Tingginya disparitas harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kig, yakni antara harga eceran tertinggi dan harga di tingkat pengguna, menjadi sorotan. Untuk memperkecil disparitas tersebut, pemerintah akan menyiapkan pedoman penghitungan harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi. Dengan demikian, daerah yang tingkat distribusinya relatif sulit dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi sesuai kondisinya itu. Problem tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan PT Pertamina (Persero) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam penyaluran elpiji 3 kg. ”Di daerah, harganya kerap tinggi. (Sebab), sesudah dari agen (distribusi), lalu ke pangkalan, pengecer, dan seterusnya (harga menjadi mahal),” ujar Ramson. Tutuka, di sela-sela rapat itu, mengakui adanya kendala perbedaan yang terlampau jauh antara HET yang ditetapkan pemerintah daerah dan harga di pengguna akhir. ”Berdasarkan peraturan menteri, HET (elpiji 3 kg) ini ditentukan tiap-tiap pemda. Tapi, yang terjadi adalah end user membeli dengan harga melebihi HET itu.Tahun lalu, kami survei di Kotawaringin (Kalteng), harga (di pengguna) bisa sampai Rp 55.000. Jauh sekali dari (HET) Rp 18.000 atau Rp 20.000,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Penyusunan kebijakan Transfer ke daerah (TKD) dan dana desa harus fokus dan selaras dengan kepentingan pemerintah daerah (pemda). Sementara itu, untuk Dana Desa, fokus utama pada upaya memberantas kemiskinan, kemiskinan esktrim, stunting, dan upaya ketahanan pangan. Dalam rancangan APBN 2024, pemerintah berencana mengalokasikan TKD di kisaran Rp 815 triliun sampai Rp 845 triliun. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Haerudin mengatakan, dalam menyusun anggaran 2024 diharapkan dapat mengakodasi kepentingan seluruh pihak. Sebab itu berikaitan dengan kepentingan yang terkait kesejahteran masyarakat. "Saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan daerah yang paling strategis. Saya yakin setiap daerah mengusulkan masalah yang perlu ditangani segera," kata dia dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2024 di Gedung DPR pada Rabu (14/6/2024). Direktur Fasilistas Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief mengatakan, pada 2024 pihaknya mendapatkan tugas menggunakan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi skala desa. Ketahanan pangan dan isu-isu lain yang men-support program prioritas nasional. (Yetede)

Setelah mendapat laporan terkini kondisi pandemi Covid-19 di sejumlah negara, Presiden Jokowi akan mengumumkan perihal kondisi pandemi di Indonesia. Keputusan pencabutan kedaruratan nasional Covid-19 diikuti penetapan status endemi mesti memperhatikan kesiapan warga dan pemerintah. ”Tadi baru update ke Pak Presiden mengenai kondisi pandemi sekarang, negara-negara lain di G-20 dan ASEAN seperti apa, (dan) kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil. Beliau berjanji mengumumkan dalam waktu yang tepat,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6).  

Pada Sabtu lalu, pemerintah telah menghapus aturan wajib pemakaian masker dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Masyarakat diperbolehkan tidak mengenakan masker ketika melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik. Menurut Jubir Satgas  Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kebijakan itu diambil setelah menimbang kondisi Covid-19 yang telah terkendali, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mencabut status kedaruratan kesehatan global penularan Covid-19 (Kompas, 11/6). WHO telah memutuskan situasi penularan Covid-19 bukan lagi sebagai kedaruratan kesehatan global pada 5 Mei. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan. (Yoga)

Kemenhan telah menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Pembelian pesawat bekas itu mengundang beberapa pertanyaan. Kepala Biro Humas Kemenhan Edwin Adrian Sumantha saat dikonfirmasi pada Selasa (13/6) mengatakan bahwa menurut informasi dari Kabid Matra Udara Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan, kontrak pembelian pesawat-pesawat tersebut sudah ditandatangani. Kemenhan melakukan pembelian sejumlah pesawat tempur itu dengan tujuan memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sambal menunggu pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan, jangan beli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Pada akhir Mei lalu, Kastaf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo, di sela-sela pemberian KSAU Award, mengatakan, Mirage 2000 adalah pilihan untuk mengisi kekosongan pesawat tempur TNI AU. Menunggu kedatangan pesawat baru membutuhkan waktu sekitar lima tahun. ”Bapak Menteri (Pertahanan) memiliki perencanaan untuk mengisi gap tersebut,” kata Fadjar. Menurut informasi dari pejabat Kemenhan, anggaran untuk pembelian pesawat asal Perancis itu sebesar 734,5 juta USD yang berasal dari pinjaman luar negeri sebagaimana disetujui Menkeu. Pesawat tempur bekas itu pertama kali diperoleh Qatar dari Perancis pada 1997 dan unit pesawat yang tertua berusia 26 tahun. (Yoga)

Kepolisian Resor Kota Bogor mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan anak. Bukan hanya korban, dua pelaku TPPO juga anak-anak. Kapolresta Bogor Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, dalam kurun waktu 29 April-11 Juni 2023, terungkap enam kasus perdagangan anak dengan sembilan tersangka, yaitu Samir (24), Alfiansyah (19), Nursobah (19), Rijalludin (21), Achmad (27), Evan (18), Sandi (29), SL (17), dan SPS (16). ”Dari sembilan tersangka, dua di antaranya anak berhadapan dengan hukum. Enam korban merupakan anak,” kata Bismo, Selasa (13/6). Kasus TPPO anak itu berada di lima lokasi, seperti di sebuah penginapan di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor Tengah, dan sebuah apartemen di Kedung Badak, Tanah Sareal. Selain itu, terungkap pula tiga tempat indekos yang berada di Sindangsari, Bogor Timur; di Tegal Gundil, Bogor Utara; dan di Gunung Batu, Bogor Barat.

 Dari hasil pemeriksaan, para pemilik tempat indekos menerima bagian dari transaksi prostitusi anak. Dengan adanya keterlibatan pemilik tempat indekos itu, Polresta Bogor akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memverifikasi jumlah, lokasi, dan izin tempat indekos. Dalam praktik TPPO itu, para korban dipaksa melayani pelanggan hingga lima orang per hari dengan tarif Rp 200.000-Rp 250.000. Jika pelanggan memesan melalui aplikasi MiChat, tarifnya menjadi Rp 250.000-Rp 350.000. ”Ini kejahatan luar biasa, tidak hanya eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tetapi juga prostitusi dan perdagangan anak. Tindakan hukum tegas bagi para pelaku,” ujarnya. Kasatreskrim Polresta Bogor Komisaris Rizka Fadhila menambahkan, dua pelaku berhadapan dengan hukum, SL (17) dan SPS (16), bisa terlibat TPPO karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mereka tergiur menghasilkan uang dengan cepat. (Yoga)

Tahun ini akan menjadi musim panen bagi PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Pasalnya beberapa proyek yang dijalankan JSMR sudah mulai menghasilkan. Hal ini nampak dari realisasi kinerja operator jalan tol yang mulai menghijau di kuartal I-2023. Analis JP Morgan Sekuritas Indonesia Arnanto Januri pun menyebut, kenaikan pendapatan JSMR terdorong pengoperasian jalan tol Trans Jawa. Arnanto juga menyebut terjadi penurunan leverage. Hasilnya, pada kuartal I-2023 terjadi perputaran pendapatan dan pertumbuhan EBITDA yang melampaui pertumbuhan beban bunga bersih. "Kami memperkirakan tren ini akan terus berlanjut karena kami percaya JSMR berada dalam masa transisi menuju masa panen," jelas Arnanto dalam riset 29 Mei 2023. Dia juga menyebut jika JSMR menuai manfaat dari peningkatan trafik jalan tol Trans Jawa dan di saat bersamaan kebutuhan belanja modal terus berkurang. Arnanto mencatat, JSMR cukup banyak mengeluarkan belanja modal selama pembangunan jalan tol Trans-Jawa pada tahun 2015-2019. Meski begitu, JSMR tidak berhenti menambah jalan tol. Di tahun ini, JSMR menargetkan bisa nambah jalan tol sepanjang 35 km lalu 43 km pada 2024. Menurut dia, JSMR akan membutuhkan belanja modal sebesar Rp 10 triliun per tahun. Pada Selasa (13/06), saham JSMR berada di Rp 3.850 per saham, sekaligus level tertinggi dalam setahun terakhir. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro melihat tren positif yang terjadi karena pasar menilai saham JSMR terlampau murah. Sehingga menjadi momen tepat untuk kembali mengakumulasi. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima berpendapat, kenaikan harga JSMR akibat dari apresiasi turunnya beban utang JSMR. Tren penurunan yield obligasi membuat tekanan beban bunga JSMR ikut menurun. Selain itu, JSMR juga konsisten menurunkan utang dari kisaran Rp 60 triliun di masa pandemi menjadi kisaran Rp 40 triliun. "Ini akan membantu menurunkan beban bunga dan memperbaiki bottom line JSMR," ujar dia.

Dampak kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve dan pergeseran plafon utang Amerika Serikat (AS) diyakini tidak akan menimbulkan gejolak pasar keuangan di dalam negeri mengingat pelaku pasar sudah memperhitungkan risiko tersebut sejak jauh-jauh hari. Optimisme itu dilandasi oleh masuknya aliran dana asing atau capital inflow ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) mencapai Rp75,12 triliun. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pelonggaran plafon utang AS sejatinya memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Mengecilnya ruang fiskal di AS tidak perlu disikapi berlebihan seperti yang terjadi beberapa waktu ini sehingga sempat memunculkan sentimen negatif. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendasari optimisme pemerintah mampu meminimalisasi risiko guncangan dari potensi penggelembungan obligasi AS. Pertama, meningkatnya appetite investor asing yang tecermin dari data capital inflow senilai Rp75,12 triliun di pasar SBN hingga 9 Juni 2023. Kedua, porsi investor domestik yang makin besar sehingga mampu menahan efek pelarian modal. Ketiga, kesiapan pelaku pasar dalam merespons dinamika ekonomi Negeri Paman Sam, baik dari sisi kebijakan suku bunga acuan maupun kenaikan plafon utang. Per 12 Juni 2023, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun telah turun 62 basis poin, dan secara Month to Date (MtD) turun 5 basis poin.

Pemerintah memang patut waspada lantaran ekspektasi membanjirnya US Treasury dapat menyulitkan upaya pemerintah dalam menghimpun pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerbitan SBN. Alasannya, investor dapat terpicu untuk memindahkan modalnya ke AS yang memberikan imbal hasil tinggi sehingga memunculkan kekhawatiran surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah tidak terserap oleh pasar dengan maksimal. Perbedaan suku bunga itu berisiko memicu perpindahan dana masyarakat dari perbankan ke obligasi negara. Artinya, terjadi perebutan likuiditas antara pemerintah dan perbankan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyarankan kepada pemerintah untuk tetap mencermati risiko tersebut meskipun sepanjang tahun berjalan pasar SBN masih cukup menarik. Kepala Riset Pendapatan Tetap Mandiri Sekuritas Handy Yunianto memandang faktor penting dari stabilitas pasar keuangan ada pada perbedaan yield antara obligasi di Indonesia dan AS. Sepanjang imbal hasil SBN masih cukup baik, obligasi negara pun bakal terserap dan kebutuhan pembiayaan APBN terpenuhi.

Sebagai salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, pencapaian penjualan di sektor otomotif selama 5 bulan ini merefleksikan optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Indonesia pada Senin (12/6), dalam Survei Konsumen terlihat bahwa keyakinan konsumen pada Mei menguat dari bulan sebelumnya, dari level 126,1 pada April menjadi 128,3. Secara umum, laporan itu menyebutkan keyakinan konsumen terpantau tetap kuat pada seluruh kategori pengeluaran. Konsumsi masyarakat sebagai salah satu penopang perekonomian tentunya harus terus didorong. Pemerintah diharapkan tidak sekadar memperlonggar mobilitas masyarakat, tetapi juga turut memacu belanja negara maupun daerah. Data yang disampaikan pemerintah, diketahui sepanjang tahun lalu sekitar Rp690 triliun dana masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan di bank. Sementara itu, konsumsi masyarakat pada 2022 masih di bawah 5% atau berada di angka 4,93%, dan akan terus digenjot hingga mencapai 5,4% pada 2024.

Penjualan mobil yang membaik pada periode Januari—Mei 2023, menggambarkan bahwa daya beli masyarakat kelas menengah sudah mulai pulih. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan pen­­­jualan mobil di tingkat ritel pada lima bulan ini mencapai 422.514 unit, atau naik 10,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penjualan dari pabrikan ke diler pada periode sama tahun ini mencapai 423.404 unit atau naik 6,9% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Pencapaian penjualan pada periode 5 bulan ini disebabkan oleh produktivitas pabrikan yang telah ber­operasi kembali normal, diikuti meningkatnya pembelian masyarakat. Di samping penjualan di dalam negeri, upaya produsen memperluas pasar ke mancanegara turut menaikkan volume produksi mobil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, disebutkan ekspor mobil Indonesia secara completely built up (CBU) mencapai 166.000 unit mobil pada periode Januari—April 2023 atau meningkat 26% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 berjumlah 131.000 unit.

Sejumlah pegawai yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta berunjuk rasa di depan Kementerian Agama, Lapangan Benteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Juni 2023. Mereka menolak pembayaran gaji 50 % dari gaji pokok. Ketua Serikat Pekerja, Indi Irawan, mendesak Kemenag sebagai pemegang 93 % saham PT Rumah Sakit Haji Jakarta bertanggung jawab atas pemotongan gaji itu. Serikat Pekerja juga mendesak Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditunjuk sebagai pengelola PT Rumah Sakit Haji, bertanggung jawab. ”Kami mendesak hak kami dibayarkan,” ujar Indi kepada Tempo pada Selasa, 13 Juni lalu.

Perawat yang sudah bekerja sejak 2003 itu mengatakan ada 657 karyawan di rumah sakit yang dipotong gajinya sejak Mei lalu. Pemotongan juga dilakukan untuk pembayaran THR. PT Rumah Sakit Haji hanya membayar THR sebesar 25 % dari gaji pokok. Indi mengatakan para karyawan sempat mengancam mogok kerja bila haknya tidak dibayarkan. Namun ancaman itu batal karena Serikat Pekerja bisa bertemu dan beraudiensi dengan Kementerian Agama dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hari itu juga. Kementerian Agama dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengusahakan membayar gaji para karyawan dalam tiga bulan ke depan. “Kami akan kawal terus. Bila janji tidak ditepati, kami akan turun ke jalan dan mogok kerja,” ujar Indi. (Yetede)

DPR mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti secara tuntas kasus dugaan kebocoran data pribadi sampai ke ranah hukum. Pasalnya, tidak ada kejelasan penanganan, apalagi penegakan hukum,terhadap peristiwa dugaan kebocoran data. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui sejauh mana pelindungan dan keamanan data pribadinya. ”Panja Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR mendesak Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk berkoordinasi guna tercipta sinergi dalam dua hal,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan rapat Panja Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR, Senin (12/6) di Jakarta.

Dua hal tersebut, lanjut Abdul Kharis, pertama, melakukan langkah-langkah strategis pengamanan data sesuai dengan tugas dan fungsi agar kedaulatan siber terjaga dengan baik. Kedua, menindaklanjuti secara tuntas kasus kebocoran data ke ranah hokum sehingga pihak berwenang mampu memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku. Anggota Komisi I DPR dari PDI-P, Junico BP Siahaan, menyampaikan, masyarakat sebenarnya ”gelap” ketika terjadi kasus dugaan kebocoran data pribadi, termasuk bentuk koordinasi penanganan antar kementerian dan lembaga. ”Masyarakat dan kami perlu mengetahui persis seperti apa tindak lanjut atas insiden keamanan siber dan kebocoran data pribadi. DPR sebagai mitra pemerintah, secara khusus, jangan dibiarkan ’gelap’,” katanya. (Yoga)