Mundurnya perusahaan asal AS, Air Products, dari dua proyek gasifikasi batubara di  Indonesia seakan menegaskan, energi alternatif itu belum menarik dan ekonomis dari sisi bisnis. Proyek pun reset atau diatur ulang. Di sisi lain, substitusi elpiji haruslah dipikirkan. Kepastian mundurnya Air Products dari proyek hilirisasi batubara di Indonesia telah disampaikan pada akhir Maret 2023. Melalui laman resmi perusahaan pada Kamis, 23 Maret 2023, Air Products mengonfirmasi tidak lagi terlibat di proyek gasifikasi batubara mana pun di Indonesia. Sebelumnya, Air Products terlibat dalam dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia, yakni batubara ke dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji di Sumatera Selatan dan batubara ke metanol di Bengalon, Kaltim. Bahkan, peletakan batu pertama proyek DME di Sumsel, yang digarap bersama PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero), diresmikan Presiden Jokowi  pada 24 Januari 2022.

Tiga bulan berselang, PT Bukit Asam (PTBA) masih mencari pengganti Air Products. ”Kami tetap komitmen dengan apa yang ditugaskan pemerintah. Kami sudah melaukan penjajakan dengan calon investor atau peminat dari luar negeri,” ujar Dirut PTBA Arsal Ismail setelah RUPS PTBA di Jakarta, Kamis (15/6). Ia menambahkan, perusahaan  yang sedang dijajaki tersebut berasal dari China. Selain terus memantau perkembangan dan proses, PTBA juga berkoordinasi dengan pemerintah agar proyek coal to DME bisa berjalan dengan baik. Apalagi, dari aspek sumber daya, PTBA memiliki cadangan batubara 3 miliar ton. Arsal juga mengakui dampak perubahan timeline proyek coal to DME dengan hengkangnya Air Products. ”Tentu harus kami jadwal ulang lagi. Kemarin, kan, sudah membuat (timeline) pembangunan berkisar 3-4 tahun. Dengan  investor baru, start (ke awal lagi). Tapi, tidak awal banget karena, kan, sudah ada yang dimulai,” katanya. (Yoga)

OJK menekan gap literasi dan inklusi keuangan antara wilayah desa dan kota. Industri keuangan formal diminta masuk ke desa-desa untuk menawarkan produk keuangan  sekaligus melakukan edukasi literasi keuangan. Saat ini, desa justru lebih banyak terpapar tawaran pinjaman daring ketimbang literasi keuangan. ”Kami ingin membuka akses keuangan formal sebesar-besarnya kepada masyarakat desa. Karena itu, kami meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Nagari (Desa) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Kamis (22/6).

Friderica menyebut, peluncuran Ekosistem Keuangan Inklusif di Nagari Sumpur akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah perdesaan lain di Indonesia. Program ini akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa pada lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan perbankan, lembaga pembiayaan, pegadaian, asuransi, investasi, pinjaman daring, hingga ke perencanaan keuangan. Friderica memaparkan, inklusi keuangan di wilayah perkotaan Indonesia mencapai 86,7 %, tetapi di perdesaan baru 82,7 %. Ada gap 4 % antara desa-kota. Inklusi keuangan ini menunjukkan seberapa banyak warga yang sudah menggunakan produk industri keuangan formal atau resmi. Sementara itu, literasi keuangan di perkotaan mencapai 50,5 % dan desa 48,4 %. Gap desa-kota mencapai 2,1 %. Literasi keuangan ini menunjukkan seberapa banyak masyarakat mampu memahami dan memutuskan penggunaan jasa industri keuangan. Gap ini dari tahun ke tahun terus menurun. (Yoga)

Sebagian masyarakat di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jateng, mengeluhkan dampak pencemaran limbah tambak udang di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir. Selain merusak lingkungan dan mengganggu perekonomian masyarakat, kehadiran tambak  udang di kawasan itu juga memicu perselisihan antarwarga yang pro dan kontra terhadap tambak. Proyek tambak udang vaname mulai masuk ke pulau itu tahun 2016. Satu tahun kemudian, tambak udang yang tadinya hanya ada di satu lokasi bertambah menjadi empat lokasi. Di setiap lokasi ada 6-36 petak tambak. Jumlah tambak terus bertambah dan mencapai puncaknya setelah 2020. Kini, tambak ada 39 lokasi.”Tambak udang seperti mengepung Karimun jawa. Hanya tinggal satu dusun yang tidak ada tambak udangnya,” ujar Bambang Zakariya, salah satu warga, Kamis (22/6).

Tambak-tambak itu menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Setiap hari, limbah-imbah itu dibuang ke laut. Pencemaran air laut membuat budidaya rumput laut mati, serta kerang-kerang, kerapu, dan lobster merugi. Pencemaran limbah tambak juga mengganggu aktivitas masyarakat di darat. Setiap hari, warga yang tinggal di sekitar tambak terganggu dengan bau amonia dan suara kincir dari tambak. Sejumlah warga juga mengeluhkan air dari sumur-sumur mereka asin, tidak tawar lagi. Salah satu warga Karimunjawa yang aktif menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak tambak udang di media sosial adalah Daniel Tangkilisan. Pada 12 November 2022, Daniel mengunggah gambar pencemaran di Pantai Cemara, karimunjawa, akibat limbah tambak. Pada Februari 2023, komentar Daniel di unggahan itu dilaporkan pihak tertentu ke Polres Jepara. Komentar Daniel karena dianggap sebagai ujaran kebencian. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Juni 2023. (Yoga)

Efek penurunan harga minyak dunia menyebabkan kinerja PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) tampak loyo. Research Analyst Reliance Sekuritas, Ayu Dian mencermati, penurunan harga minyak dan gas migas mempengaruhi kinerja MEDC. Harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) minyak MEDC turun 23% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi US$ 77 per barel. Hal itu menyebabkan pendapatan migas turun 8,14% secara kuartalan menjadi US$ 437 juta pada kuartal I-2023. Padahal MEDC berhasil meningkatkan produksi. Analis Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman mengatakan, volume minyak dan gas Medco masih akan naik 29,9% secara yoy menjadi 165 mboepd. Namun margin menyusut karena kenaikan biaya operasi. Penurunan profitabilitas MEDC juga dipengaruhi pendapatan lebih rendah dari anak usahanya dari PT Amman Mineral International Tbk (AMNT). AMNT mencatatkan pendapatan US$ 41,8 juta di kuartal I-2023. Turun 35% secara kuartalan karena produksi tembaga dan emas lebih rendah. Analis Samuel Sekuritas, Muhammad Farras Farhan dalam riset 29 Mei 2023 berpendapat, EBITDA dan laba bersih MEDC masing-masing akan menjadi menjadi US$ 1,1 miliar dan US$ 314 juta pada tahun 2023. Di tahun ini, margin MEDC akan terpangkas karena proyek pengembangan Geothermal Ijen mulai beroperasi.

Potensi sumber daya alam di Indonesia memang sangat beragam. Namun, kondisi geografis yang cukup unik membuat kandungan mineral dan cadangan minyak dan gas (migas) yang dimiliki setiap daerah akan berbeda-beda. Perbedaan kepemilikan cadangan energi ini tentu saja tidak boleh menghalangi jaminan pasokan energi ke seluruh daerah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menjaga prinsip keadilan energi adalah menargetkan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) ke seluruh negeri. Pembangunan jargas, yang tercatat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), tak terbatas pada daerah yang memiliki cadangan energi saja. Daerah yang belum tersentuh energi pun mendapatkan perhatian melalui pembangunan berbagai pipa gas transmisi, dan distribusi. Tidak mengherankan jika kemudian target penggunaan jargas pada 2024 dipatok 4 juta SR. Target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah telah membangun infrastruktur jargas di sejumlah wilayah yakni Jawa, Sumatra, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Selain itu, proyek pengembangan jargas dilakukan dalam tiga skema. Pertama, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, upaya pengembangan jargas dilakukan secara mandiri tanpa dukungan APBN. Ketiga, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Peta konsumsi gas nasional masih didominasi oleh kebutuhan pembangkit listrik, industri petrokimia, pelanggan kecil, dan pemakaian rumah tangga. Padahal, dari sisi ekonomi, pemakaian jargas di tingkat rumah tangga justru memiliki keuntungan lebih. Harian ini menilai sosialisasi yang lebih gencar diperlukan guna mendorong penggunaan gas domestik dari jaringan gas rumah tangga, khususnya di daerah terpencil. Becermin pada proses konversi minyak tanah ke LPG 3 kg yang dimulai pada pertengahan 2006, perlu waktu yang lumayan lama membangun kesadaran masyarakat.

PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group) bekerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) mengumumkan minatnya untuk membangun hotel pertama berbintang empat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Direktur Eksekutif Vasanta Group Erick Wihardja mengatakan Vasanta telah memilih lokasi pembangunan hotel yang terletak tidak jauh dari Istana Negara. “Kami melihat IKN ini a big milestone bagi Indonesia, salah satu momen perubahan yang sangat besar bagi negara. Jadi, kami ingin ikut andil dalam sejarah itu,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (22/6). Menurutnya, pembangunan hotel itu hasil kerja sama Vasanta Group dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita (BUO), yang ditandatangani di Alam Sutera, Tangerang, pada Rabu (21/6). Setelah kesepakatan ini dilakukan, dia berharap proses pembangunan segera dilaksanakan sehingga Vasanta Group dapat berpartisipasi pada pembukaan IKN pengganti Jakarta. Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto mengungkapkan kepercayaannya kepada Vasanta Group sebagai pihak yang telah memiliki portofolio hotel berkualitas di Tanah Air. Perjanjian kerja sama itu dilakukan sebagai kesepakatan bersama di bawah perikatan sebelum persetujuan lokasi dikeluarkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Setelah izin lokasi diterbitkan, Vasanta Group kemudian memulai pembangunan hotel di Nusantara itu.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional atau NFA Andriko Noto Susanto mengatakan, pihaknya sedang menyusun dokumen tertulis yang mengedepankan aspek kuantitatif serta mempertimbangkan setiap pelaku yang berada di mata rantai pasok daging sapi dari hulu ke hilir. Rencana tersebut disusun sebagai dasar usulan program swasembada daging sapi menjadi proyek strategis nasional atau PSN.

”Kami akan lihat potensi keterlibatan peternak, BUMN dan daerah, serta pelaku industri terkait. Dalam penyusunannya, kami juga berdiskusi dengan akademisi. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan selesai,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (21/6). Selain itu, NFA juga akan mendalami dan mengkaji kembali aturan-aturan yang berkaitan dengan swasembada daging nasional, termasuk tentang impor sapi indukan, mulai dari regulasi tingkat kementerian. Sejalan dengan kajian tersebut, NFA juga mendalami opsi-opsi teknis dalam mengimpor sapi hidup untuk dikembangbiakkan dalam rangka meningkatkan populasi sapi dalam negeri. (Yoga)

Koalisi masyarakat sipil mengkritik sejumlah pasal tentang pengelolaan data kesehatan dalam draf final Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Pasal-pasal itu dianggap menjadi celah untuk mengumpulkan informasi dan data genetik (genom) penduduk Indonesia, yang rentan disalahgunakan. Anggota koalisi masyarakat sipil, Wahyudi Djafar, menyebutkan, pada beberapa pasal dalam draf final RUU Kesehatan, ada peluang terjadinya penyalahgunaan data kesehatan. Misalnya, Pasal 346 ayat 7 RUU Kesehatan yang mengatur bahwa penyelenggara sistem informasi kesehatan dapat memproses data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia.

Pada bagian penjelasan dari ayat tersebut disebutkan bahwa transfer data dan informasi kesehatan itu untuk kepentingan penanggulangan kejadian luar biasa, wabah, ibadah haji, perjanjian alih material, dan kerja sama internasional di bidang kesehatan. Transfer data ini dapat berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). "Transfer data batas lintas negara ada prasyaratnya, salah satunya ada kesetaraan hukum PDP di negara tujuan transfer dengan Indonesia," kata Wahyudi, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Rabu, 21 Juni 2023. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Pencabutan status itu berlaku sejak Rabu (21/6). Indonesia setidaknya melewatkan 1.206 hari dalam masa pandemi Covid-19 sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 silam. "Sejak Rabu 21 Juni 2023 pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi," kata Presiden Jokowi, Rabu (21/6). Sejalan dengan pencabutan status itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mulai memasuki masa endemi. Meski begitu, Presiden meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalani perilaku hidup sehat. Sontak keputusan mengakhiri status pandemi di Indonesia mendapatkan respon positif dari sejumlah kalangan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpendapat, keputusan mencabut status pandemi sejalan dengan pencabutan status darurat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada awal Mei lalu. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pencabutan status pandemi tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, kegiatan ekonomi sudah pulih sejak Presiden mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022. "Berarti sebenarnya kegiatan ekonomi sudah normal sejak pencabutan PPKM, jadi kalau melihat situasi pencabutan status pandemi ini pengaruhnya kecil pada ekonomi," kata dia. Di pasar modal, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengemukakan, dampak positif pencabutan status pandemi bisa terihat dengan ekspansi sejumlah emiten yang cenderung meningkat dibandingkan saat pandemi Covid-19. Menurut dia, ekspansi di beberapa sektor bisnis mulai terlihat selama bulan terakhir.

Pelaku usaha menanti aksi lanjutan Bank Indonesia (BI) dalam meng­­or­kestrasi moneter melalui instrumen makroprudensial guna memberikan daya dorong lebih besar terhadap ekonomi nasional. Maklum, sejak pengujung tahun lalu bank sentral mengalihkan fokus pada optimalisasi fungsi suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) guna merespons lesatan inflasi. Kini, setelah indeks harga konsumen (IHK) perlahan dapat dikendalikan, asa besar kembali ditujukan kepada otoritas moneter sehingga mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Memang, BI telah mengutak-atik instrumen makroprudensial selama pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya yakni melonggarkan rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka kendaraan bermotor 0%. Dilakukan pula pelonggaran kewajiban Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan RIM Syariah, hingga kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam pembiyaan inklusif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto, mengatakan relaksasi lanjutan dari BI dalam kaitan makroprudensial akan menambah energi dunia usaha. Bagi industri otomotif, kebijakan ma­­kro­­pru­densial BI pun memberikan impak positif terhadap kinerja penjualan kendaraan, mengingat mayoritas transaksi dilakukan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan. Tak jauh beda, Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie, mengatakan suku bunga acuan bukanlah faktor tunggal yang memberikan gairah bagi ekonomi riil, termasuk di sektor properti.

Sementara itu, kalangan ekonom memandang kebijakan makroprudensial memang memberikan keringanan yang cukup signifikan bagi dunia usaha dan efektif mendorong konsumsi. Hanya saja, perbankan cenderung memiliki pertimbangan subjektif sehingga pelonggaran moneter tidak seketika diikuti oleh akselerasi penyaluran kredit. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan kebijakan makroprudensial BI sejatinya bertujuan baik untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kuncoro, menambahkan BI perlu mengembalikan arah kebijakan moneter sebagaimana kondisi ekonomi normal mengingat pandemi Covid-19 di dalam negeri telah berakhir. Konretnya adalah dengan mengembalikan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan makroprudensial untuk stabilisasi.