Sura Beru Sembiring, 66 tahun, memilih keluar dari RSU Kramat Jati, Jaktim, meski belum bisa berdiri, pekan lalu. Petani lanjut usia asal Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumut itu memilih kembali bergabung dengan rekan-rekannya yang menginap di kantor Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jalan Pancoran Indah, Duren Tiga, Jaksel. Sura dan 19 petani dari Desa Sei Mencirim dan Desa Simalingkar, Deli Serdang, menjadikan kantor KPA sebagai tempat menginap selama di Jakarta. Atas nama perwakilan petani dua desa bertetangga itu, mereka tengah memperjuangkan tanahnya yang beralih ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Petani dua desa itu berada di Jakarta sejak 1 Juni lalu. Hampir satu bulan di Jakarta, sakit paru-paru Sura kambuh. Ia pun dirawat di rumah sakit. Namun perempuan dengan tiga cucu ini tak mau berlama-lama berbaring di rumah sakit, meski belum pulih. Dia akan ikut bersama kawan-kawannya berunjuk rasa di depan Istana Negara pada Kamis, 6 Juli mendatang. Ia ingin menagih janji Presiden Jokowi lewat Kantor Staf Presiden (KSP) yang akan memberikan tanah yang dicaplok PTPN II kepada petani di dua desa itu. "Biarlah saya meninggal di Jakarta daripada kayak begini. Pulang ke Sumatera juga (kami) tak bisa makan," kata Sura sambil meneteskan air mata saat ditemui di kantor KPA, Sabtu, 1 Juli 2023. "Pemerintah tak memperhatikan kami." (Yetede)

Presiden Jokowi pada upacara peringatan HUT Ke-77 Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7) meminta agar Kepolisian Negara RI terus berbenah diri. Tidak boleh lagi ada hubungan patron di internal institusi itu. Transformasi juga diperlukan supaya kewenangan besar yang dimiliki Polri bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di hadapan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran kepolisian, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa institusi Polri ibarat sapu lidi. ”Masing-masing lidi harus bersih, lurus, dan kuat yang diikat semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh ada blok-blokan, tidak boleh lagi ada patron-patronan (di Polri),” tutur Presiden saat menyampaikan amanatnya sebagai inspektur upacara.

Presiden Jokowi dalam amanatnya juga menekankan bahwa tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan rakyat adalah hal penting. Presiden mengapresiasi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang sudah di atas 70 % setelah sebelumnya berkisar di 60 %. Diharapkan, Polri terus berbenah dan mereformasi segala lini. Untuk itu, Polri perlu menyadari betul kewenangandan kekuatan Polri yang besar harus digunakan secara benar, tidak boleh disalahgunakan. ”Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Presiden. Perkara di internal Polri juga disoroti kalangan DPR. Lewat keterangan tertulis, Ketua DPR dan juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani meminta agar Polri segera berbenah diri dan meningkatkan pengawasan internal sehingga bisa memberi pelayanan ke rakyat dengan maksimal. (Yoga)

Salah satu perusahaan energi dan petrokimia terkemukanasional, BaritoPasific (kode saham BRPT), berkomitmen menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-11 dan 12 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam menerapkan dua poin tersebut, Barito Pasific mengimplementasikan ekonomi sirkular guna mencegah terbuangnya limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA) untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dipelopori anak usahanya Chandra Asri, Grup Barito Pasific turut menerapkan extended producer responsibility (EPR) sebagai langkah tanggung jawab perusahaan atas produk yang dibuat. Dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan penerapan ERP, Chandra Asri turut mengajak masyarakat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Salah satu inisiatif yang diterapkan Grup Barito Pasific dan masyarakat adalah pembuatan aspal dari sampah plastik. Penggunaan aspal plastik merupakan salah satu langkah yang diambil secara nasional untuk mengurangi sampah plastik di laut sesuai Peraturan Presiden No. 83/2018 dan Konferensi Our Ocean 2018 untuk melaksanakan program 100 kilometer Aspal Plastik pada 2023. 

Revolusi dunia kerja tengah terjadi. Kini, dunia memperlihatkan, mereka tidak butuh lagi pekerjaan (job). Dunia membutuhkan orang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketika mereka butuh. Oleh  karena itu, pemimpin ke depan bukan soal mengelola pekerjaan, melainkan bagaimana mengelola tugas dan proyek. ASN di Indonesia dengan tugas fungsional yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hierarki tampaknya telah mendahului fenomena ini. Mereka telah lama terbiasa dengan berbagai tugas untuk diselesaikan tanpa bergantung pada struktur organisasi. Mereka yang hebat adalah mereka yang bisa menyelesaikan berbagai tugas. Keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah lebih diperlukan dibandingkan dengan jabatan atau tugas formal seperti sebelumnya.

Dua penulis di MIT Sloan Management Review, John Boudreau and Jonathan Donner, menyebutkan, cara kita mengatur kerja dan pekerja secara tradisional menjadi semakin usang. Kita bergerak menuju sistem operasi kerja yang akan mendekonstruksi pekerjaan (work) menjadi tugas (task) dan proyek yang mungkin ditugaskan tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga ke mesin dan para pekerja di lokapasar kerja. Selain itu, pekerja akan semakin diidentifikasi bukan sebagai orang yang memegang pekerjaan  (job) tertentu, tetapi sebagai orang yang memiliki keterampilan dan bakat yang dapat diterapkan di mana pun di organisasi membutuhkannya. Perusahaan makin membutuhkan kelincahan dan fleksibilitas organisasi. Kedua sifat tersebut dimungkinkan menjadi pendekatan baru untuk dunia kerja.

Pekerjaan tidak diselesaikan berdasarkan divisi, kelompok, atau departemen yang ada, tetapi berdasarkan kecocokan minat dan gairah untuk menyelesaikan pekerjaan serta kecocokan dengan pemimpin. Karyawan boleh memilih untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pada suatu saat, mereka akan pindah dari satu proyek ke proyek lain dan pasti ke pemimpin satu dan pemimpin lain. Fenomena ini mencuat seiring telah lama muncul kritik terhadap dunia kerja. Kerja hibrida seusai pandemi juga makin memperlihatkan kritik tersebut berpengaruh pada para pengambil keputusan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi ke depan adalah mereka yang mampu mengorkestrasi pekerjaan yang membutuhkan manusia dan pekerjaan yang tidak membutuhkan manusia serta pekerjaan yang membutuhkan karyawan dan yang membutuhkan karyawan lepas. (Yoga)

Pemerintah berkukuh menjalankan penghiliran bahan mentah meskipun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia meninjau ulang pelarangan ekspor komoditas. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah melarang ekspor konsentrat bijih nikel. Lalu di Juni 2023 menyetop ekspor bauksit. Rencananya pada tahun depan, pemerintah akan menghentikan ekspor konsentrat tembaga. Ke depan, fokus industri penghiliran komoditas akan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, serta industri berbasis migas dan batu bara seperti proyek coal to methanol. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pelarangan ekspor bertujuan mendorong proses penghiliran di dalam negeri. Upaya ini telah membuat nilai tambah komoditas Indonesia semakin menjulang. “IMF mengatakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya, dari mana dia bilang rugi? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu menciptakan nilai tambah sangat tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/6). Dia membantah keterangan IMF yang menyebut penghiliran dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain. Selain itu, penghiliran juga memberikan efek signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Contohnya, neraca perdagangan Indonesia – China yang kini surplus US$1,3 miliar pada kuartal I/2023, dari sebelumnya defisit US$18 miliar pada 2016-2017. Berdasarkan Dokumen Konsultasi Staf IMF, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk tidak memperluas kebijakan larangan ekspor ke komoditas lain. IMF menilai reformasi struktural sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan harus sejalan dengan kebijakan diversifikasi ekonomi. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menuturkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan bertemu dengan Managing Director IMF akhir Juli atau awal Agustus ini.

Langkah penghiliran merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia emas 2045 untuk masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Harapannya, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, merata dan mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mengejar produk domestik bruto yang pada tahun itu diperhitungkan mencapai sekitar US$9,8 triliun dengan PDB per kapita sebesar US$30.000, kebijakan penghiliran industri menjadi kunci dalam mempersiapkan Tanah Air sebagai negara maju. Tidak heran dengan menimbang kesakralan sasaran ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekesalannya kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang seolah menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas. Dalam konferensi pers Jumat (30/6) Bahlil menyatakan apresiasi atas langkah IMF yang telah memberikan rekomendasi mengenai pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri. Akan tetapi di sisi lain, Bahlil mengkritisi sikap IMF yang dinilai terlalu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah atas hilirisasi. Pandangan IMF itu tertuang dalam laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dipublikasikan Senin (26/6). IMF menyoroti ‘kerugian’ yang dialami oleh pemerintah setelah menerapkan kebijakan hililirasi yang dinilai tidak tepat. Bahkan IMF memperingatkan langkah yang bertentangan di saat arus deras investasi asing yang tumbuh hingga 19% pada 2023. Adapun tujuan UU Minerba adalah agar Indonesia bisa merasakan nilai tambah dari produk-produk tambang dan mineral sehingga dapat mendongkrak produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja. Undang-undang Minerba sudah ditetapkan sejak 2009, tetapi hingga kini program penghiliran masih seperti jalan di tempat. Bahkan hingga keluar UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah belum berhasil menciptakan iklim usaha yang membuat investor tertarik membangun industri smelter di Indonesia.

Banjir sering terjadi sejak proyek IKN bergulir. Normalisasi sungai menggusur masyarakat adat tanpa sosialisasi dan ganti rugi. Untuk mengatasi banjir, Otorita IKN memberlakukan pengerukan Sungai Sepaku, juga disebut memperlebar sempadan kali dengan pengerukan dan penguatan tanggul. Masalahnya, normalisasi dilakukan dengan menggusur rumah masyarakat adat Dayak Balik Sepaku Lama, bahkan tanpa sosialisasi dan ganti rugi. (Yetede)

Teknologi baru kerap memicu guncangan bagi kehidupan manusia. Hal ini tidak bisa dihindari, tetapi harus diikuti dengan menemukan keseimbangan baru untuk meminimalkan dampak buruknya dan meningkatkan kontribusi positif bagi kemanusiaan. Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komaruddin Hidayat mengutarakan hal itu seusai menerima Anugerah Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2023 di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (28/6). Anugerah Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2023 juga diberikan kepada Guru Besar Fakultas Psikologi UI Prof Elizabeth Kristi Poerwandari. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 Harian Kompas.

Menurut Komaruddin, digitalisasi membuat perkembangan teknologi makin pesat. Teknologi tak lagi  hanya menggantikan peran manusia secara fisik, tetapi juga inteligensi. Beragam produk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai banyak digunakan. Secara individu, manusia bisa takluk oleh kemajuan teknologi. Namun, secara kolektif, manusia mampu mengendalikan teknologi. Kekolektifan itu akan menghasilkan keteraturan dan mengoreksi penyimpangan pemanfaatan teknologi. ”Saya optimistis terhadap semua temuan teknologi baru. Bahwa akan ada ombak dan guncangan, itu pasti. Namun, pada akhirnya, akan menemukan keseimbangan baru lagi,” ujar Komaruddin.

”Teknologi tidak bisa mewakili semua kemampuan manusia, termasuk oleh AI. Dalam perjalanan sejarah, selalu ada guncangan dalam setiap penemuan. Namun, pada akhirnya akan terkoreksi,” katanya. Akan tetapi, manusia perlu beradaptasi memanfaatkan perkembangan teknologi. Generasi penerus bangsa harus sigap di tengah kencangnya kemajuan teknologi, salah satunya dengan munculnya produk kecerdasan buatan yang semakin canggih. Prof Elizabeth Kristi Poerwandari mengatakan, internet dan AI sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kontribusinya dalam berbagai hal tidak terbantahkan. Namun, hal ini juga menimbulkan kecemasan, termasuk dalam psikologis. ”(Kehadiran) teknologi tidak bisa dicegah. Namun, kita bisa memastikan agar dampak negatifnya minimal dan  memaksimalkan dampak baiknya,” kata Kristi. (Yoga)

Sampai saat ini, indeks LQ45—indeks yang berisi 45 saham paling likuid di Bursa Efek Indonesia (BEI)—masih mencatatkan pertumbuhan 0,91% year-to-date (YtD). Catatan pertumbuhan itu terjadi saat IHSG melemah 2,76% sepanjang semester I/2023 ke level 6.661,88. Penguatan LQ45 pada paruh pertama 2023 didorong oleh apresiasi harga saham BBRI, ASII, BBCA, GOTO, TLKM, BBRI saat konstituen dari sektor energi merosot cukup tajam. Tekanan terhadap kinerja LQ45 pada semester I/2023 sempat datang dari koreksi harga saham ADRO, ITMG, dan EMTK. Namun, dengan kinerja indeks LQ45 yang secara umum masih relatif kuat pada paruh pertama 2023, sejumlah analis memprediksi Indeks LQ45 masih dapat mencatatkan pertumbuhan lebih baik pada semester II/2023. Mengawali paruh kedua 2023, kinerja LQ45 masih mungkin terstimulasi dari sektor konsumer dan perbankan. Kedua sektor ini memang diharapkan menjadi proksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan bisa mencapai 4,9%. Analis melihat harga-harga komoditas saat ini berangsur mengalami keseimbangan yang artinya terjadi normalisasi. Namun, hal ini belum cukup menopang kinerja LQ45 bisa melaju kencang. Ada satu faktor yang cukup menentukan kinerja LQ45 ke depan yaitu Pemilu 2024 yang persiapannya telah dimulai sebelumnya.

Sementara itu, sektor perbankan juga diharapkan tumbuh dengan baik seiring dengan potensi penurunan suku bunga acuan. Namun, perlu diingat bahwa kondisi pasar dapat berubah, dan kinerja sektoral dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan keuangan yang kompleks. Selain konsumer dan perbankan, perlu kiranya mencermati sektor teknologi. Cukup menarik untuk memantau perkembangan sektor ini meski kerap menunjukkan kinerja yang fluktuatif di antara zona merah dan hijau. Sebagian besar perusahaan energi di LQ45 terkait dengan sektor minyak, gas, dan batu bara. Jika harga minyak, gas, atau batu bara mengalami peningkatan yang signifikan, perusahaan energi tersebut dapat mengalami kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, jika harga komoditas energi mengalami penurunan, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menghadapi tekanan. Selain itu, sektor energi sangat sensitif terhadap kebijakan pemerintah terkait energi, seperti regulasi, subsidi, dan insentif, yang dapat memengaruhi prospek sektor energi. Kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan sektor energi dapat memberikan dorongan positif, sedangkan kebijakan yang menghambat atau perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat berdampak negatif.

JAKARTA,ID-Para pengusaha nasional bakal berlari lebih kencang setelah Indonesia menyandang status endemi. Syaratnya, pemerintah menggelar 'karpet merah' bagi mereka. Sekedar menyegarkan ingatan, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-62, Rabu (21/06/2023), Presiden Jokowi mengubah status Indonesia dari pandemi menjadi endemi. Keputusan ini tidak diambil serampangan. Pertimbangan yang diambil pemerintah diantaranya angka-angka konfirmasi kasus harian Covid-19 yang mendekati nihi. Kecuali itu, hasil survei menunjukkan 99% mensyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. "Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mencabut status public health emergency international concern pada 5 Mei 2023," kata Presiden. Tentu saja kalangan pengusaha menyambut perubahan status dari pandemi menjadi endemi, dengan suka cita. Maklum, masuknya Indonesia ke era pandemi membuka gerbang bagi para pengusaha di Indonesia untuk kembali memacu bisnis setelah terseok-seok selama hampir tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Tak dapat dimungkiri, penetapan status peralihan dari pendemi ke endemi membawa dampak positif bagi operasional perusahaan. (Yetede)