Harga beras di seluruh wilayah Indonesia meroket sebulan terakhir. Di Kota Kupang, NTT, harganya Rp 17.000 per kg untuk beras medium. Harga termurah Rp 14.000 per kg dengan kondisi beras yang tak layak dikonsumsi manusia. Selain berkutu, beras paling murah itu juga banyak kerikil dan beraroma tidak sedap. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, konsumsi beras NTT sebanyak 117,189 kg per kapita per tahun. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional, sedangkan produksi beras setempat masih jauh dari total kebutuhan. Pada tahun 2022, produksi beras di NTT hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah kebutuhan setempat yang mencapai 642.367,53 ton. Perum Bulog sebagai penyalur beras pemerintah pun tak bisa berbuat banyak. Operasi pasar yang diklaim dapat mengatasi kenaikan harga beras seakan sia-sia..

Di tengah gonjang-ganjing harga beras, ada kelompok masyarakat yang tidak terdampak karena memiliki kemandirian pangan lokal. Salah satunya adalah kemandirian pangan suku Boti di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Komunitas adat itu berada 150 km timur laut dari Kota Kupang. Pada Agustus 2023, ketika musim kemarau panjang, persediaan makanan di komunitas yang dipimpin Usif (Raja) Namah Benu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suku Boti yang menganut kepercayaan lokal Halaika terdiri atas 76 keluarga dengan jumlah anggota 329 jiwa. Makanan di lumbung mereka tersedia sepanjang tahun karena mereka mempraktikkan pangan beragam dalam sistem pertanian lahan kering yang mengandalkan hujan. Dalam satu areal lahan, mereka menanam padi, jagung, umbi-umbian, pisang, dan kacang-kacangan. Setelah padi habis, mereka punya cadangan jagung dan makanan lain.

Kala itu Usif Namah mengatakan, sepanjang komunitas suku Boti ada, nyaris tidak ada cerita mengalami kelaparan. Padahal, wilayah sekitar dan NTT pada umumnya pernah mengalami kelaparan selama beberapa kali dalam kurun waktu 60 tahun terakhir. Di luar itu, rawan pangan terjadi hampir setiap tahun di NTT. ”Kami tidak kelaparan karena kami punya banyak jenis makanan,” ucapnya. Kelimpahan makanan itu yang menjadi alasan bagi komunitas suku Boti menolak menerima bantuan sosial berupa beras untuk warga miskin (raskin) dari pemerintah. Usif Namah juga mengajarkan rakyatnya agar tidak bermental pemalas dengan menunggu bantuan pemerintah. ”Kami tanamkan kepada mereka kerja keras. Kerja baru bisa makan. Makanya, anak-anak semenjak kecil selalu kami ajak ke kebun untuk melihat orangtuanya bekerja,” ujarnya. (Yoga) 

Program makan siang gratis selalu didengungkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini memerlukan anggaran jumbo. Belum lagi ditambah dengan biaya untuk merealisasikan janji-janji lainnya. Untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo-Gibran, pemerintahan baru perlu menyiapkan dana yang akan dialokasikan APBN serta sumber atau skema pendanaan kreatif lain. Program makan siang gratis menjadi sorotan karena membuat masyarakat bertanya-tanya dari mana sumber dananya, kapan program itu berlaku, hingga siapa penerima makan siang gratis. Prabowo dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Kamis (8/2) mengatakan, anggaran untuk menjalankan program makan siang gratis berada di kisaran Rp 460 triliun.

Menurut rencana, program ini akan diberikan untuk anak-anak di lembaga pendidikan sebelum SD hingga SMA/SMK. Totalnya diperkirakan mencapai 78,3 juta jiwa. Prabowo menjelaskan, program makan siang gratis itu akan dijalankan menggunakan alokasi dana APBN untuk pendidikan dan perlindungan sosial. Kepada Kompas, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan, anggaran  untuk program makan siang gratis didapat juga dari program penataan anggaran subsidi energi. Pihaknya bermaksud mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini dinikmati masyarakat mampu supaya lebih tepat sasaran.

”Kalau itu dilakukan, kebutuhan subsidi energi menciut. Dari saat ini Rp 350 triliun, misalnya, setelah efisiensi, hanya Rp 100 triliun. Ini contoh, konteksnya penghematan anggaran subsidi,” ujar Eddy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, bila Prabowo-Gibran tetap mau menjalankan kebijakan makan siang gratis, pendanaannya semestinya tidak diambil dari anggaran belanja rutin seperti subsidi energi. Pemerintah harus punya cara kreatif lain agar tidak membebani APBN. ”Misalnya, lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah, seperti dana lelang aset BLBI. Opsi lain, mengejar obyek pajak baru, seperti penerapan pajak kekayaan (windfall profit tax) untuk perusahaan di sektor komoditas primer,” katanya. (Yoga) 

Penghitungan yang dilakukan Kementerian ESDM menunjukkan potensi penyimpanan karbon di Indonesia total sebesar 577 gigaton. Potensi penyimpanan terbesar terletak di laut lepas utara Jatim. Terbitnya Perpres tentang penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS diharapkan membuat teknologi itu benar-benar bisa diterapkan di Indonesia. Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam sosialisasi Perpres No 14 Tahun 2024 tentang CCS, di Jakarta, Selasa (20/2) memaparkan bahwa dari hasil penghitungan dengan standar keteknikan industri migas diketahui potensi kapasitas penyimpanan karbon dengan metode saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi) sebesar 572,77 gigaton dan metode depleted oil and gas reservoir (reservoir migas yang telah mengalami penurunan produksi) sebesar 4,85 gigaton, yang didapat dari penghitungan 20 cekungan (basin) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang statusnya sudah berproduksi.

Kapasitas terbesar ada di cekungan North East Java yang terletak di laut lepas utara Jatim. Cekungan diperkirakan mampu menyimpan karbon sebesar 100,83 gigaton dengan metode saline aquifer dan 0,151 gigaton dengan metode depleted reservoir. CCS ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan Emisi karbon sehingga tidak terlepas ke atmosfer. Karbon yang dihasilkan, baik dari industri migas maupun nonmigas, ditangkap lalu disuntikkan ke perut bumi. Pada industri migas, karbon dioksida yang ditangkap dimanfaatkan untuk memberi penambahan (incremental) produksi minyak ataupun gas bumi. Dengan demikian, teknologi tersebut disebut carbon capture, utilization and storage (CCUS). Tutuka menuturkan, angka tersebut masih berupa estimasi.

”Industri atau kita baru akan tahu berapa kapasitas persis penyimpanannya setelah menginjeksikan (karbon dioksida). Sekarang, kan, belum injeksi. Jadi, angka tersebut masih level paling dasar,” katanya. Perpres No 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, yang diundangkan 30 Januari 2024. melengkapi Permen ESDM No 2/2023 tentang Penyelenggaraan CCS dan CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Salah satu hal yang tertuang dalam Perpres No 14/2024 adalah praktik CCS lintas batas (cross border). Artinya, karbon dioksida yang dihasilkan industri di negara lain dapat diangkut untuk kemudian diinjeksikan ke depleted reservoir/saline aquifer di Indonesia, porsi untuk CCS cross border 30 % dari total kapasitas, sisanya 70 %, untuk domestik. Terkait nilai ekonomi praktik CCS, Tutuka mengemukakan bahwa saat ini masih terlalu awal untuk menghitung nilai ekonomi yang didapat dari penerapan teknologi itu. Menurut dia, yang menjadi prioritas saat ini ialah yang utama bisa jalan lebih dulu. (Yoga) 

Bagi masyarakat suku Baduy, leuit atau lumbung padi bukan sekadar tempat menyimpan hasil panen. Bangunan bertiang kayu, berdinding anyaman bambu, dan beratap daun rumbia atau kirai itu menjadi simbol ketahanan pangan sekaligus lambang kemakmuran urang Kanekes, di Baduy Dalam, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. ”Hampir semua warga Baduy memiliki leuit. Hasil panen padi dari puluhan tahun lalu disimpan di situ,” ujar Sarif (38), warga Kampung Cibeo, Baduy Dalam (10/2). Selain Cibeo, di Baduy Dalam terdapat dua kampong lain, yaitu Cikartawana dan Cikeusik. Namun, leuit juga dimiliki oleh warga Baduy Luar yang tersebar di lebih dari 50 kampung. Dalam buku Potret Kehidupan Masyarakat Baduy yang ditulis Djoewisno MS (1987), leuit merupakan cermin kehidupan kepala keluarga yang sudah mapan membangun rumah tangga. Leuit merupakan wujud ketahanan pangan orang Baduy yang diwariskan oleh leluhur mereka. Leuit memiliki ukuran beragam, bergantung pada hasil panen padi huma para pemiliknya. Kapasitasnya bisa mencapai 1.000 pocong (ikat) atau 2,5 ton sampai 3 ton. Padi huma ditanam di ladang tadah hujan. Masyarakat Baduy menanam padi sekali setahun tanpa pupuk kimia.

Padi dipanen setelah berumur enam bulan. Setelah dipanen menggunakan etem atau ani-ani, padi dijemur dan dibersihkan kelopak-kelopak jerami dari tangkainya. Padi kemudian diikat dengan rapi dan diangin-anginkan beberapa hari untuk menghilangkan debu atau kotoran yang melekat pada butiran gabah. Setelah itu, dimasukkan ke lumbung dengan disusun secara rapi. Letak tangkai di bagian dalam untuk menghindari kelembaban. Cara menyimpan padi yang diwariskan turun-temurun ini mampu membuat padi tidak rusak dan tetap layak dikonsumsi meski disimpan bertahun-tahun. Sarif menuturkan, padi di dalam leuit berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi, tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi dijual. Beras dari padi leuit biasanya dipakai ketika hajatan dan acara adat serta sebagai tabungan pangan untuk berjaga-jaga jika terjadi musibah.

Warga Baduy juga menanam palawija dan buah-buahan, seperti durian, cempedak, dan rambutan. Sebagian warga juga membuat gula aren dari pohon kawung. Hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan begitu, mereka tetap memiliki penghasilan tanpa harus menjual padi. Selain itu, beberapa warga juga menjadi pemandu bagi pengunjung yang ingin bersilaturahmi ke Baduy Dalam. Pengunjung mesti berjalan kaki sekitar 9 km dari Terminal Ciboleger. Orang Baduy memiliki lambang kemakmuran sendiri, salah satunya leuit. ”Semakin banyak leuit, berarti semakin makmur pemiliknya,” ujar Ayah Naldi (43), warga Kampung Cibeo. Setiap kepala keluarga biasanya memiliki lebih dari satu leuit. Bahkan, ada yang mempunyai 10 leuit. Namun, banyaknya jumlah leuit tidak untuk dipamerkan. Apalagi, letaknya tidak berada di dekat rumah, tetapi di pinggir perkampungan. (Yoga) 

Internet Cepat buat Apa? adalah cuplikan pernyataan Mentkominfo 2009-2014 Tifatul Sembiring yang disampaikan di media sosial Twitter (sekarang X) pada Januari 2014 itu viral dan menjadi perbincangan warganet. Konteks pernyataan Tifatul waktu itu adalah respons rilis Akamai pada triwulan III-2013 yang menyebut kecepatan rata-rata internet di Indonesia adalah 1,5 megabita per detik (Mbps), menempatkan Indonesia di peringkat kedua terbawah di kawasan Asia Pasifik. Sekarang, mengutip laman Speedtest.net, kecepatan internet mobile (jaringan seluler lewat gawai) di Indonesia per Desember 2023 adalah 24,96 Mbps atau peringkat ke-97 dari 146 negara yang terdata. Sementara kecepatan internet Indonesia untuk fixed broadband (kabel optik) di angka 27,87 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-126 dari 178 negara yang didata.

Singapura ada di peringkat ke-19 dengan kecepatan 93,42 Mbps untuk kategori internet mobile. Sementara untuk kecepatan internet dari fixed broadband, Singapura menjadi yang tercepat di dunia dengan kecepatan rata-rata 270,62 Mbps. Singapura mengalahkan negara raksasa teknologi, seperti AS (peringkat ke-8 dengan 227,27 Mbps), Jepang (peringkat ke-16 dengan 188,28 Mbps). Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang dirilis 31 Januari 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia pada 2024 sebesar 79,5 %. Artinya, 221,5 juta penduduk Indonesia mampu mengakses internet dari populasi Indonesia yang sebanyak 278,6 juta jiwa, meningkat dari 2023 yang 78,19 %. Kecepatan dan penetrasi internet adalah dua hal yang tak tepisahkan. Apalagi, segala aktivitas manusia saat ini semakin banyak bergantung pada teknologi digital, terlebih sejak pandemi Covid-19.

Mulai urusan pekerjaan, sekolah, bepergian, hiburan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari bergantung pada internet. Indonesia juga memainkan peranan penting untuk ekonomi digital di tingkat kawasan. Mengutip laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekonomi digital di ASEAN pada 2025 mendatang diperkirakan sebesar 330 miliar USD dan akan meroket menjadi 1 triliun USD pada 2030. Dari angka tersebut, kontribusi Indonesia diperkirakan 40 % dari nilai ekonomi digital di kawasan. Pada 2021, ekonomi digital Indonesia menyumbang 5,7 % PDB nasional. Internet juga menjadi daya ungkit untuk bangkitnya ekonomi mikro di masyarakat. Pemerintah menargetkan pada 2025 sebanyak 30 juta UMKM sudah masuk ekosistem go digital. Artinya, seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir sudah bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, terutama untuk urusan pemasaran lewat lokapasar Indonesia. (Yoga) 

Dompet warga kelas ekonomi menengah turut terdampak akibat kenaikan harga bahan pokok yang kian melesat. Mereka pun harus memiliki siasat untuk berhemat. Warga Jakarta Timur, Alfiyah (35) meminta uang lebih sebesar Rp 150.000 kepada suaminya untuk belanja bulanan akibat harga sejumlah komoditas naik, seperti cabai merah hingga beras. ”Yang paling terasa itu harga cabai rawit dari Rp 65.000 menjadi Rp 90.000 per kg dalam seminggu. Naiknya tidak tanggung-tanggung, Rp 25.000,” katanya, Senin (19/2). Alfiyah mengaku tidak mengurangi atau mengubah masakannya, kecuali pengurangan cabai. Ia lebih memilih menambah pengeluaran dibandingkan pemangkasan pengeluaran. Belanja bulanan bahan pangan yang biasanya dianggarkan Rp 3,5 juta untuk empat orang, kini ditambah Rp 150.000 sejak awal Februari.

”Paling mengurangi cabai saja. Kalau harga cabai lagi murah, pakai cabainya untuk sambal lebih banyak. Kalau harga naik, jumlahnya dikurangi,” tutur Alfiyah yang juga bekerja sebagai pedagang baju ini. Satu bulan lalu, harga beras premium Rp 75.000 per 5 kg. Lalu, naik menjadi Rp 84.000 per 5 kg. Meski kenaikan hanya Rp 10.000, sangat terasa bagi Alfiyah. Karyawan swasta di Jakarta Pusat, Rista Ayodia (24) merasa kenaikan harga di sejumlah komoditas turut memengaruhi pemangkasan diskon dalam berbelanja makanan secara daring di lokapasar. ”Sebagai anak kos, saya lebih sering memesan makanan secara daring karena menunya lebih beragam dan banyak diskon. Tetapi, sejak sebulan terakhir, saya merasa promo yang ditawarkan semakin berkurang. Biasanya Rp 32.000 sudah dapat dua makanan, tetapi sekarang nyaris Rp 40.000 untuk dua makanan harga termurah,” kata Rista.

Rista harus putar otak, selisih harga Rp 5.000 hingga Rp 10.000 cukup tinggi baginya. Ia pun mulai beralih membeli makanan secara langsung ke warung terdekat dengan harga Rp 15.000 per porsi, yang sesuai anggarannya. Penghasilan Rista sebulan Rp 7 juta. Warga asal Magelang, Jateng, ini hidup sendiri dengan menyewa kos di Jakarta. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga berdampak pada pelaku usaha makanan di Jakarta. Para penjual makanan harus menempuh beragam strategi agar bertahan. Penjual sate taichan di Jaksel, Ahmad Hartono (32) misalnya, menambahkan lebih banyak air di sambal buatannya. ”Bahan utama di sate taichan itu cabai. Jadi harus tetap ada dan enak. Saya menambahkan sedikit air agar sambalnya bisa lebih banyak karena harga cabai sangat mahal sekarang,” katanya. (Yoga) 

Berada 60 km atau 2 jam tenggara Palembang, Sumsel, Desa Bangsal di Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir, punya arti penting dalam sejarah kuliner di kalangan bangsawan keturunan penguasa kerajaan di Palembang. Desa Bangsal adalah tempat lahirnya gulo puan, camilan dari olahan susu kerbau rawa Pampangan, yang dijuluki ”Kudapannya Raja-raja Palembang”. Seusai menerima 2,5 liter susu kerbau dari menantunya, Paisol (44), di salah satu rumah di Desa Bangsal, Kamis (7/12) Masnah (60) menyiapkan wajan, kompor gas, elpiji 3 kg, ember kecil, dan gula pasir 0,5 kg. Masnah mencampur susu kerbau dan gula pasir di ember kecil, lalu menuangkan adonan yang sudah tercampur rata itu ke wajan dan mengaduknya perlahan dengan spatula. Api kompor disetel antara kecil dan sedang karena proses masak harus bertahap 1-2 jam. Setelah melihat adonan mengental, Masnah mengaduknya perlahan hingga campuran susu kerbau dan gula mengkristal, kering kasar kecoklatan. Sekilas teksturnya mirip gula aren, dengan warna lebih pucat. Hasil masakan itulah yang disebut gulo puan. Camilan itu berasal dari dua suku kata, ”gulo” yang artinya gula atau manis dan ”puan” yang artinya susu. Maksudnya, gula susu atau manisan dari susu. Tak jarang gulo puan menjadi teman minum teh atau kopi. Ada juga yang memakannya langsung.

Menurut Masnah, membuat gulo puan menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun kepada para perempuan di Desa Bangsal. Masnah belajar membuat gulo puan menjelang pernikahannya dengan Junaidi (70) pada tahun 1979, tujuannya agar bisa menambah pemasukan keluarga atau membantu suami tanpa mengganggu tanggung jawabnya dalam keluarga. Hasil dari gulo puan dinilai cukup menjanjikan. Untuk menghasilkan 1 kg gulo puan, bahan yang dibutuhkan adalah 2,5 liter susu kerbau seharga Rp 62.500 (Rp 25.000 per liter) dan 0,5 kg gula pasir seharga Rp 8.000 (Rp 16.000 per kg). Selain itu, elpiji 3 kg seharga Rp 20.000 per tabung, tapi bisa digunakan memasak dalam 2-7 hari. Dengan modal produksi Rp 70.500, harga jual gulo puan bisa mencapai Rp 120.000 per kg. Artinya, ada keuntungan Rp 49.500, belum termasuk keuntungan dari penjualan produk turunan, seperti minyak samin seharga Rp 200.000 per kg dan mentega Rp 80.000 per kg. Namun, butuh proses masak berulang atau dalam jumlah besar untuk menghasilkan 1 kg minyak samin dan 1 kg mentega. (Yoga) 

Dewasa ini, hunian merupakan kebutuhan primer yang semakin sulit dijangkau. Harganya yang terus melejit telah membuat banyak orang, terutama generasi muda kelas menengah berpenghasilan tanggung, semakin berandai-andai akankah mereka dapat memiliki hunian layak untuk berteduh. Salah satu penyebab harga properti terus merangkak naik saban tahun ialah ketersediaan lahan yang makin hari makin susut. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan populasi penduduk. Ditambah, urbanisasi tak lagi dapat terbendung, mengakibatkan lahan-lahan di perkotaan semakin tergerus. Hukum pasar supply-demand pun berlaku, makin banyak permintaan, makin tinggi pula harga lantaran pasokan terbatas. Artinya, pertumbuhan demografi penduduk telah menciptakan permintaan yang tinggi. Sementara ketersediaan lahan terus menyusut. Di kawasan Sentul, Bogor, Jabar, pengembang menawarkan hunian yang dibanderol Rp 700 juta per unit. Bagi kalangan masyarakat berpenghasilan tanggung, kurang lebih Rp 8 juta per bulan, hunian tersebut cukup ideal. Namun, harga di level itu masih sulit dijangkau.

Alhasil, keinginan memiliki rumah itu berakhir menjadi angan semata. Dengan penghasilan tanggung, Septian (29), karyawan swasta di Jakarta, merasa pasaran harga hunian di wilayah Jabodetabek makin tak tergapai. Mau tidak mau, upaya untuk mendapatkan hunian ideal harus ditempuhnya dengan ”menyalakan” dua dapur. ”Dengan total pendapatan berdua sekarang, mungkin bisa berani ambil KPR (kredit pemilikan rumah) yang tenornya 15 tahun, dengan cicilan Rp 5 juta per bulan untuk harga  rumah di kisaran Rp 600 juta-Rp 700 juta. Akan tetapi, kalau masih bujang, belum berani ambil rumah, mending sewa atau indekos,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (18/2). Menurut dia, terdapat pilihan hunian lain yang harganya jauh lebih terjangkau. Namun, lelaki yang baru membangun rumah tangga tersebut harus mengorbankan jarak tempuh yang semakin jauh menuju tempat kerjanya. Artinya, ia harus mengalokasikan biaya transportasi untuk pergi-pulang bekerja. (Yoga)