Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp 186,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi pada 2023 sebanyak Rp 159,6 triliun. Anggaran subsidi Rp 186,9 triliun tersebut terdiri dari subsidi BBM dan elpiji Rp 113,3 triliun serta subsidi listrik Rp 73,6 triliun. Jenis BBM yang masih mendapat subsidi dari negara adalah pertalite dan biosolar, sedangkan elpiji bersubsidi adalah yang berukuran 3 kilogram atau di masyarakat kerap disebut sebagai ”gas melon”. Pertalite dijual Rp 10.000 per liter, biosolar Rp 6.800 per liter, dan elpiji bersubsidi di tingkat pengecer Rp 20.000 per tabung. Sayangnya, menurut pengakuan pemerintah, tidak semua subsidi negara tersebut tepat sasaran. Masyarakat mampu masih memungkinkan membeli elpiji 3 kg di pengecer. Orang kaya pemilik mobil pun masih bebas membeli pertalite di SPBU, kendati pembelian per hari dibatasi. Mekanisme pendistribusian BBM dan elpiji bersubsidi yang terbuka memungkinkan siapa saja, baik si miskin maupun si kaya, mendapatkan komoditas bersubsidi tersebut.

Sedari dulu, pemerintah terus berkutat pada alasan validasi data warga yang berhak menerima subsidi. Anehnya, persoalan-persoalan tersebut tak kunjung tuntas hingga sekarang. Padahal, pemerintah juga rajin menggelontorkan aneka ragam bantuan sosial, terutama menjelang Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Begitu pula subsidi untuk pertalite. Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM dengan tujuan penyaluran pertalite menjadi tepat sasaran tak ada kabar kapan selesainya. Padahal, sudah nyata bahwa sebagian anggaran subsidi energi tersebut bocor kepada pihak-pihak yang tidak berhak menikmati subsidi, padahal Indonesia masih bergantung pada utang untuk membiayai sebagian program pembangunan. Semoga pemerintahan yang baru untuk periode 2024-2029 mampu menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak bocor, dan agar subsidi tersebut bernuansa adil, (Yoga)

Pada 2-4 Maret 2024, konser bintang dunia Taylor Swift digelar di Stadion Nasional Singapura. Konser bertajuk The Eras Tour ini berlanjut di sana pada 7-9 Maret 2024. Tiket satu-satunya konser Swift di Asia Tenggara ini diburu sejak pertengahan 2023. Tiket bahkan ludes terjual dalam beberapa jam lewat ”pertempuran sengit”. Harganya mulai dari 88 dollar Singapura hingga 1.228 dollar Singapura, setara Rp 1 juta hingga Rp 14,4 juta dengan kurs Rp 11.703 per dollar Singapura. Tiket hanya salah satu aspek penggerak ekonomi yang menimbulkan efek pengganda. Aspek lain, sebagian besar penonton berpikir untuk tampil berbeda. Pernak-pernik dan pakaian demi tampil cantik saat menonton konser pun dipilih penuh pertimbangan.

”Sayang jika hanya berpakaian biasa karena bakal foto. Akhirnya, aku cari baju karena Taylor Swift identik dengan sesuatu yang blink-blink (bekerlip),” ujar Lourentia Kinkin, di Jakarta, Kamis (29/2). Swifties alias penggemar Swift dalam konser biasanya berpakaian sesuai tema yang dipilih dari 10 era yang diwakili setiap album Swift, mulai album debut Taylor Swift (2006) hingga Midnights (2022). Kinkin, tak hanya belanja baju, tas, dan aksesori. Ia juga berencana menghias kuku untuk merepresentasikan 10 album Swift. Kuku setiap jari memiliki warna berbeda dengan anggaran Rp 200.000. Ia juga membeli stiker wajah Rp 12.000. Kinkin juga akan berpartisipasi dalam friendship bracelet, tradisi Swifties di seluruh dunia yang menyepakati membuat gelang persahabatan yang ditukarkan saat konser berlangsung, dengan anggaran Rp 60.000.

Konser Taylor Swift tak hanya memberi suguhan musik, tetapi juga memberi wadah bagi pemburu cendera mata (merchandise), seperti kaus, jaket bertudung (hoodie), gelang, tas, dan poster. Nominalnya pubervariasi, bergantung pada jenis barang. Antrean para pemburu itu mengular. Tak heran, dari The Eras Tour sepanjang 2023, Swift menghasilkan 200 juta USD atau Rp 3,1 triliun dengan kurs Rp 15.673 per USD hanya dari penjualan suvenir. Dari penjualan tiket, penyanyi itu mengantongi 1,04 miliar USD atau Rp 16,3 triliun. Angka ini memecahkan rekor sebagai tur pertama yang mengantongi lebih dari 1 miliar USD, seperti dikutip Forbes.

Mengutip The Straits Times, tepat setelah tiket konser Swift habis terjual, beragam hotel, maskapai, dan operator agen perjalanan mengantisipasi ledakan perjalanan ke Singapura pada Maret 2024. Harga pun terkerek naik seiring melonjaknya jumlah pesanan. Kepala pemasaran dan komersial Pan Pacific Hotels Group Cinn Tan mengatakan, pesanan kamar Hotel Parkroyal Collection Pickering naik 200 % pada periode 2-9 Maret 2024. Mayoritas pesanan berasal dari Australia, Indonesia, Taiwan, dan Korsel. Kenaikan pencarian akomodasi di Singapura juga naik hingga 160 kali di platform perjalanan digital Agoda. Kenaikan terutama dari negaranegara sekitar Singapura, di- dominasi warga Filipina. (Yoga)

Total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton. Produksi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati demikian, Bapanas optimistis produksi beras tersebut akan menurunkan harga beras. BPS Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras pada Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton, dengan total 8,46 juta ton. Perkiraan produksi tersebut berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, realisasi potensi produksi beras itu bakal bergantung sejumlah faktor, terutama perubahan cuaca. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia sejak semester IIma 2023 berdampak pada peningkatan luas lahan bera atau tidak ditanami padi sepanjang Oktober-Desember 2023.

”Peningkatan luas lahan bera itu otomatis berpengaruh pada penurunan panen padi dan produksi beras nasional pada bulan-bulan awal 2024. Banjir yang melanda sejumlah daerah dan lahan pertanian yang kekurangan air juga dapat membuat potensi produksi berkurang,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan potensi produksi beras pada Januari-April 2024 hanya 10,71 juta ton. Volume produksi beras tersebut turun 17,52 % dibandingkan dengan realisasi produksi beras Januari-April 2023 yang mencapai 12,98 juta ton. (Yoga)

Mimpi Indonesia untuk meraup penerimaan dari transaksi perdagangan digital antarnegara menemui jalan buntu. Mayoritas negara menolak pencabutan moratorium bea masuk perdagangan barang digital lewat tapal batas. Pada WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang digelar 26—29 Februari 2024, dapat dipastikan bahwa moratorium bakal diperpanjang. Bahkan, instrumen bea masuk perdagangan barang digital yang sudah berusia 25 tahun itu dapat dipermanenkan. Perlu diketahui, sejak 1998, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara berkala menyetujui perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk tersebut. Perpanjangan terakhir disepakati pada Juni 2022 pada Konferensi Tingkat Menteri WTO (MC12). Selain memperpanjang moratorium hingga MC13, para anggota MC12, termasuk India, sepakat untuk mengintensifkan diskusi mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium. Indonesia bersama India dan Afrika Selatan, merupakan motor pengusung penghapusan moratorium bea masuk transaksi perdagangan digital antarnegara. Oleh sebab itu, India menegaskan kembali untuk mengkaji ulang implikasi moratorium bea masuk pada transaksi elektronik, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) pada MC13 pada 28 Februari 2024. Instrumen itu menjadi tantangan negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi e-commerce di dunia. India bersama Indonesia dan Afrika Selatan telah lama berupaya untuk mengakhiri moratorium bea masuk atas barang digital dengan alasan pungutan itu cenderung menguntungkan negara maju. New Delhi percaya bahwa suatu negara harus bebas melakukan pungutan bea masuk. Pasalnya, negara berkembang kehilangan pendapatan hingga US$10 miliar karena moratorium ini. Alasan Afrika Selatan hampir sama dengan India. Adapun motif Indonesia dapat dikatakan berbeda. Jargon pemerintah RI bahwa pungutan bea masuk transaksi digital untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud alias bertarif 0%. Pada pembahasan hari terakhir MC13, negara maju dari WTO tidak pernah berfikir bakal mencabut moratorium. Bahkan, bakal dibuat permanen. Sebaiknya memang pemerintah berfikir realistis dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak. Penerimaan wajib pajak selain ekstensifikasi, dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Berfikir visioner, seperti India justru lebih baik, yakni menyiapkan industri raksasa digital di dalam negeri. Tidak sekadar menjadi pasar produk digital negara asing.

Kemenkeu melaporkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2023 sebesar 10,21 %. Rasio itu turun dibanding tahun sebelumnya di 10,39 persen. Penurunan ini menunjukkan masih rendahnya rasio pajak Indonesia. Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berujar, rasio pajak yang rendah terjadi akibat inefisiensi administrasi pajak. “Proses pemungutan yang masih manual dan birokratis menyebabkan kebocoran dan membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Struktur tarifnya juga dianggap kurang progresif,” katanya, Kamis, 29 Februari 2024.

Begitu pula edukasi perihal pentingnya pajak bagi pembangunan yang masih rendah. Buktinya adalah masih banyak orang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, penghasilan sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk golongan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang ikut menurunkan rasio pajak. Yusuf mengatakan penyebab lain rendahnya rasio pajak adalah sektor ekonomi informal yang besar dan tidak terkena pajak. “Sektor informal saat ini mencapai sekitar 60 persen dari ekonomi Indonesia. Transaksi di sektor ini sering kali tidak tercatat dan tidak dikenai pajak,” ucapnya. (Yetede)

Angka kelahiran total di Singapura untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di bawah 1, yaitu tepatnya 0,97. Angka kelahiran total yang terus menurun kian menambah tantangan demografi di negara itu karena terjadi bersamaan dengan populasi penduduk yang kian menua. Indranee Rajah, Menteri pada Kantor PM Singapura, Rabu (28/2) menyatakan, angka kelahiran total merupakan jumlah rata-rata bayi yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya. Dalam lima tahun terakhir, grafik angka kelahiran total Singapura terus menurun. Pada 2019, angka kelahiran total negara itu 1,14. Lalu, pada 2020, angka itu 1,1. Kini, angka itu hanya sebesar 0,97. Tren penurunan angka kelahiran itu juga terjadi di negara maju lainnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Di Korsel, angka itu kini mencapai 0,72 atau rekor terendah.

Menurut Rajah, ada sejumlah faktor yang membuat angka kelahiran total itu turun. Ia menyebut pandemi Covid-19, yang mengganggu rencana pernikahan ataupun kelahiran, sebagai salah satu faktornya. Seperti di banyak negara maju lainnya, penurunan angka kelahiran total mencerminkan perubahan prioritas dari generasi ke generasi. Kaum muda bisa jadi tidak lagi menganggap memiliki anak sebagai hal yang penting. Rendahnya angka kelahiran total, imbuhnya, berimplikasi serius pada masa depan Singapura. ”Dengan lebih sedikit kelahiran, kita akan menghadapi penyusutan angkatan kerja. Hal itu membuat upaya untuk mempertahankan dinamisme, menarik bisnis global, dan menciptakan peluang bagi generasi berikutnya makin sulit,” katanya kepada The Straits Times.

Untuk menjaga angka kelahiran total, ujarnya, pemerintah menempuh sejumlah cara, salah satunya pembekuan sel telur secara elektif. Sejak diizinkan pada Juni 2023, sekitar 200 perempuan telah melakukan pembekuan sel telur elektif yang dilakukan karena alasan nonmedis. Sebelumnya, perempuan hanya boleh membekukan sel telurnya karena alasan medis. Lalu, untuk mendukung orangtua agar mau memiliki bayi, menurut Rajah, Pemerintah Singapura mulai menerapkan cuti ayah berbayar pada 1 Januari 2024. Setiap ayah berhak atas cuti empat minggu atau bertambah dari sebelumnya selama dua minggu. Pemberi kerja yang bersedia memberikan cuti tambahan itu akan mendapat kompensasi dari pemerintah. (Yoga) 

Kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri bukan sekadar untuk memastikan peserta didik cakap dalam bekerja. Lebih dari itu, kolaborasi ini diharapkan menginspirasi siswa untuk menggali potensi diri mereka saat berkecimpung di dunia kerja. Dani Sugianto, alumnus SMK Negeri 9 Bandung, tampil percaya diri saat dipanggil ke atas panggung untuk gelar wicara di acara L’Oréal Hairducation: Cetak Generasi Muda Siap Kerja di Industri Tata Rambut Indonesia, Rabu (28/2) di Jakarta. Saat masih sekolah hingga lulus tahun 2018, Dani merupakan salah satu peserta program L’Oréal Hairducation. ”Saya awalnya bingung, ketika lulus mau jadi apa. Tahunya paling nanti kerja di salon.

Setelah ikut program L’Oréal Hairducation di sekolah, saya menjadi tahu bidang tata rambut ini luas dan menjanjikan. Bisa jadi hairdresser, influencer, bisnis salon, sampai menjadi pendidik atau edukator. Wawasan saya jadi terbuka, dunia kecantikan luas sekali,” tutur Dani. Dani, akhirnya mengembangkan sayapnya menjadi edukator termuda di L’Oréal Professionnel Indonesia. Dia juga dipuji karena mampu menggali tren terbaru pewarnaan rambut tanpa bleaching supaya rambut tidak mudah rusak. Dani makin tertantang untuk terus mengembangkan iri di industri tata kecantikan. ”Industri ini tidak bisa digantikan dan perkembangannya pesat,” kata Dani.

Kentri Grata, alumnus SMK Negeri 4 Surakarta, mengatakan, ketika sekolah bersentuhan dengan industri, siswa terbantu untuk memahami masa depan mereka. Kentri pun meeraih prestasi sebagai pemenang kompetisi World Skills ASEAN. Sekarang, dia akan kembali berkompetisi di tingkat dunia di Perancis. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati mengatakan, pendidikan vokasi tidak sekadar melatih untuk ahli di bidangnya. Lebih dari itu, vokasi membekali kemampuan pembelajar sepanjang hayat dengan membangun kemampuan belajar dan berpikir yang kuat. ”Beberapa waktu lalu, banyak pekerja atau profesi yang tidak dianggap penting, seperti bidang kecantikan dan tata rambut, tetapi kini menentukan keseharian kita. Dukungan industri tidak sekadar meningkatkan keterampilan, yang penting justru membentuk perilaku dan sikap profesional untuk membuat pekerjaan itu bermartabat,” kata Kiki. (Yoga) 

Kelompok nelayan kecil Indonesia menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal rencana membatasi dan melarang subsidi perikanan bagi nelayan, yang menjadi agenda utama pembahasan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari 2024. ”Jika negosiasi ini disepakati, nelayan kecil di Indonesia tidak akan lagi mendapat subsidi. Hal ini jelas akan makin membebani nelayan kita,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik saat dihubungi pada Kamis (29/2).  Dalam rancangan teks subsidi perikanan yang dibahas pada konferensi tersebut, WTO berencana melarang delapan jenis subsidi yang dinilai berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan berlebih dan melewati kapasitas secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU overcapacity & overfishing).

Subsidi yang dilarang antara lain subsidi dalam bentuk BBM, asuransi, biaya pegawai, dan teknologi pencarian ikan. Dalam keterangan resminya, alasan WTO mendorong pengaturan subsidi itu, agar bisa menciptakan kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Rahmat menjelaskan, dalam negosiasi tersebut, WTO mengharuskan perubahan regulasi subsidi di negara anggota,termasuk Indonesia. Jika perjanjian WTO itu disahkan dan Indonesia ikut meratifikasi, UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berpotensi berubah.

UU ini menyebut pemberian subsidi langsung bagi nelayan. Intervensi oleh WTO ini, imbuh Rahmat, dapat mengancam kedaulatan nelayan kecil dan tradisional. Oleh karena itu, IGJ bersama Kelompok Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyuarakan penolakan terkait rencana WTO tersebut. Ia mengatakan, aspirasi dan rekomendasi ini sudah disampaikan kepada delegasi Indonesia pada 25 Februari 2024 atau sehari sebelum KTM ke-13 WTO dilaksanakan. Harapannya, delegasi Indonesia punya kesempatan menyampaikannya pada pembahasan dalam KTM. (Yoga) 

Kemenkoordinator Bidang Perekonomian memantau kegiatan simulasi program makan siang gratis yang diadakan SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2). Pantauan dilakukan untuk ”belanja masalah” program makan siang gratis yang telah dibahas dalam RAPBN 2025. Simulasi program itu merupakan program yang berjalan dengan anggaran dari Disdik Kabupaten Tangerang. Pada simulasi ini sekolah menyiapkan 160 porsi makan siang untuk empat kelas, yaitu tiga kelas 9 dan satu kelas 8, dengan harga Rp 15.000 per porsi. Terdapat empat jenis menu. Menu pertama nasi putih dengan ayam goreng tepung, perkedel tahu, capcay, dan pisang. Menu kedua nasi putih, semur telur, tempe goreng, tumis buncis wortel, dan pisang. Menu ketiga gado-gado dengan tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Menu terakhir siomay dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, dan pisang.

Seusai memantau program makan siang gratis, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sasaran simulasi ini sudah tepat. Pasalnya, selain dapat mencukupi asupan gizi dan nutrisi untuk para siswa, peng adaan makanan juga melibatkan pelaku UMKM di sekitar sekolah. ”Ini kita sekalian belanja masalah. Jadi, kalau kita lihat dari simulasi yang dilakukan hari ini, kita mau lihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik,” ujar Airlangga. Berdasarkan evaluasi sementara, lanjut dia, program ini dapat berdampak positif apabila terus dilanjutkan karena turut mendorong roda perekonomian skala mikro di lingkungan sekolah. Selain itu, asupan nutrisi dari para siswa juga dapat lebih terkontrol ketimbang membiarkan mereka memilih sendiri jajanannya.

Program makan siang gratis ini adalah program unggulan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, penetapanpemenang hasil Pemilu 2024 baru akan diumumkan KPU pada 20 Maret 2024. Pemerintah memastikan anggaran untuk program makan siang gratis ini mencukupi. Pembahasan program makan siang gratis itu sekaligus menunjukkan pemerintahan mendatang merupakan pemerintahan yang berkelanjutan dengan pemerintahan Presiden Jokowi (Kompas.id, Senin, 26/2). Estimasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diperlukan Rp 400 triliun per tahun untuk membagikan makan siang gratis kepa da 80 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. (Yoga)