi yang ada sekarang juga tidak memadai jika kita menghadapi peristiwa yang lebih besar lagi di masa depan. Hal ini akhirnya memicu berbagai terobosan, dengan cara kita menggunakan internet, dan internet itu sendiri. Pada akhirnya, terobosan, atau lebih tepatnya evolusi internet, ini juga membawa perubahan ke lingkungan bisnis.

Secara keseluruhan, berbagai hal baru yang didorong oleh evolusi internet ke tahap yang berikutnya ini, membuat pengguna menemukan aspek baru dalam dunia digital: “metaverse”.Seperti “multiverse”, metaverse terdengar seperti istilah dalam cerita fiksi. Namun, berbeda dengan multiverse, metaverse sudah hadir dan memberikan pengalaman baru di internet, atau biasa disebut dengan Web3. Singkat kata, lingkungan Web3 akan memfasilitasi pertukaran data tanpa batasan sambil tetap mempertahankan batasan privasi atau akses. Dan saya percaya hal ini kan menjadikan metaverse sebagai cara utama dalam aktivitas komersial di masa depan. Seperti inovasi teknologi baru lainnya, ada banyak pendapat, termasuk harapan dan keraguan mengenai metaverse. Berbagai pendapat terkait metaverse itu muncul karena metaverse tampak hanya seperti game atau hiburan bagi konsumen. Hal yang sama pernah terjadi pada saat internet baru lahir.

Jalur selatan Jabar adalah masa depan Jabar. Butuh kerja bersama untuk memanggungkan kekayaan dan keindahan alam, perkebunan, perikanan, serta energi baru terbarukan daerah itu. Kerja bersama itu tampak dalam Cycling de Jabar 2022, Sabtu-Minggu (27-28/8). Kegiatan yang digelar Pemprov Jabar, Bank BJB, dan harian Kompas ini berupa perjalanan sepeda dari Pantai Palangpang, Geopark Ciletuh, Sukabumi, hingga Pangandaran sejauh 319 kilometer. Tercatat ada 69 peserta, dua di antaranya dari Rusia dan Latvia. Ketika finis di Alun-alun Paamprokan, Pangandaran, Minggu (28/8), pesepeda disambut warga, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto.

Sementara itu, pemerintah setempat menggelar lomba memasak pindang gunung, kuliner khas  pangandaran. Aneka produk lokal ikut dipamerkan. Acara itu turut diisi akad program kredit BJB Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) kepada 50 penerima manfaat yang sekaligus puncak peringatan Hari Jadi Ke-77 Jabar yang jatuh pada 18 Agustus. Menurut Uu, Cycling de Jabar adalah ide Gubernur Ridwan Kamil. ”Pak Gubernur ingin hari jadi Jabar dinikmati masyarakat, ikut meningkatkan kebahagiaan warga,”  ujarnya. Salah satu inspirasi lahir dari potensi perikanan. Kadis Kelautan dan Perikanan Jabar Hermansyah mengatakan, dari 10.000 hektar lahan tambak udang, baru ratusan hektar yang dikembangkan. Potensi energi terbarukan, seperti matahari dan angin, cukup besar di jalur selatan.

Terlebih, pemerintah pusat  telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Beberapa proyek yang dinantikan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangunan jalan diyakini bakal mendongkrak wisata. Sutrisno (48), pemandu wisata body rafting di Citumang, Pangandaran, menambahkan, kunjungan turis meningkat hingga ribuan orang per hari. Tambahan fasilitas pun dibutuhkan. ”Untungnya, kami dapat kredit BJB Mesra jadi bisa beli sekitar 200 pelampung baru,” ujarnya. (Yoga)

Tradisi bertani yang dipraktikkan turun temurun selama ribuan tahun oleh masyarakat Dayak di Kalteng berakhir karena larangan membuka lading dengan membakar. Tidak hanya melemahkan ketahanan pangan, berhentinya peladangan menyebabkan krisis multidimensi di perdesaan. Dari observasi dan mewawancarai para pihak di lapangan oleh Kompas pada 15-28 Juli 2022, dilakukan pula survei di tiga desa lokasi ekstensifikasi proyek lumbung pangan, yaitu Kalumpang (Kecamatan Mantangai, Kapuas), Pilang (Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau), dan Tewai Baru (Kecamatan Sepang, Gunung Mas). Kondisi di tiga desa ini dibandingkan dengan Desa Blanti Siam, Kecamatan Pindih Batu, Pulang Pisau, lokasi intensifikasi proyek lumbung pangan.

Desa Kalumpang, Pilang, dan Tewai Baru dihuni para peladang tradisional Dayak Ngaju. Adapun di Blanti Siam, mayoritas penduduknya transmigran dari Jawa yang mulai menanam padi di kawasan gambut ini sejak 1982. Iber Djamal (83), tokoh adat Pilang di Pulang Pisau mengatakan, pelarangan membuka ladang tradisional diterapkan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015. Iber mengatakan, peladang tradisional dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan dan lahan. Padahal, penyebab awal terjadinya kebakaran hutan yang meluas di Kalteng adalah rusaknya ekosistem gambut setelah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) sejuta hektar pada 1995/1996. Proyek itu membuat gambut mongering dan menjadi sumber kebakaran hebat pada musim kemarau 1997. Sejak itu, hampir setiap tahun terjadi kebakaran, termasuk tragedi karhutla 2015.

Sanyo, mantir (tetua) adat Desa Kalumpang, mengatakan, pembakaran luas biasanya dilakukan pihak bermodal, seperti perusahaan yang ingin menguasai lahan. Warga pun turut membantu memadamkan agar api tak membakar kebun karetnya. Ia mengatakan, pembakaran ladang untuk keperluan berladang tidak dilakukan sembarangan. Ada banyak aturan adat yang harus dipenuhi, termasuk membuat sekat untuk memastikan kebakaran tak melebihi batas ladang yang hendak dibuka. Kami sudah mempraktikkan hal ini turun-temurun, tetapi baru sekarang dilarang,” kata Sanyo. Beberapa petani mencoba menanam padi tanpa membakar, salah satunya Norhadi Karben, Ketua Kelompok Tani Taheta di Mantangai, Kapuas. Namun, menurut Norhadie, hasil panen padi dengan cara membakar tetap masih jauh lebih besar.

Ketua Majelis Hindu Kaharingan Tewai Baru, Rangkap (52), berhentinya perladangan juga menghilangkan identitas budaya Dayak. ”Berladang bagian penting dari sistem kepercayaan kami,” katanya. Kepala Badan Perwakilan Desa Kalumpang Derianto mengatakan, di desanya kini tak ada lagi warga yang berladang. Apalagi, aparat keamanan gencar menangkap mereka yang masih membuka ladang dengan membakar. Berdasarkan data BPS Kalteng, berhentinya kegiatan peladangan menurunkan luas panen dan produksi padi di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Penurunan terjadi pula di tingkat provinsi. (Yoga)

Pemerintah Kota Bandar Lampung didorong mengembangkan ekonomi kreatif dengan keunggulan produk kriya, busana, dan kuliner. Di tengah bangkitnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan nasional. Menparekraf Sandiaga S Uno menyatakan itu dalam Workshop Kabupaten dan Kota Kreatif di Bandar Lampung, Minggu (28/8). (Yoga)

Kenaikan harga komoditas energi dan pangan kian membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi tahun ini masih dibayangi ancaman inflasi. Selain memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter untuk mengendalikan harga, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang rentan terdampak. Didorong roda perekonomian yang melambat selama pandemi, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi di nyaris tiap negara melonjak 2-3 kali lipat secara tahunan (YOY). Bahkan, di Argentina dan Turki, inflasi meroket di atas 50 %.

Laporan BPS terkait inflasi pada Juli lalu menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi yang paling besar mengalami inflasi. Masyarakat yang baru “bangkit” dari keterpurukan ekonomi membutuhkan ”bantalan sosial” agar daya beli dapat terus didorong untuk menggerakkan roda ekonomi. Bansos jadi andalan. Selain memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan laju kenaikan, pemerintah bisa membentengi masyarakat dari dampak inflasi dengan menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat Kompas pertengahan Agustus, bansos yang digelontorkan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan lebih dari 70 % responden. Masih belum tepat sasarannya distribusi bantuan sosial tentu patut dijadikan catatan penting oleh pemerintah. Terlebih lagi, menggenjot bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam memitigasi potensi dampak yang dapat di- timbulkan dari melonjaknya inflasi sepanjang tahun ini. Jangan sampai anggaran yang telah disiapkan di masa sulit ini justru tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. (Yoga)