Total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton. Produksi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati demikian, Bapanas optimistis produksi beras tersebut akan menurunkan harga beras. BPS Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras pada Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton, dengan total 8,46 juta ton. Perkiraan produksi tersebut berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, realisasi potensi produksi beras itu bakal bergantung sejumlah faktor, terutama perubahan cuaca. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia sejak semester IIma 2023 berdampak pada peningkatan luas lahan bera atau tidak ditanami padi sepanjang Oktober-Desember 2023.

”Peningkatan luas lahan bera itu otomatis berpengaruh pada penurunan panen padi dan produksi beras nasional pada bulan-bulan awal 2024. Banjir yang melanda sejumlah daerah dan lahan pertanian yang kekurangan air juga dapat membuat potensi produksi berkurang,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan potensi produksi beras pada Januari-April 2024 hanya 10,71 juta ton. Volume produksi beras tersebut turun 17,52 % dibandingkan dengan realisasi produksi beras Januari-April 2023 yang mencapai 12,98 juta ton. (Yoga)

Mimpi Indonesia untuk meraup penerimaan dari transaksi perdagangan digital antarnegara menemui jalan buntu. Mayoritas negara menolak pencabutan moratorium bea masuk perdagangan barang digital lewat tapal batas. Pada WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang digelar 26—29 Februari 2024, dapat dipastikan bahwa moratorium bakal diperpanjang. Bahkan, instrumen bea masuk perdagangan barang digital yang sudah berusia 25 tahun itu dapat dipermanenkan. Perlu diketahui, sejak 1998, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara berkala menyetujui perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk tersebut. Perpanjangan terakhir disepakati pada Juni 2022 pada Konferensi Tingkat Menteri WTO (MC12). Selain memperpanjang moratorium hingga MC13, para anggota MC12, termasuk India, sepakat untuk mengintensifkan diskusi mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium. Indonesia bersama India dan Afrika Selatan, merupakan motor pengusung penghapusan moratorium bea masuk transaksi perdagangan digital antarnegara. Oleh sebab itu, India menegaskan kembali untuk mengkaji ulang implikasi moratorium bea masuk pada transaksi elektronik, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) pada MC13 pada 28 Februari 2024. Instrumen itu menjadi tantangan negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi e-commerce di dunia. India bersama Indonesia dan Afrika Selatan telah lama berupaya untuk mengakhiri moratorium bea masuk atas barang digital dengan alasan pungutan itu cenderung menguntungkan negara maju. New Delhi percaya bahwa suatu negara harus bebas melakukan pungutan bea masuk. Pasalnya, negara berkembang kehilangan pendapatan hingga US$10 miliar karena moratorium ini. Alasan Afrika Selatan hampir sama dengan India. Adapun motif Indonesia dapat dikatakan berbeda. Jargon pemerintah RI bahwa pungutan bea masuk transaksi digital untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud alias bertarif 0%. Pada pembahasan hari terakhir MC13, negara maju dari WTO tidak pernah berfikir bakal mencabut moratorium. Bahkan, bakal dibuat permanen. Sebaiknya memang pemerintah berfikir realistis dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak. Penerimaan wajib pajak selain ekstensifikasi, dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Berfikir visioner, seperti India justru lebih baik, yakni menyiapkan industri raksasa digital di dalam negeri. Tidak sekadar menjadi pasar produk digital negara asing.

Kemenkeu melaporkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2023 sebesar 10,21 %. Rasio itu turun dibanding tahun sebelumnya di 10,39 persen. Penurunan ini menunjukkan masih rendahnya rasio pajak Indonesia. Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berujar, rasio pajak yang rendah terjadi akibat inefisiensi administrasi pajak. “Proses pemungutan yang masih manual dan birokratis menyebabkan kebocoran dan membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Struktur tarifnya juga dianggap kurang progresif,” katanya, Kamis, 29 Februari 2024.

Begitu pula edukasi perihal pentingnya pajak bagi pembangunan yang masih rendah. Buktinya adalah masih banyak orang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, penghasilan sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk golongan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang ikut menurunkan rasio pajak. Yusuf mengatakan penyebab lain rendahnya rasio pajak adalah sektor ekonomi informal yang besar dan tidak terkena pajak. “Sektor informal saat ini mencapai sekitar 60 persen dari ekonomi Indonesia. Transaksi di sektor ini sering kali tidak tercatat dan tidak dikenai pajak,” ucapnya. (Yetede)

Angka kelahiran total di Singapura untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di bawah 1, yaitu tepatnya 0,97. Angka kelahiran total yang terus menurun kian menambah tantangan demografi di negara itu karena terjadi bersamaan dengan populasi penduduk yang kian menua. Indranee Rajah, Menteri pada Kantor PM Singapura, Rabu (28/2) menyatakan, angka kelahiran total merupakan jumlah rata-rata bayi yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya. Dalam lima tahun terakhir, grafik angka kelahiran total Singapura terus menurun. Pada 2019, angka kelahiran total negara itu 1,14. Lalu, pada 2020, angka itu 1,1. Kini, angka itu hanya sebesar 0,97. Tren penurunan angka kelahiran itu juga terjadi di negara maju lainnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Di Korsel, angka itu kini mencapai 0,72 atau rekor terendah.

Menurut Rajah, ada sejumlah faktor yang membuat angka kelahiran total itu turun. Ia menyebut pandemi Covid-19, yang mengganggu rencana pernikahan ataupun kelahiran, sebagai salah satu faktornya. Seperti di banyak negara maju lainnya, penurunan angka kelahiran total mencerminkan perubahan prioritas dari generasi ke generasi. Kaum muda bisa jadi tidak lagi menganggap memiliki anak sebagai hal yang penting. Rendahnya angka kelahiran total, imbuhnya, berimplikasi serius pada masa depan Singapura. ”Dengan lebih sedikit kelahiran, kita akan menghadapi penyusutan angkatan kerja. Hal itu membuat upaya untuk mempertahankan dinamisme, menarik bisnis global, dan menciptakan peluang bagi generasi berikutnya makin sulit,” katanya kepada The Straits Times.

Untuk menjaga angka kelahiran total, ujarnya, pemerintah menempuh sejumlah cara, salah satunya pembekuan sel telur secara elektif. Sejak diizinkan pada Juni 2023, sekitar 200 perempuan telah melakukan pembekuan sel telur elektif yang dilakukan karena alasan nonmedis. Sebelumnya, perempuan hanya boleh membekukan sel telurnya karena alasan medis. Lalu, untuk mendukung orangtua agar mau memiliki bayi, menurut Rajah, Pemerintah Singapura mulai menerapkan cuti ayah berbayar pada 1 Januari 2024. Setiap ayah berhak atas cuti empat minggu atau bertambah dari sebelumnya selama dua minggu. Pemberi kerja yang bersedia memberikan cuti tambahan itu akan mendapat kompensasi dari pemerintah. (Yoga) 

Kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri bukan sekadar untuk memastikan peserta didik cakap dalam bekerja. Lebih dari itu, kolaborasi ini diharapkan menginspirasi siswa untuk menggali potensi diri mereka saat berkecimpung di dunia kerja. Dani Sugianto, alumnus SMK Negeri 9 Bandung, tampil percaya diri saat dipanggil ke atas panggung untuk gelar wicara di acara L’Oréal Hairducation: Cetak Generasi Muda Siap Kerja di Industri Tata Rambut Indonesia, Rabu (28/2) di Jakarta. Saat masih sekolah hingga lulus tahun 2018, Dani merupakan salah satu peserta program L’Oréal Hairducation. ”Saya awalnya bingung, ketika lulus mau jadi apa. Tahunya paling nanti kerja di salon.

Setelah ikut program L’Oréal Hairducation di sekolah, saya menjadi tahu bidang tata rambut ini luas dan menjanjikan. Bisa jadi hairdresser, influencer, bisnis salon, sampai menjadi pendidik atau edukator. Wawasan saya jadi terbuka, dunia kecantikan luas sekali,” tutur Dani. Dani, akhirnya mengembangkan sayapnya menjadi edukator termuda di L’Oréal Professionnel Indonesia. Dia juga dipuji karena mampu menggali tren terbaru pewarnaan rambut tanpa bleaching supaya rambut tidak mudah rusak. Dani makin tertantang untuk terus mengembangkan iri di industri tata kecantikan. ”Industri ini tidak bisa digantikan dan perkembangannya pesat,” kata Dani.

Kentri Grata, alumnus SMK Negeri 4 Surakarta, mengatakan, ketika sekolah bersentuhan dengan industri, siswa terbantu untuk memahami masa depan mereka. Kentri pun meeraih prestasi sebagai pemenang kompetisi World Skills ASEAN. Sekarang, dia akan kembali berkompetisi di tingkat dunia di Perancis. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati mengatakan, pendidikan vokasi tidak sekadar melatih untuk ahli di bidangnya. Lebih dari itu, vokasi membekali kemampuan pembelajar sepanjang hayat dengan membangun kemampuan belajar dan berpikir yang kuat. ”Beberapa waktu lalu, banyak pekerja atau profesi yang tidak dianggap penting, seperti bidang kecantikan dan tata rambut, tetapi kini menentukan keseharian kita. Dukungan industri tidak sekadar meningkatkan keterampilan, yang penting justru membentuk perilaku dan sikap profesional untuk membuat pekerjaan itu bermartabat,” kata Kiki. (Yoga) 

Kelompok nelayan kecil Indonesia menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal rencana membatasi dan melarang subsidi perikanan bagi nelayan, yang menjadi agenda utama pembahasan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari 2024. ”Jika negosiasi ini disepakati, nelayan kecil di Indonesia tidak akan lagi mendapat subsidi. Hal ini jelas akan makin membebani nelayan kita,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik saat dihubungi pada Kamis (29/2).  Dalam rancangan teks subsidi perikanan yang dibahas pada konferensi tersebut, WTO berencana melarang delapan jenis subsidi yang dinilai berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan berlebih dan melewati kapasitas secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU overcapacity & overfishing).

Subsidi yang dilarang antara lain subsidi dalam bentuk BBM, asuransi, biaya pegawai, dan teknologi pencarian ikan. Dalam keterangan resminya, alasan WTO mendorong pengaturan subsidi itu, agar bisa menciptakan kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Rahmat menjelaskan, dalam negosiasi tersebut, WTO mengharuskan perubahan regulasi subsidi di negara anggota,termasuk Indonesia. Jika perjanjian WTO itu disahkan dan Indonesia ikut meratifikasi, UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berpotensi berubah.

UU ini menyebut pemberian subsidi langsung bagi nelayan. Intervensi oleh WTO ini, imbuh Rahmat, dapat mengancam kedaulatan nelayan kecil dan tradisional. Oleh karena itu, IGJ bersama Kelompok Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyuarakan penolakan terkait rencana WTO tersebut. Ia mengatakan, aspirasi dan rekomendasi ini sudah disampaikan kepada delegasi Indonesia pada 25 Februari 2024 atau sehari sebelum KTM ke-13 WTO dilaksanakan. Harapannya, delegasi Indonesia punya kesempatan menyampaikannya pada pembahasan dalam KTM. (Yoga) 

Kemenkoordinator Bidang Perekonomian memantau kegiatan simulasi program makan siang gratis yang diadakan SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2). Pantauan dilakukan untuk ”belanja masalah” program makan siang gratis yang telah dibahas dalam RAPBN 2025. Simulasi program itu merupakan program yang berjalan dengan anggaran dari Disdik Kabupaten Tangerang. Pada simulasi ini sekolah menyiapkan 160 porsi makan siang untuk empat kelas, yaitu tiga kelas 9 dan satu kelas 8, dengan harga Rp 15.000 per porsi. Terdapat empat jenis menu. Menu pertama nasi putih dengan ayam goreng tepung, perkedel tahu, capcay, dan pisang. Menu kedua nasi putih, semur telur, tempe goreng, tumis buncis wortel, dan pisang. Menu ketiga gado-gado dengan tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Menu terakhir siomay dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, dan pisang.

Seusai memantau program makan siang gratis, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sasaran simulasi ini sudah tepat. Pasalnya, selain dapat mencukupi asupan gizi dan nutrisi untuk para siswa, peng adaan makanan juga melibatkan pelaku UMKM di sekitar sekolah. ”Ini kita sekalian belanja masalah. Jadi, kalau kita lihat dari simulasi yang dilakukan hari ini, kita mau lihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik,” ujar Airlangga. Berdasarkan evaluasi sementara, lanjut dia, program ini dapat berdampak positif apabila terus dilanjutkan karena turut mendorong roda perekonomian skala mikro di lingkungan sekolah. Selain itu, asupan nutrisi dari para siswa juga dapat lebih terkontrol ketimbang membiarkan mereka memilih sendiri jajanannya.

Program makan siang gratis ini adalah program unggulan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, penetapanpemenang hasil Pemilu 2024 baru akan diumumkan KPU pada 20 Maret 2024. Pemerintah memastikan anggaran untuk program makan siang gratis ini mencukupi. Pembahasan program makan siang gratis itu sekaligus menunjukkan pemerintahan mendatang merupakan pemerintahan yang berkelanjutan dengan pemerintahan Presiden Jokowi (Kompas.id, Senin, 26/2). Estimasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diperlukan Rp 400 triliun per tahun untuk membagikan makan siang gratis kepa da 80 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. (Yoga) 

Harga sejumlah bahan pangan nonberas naik seiring meningkatnya permintaan di tengah lonjakan harga beras beberapa bulan terakhir. Warga di beberapa daerah khawatir harga beras bertahan tinggi atau justru semakin naik menjelang Ramadhan yang jatuh pada pertengahan Maret 2024. Di Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sultra, Edi (34) takjub saat menanyakan harga seporsi kasoami kepada pedagang. Harganya mencapai Rp 10.000. Sehari sebelumnya, harganya Rp 8.000. ”Kalau di pembuat itu harganya masih Rp 8.000, tapi kalau tangan kedua sudah naik Rp 10.000. Sebulan lalu, seporsi yang sama masih Rp 5.000,” kata Edi, dihubungi dari Kendari, Kamis (29/2).

Kasoami atau disebut soami di beberapa wilayah adalah makanan pokok masyarakat kepulauan Sultra yang berbahan dasar singkong. Setelah diparut, singkong diperas dan disebut kaopi. Bahan ini menjadi bahan utama kasoami yang dicetak berbentuk lancip. Menurut Edi, kenaikan harga kasoami ini mulai terjadi seiring melonjaknya harga beras. Di Kaledupa, harga beras premium tertinggi Rp 850.000 untuk kemasan 50 kg. Sebelumnya, harga beras di pulau ini Rp 720.000 per karung kemasan 50 kg. Wa Sapoo (47), warga Wangi-wangi, pulau ibu kota Kabupaten Wakatobi, menceritakan, selain kasoami, harga berbagai bahan pangan lokal memang terus naik. Harga sekarung keladi mencapai Rp 400.000, naik dari sebelumnya Rp 200.000.

”Harga ubi kuning, ubi putih, juga naik. Kasoami sudah naik, ukurannya juga jadi kecil. Semua naik sejak harga beras terus melonjak,” ujarnya. Di DI Yogyakarta, kenaikan harga beras juga dinilai turut mendorong permintaan singkong. Menurut Sudras (42), pedagang di Pasar Telo Karangkajen di Kelurahan Brontokusuman, saat ini dia bisa menjual 1,5 ton singkong per hari, naik dari biasanya 1 ton per hari (Kompas, 26/2). Menurut dia, jumlah itu meningkat sejak Desember 2023, saat harga beras mulai bergejolak. Hal ini mengindikasikan setidaknya sebagian warga sudah bisa beralih ke sumber karbohidrat selain beras. ”Banyak pedagang pengecer yang biasanya hanya membeli 80 kg kini menjadi 100 kg. Peningkatan penjualan biasa terjadi setiap harga beras naik,” ujarnya. (Yoga) 

Kemenhub dan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) masih membahas penyesuaian tarif KRL Jabodetabek yang memungkinkan adanya kenaikan tarif tahun ini. Namun, sejumlah penumpang merasa terbebani jika tarif KRL Jabodetabek dinaikkan. Jubir Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, kenaikan tarif KRL masih dalam pembahasan internal bersama para pemangku kepentingan. ”Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya, Kamis (29/2). Dirut PT KAI Commuter Asdo Artriviyanto sempat menyampaikan wacana kenaikan tarif KRL pada Kamis (11/1). Dia mengatakan, pihaknya menunggu kebijakan Kemenhub terkait tarif KRL yang memang tidak naik sejak 2016. Hingga kini, tarif KRL ditentukan secara progresif. Tarif terdiri atas dua komponen, yaitu tarif dasar untuk 25 km dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km.

Sejauh ini tarif dasar 25 km pertama adalah Rp 3.000. Jika penumpang menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km, akan dikenai tarif lanjutan Rp 1.000 per 10 km. Di sisi lain, rata-rata upah minimum regional Jabodetabek mengalami kenaikan setiap tahun. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat, penyesuaian tarif KRL Jabodetabek sebenarnya dapat dilakukan. Dia menjelaskan, penyesuaian tarif diperlukan untuk mengurangi beban APBN yang sudah cukup terbebani oleh skema subsidi (public service obligation/PSO) untuk operasionalisasi KRL Jabodetabek Aryo (32), warga Jaksel, tidak setuju tarif KRL naik. Dia menilai, kenaikan tariff KRL Jabodetabek membuat sejumlah penumpang beralih ke transportasi pribadi, termasuk dirinya. ”Terlebih kalau penumpang cuma naik sebentar, tapi tarifnya besar, pasti tidak mau,” ujarnya. (Yoga) 

Seorang petani dari Blora, Jateng, mengirim pesan melalui Whatsapp berjudul ”Surat Terbuka”. ”Harga beras semakin tinggi kami merasa perekonomian kami sebagai petani juga semakin membaik…” Pesan video memperlihatkan para perempuan tani memakan bekal makan siang mereka di tepi sawah. ”…Bila kalian demo ingin harga beras turun ya silakan tanam padi sendiri, panen sendiri, makan sendiri….” Pesan itu menjadi kontras dengan arus besar pemberitaan media tentang keluhan mahalnya harga beras belakangan ini. Data memperlihatkan harga beras secara nominal memang terus bergerak naik dari tahun ke tahun. Data BPS memperlihatkan, pada Januari 2020 hingga Januari 2024, harga rata-rata beras medium Rp 9.805, Rp 9.405, Rp 9.381, Rp 10.801,71, dan pada Januari 2024 menjadi Rp 13.187 per kg.

Data tersebut mengindikasikan harga pangan, terutama beras, sulit kembali ”murah” seperti satu dekade lalu. Produksi beras ditentukan oleh kecukupan lahan sawah, sedangkan luas sawah terus susut. Kementan menyebut setiap tahun terjadi konversi lahan sawah menjadi nonsawah 90.000-100.000 hektar. Jumlah penduduk terus bertambah, demikian pula kelas menengah yang memiliki kebutuhan gizi tersendiri. Pada saat bersamaan, perubahan iklim memengaruhi pola musim dan iklim sehingga dapat mengganggu produktivitas tanaman pangan. Teknologi yang ada belum mampu mengejar lambatnya kenaikan produktivitas padi. Luas panen padi juga cenderung turun, produktivitasnya stagnan.

Indonesia memerlukan politik pangan baru dengan strategi baru: beras seharusnya tidak lagi jadi satu-satunya bahan pangan sumber karbohidrat. Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan nasional berdasarkan kebutuhan gizi, bukan lagi berdasarkan komoditas, apalagi bila hanya beras. Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia; jender, seperti ibu hamil dan menyusui; profesi; aktivitas; daya beli; hingga kondisi geografis dengan bantuan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya. Peta jalan itu digunakan untuk menetapkan mekanisme produksi, hilirisasi, hingga distribusinya. Dengan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya, tersedia banyak sumber karbohidrat lain, selain sumber protein, vitamin, dan mineral. Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirasai, distribusi, hingga penyajian. (Yoga)