Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024) merupakan pertemuan politik biasa. Presiden berharap pertemuan itu bisa  menjadi jembatan bagi semua pihak. "Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya saya itu hanya menjadi jembatan, yang paling penting kan nanti partai-partailah," ujar Jokowi. Presien tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi jembatan. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, dia hanya mengatakan dirinya hanya ingin menjadi  jembatan bagi semua pihak. Ia tidak merasa perlu menjelaskan siapa yang mengundang dan siapa yang diundang dalam pertemuan tersebut. Yang penting, kata dia, pertemuan itu akan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu," jelas dia. (Yetede)

Keputusan KPU menunda proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan demi memperbaiki data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap memunculkan kecurigaan. Langkah memperbaiki Sirekap dengan menyinkronkan data di formulir C1.Hasil Plano dan data dalam Sirekap seharusnya tidak sampai mengganggu proses rekapitulasi. Informasi bahwa KPU menunda proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diungkapkan kelompok masyarakat sipil pemantau pemilu dan peserta pemilu, Minggu (18/2). Informasi salah satunya berangkat dari adanya surat pemberitahuan dari KPU Kota Tangerang, Banten, yang memberitahukan adanya penundaan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Dalam surat itu, Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah meminta agar rapat pleno rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.

Khusus bagi yang sudah berjalan, rapat diminta diskors, juga hingga 20 Februari. Permintaan disebut atas arahan KPU RI pada 18 Februari 2024 untuk memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi di kecamatan agar lebih akurat. Jika mengacu Peraturan KPU No 5 Tahun 2024, jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan berlangsung pada 15 Februari hingga 2 Maret 2024. Selain di Tangerang, informasi serupa diterima dari penyelenggara pemilu di Kaltara, seperti disampaikan politikus PDI-P yang juga calon anggota legislatif Kaltara, Deddy Yevri Sitorus. ”Ada informasi di daerah, KPU pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di kecamatan, yang tidak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi II DPR,” kata Deddy melalui keterangan tertulis. Deddy memperoleh informasi alasan penghentian karena Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Ia pun kaget dengan alasan itu karena Sirekap bukan metode penghitungan suara yang resmi.

Ditambah lagi, penghentian proses rekapitulasi suara seharusnya hanya bisa dilakukan dalam kondisi force majeure, seperti gempa bumi atau kerusuhan massa. Akibatnya, muncul kecurigaan bahwa hal itu untuk mengakali suara peserta pemilu tertentu. Untuk itu, Deddy meminta KPU memberi penjelasan. ”Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya,” katanya. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin yang menerima informasi serupa pun bingung dengan keputusan KPU. Adanya problem perbedaan data antara formulir C1.Hasil Plano (berisi jumlah raihan suara setiap peserta pemilu) di sejumlah TPS dan data di Sirekap seharusnya tidak sampai menunda proses rekapitulasi suara. Ini terutama karena hasil resmi pemilu diperoleh dari proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS hingga tingkat nasional, bukan Sirekap. (Yoga) 

Pemerintah di berbagai belahan bumi bergerak bersama mengatur perusahaan raksasa teknologi atau giant tech. Tingkat urgensi dan cakupannya masif, belum pernah dialami oleh industri mana pun sebelumnya. Langkah ini berpotensi mengubah cara kerja internet dan mengubah arus data digital secara global. Mengutip Axios, terdapat lima bentuk utama regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan raksasa teknologi oleh sejumlah negara. Bentuknya meliputi peraturan perpajakan, privasi konsumen, antimonopoli, moderasi konten, dan kecerdasan buatan. Soal peraturan perpajakan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan membuat solusi mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi. Beberapa negara bagian AS, mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi dari Eropa. Terkait peraturan privasi konsumen, peraturan perundang-undangan privasi data Uni Eropa, yakni Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), sudah berlaku enam tahun. Peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, termasuk dari AS, tunduk.

Soal pengaturan antimonopoli, Eropa adalah yang paling getol. Eropa terus melakukan penyelidikan dan memperkenalkan peraturan perundang-undangan pasar digital (Digital Markets Act). Melalui peraturan ini, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dari AS didefinisikan sebagai ”penjaga gerbang”. Maksudnya, mereka adalah pihak yang memberikan layanan penting bagi bisnis karena menjangkau pelanggan secara luas, tetapi sekaligus menjadi penghambat. Mengutip The New York Times, China Tahun 2021, memaksa perusahaan raksasa internetnya, seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance, untuk secara terbuka berjanji mengikuti aturan mereka dalam melawan monopoli.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pengaturan perpajakan kepada perusahaan raksasa teknologi sama susahnya dengan mengatur monopoli yang berpotensi mereka lakukan. Oleh karena itu, pembahasan peraturan, seperti perpajakan yang dilakukan oleh OECD, juga sempat berlangsung alot. ”Salah satu tujuan beberapa negara mengatur perusahaan teknologi asing adalah melindungi barang dalam negeri. Dalam konteks platform e-dagang, misalnya, pasar yang diciptakan sebenarnya bukan pasar yang sempurna karena ada risiko dijadikan ruang memasukkan barang ilegal,” katanya. (Yoga) 

Warga eks Kampung Bayam yang kini tinggal di Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakut, kembali diintimidasi dengan beragam berita bohong di media sosial. Mulai dari kabar warga telah menerima kompensasi hingga menunggangi masalah untuk keuntungan pribadi. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Muhammad Furkon, Minggu (18/2) menuturkan, sejak menempati Kampung Susun Bayam, intimidasi dan fitnah tak pernah usai. ”Setelah dikriminalisasi, sekarang beragam berita bohong terus berdatangan agar kami segera hengkang dari rumah susun ini,” katanya. Salah satu berita bohong yang santer terdengar adalah tudingan warga Kampung Susun Bayam telah menerima kompensasi dari pembangunan JIS. Padahal, warga tidak pernah mendapatkan kompensasi sepeser pun. ”Yang diterima adalah uang kerahiman sebesar Rp 47,5 juta yang ditujukan untuk kelompok tani, bukan individu,” kata Furkon.

Uang tersebut digunakan untuk membangun hunian sementara di atas lahan seluas 2.000 meter persegi untuk 50 unit. Hunian sementara berlokasi di Jalan Tongkol X Pergudangan Krapu, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, di lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas peminjaman PT Jakarta Propertindo. Furkon menjelaskan, dirinya telah memiliki dasar yang jelas penggunaan uang tersebut, yakni untuk membangun hunian sementara selama rumah susun dibangun. Selain itu, dirinya menerima kabar jika ada pihak yang menganggap warga yang menempati rumah susun saat ini bukanlah warga Kampung Bayam. Padahal, mereka yang tinggal di rumah susun merupakan warga asli Kampung Bayam. ”Itulah sebabnya, kami tetap bertahan untuk tinggal di sini karena inilah satu-satunya ruang hidup yang kami punya,” kata Furkon. (Yoga) 

Dua hari setelah pemungutan suara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena ingin mengurangi subsidi energi demi mendanai program makan siang gratis, janji populis yang mereka umbar selama kampanye. Rencana itu dilontarkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Kamis (15/2). Di situ, Eddy ditanyai soal sumber dana untuk merealisasikan program makan siang gratis senilai Rp 400 triliun yang menjadi ”senjata” andalan Prabowo-Gibran selama kampanye. Eddy menjawab, cara pertama dengan meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia hingga mengimbangi negara tetangga di kawasan. Kedua, mengurangi subsidi yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti subsidi energi yang penyalurannya kerap salah sasaran. Ia optimistis sumber dana itu bisa didapat dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat.

”Saat ini, Indonesia punya anggaran subsidi energi Rp 350 triliun. Sebanyak 80 % dari subsidi itu dinikmati mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Jadi, kami akan melakukan penyesuaian (finetune) terhadap subsidi itu,” kata Eddy, dikutip dari tayangan Bloomberg TV. Ucapan Eddy sontak menjadi pembicaraan hangat. Narasi yang muncul di media sosial, Prabowo-Gibran ingin memangkas subsidi BBM dan menaikkan pajak. Warganet pun khawatir harga BBM naik, inflasi meroket, dan tarif pajak ke depan lebih mahal. Saat dihubungi pada Jumat (16/2), Eddy menjelaskan, TKN Prabowo-Gibran tidak ingin memangkas subsidi BBM. Pihaknya hanya mau mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini dinikmati masyarakat mampu supaya lebih tepat sasaran. Misalnya, untuk masyarakat miskin, UMKM dan yayasan kemanusiaan, dengan menyempurnakan data penerima. Lalu menyempurnakan peraturan untuk menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi energi, lengkap dengan sanksi jika ada yang melanggar. (Yoga) 

Lonjakan harga beras ke rekor tertinggi terjadi sebulan terakhir. Di sejumlah daerah, beras premium dan medium juga raib dari pasar tradisional dan toko ritel modern. Kenaikan harga beras jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah itu terjadi seiring mundurnya masa panen dan berkurangnya pasokan dari sentra produksi (Kompas, 17/2/2024). Sebelumnya, pemerintah dalam berbagai kesempatan juga melontarkan sinyal ancaman inflasi pangan. Lonjakan harga beras berpotensi mendongkrak inflasi, yang berarti memukul daya beli masyarakat. Untuk meredam gejolak harga, pemerintah terus melakukan operasi pasar, mengguyur pasar dengan beras Bulog. Bantuan pangan melalui penyaluran beras bantuan 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dilanjutkan hingga Juni 2024.

Setelah Juni 2024, pemerintah menyatakan akan melihat kemampuan APBN. Bulog menjamin, stok beras 1,180 juta ton aman hingga Ramadhan dan Lebaran. Stok ini ditopang beras impor karena pengadaan dalam negeri terkendala produksi yang turun dan tingginya harga gabah tingkat petani. Defisit produksi dalam negeri terjadi delapan bulan terakhir, tetapi BPS memprediksi puncak panen dan surplus beras akan terjadi Maret 2024. Ironisnya, jelang panen raya Maret, pemerintah justru berencana impor beras 1 juta ton. Jumlah ini gabungan sisa kuota impor 2023 dan sebagian dari kuota impor 2024 (2 juta ton). Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan cadangan beras memang penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan penggelontoran beras impor tak menekan harga gabah kering panen petani.

Meski sempat mengalami surplus secara sporadis, produksi beras nasional relatif stagnan, bahkan turun rata-rata 1 % per tahun sepuluh tahun terakhir. Padahal, konsumsi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Kita memahami, dengan defisit produksi beras dalam negeri yang masih harus ditutup dengan impor, stabilisasi harga dan pasokan beras tak bisa mengabaikan situasi global. Kenaikan harga beras dewasa ini juga merupakan fenomena global. Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga beras akibat El Nino dan kebijakan larangan ekspor negara produsen masih akan berlanjut pada 2024, dengan harga diperkirakan belum akan turun hingga 2025. (Yoga) 

Performa indeks harga saham gabungan atau IHSG ngegas dalam 2 hari terakhir perdagangan pekan lalu. Pemilihan umum presiden dan legislatif yang berjalan lancar dan aman tentu menjadi katalis yang direspons positif oleh pelaku pasar. Kami tidak sedang berspekulasi bahwa keunggulan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming dalam hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei telah menghadirkan sentimen positif ke bursa saham. Kendati, tak sedikit analis di lini masa meyakini bahwa kemenangan kedua pasangan itu dalam satu putaran pemilihan suara bakal menghadirkan kepastian lebih cepat atas keberlanjutan proyek-proyek ekonomi yang melibatkan dunia usaha ke depan. Di samping, stabilitas politik dan keamanan nasional bakal relatif lebih kondusif. Tak heran, pelaku pasar saham sungguh mengapresiasi situasi politik yang bergulir saat ini. Buktinya, saat banyak bursa global terkoreksi pada akhir pekan lalu, IHSG justru melanjutkan penguatan selepas pemilu yang digelar Rabu (14/2). Indeks-indeks Wall Street, misalnya, berguguran oleh sentimen laporan inflasi Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran pemangkasan suku bunga The Fed tidak akan terjadi secepat yang diperkirakan tahun ini. S&P 500 terperosok 0,48% ke level 5.005,57. Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 145,13 poin atau turun 0,37% menjadi 38.627,99. Adapun, Nasdaq Composite juga jatuh 0,82% ke level 15.775,65. Kondisi ini terjadi karena situasi geopolitik yang memicu tingkat permintaan domestik di sejumlah negara menuju ketidakpastian. Banyak negara bahkan telah diproyeksikan mengalami resesi sejak akhir 2023. Setelah Inggris, Jepang ikut terseret ke jurang resesi setelah perekonomiannya menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Pekan lalu, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai Rp8,22 triliun di Bursa Efek Indonesia. Dari pantauan kami, asing mengoleksi saham-saham big cap di sektor perbankan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Derasnya aliran dana asing ke pasar saham pekan lalu mendorong indeks komposit tumbuh 1,39% dalam sepekan ke level 7.335,54.