Pemerintah Harus Usut Tuntas Insiden Kebocoran Data
DPR mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti secara tuntas kasus dugaan kebocoran data pribadi sampai ke ranah hukum. Pasalnya, tidak ada kejelasan penanganan, apalagi penegakan hukum,terhadap peristiwa dugaan kebocoran data. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui sejauh mana pelindungan dan keamanan data pribadinya. ”Panja Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR mendesak Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk berkoordinasi guna tercipta sinergi dalam dua hal,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan rapat Panja Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR, Senin (12/6) di Jakarta.
Dua hal tersebut, lanjut Abdul Kharis, pertama, melakukan langkah-langkah strategis pengamanan data sesuai dengan tugas dan fungsi agar kedaulatan siber terjaga dengan baik. Kedua, menindaklanjuti secara tuntas kasus kebocoran data ke ranah hokum sehingga pihak berwenang mampu memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku. Anggota Komisi I DPR dari PDI-P, Junico BP Siahaan, menyampaikan, masyarakat sebenarnya ”gelap” ketika terjadi kasus dugaan kebocoran data pribadi, termasuk bentuk koordinasi penanganan antar kementerian dan lembaga. ”Masyarakat dan kami perlu mengetahui persis seperti apa tindak lanjut atas insiden keamanan siber dan kebocoran data pribadi. DPR sebagai mitra pemerintah, secara khusus, jangan dibiarkan ’gelap’,” katanya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023