Kekayaan anak-anak muda dari generasi milenial (kelahiran 1981-1996) dan generasi Z (1997-2012) di AS sebenarnya terus bertambah. Namun, sebagian besar uang mereka dibelanjakan untuk ”kebutuhan saat ini saja”. Situs NBC, 18 Februari 2024, mengutip penelitian bank sentral AS di New York, menyebut, kekayaan bersih warga AS berusia 18-39 tahun melonjak 80 % dari kekayaan mereka pada awal 2019 hingga kuartal ketiga 2023. Namun, sebagian besar dari kekayaan mereka berasal dari investasi pada saham-saham yang tidak likuid sehingga tidak bisa dicairkan segera untuk dapat dibelanjakan. Di sisi lain, dana cair yang mereka miliki sebagian besar ludes untuk memenuhi kebutuhan harian yang kian mahal. Ada pengeluaran yang penting dan harus mereka alokasikan, seperti sewa rumah dan jalan-jalan. Namun, anak-anak muda itu juga membutuhkan ”udara segar” setelah terkungkung pandemi Covid-19 dan terbelit utang pinjaman kuliah yang sangat besar.

Mereka harus berjibaku menyiasati tekanan dalam pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Seorang warga AS, Mohit Singla (33), memang mendapat kenaikan gaji 20 % setelah dipercaya menjadi direktur senior sebuah perusahaan bioteknologi pada September 2023. Jika digabung dengan penghasilan istrinya, pendapatan tahunan pasangan itu 500.000 USD atau Rp 7,8 miliar. Namun, uang sebanyak itu masih kurang atau tak mencukupi kebutuhan harian, terutama setelah kelahiran bayi mereka pada Desember 2023. Ada tambahan kebutuhan untuk anak, belum termasuk harga sewa apartemen dua kamar tidur mereka di Jersey City, yang melonjak menjadi 5.500 USD atau  Rp 86 juta per bulan, dari 3.700 USD tahun kemarin. Survei perusahaan perantara perumahan AS, Redfin, pada September 2023 menyebutkan, 18 % generasi milenial dan 12 % gen Z tidak yakin akan mampu membeli rumah.

Harga jual rumah rata-rata 30 % lebih tinggi ketimbang harga pada awal 2019, sementara tabungan yang awalnya dialokasikan untuk membayar uang muka membeli rumah kini dibelanjakan untuk hal-hal lain. Makan di luar dan makan mewah adalah salah satu kesenangan yang dipertahankan. Setiap akhir pekan, alokasinya 200 USD. Mereka butuh menjadi bahagia saat ini. Perencana keuangan dan pendiri FirstGenLiving, Maria Melchor (27), dari New York City, kepada harian Daily Mail, 18 Desember 2023, menjelaskan bahwa apa yang selama ini disebut ”impian Amerika” sekarang tidak ada lagi pada generasi milenial dan gen Z. Dua kelompok generasi itu secara umum tidak mampu lagi membeli rumah dan berkeluarga di tengah kondisi perekonomian seperti sekarang. Kenyataan pahit dari keterbatasan finansial itu membuat mereka menghabiskan banyak uang untuk ”bersenang-senang”. Entah itu untuk jalan-jalan, makan enak, atau membeli tiket konser Taylor Swift yang mahal. (Yoga) 

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan beratnya pekerjaan rumah dan tantangan kita dalam mengatasi problem pengangguran. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja nasional kita per Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, meningkat 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022 (Kompas, 23/2). Sementara angka tingkat pengangguran terbuka 5,32 %, turun 0,54 % dibandingkan Agustus 2022. Meski tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir terus menurun, angkanya masih sangat besar, yakni 7,8 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,32 % saat ini juga masih jauh di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni 3,6-4,3 %. Pemerintah menargetkan TPT turun menjadi 4,74 % per Agustus 2024 dan 4,26 % per Agustus 2025.

Tingginya TPT menunjukkan penciptaan lapangan kerja tak bisa mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja (AK). Sulitnya menekan pengangguran juga terkait problem pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Percepatan penurunan tingkat pengangguran hanya bisa dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, selain meningkatkan kualitas AK (melalui pendidikan dan pelatihan), mendorong sektor-sektor ekonomi dengan efek pengganda besar juga penting untuk perluasan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Penciptaan lapangan kerja merupakan isu krusial karena penduduk usia kerja menyumbang 69,3 % populasi. Ini kekuatan penting bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ironisnya, AK kita didominasi pekerja tak terampil, dengan pendidikan SD ke bawah 39,76 %, SMP 18,24 %, SMA 19,18 %.

Kondisi ini menyebabkan mereka tak siap masuk pasar kerja dengan upah layak sehingga sebagian besar terserap di sektor informal (59,11 %). Tantangan yang kita hadapi dalam penciptaan lapangan kerja antara lain terus menurunnya kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja baru karena investasi yang ada lebih banyak padat modal. Problem lain, ada mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Upaya menjembatani melalui sekolah kejuruan dan vokasi guna mencetak lulusan siap kerja justru ikut menyumbang angka pengangguran karena kompetensi lulusan belum sesuai harapan. Bagaimana kita mampu membaca dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan baru ini akan menjadi kunci dalam menjawab pekerjaan rumah mengatasi pengangguran. (Yoga) 

Masyarakat ekonomi menengah atas masih menjadi penopang utama konsumsi produk ritel meskipun kontribusinya melambat di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk menggairahkan daya beli mereka, ritel modern pun berinovasi. Ekonom senior Indef, Aviliani, menjelaskan, 80 % pertumbuhan konsumsi di dalam negeri mayoritas dikontribusi 40 % total penduduk Indonesia berkategori ekonomi menengah dan 20 % masyarakat ekonomi teratas. Kontribusi setiap kategori pada konsumsi adalah 35 % dan 45 %. ”Sektor ritel sekarang sudah tumbuh hampir sama sebelum masa pandemi Covid-19 karena sejak pandemi dinyatakan selesai, demand (permintaan) kembali, terlihat dari pertumbuhan konsumsi sudah 55 % dari PDB, investasi sudah 30 % ,” ujarnya dalam bincang santai bertajuk ”Geliat Ekonomi dan Ritel Pascapemilu di Indonesia” di Jakarta, Jumat (23/2).

Namun, kemampuan belanja masyarakat kalangan menengah dan teratas terus menurun pada 2023. Data BPS menunjukkan, sepanjang 2023, pertumbuhan konsumsi hanya 4,82 %, lebih rendah dari 2022 sebesar 4,94 % yang menjadi titik balik pemulihan ekonomi pascapandemi.Laju konsumsi itu juga jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,04 %. Direktur SOGO Indonesia Handaka Santosa, mengungkapkan, masyarakat ekonomi menengah dan atas yang menyukai produk impor terbebani biaya belanja tinggi karena adanya pajak impor. Pajak yang dimaksud seperti bea masuk. Pada kategori pakaian jadi, tarif pajak berkisar 20 % hingga maksimal 94 % dari harga per unit produk. Pajak pengamanan produk impor itu berlaku sejak akhir 2021.

Guna menarik minat masyarakat mampu berbelanja produk-produk di dalam negeri, sejumlah peritel berinovasi pada tahun ini. Salah satunya dengan menambah koleksi produk bermerek di outlet-outlet mereka di kota-kota Indonesia. Contohnya, di penghujung Februari 2024, SOGO membawakan koleksi produk merek ternama, seperti Ted Baker, Max & CO, Christy, Roncato, Kent & Crew, United Colors of Benetton, Airceloom, Von Dutch, danToms & Asana. Produk premium karya lokal juga diperbanyak dan dijajarkan dengan merek internasional untuk memberi lebih banyak pilihan kepada setiap pengunjung. Inovasi lain adalah dengan mencampurkan kategori produk dalam satu lantai. Sebagai contoh, gerai produk kecantikan bersanding dengan gerai kopi. Lalu, di lantai dua, yang didominasi produk pakaian wanita, diisi juga dengan kedai minuman pada salah satu sudutnya. (Yoga) 

Keberhasilan seseorang dalam berhemat atau bahkan di kondisi tertentu memilih hidup frugal, tidak membawa kepastian kesejahteraan untuk masa pensiun kelak bilamana tidak fokus membangun 4 jenis asset penting dalam kehidupan berikut ini; Aset pertama, aset yang siap membantu dalam kondisi tak terduga. Kejadian pandemi, yang mungkin diikuti oleh kehilangan pekerjaan di masa produktif, adalah kondisi yang membawa dampak negatif pada kesejahteraan. Hanya mereka yang telah menghimpun dana darurat dengan baik yang dapat melalui ujian kehidupan tersebut dengan lebih ringan.

Aset kedua, aset yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dalam bentuk tujuan finansial. Umumnya, seseorang yang sudah pandai menabung atau berinvestasi akan memiliki tujuan finansial tertentu. Contohnya, menabung untuk dana naik haji, berinvestasi untuk dana kuliah anak, atau menabung untuk uang muka pembelian rumah tinggal. Aset ketiga, aset yang dikumpulkan terus agar bertumbuh dan baru akan dialokasikan kembali setelah mencapai angka tertentu. Contohnya saldo Jaminan Hari Tua, saldo Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan tentu saja aset mandiri yang dipersiapkan. Karyawan milenial harus berusaha menyisihkan sekian persen dari gaji dan penghasilan lainnya ke berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk peningkatan modal pensiun.

Umumnya, aset ini akan dialokasikan menjadi aset tunai atau jenis aset lainnya yang bisa langsung dinikmati di masa tua dan dijadikan aset produktif lain yang memberikan penghasilan pasif. Aset keempat, aset yang memang tidak diniatkan untuk dijual modalnya, tetapi ditujukan untuk memberikan penghasilan pasif secara berkala. Contohnya portofolio keuangan yang memberikan penghasilan berkala, seperti deposito, surat berharga negara ritel, obligasi korporasi, dan saham. Yang memiliki modal cukup bisa menanamkan modal dalam bentuk property yang memberikan penghasilan sewa. Sehingga, nantinya dapat memasuki masa pensiun dengan tenang, sejahtera, dan bahagia. (Yoga) 

Pemerintahan Jokowi yang akan purnatugas pada Oktober mendatang diperkirakan bakal meninggalkan beban utang besar kepada pemerintahan baru melebihi para presiden sebelumnya. Menurut catatan Kemenkeu, utang pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.144,6 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,59 5. Dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, selama sembilan tahun terakhir, utang pemerintah bertambah Rp 5.535,6 triliun atau naik tiga kali lipat (212 %). Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp 2.608 triliun. Pandemi Covid-19 adalah faktor penting yang membuat utang di era Jokowi melonjak tinggi.

Pada akhir 2020, hanya dalam waktu satu tahun, utang pemerintah naik Rp 1.295,9 triliun (27 %) dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi membuat utang pada akhir 2020 menyentuh Rp 6.074,5 triliun. Rasio utang juga tercatat meningkat di era pemerintahan Jokowi. Meskipun baru melonjak tinggi saat pandemi (dari 30,23 %n pada 2019 menjadi 39,43 % pada 2020), kenaikan rasio utang sudah terjadi sejak periode pertama era Jokowi (dari 24,68 % pada 2014 menjadi 30,23 % pada 2019). Meski meningkat, kenaikan rasio utang itu masih dalam ”batas aman” yang diatur dalam undang-undang. Sesuai UU No 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, utang pemerintah hanya diperbolehkan maksimal 60 % dari PDB. Jika melewati batas itu, Indonesia berpotensi bangkrut karena tidak lagi sanggup membayar utang.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2) mengatakan, strategi pembiayaan di tahun terakhir pemerintahan Jokowi dilakukan secara fleksibel, terukur, dan oportunistik. Menurut dia, sejauh ini profil utang Indonesia masih sesuai jalur. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pengelolaan utang negara tetap dalam kondisi aman meski secara total outstanding utang pemerintah telah menembus Rp 8.000 triliun. Persentasenya pun terus menurun setelah pandemi. Selain itu, APBN juga berhasil membukukan keseimbangan primer positif pada tahun 2023 yang menandakan pemerintah tidak lagi ”gali lubang tutup lubang” atau berutang untuk bayar utang. (Yoga) 

Sampai minggu ketiga Februari 2024, rata-rata harga beras medium secara nasional masih mengalami peningkatan. Panel Harga Pangan Bapanas, per 15 Februari 2024, menunjukkan rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen sebesar Rp 14.031 per kg, meningkat 4,00 % secara bulanan dan 15,03 % secara tahunan. Rata-rata harga beras tertinggi ada di Papua Pegunungan sebesar Rp 21.500 dan terendah di Jambi Rp 12.575. Kantor Staf Presiden, dalam rilis mingguannya tentang Laporan Hasil Pemantauan harga Pangan Strategis, sudah lama memasukkan harga beras dalam status tak amankarena harganya jauh di atas HET pemerintah. Bertahannya harga beras tinggi setahun terakhir disebabkan banyak hal, antara lain kenaikan biaya produksi, penurunan produksi beras nasional, dan tingginya harga beras di pasaran global.

Berdasarkan Data BPS (2023) produksi beras tahun 2023 turun 645.000 ton, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 30,9 juta ton pada 2023 disebabkan penurunan luas panen, sekitar 255.000 hektar, atau 2,45 % dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan ini diperkirakan terus berlanjut. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area yang dikutip Kompas, 13 Februari 2024, produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari-Maret 2024 sekitar 10,1 juta ton, jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu di 16,2 juta ton. Proses penurunan produksi ini telah berlangsung selama enam tahun terakhir, terutama karena penurunan luas areal panen 1,81 % per tahun, sementara produktivitas relatif tetap di kisaran 52 kuintal per hektar.

Dampak dari penurunan ini terlihat dari berkurangnya surplus tahunan beras, yaitu pengurangan produksi terhadap konsumsi tahunan. Memperhatikan kecenderungan penurunan produksi di dalam negeri dan prediksi penurunan jumlah beras yang diperdagangkan tahun 2024, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengamankan produksi beras di dalam negeri. Upaya mengamankan produksi beras di dalam negeri harus dapat menjawab dua masalah utama yang ada, yaitu penurunan luas areal panen dan stagnasi produktivitas selama enam tahun terakhir. Terkait dengan luas areal panen, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperbarui data baku lahan sawah.

Data baku lahan sawah yang digunakan saat ini adalah data Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, yaitu 7.463.948 hektar. Dalam jangka pendek, perluasan areal panen lebih memungkinkan untuk dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman   dengan meningkatkan intensitas tanam padi pada satu hamparan lahan, dari sekali tanam menjadi dua kali tanam, atau dari dua kali tanam menjadi tiga kali tanam dalam setahun. Upaya perluasan areal panen melalui pencetakan lahan sawah baru, apalagi di lahan rawa, akan membutuhkan waktu yang lebih lama bisa efektif memperluas areal panen. Secara nasional potensi peningkatan intensitas tanam padi masih sangat terbuka. (Yoga) 

Program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan dari APBN tahun depan. “KEM-PPKF sedang dibahas nanti Senin [26/2/2024] akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin. Masuk [program makan siang gratis dalam APBN 2025],” ujarnya, Jumat (22/2). Adapun proyeksi kebutuhan anggaran program tersebut mencapai Rp400 triliun. Meski demikian, Airlangga tidak menyebutkan berapa besaran anggaran yang akan tercantum dalam APBN pertama setelah Jokowi lengser.Program makan siang dan susu gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan seputar APBN 2025 termasuk program capres yang berpotensi masuk. Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program milik Prabowo-Gibran, tercatat terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan. Makan siang gratis menjadi program paling pertama yang akan dieksekusi oleh Prabowo setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI. Prabowo-Gibran akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Makan siang harian ini akan diberikan kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Pemerintah lewat Kemenko Bidang Perekonomian mengklaim bahwa Indonesia tinggal selangkah lagi bergabung menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Klaim ini muncul berlandaskan fakta bahwa pada Rabu (21/2) Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pemerintah tampak begitu ”kebelet” untuk menjadi anggota klub negara-negara maju dunia ini. Pada Juli 2023, arahan untuk menjadi anggota OECD datang dari Presiden Jokowi. Pada Agustus, Presiden bertemu Sekjen OECD Mathias Cormann di Jakarta. Lalu, pada September 2023, dilakukan pertemuan Dewan OECD, sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di organisasi, untuk membahas rencana Indonesia.

Intensi untuk bergabung dengan keanggotaan OECD juga tertuang dalam surat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekjen ECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi. Dewan OECD telah membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan Evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members. Keputusan ini menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, Dewan OECD akan mengeluarkan Peta Jalan Aksesi berisi hal-hal yang harus diperbaiki Indonesia agar sesuai dengan standar OECD. Indonesia baru resmi diterima menjadi anggota OECD hanya saat Peta Jalan Aksesi ini benar-benar telah terimplementasi. ”Diperlukan reformasi besar untuk menyelaraskan UU, kebijakan, dan praktik yang sesuai dengan standar OECD, termasuk sistem perdagangan, finansial, pajak, ketenagakerjaan, peradilan, hingga tata kelola BUMN,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (23/2). Dimana Kolombia, butuh waktu 7 tahun untuk menjadi anggota OECD. Jika disetujui menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga yang bergabung dengan organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju” itu. (Yoga) 

Kerja sama penurunan emisi yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia telah berkontribusi dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Keberhasilan kerja sama ini mendapat perhatian dan menjadi contoh bagi dunia, khususnya negara-negara pemilik hutan hujan tropis lainnya. Dubes Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengatakan, Indonesia merupakan negara terdepan di dunia dalam pengurangan laju deforestasi. Sejak perjanjian kemitraan ditandatangani pada 2022, Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar 156 juta USD untuk hasil pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan Indonesia.

”Kerja sama bilateral kedua negara telah terjalin dengan baik. Dengan hasil gemilang yang dicapai oleh Indonesia dalam mengurangi laju deforestasi, kini kerja sama ini mendapatkan perhatian dari dunia,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam lokakarya Indonesia FoLU Net Sink 2030, di Jakarta, Kamis (22/2). Pada September 2022, Pemerintah Indonesia menjalin kembali kemitraan dengan Pemerintah Norwegia dengan fokus penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Kerja sama serupa pernah terjalin, tetapi berakhir pada 2021 karena terkendala pemenuhan pembayaran berbasis hasil (RBP).

Pada Oktober 2022, Norwegia memenuhi RBP sebesar 56 juta USD untuk pengurangan emisi dari pengurangan laju deforestasi di Indonesia periode 2016-2017. Hasil inventarisasi menunjukkan penurunan emisi Indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan periode 2016-2017 mencapai 11,2 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Kemudian pada Desember 2023, Norwegia melanjutkan kontribusi sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi periode 2017-2018 dan 2018-2019. Penurunan emisi Indonesia selama 2017-2019 tercatat sebesar 20 juta ton CO2e. Menurut Rut, proses yang terbuka dan partisipatif merupakan bagian dari prinsip penting pelaksanaan nota kesepahaman kedua negara. Para donor potensial dan negara-negara hutan tropis lainnya pun tertarik untuk belajar dan mengetahui cara kerja kemitraan ini. (Yoga)