Moncernya kinerja ekspor dan neraca perdagangan secara umum, belum tentu membuat transaksi berjalan tahun ini kembali mencetak surplus. Transaksi berjalan bisa jadi berbalik defisit, meski di level yang rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan periode Januari-Mei 2023 mencapai US$ 16,48 miliar. Walaupun, angka surplusnya menyusut dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai US$ 19,80 miliar. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, bank sentral memperkirakan neraca transaksi berjalan 2023 berpotensi surplus 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kalaupun berbalik defisit, hanya sekitar 0,3% dari PDB. Proyeksi ini membaik dibanding rentang perkiraan yang Gubernur BI Perry Warjiyo sampaikan bulan lalu. Saat itu, Perry memperkirakan, neraca transaksi berjalan tahun ini surplus 0,4% hingga defisit 0,4% terhadap PDB. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memproyeksikan, defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sebesar 0,65% terhadap PDB. Ini sejalan dengan kinerja neraca perdagangan yang mungkin berbalik defisit lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kinerja ekspor diperkirakan akan terus melemah, seiring penurunan harga komoditas dan pelemahan permintaan global. Sebagian besar bank sentral di dunia juga menerapkan suku bunga kebijakan tinggi untuk waktu yang lebih lama, sehingga membebani kinerja sektor riil. Dari sisi impor, angkanya akan terus mendaki. Tapi, ini tak melulu pertanda buruk lantaran kenaikan impor mengindikasikan permintaan dalam negeri membaik.

Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan, upaya pemerintah mengoptimalisasikan proyek hulu minyak dan gas terus digenjot. Kerja keras menjaga keberlangsungan proyek tidak dapat dilepaskan dari upaya mencapai target produksi migas 2030. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menargetkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta barel oil per day (BOPD), dan 12 bilion standar cubic feet per day (BSCFD) pada 2030. Begitu ambisiusnya penetapan target tersebut membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) turut agresif mencari wilayah eksplorasi baru, sembari terus meningkatkan produksi migas. Tidak cukup mendorong komitmen kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk bersatu padu mencapai target, pemerintah secara paralel mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan blok migas. Caranya dengan memberikan opsi hak partisipasi (Participating Intertest/PI) sebesar 10%. Hak partisipasi 10% adalah besaran maksimal pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik negara (BUMN). Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat hingga 2026, lebih kurang 22 kontrak migas berakhir kontrak kerja samanya, dan selanjutnya ditetapkan kontrak migas baru di mana pemerintah daerah mendapatkan hak partisipasi 10%. Adapun, penawaran hak partisipasi 10% kepada BUMD atau BUMN dilakukan kontraktor untuk wilayah kerja yang memperoleh persetujuan plan of development (POD) tahap pertama, dan untuk wilayah kerja alih kelola atau perpanjangan yang telah berlaku efektif kontrak kerja samanya.

Tren penggunaan media sosial sebagai platform untuk jual beli makin menggeliat. Aktivitas tersebut kini lebih dikenal sebagai social commerce. Media sosial bukan lagi sekadar platform untuk saling berinteraksi, tetapi juga bertransaksi. Nilai transaksi di social commerce diprediksi terus mengalami kenaikan. Statista mencatatkan nilai penjualan di social commerce secara global menyentuh US$992 miliar pada 2022 dan akan menjadi US$2.900 miliar pada 2028. Di Indonesia, nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) social commerce juga terus meningkat. Pada 2023, nilainya diproyeksikan mencapai US$8.225,2 juta, lalu naik menjadi US$22.132,5 juta pada 2028. Survei dari Populix mencatat TikTok Shop menjadi social commerce yang paling sering digunakan, yakni sebanyak 45%. Disusul WhatsApp 21%, Facebook Shop 10%, dan Instagram Shop 10%. Adapun sisanya, seperti Telegram dan Line Shop hanya digunakan oleh 1%. Hingga hari ini, social commerce terus menyerupai e-commerce. Ada banyak sekali jenis barang yang dijual di platform tersebut. Namun, produk fashion menempati urutan pertama sebagai barang paling sering dibeli dengan presentasi 61%. Pada urutan kedua, produk kecantikan juga menjadi salah satu yang terlaris, yakni 43%. Pada urutan ketiga ada makanan dan minuman juga memiliki peminat yang tidak sedikit, yakni 38%. Kemudian, di urutan keempat ada gawai dan aksesoris dan berturut-turut setelahnya adalah peralatan rumah tangga 24%, tas wanita 24%, alat elektronik 21%, dan barang-barang yang berkaitan dengan hobi sebanyak 21%. CEO TikTok Shou Zi Chew dalam TikTok Southeast Asia Impact Forum 2023 mengatakan bahwa TikTok Shop telah menjadi wadah berjualan bagi 15 juta bisnis di Asia Tenggara. Sebanyak 5 jutanya adalah para pelaku bisnis di Indonesia dan dua juta di antaranya merupakan UMKM. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kemunculan social commerce memang menjadi salah satu wadah berjualan yang menarik. Platform tersebut tidak hanya fokus pada urusan transaksi, tetapi juga menggabungkan entertainment hingga chatting atau tanya jawab seputar produk.

JAKARTA,ID-Kanker paru bukan sel kecil (non small cell lung canser atau NSCLC) mendominasi penyakit paru hingga 80%. Kabar baiknya, kini sudah tersedia obat kanker paru generik pertama produksi dalam negeri. Erlotinib, produksi Kalbe Farma itu bisa didapat melalui JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). "Terapi bagi pasien kanker paru tentunya sangat bervariasi tergantung dari tipe atau jenisnya. Pada pasien dengan jenis kanker paru bukan sell kecil (non small cell lung canser atau NSCLC), pasien akan small molecule EGFR TKI atau penghambat tyrosine kinase," jelas Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia), Dr Sita Laksmi Andarini, PhD, SpS (K) di Jakarta, Rabu (30/5/2023). Ya, faktanya, terdapat lebih dari 80% kanker paru merupakan bukan sell kecil (non small cell  lung canser  atau NSCLC). Kemudian, sekitar 40% dari NSCLC terjadi mutasi reseptor pertumbuhan epidermal (EGFR). Rekomondasi pengobatannya tentu berbeda dengan tipe kanker paru lain. Sayangnya, selama ini, belum tersedia obat terjangkau produksi dalam negeri. Karena itu, belum tersedia obat terjangkau produksi dalam negeri. Karena itu, Kalbe melakukan inovasi obat kanker baru generik pertama karya anak Bangsa, yang bisa didapat melalui JKN (Jaminan Kesehatan Sosial). (Yetede)

JAKARTA – Perusahaan yang terlibat dalam pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dikabarkan mengembalikan uang proyek ke Kejaksaan Agung. Uang tersebut diduga bagian dari kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Totalnya sudah dapat Rp 1,7 triliun yang dikembalikan," ujar penegak hukum yang mengetahui kasus ini pada Jumat, 16 Juni 2023. Kejaksaan Agung, berdasarkan hasil audit BPKP, memperkirakan nilai kerugian negara dalam kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencapai Rp 8,03 triliun. Kejaksaan meminta perusahaan konsorsium yang belum merampungkan pekerjaan segera mengembalikan uang tersebut. Uang itu nantinya dijadikan jaminan agar mereka menuntaskan pembangunan 4.200 tower. Pemerintah akan membayar pekerjaan perusahaan konsorsium bila menara-menara itu sudah berdiri atau ready for service (RFS).  Proyek menara BTS 4G semula direncanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 2021 untuk membangun 4.200 menara dengan nilai Rp 10,82 triliun. Tahap kedua pada 2022 dibangun 3.704 menara senilai Rp 6,47 triliun. Pada pembangunan tahap pertama, pembangunan molor hingga Maret. Bahkan ditemukan banyak menara yang belum terbangun meski sudah dibayar. Baca: Suara Johnny Plate dari Balik Tahanan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., yang merangkap sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi, memerintahkan anak buahnya menelusuri aliran dana proyek menara yang diduga telah diselewengkan. "Saya perintahkan agar uang yang diduga disalahgunakan itu dikejar," ujar Mahfud pada 23 Mei lalu. Berdasarkan hitungan Mahfud—dari sekitar Rp 10 triliun anggaran untuk 4.200 menara—konsorsium hanya membelanjakan uang Rp 2 triliun. Sisanya, sekitar Rp 8 triliun, diduga dikorupsi. Karena alasan inilah pemerintah meminta perusahaan konsorsium segera mengembalikan uang tersebut. (Yetede)

Hingga Juni 2023, OJK telah menyelesaikan 101 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21. OJK memiliki kewenangan penyelidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam siaran pers, Kamis (15/6) Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing menjelaskan, 101 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan itu terdiri dari 79 perkara tindak pidana perbankan, 17 perkara tindak pidana industri keuangan non-bank (IKNB), dan lima perkara tindak pidana pasar modal.

Untuk semakin memperkuat penyidikan dan membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK diperkuat 10 penyidik dari Polri dan lima penyidik PNS (PPNS). Selain itu, OJK juga diperkuat lima jaksa sebagai analis perkara. Pelaksanaan tugas penyidikan OJK pernah meraih penghargaan sebagai penyidik terbaik dari Polri pada 2022 atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan. ”Melalui langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, kami optimistis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional seiring terkendalinya pandemi,” ujar Tongam. (Yoga)

JAKARTA,ID-Keberlanjutan kepemimpinan pemerintahan menjadi syarat utama mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Termasuk perlunya kepemimpinan yang cerdas (smart leadership) dan kepemimpinan yang kuat (strong leadership). Salah satu target penting Visi Indonesia Emas 2045 adalah  pendapatan per kapita dikisaran US$ 23.000-US$ 30.300 sehingga lolos dari middle income trap. "Pendapatan per kapita tersebut setara dengan  negara maju, sehingga kita dapat keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap) Kita harus berani mengeksekusi visi dan strategi besar ini dan membawa kapal  besar Indonesia menggapai cita-cita emas menjadi lima besar ekonomi dunia," kata Presiden Joko Widodo dalam Peluncuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Djakarta Theater, Kamis (15/6/2023). Presiden menegaskan, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif manjadi transformatif, melalui tiga area perubahan yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. "Itu yang dulu-dulu gak kita miliki, tapi sekarang sudah lebih praktis dan lebih detail," kata dia. (Yetede)

Musim Lebaran yang biasanya menjadi masa panen bagi PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Efeknya kinerja LPPF kemungkinan cenderung stagnan, bahkan berpotensi turun. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya bilang, perlambatan penjualan ritel terjadi karena tren pelemahan komoditas unggulan Indonesia seperti batubara dan crude palm oil (CPO). Efeknya, daya beli konsumen LPPF turun. Analis UOB Kay Hian Sekuritas, Stevanus Juanda dalam riset 22 Mei 2023 juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut, pertumbuhan penjualan LPPF flat, atau naik single digit pada musim Lebaran 2023. Penyebabnya adalah daya beli yang melemah di tahun ini. Manajemen LPPF mengindikasikan pemulihan terjadi di Jakarta dan Bali. Namun terjadi pelemahan daya beli di daerah berbasis komoditas seperti Kalimantan. Padahal musim Lebaran menjadi momen penting bagi LPPF. Sebab dua pertiga laba tahunannya dihasilkan di musim Lebaran. Stevanus yakin penjualan dan laba bersih LPPF setahun penuh hanya naik single digit. "Karena biaya terkendali, pertumbuhan penjualan LPPF naik single digit maka kemungkinan laba operasi dan laba bersih akan naik single digit di 2023," kata dia.

Rentetan surplus neraca perdagangan Indonesia belum terputus. Sudah 37 bulan lamanya, realisasi neraca perdagangan kita selalu ciamik. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pada Mei 2023 neraca perdagangan Indonesia surplus US$0,44 miliar. Nilai ekspor Indonesia pada Mei 2023 mencapai US$21,72 miliar, naik 12,61% secara bulanan. Kenaikan ekspor tersebut ditopang oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 13,18% dari US$18.025,4 juta menjadi US$20.401,3 juta, serta ekspor migas yang naik 4,48%, yaitu dari US$1.258,7 juta menjadi US$1.315,0 juta. Kendati demikian, kenaikan ekspor secara keseluruhan pada periode tersebut ternyata juga berbanding lurus dengan impor yang tercatat US$21,28 miliar pada Mei 2023, naik 38,65% dibandingkan April 2023. Pemicunya yakni kenaikan impor migas sebesar 6,09% dan nonmigas 46,42%. Alhasil, surplus neraca perdagangan Indonesia pun hanya sanggup menembus angka US$0,44 miliar, lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya. Menurut data BPS, pada April 2023 terjadi surplus US$3,94 miliar. Malah angka itu lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$2,91 miliar. Realisasi pada April tersebut digadang-gadang menjadi titik balik, lantaran pada beberapa bulan sebelumnya ada kecenderungan nilai surplus neraca dagang terus menyusut. Contohnya adalah pelemahan ekonomi negara mitra dagang Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Aktivitas manufaktur di kedua wilayah tersebut sedang lesu. Agaknya salah satu alasannya adalah suku bunga yang sedang dalam tren tinggi, akibat kebijakan moneter yang ketat. Hal itu membuat ekspansi sektor riil tersendat.

Penguatan kerja layak di berbagai sector pekerjaan dipercaya mampu mencegah praktik perburuhan anak meluas. Upaya ini tetap perlu diikuti dengan inklusi pendidikan dasar yang merata, penarikan pekerja anak, dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Programme Officer International Labour Organization (ILO) Country Office for Indonesia and Timor Leste, Abdul Hakim, Rabu (14/6) di Jakarta, mengatakan, kerja layak meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik kerja paksa, kebebasan berserikat, upah sepadan, serta pemenuhan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (K3). Apabila pekerja usia dewasa memperoleh kerja layak, anak-anak tidak perlu turut bekerja.

”Perusahaan di sektor jasa juga bisa mencegah pekerja anak meluas. Misalnya, perusahaan jasa ojek daring yang memberikan insentif berupa biaya pulsa, kupon diskon perawatan kendaraan, akses jaminan sosial ketenagakerjaan, kredit kepemilikan rumah, dan beasiswa pendidikan anak mitra pengemudi. Cara-cara ini mendukung kerja layak,” ujar Hakim. Programme Manager ILO Project, Promise II Impact di Jakarta, Djauhari Sitorus, menambahkan, pekerja anak bukan permasalahan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kemunculan pekerja anak berkaitan erat dengan persoalan ketidakadilan yang dialami oleh keluarga. Anak ikut bekerja karena membantu perekonomian keluarga. (Yoga)