Pemerintah kembali mengguyur subsidi fiskal untuk mendorong industri mobil listrik dan properti pada tahun ini. Namun di tengah pelemahan daya beli kelas menengah, subsidi fiskal ini dinilai hanya menahan risiko perlambatan ekonomi, alias tak bisa mengungkit pertumbuhan signifikan. Kementerian Keuangan baru saja merilis tiga aturan baru insentif pajak untuk industri kendaraan listrik, juga properti. Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik yang diproduksi lokal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/2024. Kedua, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP atas impor mobil listrik completely built up (CBU) dan penyerahan mobil listrik completely knocked-down (CKD) yang diatur melalui  PMK Nomor 9/2024. Insentif PPnBM DTP atas impor  CBU dan CKD diberikan 100% dari jumlah PPnBM yang terutang. Ketiga, insentif PPN DTP untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar yang diatur melalui PMK Nomor 7/2024. Selama ini, sokongan industri otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) tak terlalu besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, industri alat angkutan hanya berkontribusi 1,49% terhadap PDB.

Sementara perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya menyumbang 2,24% ke PDB. Adapun real estate berkontribusi 2,42% terhadap PDB dan sektor konstruksi menyumbang 9,29% ke PDB. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita melihat pemberian insentif PPN DTP untuk mobil listrik tak signifikan mengerek penjualan lantaran terbatasnya infrastruktur pendukung mobil listrik. Ia juga menilai, pemberian insentif untuk impor CBU tak tepat. "Karena sama dengan mensubsidi orang kaya," terang dia, Rabu (21/2). Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga berpendapat, insentif ini tidak bisa diharapkan menggerakkan ekonomi lantaran daya beli masyarakat yang masih lemah. Sementara kunci untuk mendorong perekonomian dalam negeri adalah memacu daya beli masyarakat. Direktur Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai, insentif mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah belum akan kelihatan dampaknya dalam waktu singkat, atau setidaknya dalam waktu 10 tahun. Alhasil, belum akan berdampak signifikan terhadap perekomian. 

Menyambut positivisme tahun ini, Bank Mandiri bersama anak perusahaan Mandiri Sekuritas akan kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2024. Forum investasi tahunan terbesar ini akan berlangsung 5 hari, 4-8 Maret 2024. Rangkaian acaranya terdiri atas: Macro Day, Investmen Day, Site Visit dan Corporate Day. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan, MIF 2024 menjadi penyelenggaraan ke 13 dari wujud konsistensi Bank Mandiri mendorong keran investasi di Indonesia dengan melibatkan ragam investor dan pembicara terkemuka dari dalam dan luar negeri.

Mengusung tema  "Thriving Through Transition," Forum investasi bertaraf internasional ini membahas isu-isu strategis terkait proyek ekonomi Indonesia di tengah tahun pemilu global (superelection year). "MIF kali ini membahas sumber-sumber pertumbuhan penting bagi Indonesia, diantaranya sektor manufaktur dan pertanian," kata Eka di Jakarta, Rabu (21/2). Untuk MIF 2024, Mandiri Sekuritas melalui Site Visit dan Corporate Day akan menghadirkan 200 investor dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Hongkong, negara-negara Eropa dan AS. (Yoga)

Sudah lama Fajar Mulia (42) gerah melihat sampah bertumpuk di mana-mana. Ia tergerak menyedekahkan waktu untuk mengatasi persoalan sampah dan mengubahnya menjadi berkah. Berkeliling di perumahan Althia Park, Bintaro, Tangsel, Banten, pada Minggu (18/2) kita bisa menangkap kegairahan warga mengolah sampah rumah tangga. Sekitar 70 % dari 122 rumah tangga di kompleks itu telah memilah sendiri sampah dalam lima kategori: kardus/kertas, plastik, kemasan makanan, beling, dan logam. Sampah yang masih punya nilai ekonomi itu mereka setorkan ke tiga titik penampungan di kompleks tersebut. Setelah penuh, sampah diangkut ke depo bank sampah di sisi belakang kompleks.

Sebulan sekali sampah itu ditimbang dan dijual kepada pengepul. Sampah sisa makanan (organik) yang tidak bisa disetor ke bank sampah diolah jadi kompos dan eco-enzyme. Di kompleks itu, ada 11 titik komposer kolektif dan 60-an komposer individu milik warga. Kompos dipakai mereka untuk media tanam taman pribadi dan kebun milik bersama. Ekoenzim dipakai untuk activator pembuatan kompos, pupuk, dan sarana edukasi. Warga juga memanfaatkan ekoenzim untuk bahan pembuatan sabun, pembersih lantai, dan produk ramah lingkungan lainnya.

”Semuanya masih kecil-kecilan, baru skala rumah tangga. Tetapi, yang penting, kesadaran warga untuk mengolah sampah sudah muncul,” ujar Fajar Mulia, inisiator gerakan pengolahan sampah yang ditunjuk warga sebagai Ketua Bank Sampah Althia Bahagia. Sejak gerakan swakelola sampah dilakukan warga pada akhir 2018 hingga akhir 2023, sampah bernilai ekonomi yang berhasil dipilah dan dijual jumlahnya lebih dari 18 ton. Adapun sampah organik yang berhasil diubah menjadi kompos dan ekoenzim sekitar 50 % dari sampah warga. Sampah yang dibuang warga tinggal sampah yang benar-benar tak bisa diolah, seperti sampah B3. Menurut Fajar, hasil penjualan sampah setiap tahun Rp 6 juta-Rp 9 juta. Jika diakumulasikan pada 2018-2023, totalnya Rp 41 juta. Uang itu dimasukkan ke kas RT dan digunakan untuk membiayai kegiatan kompleks. (Yoga) 

Gaduh seputar program makan siang gratis dengan anggaran jumbo mengingatkan adagium klasik, there is no such thing as free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Pemberian makan siang gratis sebagai program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada prinsipnya tidak gratis. Ada”harga” yang harus ditanggung negara dan masyarakat selaku pembayar pajak, entah sekarang atau di masa depan. Apalagi, anggaran untuk program makan siang gratis tidak kecil. Menurut estimasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diperlukan Rp 400 triliun per tahun untuk makan siang gratis 80 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Kebutuhan untuk makan siang gratis itu saja sudah mencakup 12 % dari total belanja negara di APBN 2024 yang nilainya Rp 3.325,1 triliun. Bahkan, lebih besar dari total anggaran untuk berbagai program di bidang kesehatan (Rp 187,5 triliun), ketahanan pangan (Rp 114,3 triliun), dan program subsidi (Rp 286 triliun). Mengacu pada hitungan Bappenas, Januari 2024, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih kecil, yakni Rp 185,2 triliun per tahun. Meski lebih kecil dari hitungan TKN, estimasi ini tetap memakan porsi anggaran yang besar, yakni 5,6 % dari total belanja APBN 2024. Sepanjang tahun lalu, pemerintah menyerap utang Rp 347,6 triliun demi menutupi berbagai kebutuhan belanja. Hanya beda tipis dari total kebutuhan anggaran makan siang gratis yang sebesar Rp 400 triliun.

Jika mengandaikan program makan siang gratis berjalan sejak 2024 dan tanpa terobosan pemasukan negara, 76,5 % dari ”kuota” defisit itu berpotensi terpakai hanya untuk membiayai program makan siang gratis. Di tengah ruang gerak defisit yang terbatas itu, laju penerimaan pajak selama satu dekade terakhir melambat. Ke depan, tren perlambatan penerimaan perpajakan diperkirakan berlanjut seiring ketidakpastian geopolitik, resesi global dan perdagangan dunia yang melambat. Selain itu, juga dipengaruhi faktor melandainya harga komoditas unggulan.

Dibutuhkan terobosan besar-besaran untuk mendongkrak penerimaan pajak jika Prabowo-Gibran ingin membiayai program makan siang gratis tanpa menambah utang. Ketidakjelasan sumber anggaran untuk program makan siang gratis ini memunculkan kekhawatiran terjadinya ”ilusi fiskal” atau fiscal illusion di kemudian hari. Diksi ini ditenarkan peraih Nobel Ekonomi James M Buchanan. Ia menyebut bahwa pemilih (rakyat) cenderung terlena oleh kebijakan dan belanja yang ”berpihak” pada mereka, tanpa menyadari risiko  fiscal yang harus ditanggung di kemudian hari akibat belanja tersebut. Untuk merealisasikannya, ada ”harga” yang harus ikut ditanggung dan hal itu tidak disadari rakyat, biasanya berbentuk kenaikan tarif pajak, beban utang negara yang membengkak, serta terjadinya inflasi. (Yoga) 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, Rabu (21/2) mengungkapkan, dua perusahaan tekstil yang berlokasi di Semarang, Jateng, pada Januari-Februari ini total sudah melakukan PHK terhadap 5.300 pekerja. Satu perusahaan telah mem-PHK 5.000 karyawan dan perusahaan yang lain 300 karyawan. Ia menjelaskan, PHK itu dilakukan karena terjadinya penurunan permintaan. Akibatnya, perusahaan tidak mampu lagi membiayai upah para pekerja. Kendati demikian, lanjut Ristadi, hak-hak dan pesangon dari karyawan yang di-PHK sudah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ristadi menambahkan, sejak 2020 hingga kini, pihaknya mencatat ada 62.000 pekerja industri tekstil dan produk tekstil yang mengalami PHK. Mereka tersebar di Banten, Jabar dan Jateng. Perusahaan yang melakukan PHK itu ada yang produknya berorientasi pasar ekspor dan ada pula yang memiliki pasar dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan mengatakan, pihaknya belum memperoleh laporan resmi mengenai PHK di dua perusahaan itu. Namun, dia tidak menampik bahwa pada 2024, yang belum genap berjalan dua bulan ini, memang sudah terjadi PHK di industri tekstil dan produk tekstil. ”Pada 2024 ada (PHK), tapi tidak masif seperti 2022 dan 2023,” ujar Nurdin, dihubungi pada Rabu. Ia menambahkan, kini utilitas produksi industri ini berkisar 60-70 %. Angka ini tidak banyak berubah dalam 2-3 tahun terakhir yang juga berkisar 65-75 %. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan serapan tenaga kerja di industri initerus menurun. Saatini jumlahnya mendekati 3 juta orang, menurun dibandingkan 2019 yang pernah menyerap hingga 3,5 juta orang. Berkurangnya jumlah tenaga kerja itu disebabkan beberapa faktor, mulai dari langkah merumahkan sementara pekerja hingga PHK. (Yoga)

Para peladang tangguh dari Kalbar menikmati jalan hidup dan kesetiaan mereka pada alam. Saat kini harga beras melambung tinggi, mereka masih dikaruniai cukup persediaan, bahkan hingga tahun depan. ”Kami tidak terlalu terdampak kenaikan harga beras. Kami punya ladang. Berasnya melimpah,” kata Igoh (59), warga adat Dayak Iban, di Rumah Panjang Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Selasa (20/2). Bahkan, saat stok panen tahun lalu belum habis, dia akan panen lagi dalam waktu dekat. Menurut Igoh, panennya diperkirakan 1 ton beras dari sebagian lahan seluas 2 hektar. Jumlah itu akan mencukupi kebutuhan tiga anggota keluarganya hingga lebih dari setahun. Kondisi ini, lanjut Igoh, juga dirasakan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik lainnya. Saat ini komunitas adat itu berjumlah 281 orang Sebagian tinggal di rumah tunggal. Namun, ada juga yang masih bermukim di Rumah Panjang khas suku Dayak. Dibangun pada 1978, rumah sepanjang 168 meter, dimana warga tinggal di 28 bilik. Untuk hidup, mereka memiliki wilayah adat Sungai Utik seluas 10.048 hektar. Seluas 9.480 hektar di antaranya hutan adat.

Di sana, warga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tidak hanya beras, juga sayur-mayur dan buah-buah lokal. ”Saya dan masyarakat di kampung bahkan mengirim beras kepada anak-anak kami yang sedang bersekolah di luar daerah. Biasanya 5 kg per setiap panen agar mereka juga ikut menikmati hasil panen,” kata Igoh. Hal serupa terjadi di salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Dusun Sontas, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Temenggung (pemimpin adat) Benua Desa Entikong, Kanisius Kartus (49), Rabu (21/2) mengatakan, dirinya memiliki ladang seluas 2 hektar. Pekan depan, ia akan panen hingga 300 kg beras. Kartus mengatakan, dari lebih kurang 1.000 warga adat, 80 % masih berladang. Dengan demikian, kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi. Tahun lalu, panen ladang milik adiknya mencapai 1 ton beras dan masih ada stok untuk konsumsi. ”Kami bahkan bisa mengirim beras untuk kerabat di luar daerah melalui taksi (moda transportasi mobil) antar kabupaten,” ucapnya. (Yoga) 

Pelaku UMKM makanan di sejumlah daerah menyiasati tingginya harga beras dalam dua pekan terakhir. Mereka berupaya agar harga jual ke konsumen tidak naik meskipun itu berdampak pada berkurangnya keuntungan. Di kawasan Surabaya, Jatim, para penjual lontong bersiasat dengan cara mencampur beras premium dan beras medium. ”Saya biasanya pakai beras premium, tetapi karena harga sedang tinggi, saya campur dengan beras medium yang dibeli dari tetangga,” ujar Sugiyanto, warga kampung lontong Sawahan, Surabaya, Rabu (21/2). Dalam sehari, Sugiyanto mengolah maksimal 5 kg beras menjadi lontong. Dengan pencampuran beras medium dan premium, ongkos produksi lontong bisa ditekan. Penganan ini bisa dijual kepada pelanggan dengan harga Rp 1.500-Rp 2.000 per lontong. Jika memakai beras premium seutuhnya, harga jual lontong naik sampai dua kali lipat. ”Dampaknya, bisa tidak laku dan bikin rugi,” katanya.

Suminto, penjual lontong balap di gerobak keliling di Gubeng, Surabaya, mengatakan, saat harga beras tinggi, ukuran lontong yang diterimanya dari pembuat lontong biasanya mengecil dan berbahan beras campuran. Namun, baginya itu tak menjadi masalah karena penjual lontong telah memberitahukan hal tersebut. ”Yang paling penting,lontongnya segar atau dibuat pagi tadi. Saya juga membatasi beli lontong sekaligus mengurangi bikin sayurnya (taoge),” katanya. Menurut Suminto, dengan membatasi produksi, pedagang makanan sebenarnya akan terdampak berupa berkurangnya keuntungan. Padahal, bagi pedagang mikro dan kecil, keuntungan penjualan makanan merupakan sandaran utama keberlangsungan hidup ekonomi keluarga. Suminto dapat menjual 50 porsi lontong balap dengan keuntungan maksimal Rp 100.000 sehari. ”Tiga hari ini, produksi lontong balap turun, ya, keuntungan juga turun sampai Rp 20.000 sehari,” ujarnya. (Yoga)

Harga beras di seluruh wilayah Indonesia meroket sebulan terakhir. Di Kota Kupang, NTT, harganya Rp 17.000 per kg untuk beras medium. Harga termurah Rp 14.000 per kg dengan kondisi beras yang tak layak dikonsumsi manusia. Selain berkutu, beras paling murah itu juga banyak kerikil dan beraroma tidak sedap. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, konsumsi beras NTT sebanyak 117,189 kg per kapita per tahun. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional, sedangkan produksi beras setempat masih jauh dari total kebutuhan. Pada tahun 2022, produksi beras di NTT hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah kebutuhan setempat yang mencapai 642.367,53 ton. Perum Bulog sebagai penyalur beras pemerintah pun tak bisa berbuat banyak. Operasi pasar yang diklaim dapat mengatasi kenaikan harga beras seakan sia-sia..

Di tengah gonjang-ganjing harga beras, ada kelompok masyarakat yang tidak terdampak karena memiliki kemandirian pangan lokal. Salah satunya adalah kemandirian pangan suku Boti di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Komunitas adat itu berada 150 km timur laut dari Kota Kupang. Pada Agustus 2023, ketika musim kemarau panjang, persediaan makanan di komunitas yang dipimpin Usif (Raja) Namah Benu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suku Boti yang menganut kepercayaan lokal Halaika terdiri atas 76 keluarga dengan jumlah anggota 329 jiwa. Makanan di lumbung mereka tersedia sepanjang tahun karena mereka mempraktikkan pangan beragam dalam sistem pertanian lahan kering yang mengandalkan hujan. Dalam satu areal lahan, mereka menanam padi, jagung, umbi-umbian, pisang, dan kacang-kacangan. Setelah padi habis, mereka punya cadangan jagung dan makanan lain.

Kala itu Usif Namah mengatakan, sepanjang komunitas suku Boti ada, nyaris tidak ada cerita mengalami kelaparan. Padahal, wilayah sekitar dan NTT pada umumnya pernah mengalami kelaparan selama beberapa kali dalam kurun waktu 60 tahun terakhir. Di luar itu, rawan pangan terjadi hampir setiap tahun di NTT. ”Kami tidak kelaparan karena kami punya banyak jenis makanan,” ucapnya. Kelimpahan makanan itu yang menjadi alasan bagi komunitas suku Boti menolak menerima bantuan sosial berupa beras untuk warga miskin (raskin) dari pemerintah. Usif Namah juga mengajarkan rakyatnya agar tidak bermental pemalas dengan menunggu bantuan pemerintah. ”Kami tanamkan kepada mereka kerja keras. Kerja baru bisa makan. Makanya, anak-anak semenjak kecil selalu kami ajak ke kebun untuk melihat orangtuanya bekerja,” ujarnya. (Yoga) 

Program makan siang gratis selalu didengungkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini memerlukan anggaran jumbo. Belum lagi ditambah dengan biaya untuk merealisasikan janji-janji lainnya. Untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo-Gibran, pemerintahan baru perlu menyiapkan dana yang akan dialokasikan APBN serta sumber atau skema pendanaan kreatif lain. Program makan siang gratis menjadi sorotan karena membuat masyarakat bertanya-tanya dari mana sumber dananya, kapan program itu berlaku, hingga siapa penerima makan siang gratis. Prabowo dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Kamis (8/2) mengatakan, anggaran untuk menjalankan program makan siang gratis berada di kisaran Rp 460 triliun.

Menurut rencana, program ini akan diberikan untuk anak-anak di lembaga pendidikan sebelum SD hingga SMA/SMK. Totalnya diperkirakan mencapai 78,3 juta jiwa. Prabowo menjelaskan, program makan siang gratis itu akan dijalankan menggunakan alokasi dana APBN untuk pendidikan dan perlindungan sosial. Kepada Kompas, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan, anggaran  untuk program makan siang gratis didapat juga dari program penataan anggaran subsidi energi. Pihaknya bermaksud mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini dinikmati masyarakat mampu supaya lebih tepat sasaran.

”Kalau itu dilakukan, kebutuhan subsidi energi menciut. Dari saat ini Rp 350 triliun, misalnya, setelah efisiensi, hanya Rp 100 triliun. Ini contoh, konteksnya penghematan anggaran subsidi,” ujar Eddy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, bila Prabowo-Gibran tetap mau menjalankan kebijakan makan siang gratis, pendanaannya semestinya tidak diambil dari anggaran belanja rutin seperti subsidi energi. Pemerintah harus punya cara kreatif lain agar tidak membebani APBN. ”Misalnya, lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah, seperti dana lelang aset BLBI. Opsi lain, mengejar obyek pajak baru, seperti penerapan pajak kekayaan (windfall profit tax) untuk perusahaan di sektor komoditas primer,” katanya. (Yoga)