Mendorong Fungsi Daerah di Sektor Migas

;

Mendorong Fungsi Daerah di Sektor Migas

Sosial, Budaya, dan Demografi Hairul Rizal 17 Jun 2023 Bisnis Indonesia

Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan, upaya pemerintah mengoptimalisasikan proyek hulu minyak dan gas terus digenjot. Kerja keras menjaga keberlangsungan proyek tidak dapat dilepaskan dari upaya mencapai target produksi migas 2030. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menargetkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta barel oil per day (BOPD), dan 12 bilion standar cubic feet per day (BSCFD) pada 2030. Begitu ambisiusnya penetapan target tersebut membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) turut agresif mencari wilayah eksplorasi baru, sembari terus meningkatkan produksi migas. Tidak cukup mendorong komitmen kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk bersatu padu mencapai target, pemerintah secara paralel mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan blok migas. Caranya dengan memberikan opsi hak partisipasi (Participating Intertest/PI) sebesar 10%. Hak partisipasi 10% adalah besaran maksimal pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik negara (BUMN). Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat hingga 2026, lebih kurang 22 kontrak migas berakhir kontrak kerja samanya, dan selanjutnya ditetapkan kontrak migas baru di mana pemerintah daerah mendapatkan hak partisipasi 10%. Adapun, penawaran hak partisipasi 10% kepada BUMD atau BUMN dilakukan kontraktor untuk wilayah kerja yang memperoleh persetujuan plan of development (POD) tahap pertama, dan untuk wilayah kerja alih kelola atau perpanjangan yang telah berlaku efektif kontrak kerja samanya.