MINA,ID-Lebih dari 2,5 juta jamaah haji seluurh dunia telah  memadati Jabal Rahmah di Arafah, Arab Saudi pada Selasa (27/06/2023). Ratusan ribu jamaah haji mulai bergerak melalui lembah Mina menuju Jabbal Rahmah saat fajar menyingsing pada Selasa untuk menjalani hari paling penting dalam rangkaian ibadah haji, yakni wukuf. Adapun tujuan dari perjalanan wukuf adalah untuk memanjatkan doa dan memohon ampunan, serta mendengarkan kotbah. Umat Islam juga percaya, dengan memanjatkan doa secara khusyuk  di Jabal Rahmah, sekitar 20 kilometer sebelah timur kota suci mekkah, merupakan kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan keselamatan dan pembaharuan  spiritual. Demikian dilansir dari Afrika News pada Selasa. Sebagai informasi kegiatan haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi semua Muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan, yang membawa umat beriman  menyusuri jalan seperti yang dilalui Nabi Muhammad SAW sekitar 1.400 tahun yang lalu. Dan ibadah haji 2023 ini dikembalikan ke pasaitas penuh setelah berakhirnya pandemi Covid. (Yetede)

Save Sangihe Island, gerakan perlawanan masyarakat Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sangihe, Sulut mengadukan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Ketertiban Sosial Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Ajun Komisaris Besar Robert Karepowan, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Senin lalu. Robert diduga melanggar etika karena dianggap terang-terangan mendukung PT Tambang Mas Sangihe (TMS), perusahaan tambang emas di Sangihe yang berkonflik dengan warga setempat. “Kami juga menduga dia mempunyai saham di PT TMS,” kata inisiator gerakan Save Sangihe Island, Jull Takaliun, saat ditemui di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, 27 Juni 2023. 

Ia menyebutkan Robert memiliki saham di PT Sangihe Pratama Mineral, anak usaha PT Tambang Mas Sangihe. Sesuai dengan akta PT Sangihe Pratama Mineral per 16 Maret 2022, Robert tercatat memiliki enam lembar saham perusahaan senilai Rp 6 juta. Saat ini PT Tambang Mas Sangihe berkonflik dengan masyarakat Sangihe. Warga sudah berkali-kali menentang rencana perusahaan menambang emas di pulau seluas 73 ribu hektare tersebut. Tapi perusahaan tetap berkukuh melakukan penambangan. Perusahaan tengah membangun infrastruktur jalan ke lokasi tambang, yang luas konsesinya mencapai 42 ribu hektare.

Ekonomi Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar. Barangkali demikian intisari dari laporan 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis International Monetary Fund (IMF) awal pekan ini. Ya, dalam laporan tersebut IMF memang melontarkan ‘puja-puji’ bagi Indonesia. Menurut IMF, kinerja makroekonomi Indonesia sejauh ini tergolong kuat. Arah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga makin bagus. IMF menyatakan tekanan inflasi terus mengendur karena kebijakan pengendalian yang tepat. Demikian pula dengan kebijakan moneter yang telah kembali seperti pada masa sebelum pandemi. Adapun dari perspektif anggaran, disiplin fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia membuat target defisit anggaran di bawah 3% dapat dicapai lebih cepat dari target. Buktinya, pada tahun 2022 saja, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 2,38% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya pemerintah telah menetapkan target defisit APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB. Faktanya, selama lima bulan tahun ini berjalan, Indonesia justru berhasil mencetak surplus. Termutakhir, per Mei 2023, APBN surplus Rp204,3 triliun atau mencapai 0,97% dari total PDB. Terlepas dari adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah Indonesia memang sudah semestinya waspada. Apalagi jika kita amati gelagat sejumlah indikator ekonomi dan keuangan belakangan ini, sejatinya ada hal yang mengkhawatirkan. Contohnya adalah tren pertumbuhan penerimaan pajak yang terus melandai sejak awal tahun. Malah kinerja lini bisnis yang berkontribusi besar pada penerimaan negara dan PDB, seperti industri pengolahan; perdagangan; hingga pertambangan, berkinerja kurang memuaskan. Hal yang sama juga tampak jika mengamati penerimaan dari pajak produktif seperti Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang tereduksi. Artinya, sektor manufaktur dan perdagangan di dalam negeri sedang menghadapi tantangan berat. Jika berlanjut, hal itu berisiko mengganjal pertumbuhan ekonomi.

Teknologi berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Selain menjawab tantangan zaman dengan mendatangkan banyak manfaat, tak sedikit produk teknologi disalah gunakan sehingga merugikan dan menyebabkan korban jiwa. Manusia perlu  beradaptasi dan berkolaborasi menghadapi pesatnya kemajuan teknologi yang tak dapat dihindari. Sejarawan sekaligus peneliti utama (BRIN), Asvi Warman Adam, mengatakan, teknologi muncul sebagai reaksi atau mengatasi tantangan zaman. ”Kemajuan teknologi mendatangkan berbagai perubahan. Manusia pun harus beradaptasi menghadapinya,” ujarnya dalam webinar bertema ”Teknologi, Sejarah, dan Masa Depan Peradaban” di Menara Kompas, Jakarta, Senin (26/6).

Webinar ini rangkaian Anugerah Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2023 dalam rangka HUT Ke-58 Harian Kompas. Asvi menyebutkan, sejak awal, teknologi dibuat untuk memecahkan masalah manusia. Pemanfaatannya berlangsung mulai dari zaman berburu hingga saat ini. Teknologi berkembang sesuai kebutuhan manusia. Manusia semula berburu, kemudian jadi peladang berpindah, menetap, lalu menerapkan budidaya. Hal itu memengaruhi teknologi yang digunakan. Beragam inovasi pun lahir dari kemajuan teknologi. Masuknya teknologi logam besi ke Nusantara, misalnya, bermanfaat sebagai alat pertanian. Sementara penggunaan vaksin menurunkan risiko kematian dari berbagai penyakit. ”Namun, ada juga teknologi yang disalahgunakan dan memakan banyak korban jiwa, seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki (Jepang pada 1945),” ucapnya. (Yoga)

Dalam waktu tiga tahun, 2019 hingga 2022, Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menggunakan dana operasional hingga Rp 1 triliun. Lukas juga diduga menyalahgunakan APBD Papua dan menerima suap terkait proyek pembangunan di Papua yang kasusnya ditangani KPK sejak September 2022. Dari penanganan tindak pidana korupsi tersebut ditambah alat bukti yang cukup, pada Senin (26/6) KPK kembali menetapkan Lukas, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 itu, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait dengan dugaan tersebut, 27 macam asset Lukas senilai lebih dari Rp 148 miliar disita KPK, berupa uang rupiah serta dollar AS dan dollar Singapura, sejumlah bidang tanah, rumah, hotel, apartemen, emas batangan, perhiasan emas, dan sejumlah mobil seharga Rp 300 juta hingga Rp 700 juta per unit.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin, mengatakan, untuk dugaan TPPU ini, KPK mengoptimalkan dahulu penyitaan aset yang dimiliki Lukas sebagai tersangka. Soal asal dana, menurut Alex, sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD dan dana operasional Gubernur Papua selama 2019-2022 sebesar Rp 1 triliun. Alex mengatakan, dana operasional gubernur sebesar Rp 1 triliun selama tiga tahun itu lebih tinggi dari yang ditetapkan Kemenkeu. Dari pemeriksaan, dana itu dilaporkan untuk makan dan minum. ”Jika dibagi, itu satu hari Rp 1 miliar untuk makan dan minum. Setelah dicek di restoran yang menerbitkan kuitansi, ada yang fiktif. Jumlahnya ribuan kuitansi,” ujarnya. (Yoga)

Pengeluaran per kapita penduduk Indonesia meningkat gegara kenaikan harga pangan dan BBM. Pengeluaran tersebut diperkirakan semakin meningkat mengingat harga pangan masih relatif tinggi dan seiring peningkatan konsumsi. Dalam laporan ”Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2022” yang dipublikasikan 23 Juni 2023, BPS menyebutkan, pengeluaran per kapita per bulan penduduk Indonesia pada September 2022 sebesar Rp 1,39 juta, meningkat 8,71 % dibandingkan pengeluaran per kapita per bulan September 2021 yang Rp 1,28 juta. Kenaikan pengeluaran itu disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan komoditas nonpangan. Hal itu menyebabkan porsi pengeluaran penduduk untuk makanan meningkat dari 49,3 % pada September 2021 menjadi 50,32 % pada September 2022.

Selain dampak kenaikan harga pangan global, kenaikan harga pangan juga akibat dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax pada 3 September 2022. Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah berpendapat, indikator itu menguak tabir baru penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2021-September 2022. Angka kemiskinan dalam periode perbandingan tersebut memang turun, tetapi porsi pengeluaran penduduk untuk pangan justru naik. ”Hal ini mengindikasikan beban masyarakat untuk pengeluaran pangan bertambah besar bahkan sampai menggerus tabungan,” kata Rusli ketika dihubungi di Jakarta, Senin (26/6). (Yoga)

Penyederhanaan perizinan dan kapasitas berusaha perlu didorong untuk memajukan sektor budidaya udang. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu bersinergi untuk membenahi masalah regulasi yang dikeluhkan pelaku usaha tambak udang. Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, usaha budidaya udang menawarkan nilai ekonomi yang potensial. Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekspor udang global setelah Ekuador dan India. Meski demikian, kontribusi Indonesia dalam pasar udang global tercatat baru 6 %. ”Peluang besar peningkatan pasar dalam industri udang sepatutnya dioptimalkan,” ujarnya, dalam panen raya tambak percontohan budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) milik KKP di Kebumen, Jateng, Senin (26/6).

Wapres Amin menambahkan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan sektor budidaya udang, yakni penyederhaan izin dan kapasitas berusaha. Masalah regulasi kerap dikeluhkan pelaku usaha tambak udang. Disisi lain, praktik budidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan perlu terus dipastikan. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM serta keterlibatan masyarakat dan pekerja local dalam pengelolaan tambak budidaya melalui pelatihan dan pendampingan, juga kemudahan akses sumber daya dan permodalan. (Yoga)

Persoalan menahun penyaluran elpiji kemasan 3 kg atau elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran belum juga menemui ujungnya. Sistem distribusi ”gas melon” yang masih bersifat terbuka memberi celah potensi penyelewengan di lapangan. Tata kelolanya makin rumit tatkala di setiap rantai pasoknya menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang. Pendistribusian elpiji bersubsidi berukuran 3 kg sudah diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji 3 Kg. Selain itu, ada Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual  eceran Elpiji 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Berdasarkan regulasi tersebut, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Pada tahap selanjutnya, di pangkalan / subpenyalur, HET ditetapkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah. Sampai titik ini, distribusi elpiji bersubsidi seharusnya bisa terawasi secara optimal.

Warga semestinya bisa membeli langsung ”gas melon” di pangkalan resmi sesuai HET. Namun, praktiknya tidak sederhana. Mulai dari ketiadaan barang hingga kebiasaan membeli di pengecer terdekat. Belum lagi biaya tambahan jika elpiji ingin diantar ke tempat pembeli. Bahkan, temuan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, elpiji 3 kg dijual Rp 55.000 per tabung di sebuah wilayah di Kalteng melebihi HET yang Rp 22.000 per tabung. Masih kerap ditemukannya harga elpiji 3 kg yang jauh di atas HET di  beberapa daerah menjadi perhatian Menteri ESDM Arifin Tasrif. Beberapa pekan lalu, Arifin mengatakan, pihaknya terus mencari cara agar tata niaga komoditas subsidi pengganti minyak tanah itu bisa membaik. Perbedaan harga (HET dengan harga di pembeli akhir) seharusnya dalam batas wajar. (Yoga)

Kinerja PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk pada awal 2023 melemah. Analis menyebut, kinerja MIKA tidak setinggi saat pandemi Covid-19. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, hal ini karena tingkat keterisian tempat tidur alias bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit sudah menurun signifikan dibandingkan saat terjadi pandemi Covid-19. Analis Sinarmas Sekuritas, Michael Filbery dalam riset 23 Mei 2023 mengatakan, penurunan pendapatan dan laba bersih MIKA pada kuartal I-2023 karena pendapatan rawat inap dan rawat jalan yang menurun. Akibatnya, pendapatan MIKA pada kuartal I-2023 turun 6% secara tahunan year on year (yoy) menjadi Rp 1,03 triliun. Sementara, laba bersih MIKA pada periode sama turun 14% yoy menjadi sebesar Rp 231 miliar. Penurunan ini sejalan dengan proporsi pendapatan MIKA yang berasal dari BPJS menjadi lebih tinggi. Sementara kontribusi pendapatan terkait Covid-19 menurun. Rata-rata hari menginap alias average length of stay (ALoS) MIKA turun menjadi 2,8 hari dari 3,0 hari di kuartal I-2022. Namun, Michael masih membuka kemungkinan adanya pertumbuhan pendapatan mid-double-digit pada kuartal II-2023. Proyeksi ini didasarkan pada harapan adanya peningkatan moderat dalam jumlah hari rawat inap, terutama karena lebih banyak hari libur selama periode hari raya yang dapat mengarah pada peningkatan di ALoS dan Bed Occupancy Rate (BOR). Sementara, pertumbuhan pendapatan di sisa 2023, menurut Michael akan terdorong dari penambahan rumahsakit baru yang mulai beroperasi. MIKA memiliki rumahsakit di Pamulang dan Slawi. Rumahsakit di kedua lokasi ini menyumbang tambahan kapasitas 264 tempat tidur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2023 masih mencatatkan kinerja positif. Dalam 5 bulan pertama tahun ini, anggaran negara membukukan surplus sebesar Rp204,3 triliun. Capaian tersebut menggenapi 5 bulan berturut-turut rapor surplus APBN. Meskipun begitu, posisi Mei 2023 lebih rendah dibandingkan dengan April 2023 yang sempat surplus Rp234,7 triliun. Pada tahun lalu, rekor surplus anggaran bertahan hingga Oktober 2022. Dalam 3 bulan terakhir 2022, APBN baru mencatatkan defisit. Alasan klasik, penyerapan anggaran yang rata-rata direalisasikan jelang tutup tahun ‘memaksa’ APBN defisit. Realisasi hingga akhir tahun lalu APBN defisit Rp464,33 triliun atau 2,38% dari PDB. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan target defisit APBN sebesar 4,5%. Pada tahun lalu, anggaran negara terbantu oleh ‘durian runtuh’ kenaikan harga komoditas sehingga memacu pungutan pajak. Kenaikan pendapatan negara pada 2022 mencatatkan rekor sejarah. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun, melesat 30,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan negara pada tahun lalu ditopang oleh perpajakan yang mencapai Rp2.034,5 triliun, 114% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan serta cukai. Sementara itu, berdasarkan kinerja bulanan, penerimaan pajak pada Mei 2023 hanya tumbuh sebesar 2,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membenarkan bahwa pertumbuhan penerimaan makin menurun. Menkeu beralasan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak pada 2022 sudah sangat tinggi sehingga kini ada penyesuaian. Terlebih lagi perlambatan pertumbuhan dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan impor.