Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memperjuangkan pentingnya sistem  penyelesaian sengketa segera dipulihkan secara penuh. Hal ini disuarakan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization (WTO) yang selenggarakan  pada 26-29 Februari 2024. Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko  Bris Witjaksono mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan sistem perdagangan multilateral yang  adil dan menjamin kepastian sistem perdagangan Indonesia yang merupakan mengguna aktif  sistem penyelesaian sengketa. Sangat menyesalkan kondisi lumpuhnya Badan banding WTO yang menguji kasus-kasus sengketa yang di tahap banding. (Yetede)

Harga  beras yang masih tinggi membuat warga di sejumlah daerah mengincar berbagai operasi pasar yang digelar pemerintah untuk mendapatkan komoditas tersebut dengan harga lebih murah. Mereka rela mengantre demi mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Salah satu operasi pasar beras digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di halaman kantor dinas ini di Yogyakarta, Selasa (27/2). Sebanyak 15 ton beras berbagai kualitas dijual dengan harga Rp 10.200 per kilogram (kg) untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog hingga tertinggi Rp 15.000 per kg untuk beras premium.

Tuti (63), warga Kampung Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, telah dating sejak pagi untuk antre membeli beras. Dia mendapat antrean awal dan membeli 10 kg beras premium seharga Rp 139.000 atau Rp 13.900 per kg. ”Sekarang di pasar harganya Rp 17.500-Rp 18.000 per kg, naik jauh dari biasanya Rp 12.500 per kg. Maka, waktu dapat info ada pasar murah ini langsung berangkat awal,” kata Tuti. Warga Yogyakarta lainnya, Nunik (54), mengaku sudah 3-4 kali mengikuti operasi pasar di berbagai lokasi demi mendapatkan beras dengan harga murah. Meski di operasi pasar itu ada komoditas bahan pokok lain yang dijual, Nunik hanya  mengincar beras karena harganya masih mahal di pasar. ”Kenaikannya sampai Rp 5.000 per kg dibandingkan harga normal,” ujarnya. (Yoga) 

Menyandang status yang ”tanggung” alias tidak miskin tetapi sulit kaya, warga kelas menengah di Indonesia selama ini belum cukup diperhatikan pemerintah dalam berbagai instrumen kebijakan. Kurangnya perhatian terhadap kelas menengah ini bisa menjadi ancaman untuk mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045. Masyarakat kelas menengah selama ini kerap diandalkan sebagai penggerak ekonomi nasional. Meski demikian, kelompok ini masih hidup pas-pasan dari hari ke hari. Hasil liputan Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, sebagian besar kelas menengah dan calon kelas menengah usia produktif (17-40 tahun) kesulitan mengatur keuangannya. Pendapatan mereka lebih kecil dari pengeluaran sehingga gaji kelompok calon kelas menengah minus Rp 181.724 per bulan dan gaji kelas menengah minus Rp 65.529 setiap bulan. Defisit gaji ini membuat mereka sulit menabung dan semakin susah naik kelas menjadi kelas atas atau orang kaya.

Laju pendapatan yang stagnan itu diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2045 ketika Indonesia menginjak usia satu abad atau dikenal dengan momentum ”Indonesia Emas”. Tim Jurnalisme Data Kompas memproyeksikan, rata-rata gaji calon kelas menengah pada 2030 dan 2045 lebih rendah Rp 384.109 dan Rp 818.472 ketimbang pengeluarannya. Meski hidup pas-pasan, kelas menengah di Indonesia masih minim perhatian. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto menilai, sampai saat ini belum banyak kebijakan atau keberpihakan pemerintah kepada kelas menengah. Kebijakan pemerintah lewat APBN masih terlalu fokus pada kelompok masyarakat miskin ekstrem dan miskin. Di sisi lain, pemerintah membuat kebijakan intervensi yang lebih menguntungkan kelompok atas. ”Kebijakan seperti bantuan sosial (bansos) hanya untuk kelompok 40 % terbawah, sedang kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang beberapa kali diberikan pemerintah, seperti untuk pembelian mobil listrik, justru lebih dinikmati oleh kelompok atas,” kata Teguh, Selasa (27/2).

Kebijakan untuk kelas menengah, seperti skema perlindungan sosial yang adaptif dan sesuai dengan permintaan (on-demand), masih sangat minim. Sejauh ini, baru program Kartu Prakerja yang menawarkan bantuan pelatihan kerja dan uang saku bersifat on-demand bagi kelas menengah. Skema on-demand, menurut Teguh, bisa dimanfaatkan kelas menengah yang rentan terkena guncangan ekonomi, seperti PHK, gagal panen, atau terdampak bencana. Bentuk lainnya, menjamin proteksi jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja rentan nonmiskin, seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja konstruksi. ”Jadi, kelas menengah perlu diberi akses untuk bisa mendaftarkan diri mendapat bantuan pemerintah ketika  mereka terkena shock. Bansos cukup ditujukan untuk yang membutuhkan (miskin dan rentan),” katanya. (Yoga) 

Perusahaan negara pembuat pesawat asal China, Comac, akan mengadakan pameran dan pertunjukan terbang keliling ke lima negara di Asia Tenggara selama dua pekan ke depan. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang akan dikunjungi. Selain ke Indonesia, dua pesawat jet buatan Comac, yakni C919 dan ARJ21, juga akan mampir ke Vietnam, Laos, Kamboja, dan Malaysia. Promosi ini merupakan upaya Comac mendorong penjualan pesawat-pesawat produksinya di pasar internasional. Kedua pesawat, C919 dan ARJ21, untuk pertama kali dipamerkan di Pameran Kedirgantaraan Singapura (Singapore Airshow), pekan lalu. Ini untuk pertama kali pesawat C919 unjuk terbang di luar wilayah China.

Rencana keliling Asia Tenggara itu diumumkan Comac yang berkantor pusat di Shanghai, China, Selasa (27/2). Setelah Singapore Airshow berakhir, Minggu, pesawat jet penumpang C919 tiba di Vietnam untuk berpartisipasi dalam pertunjukan udara di Vietnam yang dimulai Senin. Pesawat jet dengan 78 hingga 97 kursi itu lepas landas dari Bandar Udara Internasional Van Don, Vietnam utara, untuk demonstrasi terbang pada Selasa sore. Kantor berita China, Xinhua, mengutip Wakil Direktur Bandar Udara Internasional Van Don, Hoang Van Dung, menyebutkan, pameran dan pertunjukan terbang Comac membantu mengaktifkan pengoperasian penerbangan komersial dari provinsi dan kota di China ke Van Don.

Rute penerbangan pertama akan dilakukan dari kota Shantou di Provinsi Guangdong, China. Pameran itu sekaligus diharapkan dapat mempromosikan kerja sama pariwisata antara Vietnam dan China. Menurut rencana, C919 dan ARJ21-700 akan terbang ke kota Danang, Ho Chi Minh, dan ibu kota Laos, Vientiane, setelah pertunjukan di Quang Ninh. Maskapai penerbangan Indonesia, TransNusa, telah mengoperasikan ARJ21. Maskapai penerbangan ini menggunakan dua pesawat ARJ21 untuk penerbangan Bandara SoekarnoHatta-Kuala Lumpur dan Soekarno-Hatta-Johor Bahru. Meskipun pendatang baru, C919 disebut-sebut bakal menjadi pesaing berat Boeing 737 Max dan A320neo. (Yoga) 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira di Jakarta, Selasa (27/2) berpendapat, tantangan yang menyulitkan mobilitas sosial kelas menengah menjadi kaya bersifat struktural. Situasi ini terbentuk karena kurangnya kebijakan industri atau reformasi struktural dalam ekonomi. Deindustrialisasi dini yang berlangsung selama 15 tahun terakhir menyebabkan pendapatan kelas menengah kurang optimal. ”Selain itu, porsi kelas menengah yang cukup besar di sektor informal membuat pendapatan sulit meningkat signifikan. Pekerja sektor informal juga rentan terdampak volatilitas ekonomi karena kurangnya jaring pengaman sosial,” ujarnya. Sesuai data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2012-2021 yang diolah Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan, ada kesenjangan sisa gaji per bulan antara kelas menengah dan kelas kaya usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2021.

Sisa gaji warga kelas atas Rp 1,59 juta per orang per bulan nilainya setara 3,64 kali lebih besar dari warga kelas menengah. Dengan rata-rata sisa gaji kelas menengah pada 2021 senilai Rp 435.888 per bulan, tidak banyak uang yang bisa ditabung dan diinvestasikan. Kondisi ini menyulitkan kelas menengah yang jumlahnya 38,5 juta jiwa (20,7 5 penduduk Indonesia) naik kelas menjadi orang kaya. Menurut Bhima, solusi mengatasi tantangan tersebut adalah kembali ke kebijakan industrialisasi, salah satunya dengan mengarahkan hilirisasi sumber daya alam dengan pemenuhan industri barang jadi dalam negeri. ”Selain memperkuat industrialisasi, upaya memperbesar sektor formal bisa didorong dengan keberpihakan pengadaan barang jasa di tingkat pemerintah daerah,” katanya. (Yoga) 

Rancangan rumah di daerah tropis seperti Indonesia tidak hanya mempertimbangkan iklim, tetapi juga kebiasaan warga. Kebiasaan yang sudah terbentuk itu dapat diimplementasikan dalam pembangunan rumah. ”Sejatinya, kita adalah manusia outdoor, aktivitas banyak dilakukan di luar rumah dengan interaksi sosial tinggi. Lihat saja, jiwa gotong royong kita juga tinggi,” kata arsitek Yori Antar dalam peluncuran Kluster Agra Suvarna Sutera di Tangerang, Banten, Selasa (27/2). Kebiasaan dan kebutuhan ini dapat diakomodasi dalam rumah modern dengan ruang-ruang terbuka. Ruang tanpa sekat ini membuat keluarga dapat berinteraksi dengan akrab. Ruang keluarga yang bersambung dengan ruang makan dan dapur membuat keluarga dapat saling berbicara satu sama lain.

”Ada teras di rumah tropis, Fungsinya untuk mendinginkan udara panas,” kata Yori. Dia mencermati, perumahan yang dibangun Belanda seperti di Menteng, Jakpus, yang sudah disesuaikan dengan iklim. Rumah dibangun dengan ruang besar, taman, dan teras yang mengelilingi rumah, tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga berfungsi meredam panas dan ventilasi silang dengan langit-langit tinggi dan berbagai bukaan. Kebiasaan dan penyesuaian itu dapat diaplikasikan pada perumahan modern dan disukai kalangan muda yang mulai mencari rumah tinggal. Dengan konsep itu, Yori merancang Kluster Agra dari Suvarna Sutera. Kluster ini berkonsep tropis sesuai dengan iklim Indonesia.

Pangsa pasarnya adalah generasi milenial. ”Layout juga multifungsi, bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan penghuninya,” ujar Henny Meyliana, Marketing & Sales Director Suvarna Sutera. Agra merupakan kluster pertama dari superkluster Cemara dengan luas lahan 1,9 hektar dan nilai pengembangan sebesar Rp 765 miliar. Luasan rumah di kluster ini dimulai dari 105 meter persegi hingga tipe sudut dengan luasan 165 meter persegi. Menurut survei yang dipaparkan Henny, kelompok usia milenial paling banyak menginginkan rumah tapak dengan luasan mulai 60-100 meter persegi (38,6 persen) dan 100-150 meter persegi (27 %). Dari kisaran harga, milenial tertarik pada rumah dengan rentang harga Rp 400 juta-Rp 1 miliar per unit (32,2 %) dan Rp 1 miliar-Rp 3 miliar per unit (35,7 %). Kluster Agra ditawarkan mulai Rp 1,3 miliar untuk harga perdananya. (Yoga) 

Dulu, Samsu alias Isam (39) keluar-masuk hutan untuk menambang emas dan membalak tanpa izin. Kini, ia hidup lebih tenang bersama alam lestari yang ia jaga. Ia pernah ditangkap polisi 20 tahun lalu ketika membalak di hutan seberang Sungai. Isam masih sempat membalak lagi selama empat bulan sejak ia ditangkap. Belakangan, ia ingin hidup tenang. Dia sadar penghasilan membalak lumayan besar, sekitar Rp 2 juta per minggu. Namun, tidak sepadan jika nyawanya melayang. Itu sebabnya, ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan baru. ”Saya ingin hidup tenang, tidak dikejar aparat,” cerita Isam di Sekonyer, Kamis (22/2). Dari ayahnya, dia mendapat informasi lowongan pekerjaan di sebuah yayasan yang bekerja di dalam dan di kawasan penyangga Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP), Friends of The National Park Foundation (FNPF).

Pinangan itu diterima Agustus 2004. Sebagai warga lokal, Isam dianggap tahu betul kawasan tersebut. Pekerjaan awalnya mengurus orangutan. Isam dibayar Rp 450.000 per bulan, jauh dari penghasilannya saat membalak. Akan tetapi, Isam menganggap semua ujian hidup memberikan kebaikan. Apalagi, ia didukung keluarga. Istrinya tidak protes. Dia justru membantu Isam menambah penghasilan mulai dari berjualan sayur, buah, hingga gelang dan cincin. ”Bapak juga menitipkan sepetak lahan. Di sana, kami menanam sayur,” katanya. Setelah dinilai berhasil mengurus orangutan, Isam ditugaskan ke program penanaman pohon. Program itu tak hanya menyelamatkan kawasan hutan yang rusak, tetapi juga membuat habitat satwa di hutan. Awalnya, Isam diberi tugas mengurus 14 hektar lahan di dalam kawasan TNTP.

”Saya belajar terus sama yang sudah ahli di FNPF hingga akhirnya lebih banyak pohon yang tumbuh.” Lama ikut melestarikan alam, cinta itu bertambah besar. Tanpa anggaran dari FNPF, ia mengumpulkan sampah kemasan untuk dijadikan polybag penyemaian pohon. Isam dan ayahnya bahkan mengumpulkan uang hinggabisa membeli lahan petak demi petak di luar kawasan TNTP untuk dijadikan hutan jerumbun (kawasan luas yang hijau). Ada lahan yang dibeli dengan harga Rp 5 juta sampai lebih dari Rp 15 juta dengan berbagai ukuran. Jerumbun merupakan kawasan konservasi yang berada di kawasan lindung, statusnya justru area penggunaan lain (APL). Namun, jika di lahan lain APL dijadikan kebun sawit atau tambang, Isam justru memilih menyelamatkannya dari berbagai aktivitas ilegal.  Isam kini hidup jauh lebih tenang dengan alam di sekitarnya yang jauh lebih hija (Yoga) 

Pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel sebagai sumber energi baru terbarukan diklaim berhasil mengurangi impor bahan bakar minyak dalam jumlah signifikan. Untuk meningkatkan kontribusinya, pemerintah pun mulai memperluas penggunaannya hingga ke industri penerbangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa sepanjang 2023 penyaluran biodiesel di Indonesia telah mencapai 12,3 juta kiloliter. Dengan volume sebanyak itu, pemerintah berhasil menghemat sebesar Rp122 triliun yang berasal dari pengurangan impor solar dan minyak mentah. Tak hanya itu, penggunaan biodiesel yang sebagian besar untuk kendaraan bermotor juga berhasil menekan emisi gas rumah kaca sebesar 132 juta ton CO2 ekuivalen. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 yaitu bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, sebesar 13,41 juta kiloliter. Tak cukup meningkatkan penggunaan B35, Kementerian ESDM berencana mempercepat penerapan B40 yang semula ditargetkan pada 2030. Uji penerapan program biodiesel B40 akan dilakukan tahun ini. Uji terap B40 juga bakal menyasar pada sektor non-otomotif, seperti alat berat, kapal laut, alat dan mesin pertanian, kereta api hingga industri penerbangan. Pemanfaatan biodiesel yang membutuhkan pendanaan besar mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran berupa insentif untuk menarik para pelaku usaha berinvestasi di bidang usaha itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bahwa tahun lalu insentif yang dianggarkan mencapai Rp30 triliun. Insentif itu diberikan kepada pelaku usaha dan digunakan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel. Kebijakan menaikkan insentif replanting dari semula Rp30 juta menjadi Rp60 juta pun ditempuh untuk meningkatkan minat masyarakat. Namun, persyaratan sertifikat untuk mendapatkan bantuan pemerintah dinilai dapat memperlambat. Pemanfaatan sawit untuk biodiesel harus terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Biaya produksi yang masih tinggi juga harus dicarikan solusinya agar energi tersebut makin banyak dipergunakan.

Kementerian Perdagangan berani menetapkan target surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 pada kisaran US$21,6 miliar hingga US$54,5 miliar setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum 2024. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024 memang telah berakhir pada Jumat (23/2), tetapi optimisme menyambut 2025 sudah terasa. Terlebih, ajang pemilihan umum (Pemilu) selesai digelar pada 14 Februari 2024. Akan tetapi, pimpinan teras Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih realistis menetapkan target surplus neraca perdagangan pada tahun depan.Hal tersebut merujuk data surplus neraca perdagangan pada 2023 yang hanya sebesar US$36,93 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan perolehan surplus neraca dagang pada setahun sebelumnya sebesar US$54,46 miliar.Akhirnya, Kemendag menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2025 menjadi sebesar US$21,6 miliar sedangkan batas atas sebesar US$54,5 miliar. Sebaliknya, nilai ekspor nonmigas pada 2025 juga ditetapkan pada kisaran US$258,7 miliar hingga US$265,2 miliar.Hal yang sama juga berlaku pada tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2024 sebesar US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar. Meski target batas bawah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai target surplus neraca dagang itu sangat rasional. 

 Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menambahkan ada sejumlah strategi guna tetap mempertahankan surplus neraca dagang pada tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, Kemendag siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau yang dikenal sebagai Tri Karsa Transformasi Perdagangan untuk mencapai target tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa tercapai atau tidaknya target tersebut sangat bergantung pada regulasi pemerintah dalam mendukung dan menstimulasi ekspor. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang juga menilai pencapaian target surplus perdagangan tergantung pada kondisi geopolitik. Makin cepat masalah perang di Rusia-Ukraina hingga Hamas-Israel selesai, dia menilai pangsa ekspor akan kian cepat kembali bergairah. Di sisi impor, pengusaha mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal, penggunaan instrumen trade remedies yang lebih proaktif, mempercepat subtitusi BBM, serta lebih serius meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pangan/agrikultur nasional sehingga mengurangi beban penciptaan surplus perdagangan dari sisi impor.

Pandangan berbeda datang dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyatakan target surplus neraca dagang pada 2024 dan 2025 yang ditetapkan pemerintah cukup realistis mengacu range surplus yang cukup besar yakni pada kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. Direktur Eksekutif Indef Es ther Sri Astuti juga menyebutkan target tersebut dapat tercapai apabila terjadi windfall pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat berbeda. Dia melihat target pemerintah tersebut overoptimistis. Alih-alih mematok target di kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar, menurutnya angka yang paling realistis yakni pada kisaran US$25 miliar hingga US$29 miliar di 2024 dan US$16 miliar hingga US$20 miliar di 2025.

Baru dua bulan berjalan, pemerintah meramal defisit anggaran pada tahun ini bakal melebar. Bahkan, bisa ke kisaran 2,8% dari produk domestik bruto (PDB). Usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, defisit anggaran tahun ini berada di kisaran 2,3% hingga 2,8% dari PDB. Level ini melebar dari target APBN 2023 sebesar 2,29% PDB atau Rp 522,8 triliun. Melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 lantaran pemerintah menambah sejumlah pos belanja tahun ini. Pertama, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik hingga Juni, baik itu subsidi maupun nonsubsidi. Dengan keputusan tersebut, lanjut Airlangga, membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Itu akan diambil dari sisa SAL (Saldo Anggaran Lebih)" kata Airlangga kepada awak media, Senin (26/2). Kedua, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,68 triliun. Ketiga, karena adanya tambahan program bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran anggarannya adalah Rp 11,25 triliun. Keempat, bantuan beras 10 kilogram (kg) yang ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita. Bantuan ini diberikan pemerintah sampai Juni 2024 dengan anggaran Rp 17,5 triliun. Dengan adanya penambahan tersebut, maka total anggaran subsidi tahun ini membengkak menjadi Rp 297,76 triliun. Itu pun belum menghitung tambahan anggaran subsidi energi. Sementara itu, pemerintah mematok anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496,8 triliun. Anggaran ini merupakan yang terbesar setelah anggaran perlinsos saat pandemi Covid-19 melanda, yakni Rp 498 triliun pada tahun 2020. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN 2025 kemungkinan ditargetkan sebesar 2,45%-2,8% dari PDB. "Dari sidang kabinet diputuskan paling tidak arahan bapak presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit 2,45%-2,8%," kata dia.