MEKKAH,ID-Hampir 1,5 juta jemaah calon haji dari berbagai negara dilaporkan telah tiba di Mekkah, Arab Saudi pada Jumat (23/06/2023) untuk menunaikan rukun Islam kelima. tetapi, inflasi dan krisis ekonomi global makin mempersulit  pelaksanaan perjalanan sehingga banyak orang yang tidak dapat menunaikan rukun Islam kelima ini. Disamping itu, ibadah haji tahun ini bakal menjadi   yang pertama kali diselenggarakan tanpa pembatas-seperti dilakukan Pemerintah Arab Saudi selama pandemik virus corona pada 2020. menurut laporan, jumlah calon jemaah haji yang datang diprediksi terus bertambah  sebelum ibadah dimulai pada Senin (26/06/2023). Di sisi lain, inflasi global telah menaikkan harga naik haji menjadi dramatis. Mulai dari meningkatnya biaya penerbangan, transformasi, makanan, dan akomodasi, baik didalam maupun disekitar  kota suci Mekkah. Selain itu, beberapa negara-termasuk beberapa negara dengan  populasi muslim terbesar di dunia-mengalami krisis ekonomi, termasuk anjloknya nilai nilai mata uang nasional. "Untuk bisa menunaikan ibadah haji, biasanya Anda bisa mengorbankan sesuatu. Tapi tahun ini terlalu mahal. Setelah jumlah pengeluaran besar keluarga baru-baru ini, kenaikan harga paket  haji membuatnya tidak terjangkau," ungkap Mohammed, seorang profesor universitas di Kairo. (Yetede)

Jumat siang, 23 Juni 2023, Tempo menyambangi bangunan berpagar besi warna krem yang banyak disebut dalam pemeriksaan para tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif, Johnny G Plate. yang sempat digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Tak ada aktivitas di sana. Pagar selebar 4 meter tergembok, membatasi akses menuju pelataran yang ditempati satu unit Toyota Innova dan beberapa sepeda motor. “Semua karyawan kami sedang keluar mengecek menara pemancar TVRI,” kata seorang pegawai yang keluar setelah Tempo berulang kali mengetukkan gembok ke pagar besi. Pegawai itu membenarkan bahwa rumah tersebut adalah kantor PT Solitechmedia Synergy. Perusahaan ini tak tercatat sebagai kontraktor ataupun subkontraktor proyek pembangunan BTS 4G yang digeber oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Nama perseroan terseret-seret lantaran Irwan Hermawan, salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, pernah menjabat Komisaris Solitechmedia.

Manajemen Solitechmedia telah mencopot jabatan Irwan sejak Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka pada awal Februari lalu. Namun penyidik tetap mencatat alamat kantor Solitechmedia sebagai salah satu lokasi kunci dalam pengusutan kasus yang ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp 8,03 triliun tersebut. Irwan Hermawan bukan tersangka awal dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G. Sebelumnya, pada awal Januari lalu, Kejaksaan Agung menjerat Anang Achmad Latif, Direktur Utama Bakti; Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; dan Yohan Suryanto, tenaga ahli human development UI Namun penyidik mulai mendapatkan gambaran aliran dana di pusaran kasus ini dalam pemeriksaan Irwan. Nama Irwan Hermawan sebelumnya beberapa kali disebut oleh Anang Latif sebagai orang yang kerap ia mintai tolong di beberapa urusan, termasuk untuk memenuhi permintaan Menteri Johnny Gerard Plate. Semula, seorang penyidik mengungkapkan, Irwan dalam pemeriksaan sebagai tersangka mengaku telah menerima dana senilai total Rp 119 miliar. Namun belakangan angka ini berubah. “Ketika diperiksa sebagai saksi dalam berkas penyidikan tersangka Windi Purnama, Irwan memaparkan lebih detail,” kata sumber Tempo. “Dana yang diterima dan kemudian disalurkan ke pihak lain menjadi Rp 243 miliar.”

Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan Windi Purnama sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS pada 23 Mei lalu. Ketika mengumumkan penetapan Windi sebagai tersangka, Kejaksaan menyebutnya sebagai orang kepercayaan Irwan yang menjadi “saksi kunci” dalam kasus ini. Belakangan, setelah Windi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, teka-teki sosok X, Y, dan Z yang dimaksudkan oleh Irwan mulai terkuak. Penyidik mulai mencatat sejumlah nama baru dari keterangan Windi. Satu di antara penerima dana itu adalah “Nistra”. Windi mengaku menyerahkan koper berisi duit kepada sosok ini dua kali, yakni di sebuah rumah di Gandul, Depok, dan hotel di Sentul, Bogor. Menurut penyidik, Windi menyatakan bahwa perintah untuk memberikan dana kepada Nistra datang dari Anang Achmad Latif. Karena tak mengetahui siapa Nistra, Windi sempat bertanya tentang maksud pemberian dana tersebut kepada Irwan. “Irwan menyatakan duit ini untuk Komisi I DPR,” kata penegak hukum. Atas pengakuan Windi ini pula, nama Nistra masuk dalam daftar penerima dana yang belakangan diperbarui oleh Irwan. Kepada penyidik, Irwan mengaku menyerahkan dana sekitar Rp 70 miliar. Angka ini hampir setara dengan penjumlahan beberapa aliran dana yang sebelumnya disebutkan oleh Irwan diterima oleh pihak “X”. (Yetede)

Indonesia telah diputuskan memasuki masa endemi Covid-19. Meski begitu, upaya perlindungan dari Covid-19 pada masyarakat tetap diperlukan, terutama bagi kelompok berisiko tinggi. Pemerintah diminta untuk tetap menjamin akses masyarakat terhadap vaksin dan menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis bagi kelompok berisiko tinggi. Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan dalam konferensi pers yang diikuti secara daring, Kamis (22/6) di Jakarta, mengatakan, penetapan status endemi bukan berarti penularan Covid-19 tidak ada atau lenyap di masyarakat.

Penyakit Covid-19 tetap ada, tetapi terkendali dan tidak menimbulkan kedaruratan di masyarakat. Untuk itu, fondasi kesehatan masyarakat yang telah dibentuk selama masa pandemi Covid-19 diharapkan tetap dijaga. Pemerintah pun perlu segera menetapkan upaya pencegahan, pengendalian, dan manajemen Covid-19 untuk jangka panjang. Upaya tersebut meliputi surveilans, informasi dan edukasi, akses pada vaksin dan obat, serta pelayanan kesehatan yang prima dan siap siaga.

”Beredar informasi bahwa ketika sudah tidak pandemi, vaksin tidak lagi di-cover  pemerintah. Kami ingin mengimbau agar vaksin Covid-19 tetap diberikan secara gratis  untuk kelompok risiko tinggi, terutama yang tidak mampu,” tutur Erlina. Kelompok berisiko tinggi yang dimaksud ialah warga lansia, orang dengan penyakit kronis, dan orang yang mengalami imunosupresi (gangguan imunitas). Kelompok tersebut amat berisiko mengalami perburukan jika tertular Covid-19. (Yoga)

Mundurnya perusahaan asal AS, Air Products, dari dua proyek gasifikasi batubara di  Indonesia seakan menegaskan, energi alternatif itu belum menarik dan ekonomis dari sisi bisnis. Proyek pun reset atau diatur ulang. Di sisi lain, substitusi elpiji haruslah dipikirkan. Kepastian mundurnya Air Products dari proyek hilirisasi batubara di Indonesia telah disampaikan pada akhir Maret 2023. Melalui laman resmi perusahaan pada Kamis, 23 Maret 2023, Air Products mengonfirmasi tidak lagi terlibat di proyek gasifikasi batubara mana pun di Indonesia. Sebelumnya, Air Products terlibat dalam dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia, yakni batubara ke dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji di Sumatera Selatan dan batubara ke metanol di Bengalon, Kaltim. Bahkan, peletakan batu pertama proyek DME di Sumsel, yang digarap bersama PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero), diresmikan Presiden Jokowi  pada 24 Januari 2022.

Tiga bulan berselang, PT Bukit Asam (PTBA) masih mencari pengganti Air Products. ”Kami tetap komitmen dengan apa yang ditugaskan pemerintah. Kami sudah melaukan penjajakan dengan calon investor atau peminat dari luar negeri,” ujar Dirut PTBA Arsal Ismail setelah RUPS PTBA di Jakarta, Kamis (15/6). Ia menambahkan, perusahaan  yang sedang dijajaki tersebut berasal dari China. Selain terus memantau perkembangan dan proses, PTBA juga berkoordinasi dengan pemerintah agar proyek coal to DME bisa berjalan dengan baik. Apalagi, dari aspek sumber daya, PTBA memiliki cadangan batubara 3 miliar ton. Arsal juga mengakui dampak perubahan timeline proyek coal to DME dengan hengkangnya Air Products. ”Tentu harus kami jadwal ulang lagi. Kemarin, kan, sudah membuat (timeline) pembangunan berkisar 3-4 tahun. Dengan  investor baru, start (ke awal lagi). Tapi, tidak awal banget karena, kan, sudah ada yang dimulai,” katanya. (Yoga)

OJK menekan gap literasi dan inklusi keuangan antara wilayah desa dan kota. Industri keuangan formal diminta masuk ke desa-desa untuk menawarkan produk keuangan  sekaligus melakukan edukasi literasi keuangan. Saat ini, desa justru lebih banyak terpapar tawaran pinjaman daring ketimbang literasi keuangan. ”Kami ingin membuka akses keuangan formal sebesar-besarnya kepada masyarakat desa. Karena itu, kami meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Nagari (Desa) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Kamis (22/6).

Friderica menyebut, peluncuran Ekosistem Keuangan Inklusif di Nagari Sumpur akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah perdesaan lain di Indonesia. Program ini akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa pada lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan perbankan, lembaga pembiayaan, pegadaian, asuransi, investasi, pinjaman daring, hingga ke perencanaan keuangan. Friderica memaparkan, inklusi keuangan di wilayah perkotaan Indonesia mencapai 86,7 %, tetapi di perdesaan baru 82,7 %. Ada gap 4 % antara desa-kota. Inklusi keuangan ini menunjukkan seberapa banyak warga yang sudah menggunakan produk industri keuangan formal atau resmi. Sementara itu, literasi keuangan di perkotaan mencapai 50,5 % dan desa 48,4 %. Gap desa-kota mencapai 2,1 %. Literasi keuangan ini menunjukkan seberapa banyak masyarakat mampu memahami dan memutuskan penggunaan jasa industri keuangan. Gap ini dari tahun ke tahun terus menurun. (Yoga)

Sebagian masyarakat di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jateng, mengeluhkan dampak pencemaran limbah tambak udang di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir. Selain merusak lingkungan dan mengganggu perekonomian masyarakat, kehadiran tambak  udang di kawasan itu juga memicu perselisihan antarwarga yang pro dan kontra terhadap tambak. Proyek tambak udang vaname mulai masuk ke pulau itu tahun 2016. Satu tahun kemudian, tambak udang yang tadinya hanya ada di satu lokasi bertambah menjadi empat lokasi. Di setiap lokasi ada 6-36 petak tambak. Jumlah tambak terus bertambah dan mencapai puncaknya setelah 2020. Kini, tambak ada 39 lokasi.”Tambak udang seperti mengepung Karimun jawa. Hanya tinggal satu dusun yang tidak ada tambak udangnya,” ujar Bambang Zakariya, salah satu warga, Kamis (22/6).

Tambak-tambak itu menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Setiap hari, limbah-imbah itu dibuang ke laut. Pencemaran air laut membuat budidaya rumput laut mati, serta kerang-kerang, kerapu, dan lobster merugi. Pencemaran limbah tambak juga mengganggu aktivitas masyarakat di darat. Setiap hari, warga yang tinggal di sekitar tambak terganggu dengan bau amonia dan suara kincir dari tambak. Sejumlah warga juga mengeluhkan air dari sumur-sumur mereka asin, tidak tawar lagi. Salah satu warga Karimunjawa yang aktif menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak tambak udang di media sosial adalah Daniel Tangkilisan. Pada 12 November 2022, Daniel mengunggah gambar pencemaran di Pantai Cemara, karimunjawa, akibat limbah tambak. Pada Februari 2023, komentar Daniel di unggahan itu dilaporkan pihak tertentu ke Polres Jepara. Komentar Daniel karena dianggap sebagai ujaran kebencian. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Juni 2023. (Yoga)

Efek penurunan harga minyak dunia menyebabkan kinerja PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) tampak loyo. Research Analyst Reliance Sekuritas, Ayu Dian mencermati, penurunan harga minyak dan gas migas mempengaruhi kinerja MEDC. Harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) minyak MEDC turun 23% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi US$ 77 per barel. Hal itu menyebabkan pendapatan migas turun 8,14% secara kuartalan menjadi US$ 437 juta pada kuartal I-2023. Padahal MEDC berhasil meningkatkan produksi. Analis Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman mengatakan, volume minyak dan gas Medco masih akan naik 29,9% secara yoy menjadi 165 mboepd. Namun margin menyusut karena kenaikan biaya operasi. Penurunan profitabilitas MEDC juga dipengaruhi pendapatan lebih rendah dari anak usahanya dari PT Amman Mineral International Tbk (AMNT). AMNT mencatatkan pendapatan US$ 41,8 juta di kuartal I-2023. Turun 35% secara kuartalan karena produksi tembaga dan emas lebih rendah. Analis Samuel Sekuritas, Muhammad Farras Farhan dalam riset 29 Mei 2023 berpendapat, EBITDA dan laba bersih MEDC masing-masing akan menjadi menjadi US$ 1,1 miliar dan US$ 314 juta pada tahun 2023. Di tahun ini, margin MEDC akan terpangkas karena proyek pengembangan Geothermal Ijen mulai beroperasi.

Potensi sumber daya alam di Indonesia memang sangat beragam. Namun, kondisi geografis yang cukup unik membuat kandungan mineral dan cadangan minyak dan gas (migas) yang dimiliki setiap daerah akan berbeda-beda. Perbedaan kepemilikan cadangan energi ini tentu saja tidak boleh menghalangi jaminan pasokan energi ke seluruh daerah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menjaga prinsip keadilan energi adalah menargetkan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) ke seluruh negeri. Pembangunan jargas, yang tercatat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), tak terbatas pada daerah yang memiliki cadangan energi saja. Daerah yang belum tersentuh energi pun mendapatkan perhatian melalui pembangunan berbagai pipa gas transmisi, dan distribusi. Tidak mengherankan jika kemudian target penggunaan jargas pada 2024 dipatok 4 juta SR. Target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah telah membangun infrastruktur jargas di sejumlah wilayah yakni Jawa, Sumatra, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Selain itu, proyek pengembangan jargas dilakukan dalam tiga skema. Pertama, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, upaya pengembangan jargas dilakukan secara mandiri tanpa dukungan APBN. Ketiga, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Peta konsumsi gas nasional masih didominasi oleh kebutuhan pembangkit listrik, industri petrokimia, pelanggan kecil, dan pemakaian rumah tangga. Padahal, dari sisi ekonomi, pemakaian jargas di tingkat rumah tangga justru memiliki keuntungan lebih. Harian ini menilai sosialisasi yang lebih gencar diperlukan guna mendorong penggunaan gas domestik dari jaringan gas rumah tangga, khususnya di daerah terpencil. Becermin pada proses konversi minyak tanah ke LPG 3 kg yang dimulai pada pertengahan 2006, perlu waktu yang lumayan lama membangun kesadaran masyarakat.

PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group) bekerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) mengumumkan minatnya untuk membangun hotel pertama berbintang empat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Direktur Eksekutif Vasanta Group Erick Wihardja mengatakan Vasanta telah memilih lokasi pembangunan hotel yang terletak tidak jauh dari Istana Negara. “Kami melihat IKN ini a big milestone bagi Indonesia, salah satu momen perubahan yang sangat besar bagi negara. Jadi, kami ingin ikut andil dalam sejarah itu,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (22/6). Menurutnya, pembangunan hotel itu hasil kerja sama Vasanta Group dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita (BUO), yang ditandatangani di Alam Sutera, Tangerang, pada Rabu (21/6). Setelah kesepakatan ini dilakukan, dia berharap proses pembangunan segera dilaksanakan sehingga Vasanta Group dapat berpartisipasi pada pembukaan IKN pengganti Jakarta. Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto mengungkapkan kepercayaannya kepada Vasanta Group sebagai pihak yang telah memiliki portofolio hotel berkualitas di Tanah Air. Perjanjian kerja sama itu dilakukan sebagai kesepakatan bersama di bawah perikatan sebelum persetujuan lokasi dikeluarkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Setelah izin lokasi diterbitkan, Vasanta Group kemudian memulai pembangunan hotel di Nusantara itu.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional atau NFA Andriko Noto Susanto mengatakan, pihaknya sedang menyusun dokumen tertulis yang mengedepankan aspek kuantitatif serta mempertimbangkan setiap pelaku yang berada di mata rantai pasok daging sapi dari hulu ke hilir. Rencana tersebut disusun sebagai dasar usulan program swasembada daging sapi menjadi proyek strategis nasional atau PSN.

”Kami akan lihat potensi keterlibatan peternak, BUMN dan daerah, serta pelaku industri terkait. Dalam penyusunannya, kami juga berdiskusi dengan akademisi. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan selesai,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (21/6). Selain itu, NFA juga akan mendalami dan mengkaji kembali aturan-aturan yang berkaitan dengan swasembada daging nasional, termasuk tentang impor sapi indukan, mulai dari regulasi tingkat kementerian. Sejalan dengan kajian tersebut, NFA juga mendalami opsi-opsi teknis dalam mengimpor sapi hidup untuk dikembangbiakkan dalam rangka meningkatkan populasi sapi dalam negeri. (Yoga)