Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 mencapai 5,32 % atau 7,8 juta orang, turun 0,54 % dibanding pada Agustus 2022. Meski begitu, angka itu tergolong besar. Sekalipun informasi bertebaran di dunia maya tentang lowongan pekerjaan, nyatanya para pecari kerja tetap harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Masih ada jutaan orang yang berjibaku melamar pekerjaan. Mereka harap-harap cemas untuk segera memperoleh pekerjaan. Pukul 10.31. Pagu Ginting (24) setengah berlari menuju barisan paling belakang antrean di Mega Career Expo, Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis (22/2). Kedua tangannya cekatan mengeluarkan berkas lamaran kerja dan CV (riwayat hidup) yang jumlahnya belasan. Satu per satu dimasukkannya ke amplop berwarna coklat yang jumlahnya sama. ”Sudah setahun (cari kerja). Semoga keterima,” ujar Pagu sembari menyeka peluh di keningnya.

Setahun yang lalu, Pagu meninggalkan Sumut dengan harapan berdikari di Jakarta. ”Ternyata (itu) susah. (Saya) sudah memasukkan lamaran (kerja) lewat Jobstreet, Linkedin, ikut job fair di TMII, enggak ada panggilan sama sekali,” kata Pagu. Ratusan pencari kerja berdatangan sejak pagi ke Mega Career Expo, di Smesco Exhibition Hall, yang berlangsung dua hari, yakni 21 dan 22 Februari 2024, dimana Setidaknya ada 40 perusahaan nasional dan multinasional dengan ketersediaan lebih dari 200 lowongan kerja. Diantara pencari kerja, ada lulusan SMA dan sederajat, sarjana, lulusan baru, hingga lulusan yang sudah lama mencari kerja. Mereka mengantre dalam dua baris sambil menyiapkan berkas dan amplop dengan satu harapan, segera mendapatkan pekerjaan.

Lena (29) celingak-celinguk sambil mengantre. Sebelumnya, dia pernah mengikuti bursa kerja di Mangga Dua Square, Jakut, Oktober 2023, tetapi apa daya belum ada panggilan kerja. ”Terakhir kerja tahun 2022. Selama ini sudah cari sana-sini, cuma belum ada yang kecantol,” ucap Lena. Di kala banyak pelamar menunggu panggilan, pertimbangan bagian SDM di perusahaan terhadap calon pekerja ternyata cukup selektif. Mereka terutama mengharapkan kandidat yang mempunyai keterampilan lunak (soft skill). Kebanyakan kandidat seperti ini ditemukan dari rekomendasi sejawat ketimbang bursa kerja. (Yoga) 

Kubu calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga mendapat suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024, terus berupaya memperkuat koalisi partai politik pendukung pemerintahannya ke depan. Upaya itu tak langsung dilakukan dengan mendekati para ketua umum partai politik (parpol) dari kubu lawan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, melalui orang-orang di lapis kedua partai tersebut. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/2) mengakui ada upaya melobi dari pihak Prabowo-Gibran ke partai-partai politik pengusung calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar masuk dalam barisan koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Dradjad melanjutkan, upaya lobi baru ke lapisan kedua dari parpol kubu lawan, seperti di level sekjen, wakil sekjen, wakil ketua umum, hingga ketua bidang.

”Setelah pengumuman resmi (hasil pemilu), biasanya ketum (ketua umum) atau elite parpol bertemu secara  formal. Sekarang ini, lapis kedua itu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi,” kata Dradjad. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu enggan menyebutkan parpol yang didekati. Ia hanya menyebutkan, target lobi adalah partai yang sudah lama bersama di pemerintahan Joko Widodo. Partai dimaksud berarti PDI-P, PPP, Partai Nasdem, dan PKB. Di Pilpres 2024, PDI-P dan PPP mengusung Ganjar-Mahfud, sedang Nasdem dan PKB mengusung Anies-Muhaimin. Adapun parpol pengusung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Menurut Dradjad, lobi di antara pejabat di lapisan kedua partai itu dimaksudkan untuk membuka jalan sebelum pertemuan di tingkat ketua umum. Dengan demikian, pertemuan antar-ketua umum bisa segera mengambil kesepakatan. (Yoga) 

Meta, perusahaan teknologi pemilik aplikasi Facebook, Instagram, dan Whatsapp, yakin mereka tidak diwajibkan membayar konten berita. Meta telah menjalani konsultasi dengan Pemerintah Indonesia terkait keluarnya Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau perpres hak cipta penerbit. ”Setelah menjalani beberapa kali konsultasi dengan pemangku kebijakan, kami memahami bahwa Meta tidak akan diwajibkan membayar konten berita yang di-posting para penerbit berita secara sukarela ke platform kami,” kata Direktur Kebijakan Publik Asia Tenggara Meta Rafael Frankel, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (21/2/) malam.

Laporan NERA Economic Consulting yang ditugasi Meta menunjukkan, secara global, lebih dari 90 % penayangan organik pada tautan artikel dari penerbit berita merupakan tautan yang diunggah sendiri oleh penerbit. Meta menilai perusahaan media massa penerbit berita memilih menggunakan platform media sosial milik Meta karena mendapatkan keuntungan dari distribusi konten mereka secara gratis dan peningkatan lalu lintas ke laman mereka. Selama bertahun-tahun, Meta telah bermitra dengan para penerbit berita, seperti program pengecekan fakta dari pihak ketiga. Baru-baru ini, Whatsapp Channels juga diluncurkan guna membantu penerbit berita memperluas jangkauan pengguna mereka. Warganet, menurut Frankel, tidak datang ke aplikasi Facebook ataupun Instagram hanya untuk konten berita. Orang dewasa yang mencari berita di Facebook turun sekitar sepertiga antara tahun 2016 dan 2022, dari 45 % menjadi 30 %. (Yoga) 

Di ujung masa jabatannya, pemerintahan Jokowi mulai menyusun kerangka awal RAPBN 2025 yang kelak akan dijalankan oleh rezim berikutnya. Kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidak pastian berpotensi mempersempit ruang kas negara tahun depan. Tahap awal penyusunan RAPBN 2025 itu sudah dibahas Kemenkeu sejak Senin (12/2) atau dua hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Langkahnya dimulai dengan merancang dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025. KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi kajian komprehensif mengenai gambaran kondisi ekonomi dan fiskal selama satu tahun ke depan, lengkap dengan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang perlu diambil.

Penyusunan arah kebijakan fiskal akan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dalam negeri dan global. Sejumlah poin asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025 sudah pernah dituangkan dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2024 (pemutakhiran). Pada dokumen itu terlihat arah ekonomi untuk tahun 2025 akan berlangsung moderat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang masih melambat dan tidak pasti. Dari sisi arah postur makro fiskal, pemerintah memasang target defisit APBN 2025 sebesar 2,13-2,45 % dari PDB. Pemerintah juga memangkas target pembiayaan/utang dan ingin menekan rasio utang terhadap PDB hingga 37,83 %, lebih rendah dari target rasio utang 2023 (39,59 %) dan 2024 (38,07-38,97%). Ruang untuk kebijakan belanja yang ekspansif otomatis lebih sempit.

Hal itu terlihat dari target belanja yang tidak sebesar tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF mencatat, belanja negara pada tahun 2025 hanya diincar di kisaran 14,21-15,22 % PDB. Batas bawahnya masih lebih rendah dari target belanja negara di APBN 2024 (14,50 %) dan APBN 2023 (14,55 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengakui, ruang fiskal negara ke depan agak sempit, maka Prabowo-Gibran akan mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru. Seperti diketahui, saat ini pasangan calon nomor urut 2 itu masih memimpin di berbagai versi hitung cepat pemilu. Tak hanya itu, program-program andalan Prabowo-Gibran yang disebut 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 17 Program Prioritas juga akan dijalankan bertahap agar tidak membebani APBN. (Yoga) 

Masyarakat rela merogoh kocek lebih untuk menonton penampilan idolanya bermusik di atas panggung spektakuler. Kecintaan mereka terhadap musisi papan atas dunia dimanfaatkan Singapura sebagai peluang bisnis. Alhasil, roda perekonomian berputar karena besarnya efek pengganda (multiplier effect). Perhelatan terdekat, konser Taylor Swift bertajuk The Eras Tour akan digelar di Singapura pada 2-4 Maret 2024, berlanjut pada 7-9 Maret 2024, di Stadion Nasional Singapura, Singapura. Meski konser diselenggarakan beberapa kali, masyarakat harus berebut mendapatkan tiket saking membeludaknya permintaan. Tiket konser The Eras Tour yang diburu sejak medio 2023 ludes terjual dalam beberapa jam saja melalui ”pertempuran sengit”. Harganya bervariasi, mulai dari 88 dollar Singapura hingga 1.228 dollar Singapura, setara Rp 1 juta sampai Rp 15 juta dengan kurs Rp 11.634 per dollar Singapura. Harga tiket bergantung pada fasilitas dan tata letak penonton di stadion.

”Sumpah, susah banget (mendapatkan tiket) karena dua kali war. Pertama, berkolaborasi dengan United Overseas Bank (UOB), kemudian yang kedua harus pakai kode akses. Aku dulu kerja sama dengan teman-teman, beruntung salah satu dari kami dapat (tiket),” ujar Sekar Kinasih, yang akrab disapa Kinkin (27), di Jakarta, Rabu (21/2). Kinkin rela masuk antrean yang tak pasti demi mendapatkan tiket The Eras Tour sebab ia telah menjadi Swifties alias penggemar Swift sejak berusia 12 tahun. Awalnya, Kinkin menganggarkan tiket pada harga Rp 3 juta. Namun, akhirnya ia mendapat tiket seharga Rp 4 juta. Mau tak mau, ia pun merogoh kocek lebih dalam untuk menyaksikan idolanya. Alhasil, tiket pesawat dan akomodasi untuk sehari menghabiskan hingga sekitar Rp 10 juta. Dana yang tak sedikit untuk menonton konser itu ditabungnya selama sembilan bulan.

Untuk konser Taylor Swift, The Eras Tour, lebih dari 22 juta orang mendaftar dalam prapenjualan (pre-sale). Sementara antrean daring tembus 1 juta orang. Mereka datang dari beragam tempat, terutama negara-negara tetangga Singapura, antara lain Indonesia, Thailand, dan Filipina. Pemerintah Singapura melalui Dewan Pariwisata Singapura (Singapore Tourism Board/STB) disebut-sebut telah membuat kesepakatan khusus agar konser Swift hanya diadakan di Singapura, bukan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Hasilnya, Swift mengadakan enam konser yang semua tiketnya terjual habis dengan kapasitas 55.000 kursi di Stadion Nasional Singapura. Ketika konser Swift diumumkan, kenaikan permintaan hotel, maskapai, dan operator agen perjalanan mulai terlihat. Operator hotel Accor, yang memiliki lebih dari 30 hotel di Singapura, mengalami peningkatan pesanan untuk delapan bulan sebelum acara.

Periode ini jadi yang tertinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kondisi serupa dialami Pan Pacific Hotels Group dengan pesanan meningkat hingga 200 % pada 2-9 Maret 2024 ketimbang sepekan sebelum tiket konser Swift dirilis. Mayoritas pesanan ber- asal dari Australia, Indonesia, Taiwan, dan Korea Selatan. Dari aspek pesanan tiket pesawat, tiket dari Manila (Filipina) dan Jakarta (Indonesia) menuju Singapura naik 50-130 % selama konser Swift berlangsung dibandingkan dengan penerbangan sebulan sebelumnya. Tiket sekali jalan Jetstar Asia dari Jakarta ke Singapura pada awal Maret 2024 senilai Rp 2,2 juta. Padahal, pemesanan untuk bulan sebelumnya hanya Rp 829.000, dikutip dari The Straits Times. Tak heran, banyak negara berlomba-lomba berebut musisi dunia untuk menggelar hajatan besar. Efek domino yang dihasilkan tak main-main. (Yoga) 

Keputusan pemerintah untuk membuat aturan soal hak penerbit (publisher rights) hanyalah sebuah awal. Langkah lain masih diperlukan industri media. Berbagai organisasi dan asosiasi penerbitan pers menyambut baik penerbitan Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Meski demikian, mereka masih mempelajari lebih lanjut payung hukum ini untuk mengetahui dampak dari implementasinya di lapangan. Penerbitan Perpres No 32 Tahun 2024 atau perpres hak cipta penerbit ini diumumkan Presiden Jokowi saat puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024, Selasa (20/2).

Keberadaan perpres yang berisi regulasi yang mengatur kerja sama perusahaan pers dengan platform digital tersebut diharapkan dapat mendukung jurnalisme berkualitas di Tanah Air serta memastikan keberlanjutan industri media nasional (Kompas.id, 21/2). Industri media di dalam negeri bisa sedikit bernapas lega karena aturan hak penerbit akhirnya resmi diberlakukan. Ada platform yang sudah bekerja sama dengan penerbit dan mereka telah memberikan kontribusi bagi pendapatan media. Di sini, kita perlu memastikan bahwa pendapatan media dari platform memenuhi rasa keadilan. Besaran lalu lintas pencarian informasi di platform dan kualitas informasi yang disajikan perlu mendapat penghargaan yang pantas.

Akan tetapi, kesepakatan di atas hanya menyelesaikan sebagian masalah media. Masalah yang lebih besar adalah upaya penyelamatan media itu sendiri. Industri media tengah berada dalam situasi hidup dan mati dari sisi finansial. Untuk itu masalah bisnis media merupakan masalah pokok yang harus dikedepankan setelah masalah hak penerbit selesai. Masa depan jurnalisme sangat bergantung pada penyelamatan industri media. Media sendiri tengah berjuang untuk menyelamatkan bisnisnya. Berbagai inovasi terus dilakukan, tetapi terasa sangat berat. Teknologi baru diadopsi untuk menghadirkan layanan yang sesuai dengan keinginan audiens. Sementara pemutusan hubungan kerja di industri media terus terjadi. Langkah penyelamatan media masih diperlukan (Yoga) 

Asanudin (57) yang akrab dipanggil Asa, bersama ratusan petani memperjuangkan hak atas tanah di Desa Sukamukti, Kabupaten Garut, Jabar, selama puluhan tahun. Lewat budidaya akar wangi, mereka kini berjuang untuk hidup lebih baik. Dulu, Asa keluar kampung mencari rezeki di tanah rantau karena lahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dikuasai pihak lain. Hingga akhirnya tahun 1998, ia memilih pulang karena istrinya menjadi korban intimidasi saat menggarap lahan HGU yang dikuasai sebuah perusahaan di Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, yang berakhir pada 1997. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), lahan sengketa ini mencapai 402 hektar yang digarap sedikitnya 600 keluarga petani. Lama hidup di jalanan Jakarta membuat nyali Asa tidak gampang terintimidasi. Dia dikenal sebagai salah satu warga yang berani berhadapan dengan aparat. “Kami orang desa, tetapi kami ada hak dari warga desa untuk lahan itu,” ujar Asa yang berjuang bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) sejak tahun 2000.

Berdasar catatan KPA,represi aparat yang besar terjadi dalam kurun 2012 hingga 2014. Asa menjadi salah satu orang yang dicari karena vokal memperjuangkan haknya atas lahan yang digarap. ”Saya dicari satu truk berisi aparat. Rumah digeledah beberapa kali. Jika ada yang mencari, saya sembunyi di kebun di antara semak akar wangi,” ujarnya. Nyali Asa tidak ciut. Dia tetap aktif berkegiatan bersama SPP, mulai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sampai aksi menyuarakan pendapat. Asa sadar perjuangan itu tidak akan berarti jika kehidupan warga tidak diperbaiki. Dia lalu mencari cara untuk menggarap lahan dengan maksimal. ”Saat itu kami memilih akar wangi yang sudah tumbuh di desa ini sejak lama. Selain punya harga jual yang tinggi,ternyata tanamannya juga bisa mengurangi erosi,” kata Asa. Harganya pernah mencapai Rp 2,8 juta per kg. Kesejahteraan masyarakat terangkat. Usulan menjadikan akar wangi menjadi komoditas utama itu dimulai tahun 2004. Asa mengajak warga menanam akar wangi di samping sayur-mayur dan tembakau. Lahan garapan seluas 1.400 meter persegi dijadikan percontohan.

Total lahan yang ditanam akar wangi di Sukamukti diperkirakan 240 hektar dengan potensi produksi minyak 7,2 ton. Warga juga didorong membuka pabrik penyulingan akar wangi. Sekarang ada sedikitnya 10 pabrik. Satu pabrik dengan dua mesin penyulingan mampu memproduksi 3 kuintal minyak akar wangi sebulan, yang laku dijual Rp 2 juta per kg. Asa juga mencari mitra dan pendampingan bersama SPP agar akar wangi yang ditanam kian menguntungkan. Konsumennya berasal dari Bandung, Bogor, dan Tangerang. Sebagian dari pembeli ini menjual kembali ke luar negeri, seperti Perancis dan AS. Akar wangi biasanya digunakan untuk bahan pembuatan parfum. Lahan yang produktif itu memang belum dimiliki sepenuhnya oleh ratusan warga yang tinggal di kaki Gunung Cikuray ini. Meskipun tidak ada lagi tekanan dari berbagai pihak, status lahan ini masih dalam sengketa. Asa ingin terus berjuang sampai akhir. Sama seperti pejuang reforma agraria lainnya di seluruh penjuru negeri, dia ingin tanah yang digarap memiliki legalitas agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan tanpa rasa khawatir. (Yoga) 

Kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi justru pada musim tanam ditengarai terjadi karena penyelewengan  distribusi seperti dijual secara ilegal ke perkebunan atau korporasi. Kondisi yang telah lama  terjadi inilah biang keladi dari  sejumlah ketimpangan dan ironi sekitar pertanian Tanah Air, diantaranya harga gabah  membumbung tinggi, sementara petani justru buntung alias tak  ikut menikmati. Oleh karena itu,  pengusutan tuntas  atas dugaan penyelewengan distribusi  pupuk subsidi  itu dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan otoritas terkait. Tingginya harga gabah belakangan ini tidak bisa  dilepaskan dari biaya  produksi yang membengkak yang salah satu komponen penting adalah pupuk bersubsidi, sehingga mereka terpaksa  membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sampai empat kali lipat. (Yetede)

Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,25%—5,5% dalam pertemuan perdana 30—31 Januari 2024. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan ini diambil oleh anggota komite dengan suara bulat. Gubernur The Fed Jerome Powell, dalam pidatonya usai rapat FOMC, menyatakan membuka ruang penurunan suku bunga pada 2024, tetapi kecil kemungkinan bakal dilakukan pada pertemuan FOMC kedua pada 19—20 Maret. Sebagai catatan, pertemuan FOMC dilakukan sebanyak delapan kali pada tahun ini untuk mengevaluasi kondisi ekonomi, memutuskan kebijakan moneter, dan menentukan suku bunga acuan. FOMC Meeting pada 2024 menjadi perhatian dunia karena perekonomian global tengah menanti sinyal dan kabar baik menyangkut sinyal berakhirnya tren suku bunga tinggi di AS yang bertahan di level tinggi sejak 26 Juli 2023. Selain itu, ada sejumlah data yang menjadi pertimbangan keputusan kebijakan moneter Federal Reserve, di antaranya produk domestik bruto (PDB), pengeluaran konsumen, dan produksi industri. Tentu saja, peristiwa-peristiwa besar seperti krisis keuangan, pandemi global hingga krisis geopolitik juga menjadi pertimbangan. Sebagai catatan, inflasi di AS mulai mendingin, dari 7% pada 2021 menjadi 6,5% pada 2022 dan kemudian turun lagi menjadi 3,4% pada 2023. Namun, merujuk pada data inflasi AS sepanjang 2013—2020 yang berkisar 0,7% hingga 2,3%; tentu saja inflasi 2023 belum cukup ideal. Persoalannya adalah inflasi di AS pada Januari 2024 tercatat 3,1%; lebih tinggi dari proyeksi di level 2,9%. Artinya, laju inflasi belum mereda seperti yang diharapkan. Pada saat bersamaan, Indonesia bakal memasuki bulan Ramadan pada Maret, yang biasanya diikuti dengan kenaikan sejumlah komoditas pangan sehingga berpotensi memacu laju inflasi nasional. Menjelang pekan terakhir Februari 2024 saja, sejumlah komoditas pangan di beberapa daerah terpantau naik. Memanasnya laju inflasi, baik di AS maupun nasional tentu bisa menjadi bola liar jika tidak terkendali. Pada saat bersamaan, perekonomian pun harus lebih banyak bersabar menanti penurunan suku bunga.