Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sejauh ini unggul di berbagai hasil hitung cepat sedang ”putar otak” mencari sumber penerimaan negara baru demi membiayai berbagai janji kampanye mereka. Salah satunya, Prabowo ingin memajaki aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bawah tanah untuk menambah penerimaan. Dalam visi-misi pasangan calon no urut 2 itu, rasio penerimaan negara terhadap PDB ditargetkan 23 %, yang terdiri dari penerimaan pajak dan non-pajak.Angka tersebut jauh di atas tingkat rasio perpajakan (tax ratio) RI saat ini di kisaran 10 % serta jauh di atas negara tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, Senin (19/2) mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menempuh sejumlah langkah terobosan. Salah satunya, menyasar penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bayangan (shadow economy).

Ekonomi bayangan adalah ekonomi bawah tanah yang tidak terdeteksi oleh pemerintah sehingga mendistorsi kinerja pertumbuhan ekonomi atau PDB. Aktivitas ekonomi bayangan di Indonesia bernilai tinggi. Salah satunya, berasal dari aktivitas ekonomi ilegal yang berdampak buruk bagi masyarakat seperti judi dan prostitusi, serta produksi ilegal lain seperti rokok ilegal, hasil tambang ilegal, dan lain-lain. Tingkat informalitas ekonomi yang tinggi di Indonesia selama ini juga ikut berkontribusi pada pergerakan ekonomi bayangan yang tidak bisa dipajaki itu. Meski demikian, Drajad mengatakan, pekerja informal dan pekerja yang selama ini gajinya di bawah batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan tidak akan ikut dipajaki. Menurut dia, masih banyak kegiatan ekonomi ilegal yang selama ini merugikan masyarakat yang semestinya bisa direalisasikan sebagai penerimaan negara. Oleh karena itu, jika menjabat nanti, Prabowo-Gibran tidak akan menurunkan batas PTKP demi bisa memperluas basis pajak. (Yoga) 

Media sosial telah menjadi sumber informasi alternatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, informasi yang disebarluaskan kerap mencampuradukkan fakta dengan opini, bahkan hoaks, sehingga berpotensi menyesatkan publik. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi media massa arus utama menjaga konten berita berkualitas yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan media massa. Di acara Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin (19/2) Mendagri Tito Karnavian mengatakan, saat ini terjadi pertarungan antara media konvensional dan media sosial dalam membentuk opini publik.

Hal ini mengingat pembentukan opini publik di media sosial kian menguat seiring pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta orang, 61 % dari populasi. ”Ini menjadi tantangan bagi industri pers untuk bisa bertahan. Jangan sampai media konvensional kalah dari media sosial.Kuncinya adalah kualitas (konten).Berita harus akurat,” ujar Tito di acara yang dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun. Puncak peringatan HPN 2024 akan digelar di Ancol, Jakarta, pada Selasa (20/2) ini yang direncanakan dihadiri Presiden Jokowi. (Yoga) 

Pekan lalu, Pemerintah Jepang mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 terkontraksi sebesar 0,4%. Dengan demikian, secara teknikal Negeri Sakura masuk ke dalam jurang resesi, sebab kuartal sebelumnya telah mengalami kontraksi. Pada kuartal III/2023, Jepang mencatatkan kinerja ekonomi mengalami kontraksi 3,3%. Akibat resesi, Negeri Matahari Terbit itu terlempar dari peringkat tiga besar ekonomi dunia. Posisi ketiga direbut oleh Jerman, padahal negeri Der Panzer sedang dirundung ke­naikan subsidi energi. Inggris pun mengikuti Jepang. Pemerintahan PM Inggris Rishi Sunak menyampaikan bahwa pada kuartal IV/2023, kinerja ekonomi mengalami kontraksi 0,3%. Britania Raya masuk ke dalam fase resesi teknis setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 0,1%. Kontraksi kuartal keempat ini lebih dalam daripada perkiraan semua ekonom. Mereka semula diramalkan ekonomi turun 0,1%. Sinyal perlambatan ekonomi kelompok negara-negara G7 ini tanda bahaya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Apalagi, pertumbuhan ekspor Indonesia pada Januari 2024 mulai terkontraksi sebesar 8,34% dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat -8,06%. Nilai ekspor RI pada Januari 2024 hanya sebesar US$20,52 miliar. Adapun, ekspor Indonesia ke Jepang pangsa pasarnya mencapai 7,63% dari total ekspor Januari 2024.

Sementara itu, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Jepang ke Indonesia pada 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total sebesar US$4,63 miliar. Inggris masuk dalam daftar negara 10 besar tujuan ekspor Indonesia. Lima sektor utama realisasi investasi asal Inggris yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (24%); pertambangan (20%); industri makanan (9%); industri kimia dan farmasi (8%); serta hotel dan restoran (7%). Dengan adanya resesi itu, otomatis akan berpengaruh terhadap pasar ekspor dan investasi ke Indonesia. Apalagi China sebagai mitra dagang utama RI, dengan porsi ekspor 23,9% dari total ekspor terkontraksi 12,92% secara tahunan, dan minus 20,73% secara bulanan. Pemerintah RI mencoba berkelit dari ancaman resesi beberapa negara raksasa dunia tersebut. Pemerintah bakal memacu ekspor pada 12 negara prioritas, seperti Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam. Masalah klasik untuk memperluas akses pasar melalui perjanjian khusus pun tak kunjung tuntas. Seperti perjanjian Indonesia-EU CEPA untuk masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024) merupakan pertemuan politik biasa. Presiden berharap pertemuan itu bisa  menjadi jembatan bagi semua pihak. "Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya saya itu hanya menjadi jembatan, yang paling penting kan nanti partai-partailah," ujar Jokowi. Presien tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi jembatan. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, dia hanya mengatakan dirinya hanya ingin menjadi  jembatan bagi semua pihak. Ia tidak merasa perlu menjelaskan siapa yang mengundang dan siapa yang diundang dalam pertemuan tersebut. Yang penting, kata dia, pertemuan itu akan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu," jelas dia. (Yetede)

Keputusan KPU menunda proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan demi memperbaiki data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap memunculkan kecurigaan. Langkah memperbaiki Sirekap dengan menyinkronkan data di formulir C1.Hasil Plano dan data dalam Sirekap seharusnya tidak sampai mengganggu proses rekapitulasi. Informasi bahwa KPU menunda proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diungkapkan kelompok masyarakat sipil pemantau pemilu dan peserta pemilu, Minggu (18/2). Informasi salah satunya berangkat dari adanya surat pemberitahuan dari KPU Kota Tangerang, Banten, yang memberitahukan adanya penundaan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Dalam surat itu, Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah meminta agar rapat pleno rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.

Khusus bagi yang sudah berjalan, rapat diminta diskors, juga hingga 20 Februari. Permintaan disebut atas arahan KPU RI pada 18 Februari 2024 untuk memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi di kecamatan agar lebih akurat. Jika mengacu Peraturan KPU No 5 Tahun 2024, jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan berlangsung pada 15 Februari hingga 2 Maret 2024. Selain di Tangerang, informasi serupa diterima dari penyelenggara pemilu di Kaltara, seperti disampaikan politikus PDI-P yang juga calon anggota legislatif Kaltara, Deddy Yevri Sitorus. ”Ada informasi di daerah, KPU pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di kecamatan, yang tidak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi II DPR,” kata Deddy melalui keterangan tertulis. Deddy memperoleh informasi alasan penghentian karena Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Ia pun kaget dengan alasan itu karena Sirekap bukan metode penghitungan suara yang resmi.

Ditambah lagi, penghentian proses rekapitulasi suara seharusnya hanya bisa dilakukan dalam kondisi force majeure, seperti gempa bumi atau kerusuhan massa. Akibatnya, muncul kecurigaan bahwa hal itu untuk mengakali suara peserta pemilu tertentu. Untuk itu, Deddy meminta KPU memberi penjelasan. ”Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya,” katanya. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin yang menerima informasi serupa pun bingung dengan keputusan KPU. Adanya problem perbedaan data antara formulir C1.Hasil Plano (berisi jumlah raihan suara setiap peserta pemilu) di sejumlah TPS dan data di Sirekap seharusnya tidak sampai menunda proses rekapitulasi suara. Ini terutama karena hasil resmi pemilu diperoleh dari proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS hingga tingkat nasional, bukan Sirekap. (Yoga) 

Pemerintah di berbagai belahan bumi bergerak bersama mengatur perusahaan raksasa teknologi atau giant tech. Tingkat urgensi dan cakupannya masif, belum pernah dialami oleh industri mana pun sebelumnya. Langkah ini berpotensi mengubah cara kerja internet dan mengubah arus data digital secara global. Mengutip Axios, terdapat lima bentuk utama regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan raksasa teknologi oleh sejumlah negara. Bentuknya meliputi peraturan perpajakan, privasi konsumen, antimonopoli, moderasi konten, dan kecerdasan buatan. Soal peraturan perpajakan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan membuat solusi mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi. Beberapa negara bagian AS, mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi dari Eropa. Terkait peraturan privasi konsumen, peraturan perundang-undangan privasi data Uni Eropa, yakni Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), sudah berlaku enam tahun. Peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, termasuk dari AS, tunduk.

Soal pengaturan antimonopoli, Eropa adalah yang paling getol. Eropa terus melakukan penyelidikan dan memperkenalkan peraturan perundang-undangan pasar digital (Digital Markets Act). Melalui peraturan ini, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dari AS didefinisikan sebagai ”penjaga gerbang”. Maksudnya, mereka adalah pihak yang memberikan layanan penting bagi bisnis karena menjangkau pelanggan secara luas, tetapi sekaligus menjadi penghambat. Mengutip The New York Times, China Tahun 2021, memaksa perusahaan raksasa internetnya, seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance, untuk secara terbuka berjanji mengikuti aturan mereka dalam melawan monopoli.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pengaturan perpajakan kepada perusahaan raksasa teknologi sama susahnya dengan mengatur monopoli yang berpotensi mereka lakukan. Oleh karena itu, pembahasan peraturan, seperti perpajakan yang dilakukan oleh OECD, juga sempat berlangsung alot. ”Salah satu tujuan beberapa negara mengatur perusahaan teknologi asing adalah melindungi barang dalam negeri. Dalam konteks platform e-dagang, misalnya, pasar yang diciptakan sebenarnya bukan pasar yang sempurna karena ada risiko dijadikan ruang memasukkan barang ilegal,” katanya. (Yoga) 

Warga eks Kampung Bayam yang kini tinggal di Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakut, kembali diintimidasi dengan beragam berita bohong di media sosial. Mulai dari kabar warga telah menerima kompensasi hingga menunggangi masalah untuk keuntungan pribadi. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Muhammad Furkon, Minggu (18/2) menuturkan, sejak menempati Kampung Susun Bayam, intimidasi dan fitnah tak pernah usai. ”Setelah dikriminalisasi, sekarang beragam berita bohong terus berdatangan agar kami segera hengkang dari rumah susun ini,” katanya. Salah satu berita bohong yang santer terdengar adalah tudingan warga Kampung Susun Bayam telah menerima kompensasi dari pembangunan JIS. Padahal, warga tidak pernah mendapatkan kompensasi sepeser pun. ”Yang diterima adalah uang kerahiman sebesar Rp 47,5 juta yang ditujukan untuk kelompok tani, bukan individu,” kata Furkon.

Uang tersebut digunakan untuk membangun hunian sementara di atas lahan seluas 2.000 meter persegi untuk 50 unit. Hunian sementara berlokasi di Jalan Tongkol X Pergudangan Krapu, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, di lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas peminjaman PT Jakarta Propertindo. Furkon menjelaskan, dirinya telah memiliki dasar yang jelas penggunaan uang tersebut, yakni untuk membangun hunian sementara selama rumah susun dibangun. Selain itu, dirinya menerima kabar jika ada pihak yang menganggap warga yang menempati rumah susun saat ini bukanlah warga Kampung Bayam. Padahal, mereka yang tinggal di rumah susun merupakan warga asli Kampung Bayam. ”Itulah sebabnya, kami tetap bertahan untuk tinggal di sini karena inilah satu-satunya ruang hidup yang kami punya,” kata Furkon. (Yoga)