Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Niretika
Setumpuk PR dari Pesta Demokrasi
Prabowo Mulai Melakukan Konsolidasi
Seperti janji di pidato kemenangannya yang akan merangkul
semua unsur dan kekuatan, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mulai
melakukan konsolidasi awal dengan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jatim, Sabtu (17/2). Golkar, salah satu
partai pengusung Prabowo, pun menyatakan pertemuan itu untuk memperkuat
persaudaraan, termasuk membahas hal-hal ke depan demi melanjutkan pembangunan.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga menilai pertemuan itu sebagai hal positif. Namun,
konsolidasi awal ini dinilai belum sampai pada pembicaraan pembagian jabatan di
kabinet, tetapi baru pada fase transisi pembentukan pemerintahan baru. Apalagi
mengingat perolehan suara Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo tak memperoleh
efek ekor jas atau dampak dari pencalonan Prabowo di Pilpres 2024 sehingga membutuhkan
dukungan dari parpol lain untuk memastikan stabilitas politik.
Seusai pertemuan, Prabowo menyampaikan, pertemuannya dengan
Yudhoyono bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan yang
diberikan terhadapnya. Ia mengaku dukungan Yudhoyono sangat luar biasa baginya.
Pertemuan itu juga sekaligus sebagai konsolidasi awal untuk memberikan posisi
terhormat dan strategis kepada kader-kader terbaik Demokrat di pemerintahannya
nanti. ”Pada intinya saya datang ke sini untuk sowan dan ucapkan terima kasih
dan lapor kepada senior saya (di militer),” kata Prabowo kepada wartawan. Ketua
Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan, pertemuan itu terkait
hasil pilpres dan pemilu. Apalagi kemenangan Prabowo di Pacitan mencapai 70 %.
Hasil perolehan suara sementara yang dipublikasi Sistem Informasi Rekapitulasi
Pemilu (Sirekap) KPU menunjukkan Prabowo-Gibran unggul di Kabupaten Pacitan
69,65 %. (Yoga)
Pengin ”Nyoblos”, tapi Takut Dompet ”Boncos ”
Pencoblosan pemilu baru saja usai, tapi tak semua warga
menikmatinya dengan menggunakan hak pilih atau nyoblos. Uang terbatas dan
ketiadaan waktu menghalangi sebagian warga Indonesia mendatangi tempat
pemungutan suara (TPS) guna memilih calon pemimpin dan wakil mereka. Seperti Lusinem
(52) asisten rumah tangga di Ciputat, Tangsel, Banten, beserta suami dan dua
anaknya. Ketika sebagian besar orang berbondong-bondong ke TPS, Lusinem sibuk
mengurus pekerjaan rumah tangga di kontrakannya di Ciputat, Rabu (14/2) pagi.
Setelah itu, ia bergegas ke rumah majikannya dan tenggelam dalam
pekerjaan rumah tangga hingga matahari meninggi dan pemungutan suara di TPS
rampung. ”Saya memutuskan tidak ikut pemilu tahun ini. Enggak punya uang untuk
pulang kampung,” ucap Lusinem yang ber-KTP Gombong, Jateng. Suami dan dua anak
laki-lakinya juga ber-KTP Gombong. Seperti Lusinem, mereka juga tak menggunakan
hak pilihnya tahun ini karena alasan yang sama.
Ia mengikuti perkembangan politik melalui media sosial dan
tahu, warga yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya di daerah
lain di luar daerah asalnya. ”Tapi mengurusnya, kan, repot dan makan waktu.
Lha, saya, kan, kerja, bapaknya (suami) juga kerja. Kapan bisa ngurus
begituan,” ujarnya. ”Saya sih pengen
nyoblos tapi takut dompetnya boncos. Sebentar lagi Lebaran, mending duitnya ditabung
untuk mudik nanti,” kata Lusinem. Jika saat pemilu Rabu lalu ia pulang bersama
suami dan kedua anaknya, perlu ongkos besar, naik bus dari Jakarta ke Gombong, keluar
uang Rp 600.000 pergi-pulang. Belum ongkos ojek, makan, beli oleh-oleh, dan
bagi-bagi sedikit uang kepada keluarga di kampung. Habisnya bisa jutaan rupiah.
”Kalaupun saya ikut nyoblos, toh, enggak akan ada perubahan langsung pada nasib
orang kecil seperti saya. Siapa pun yang menang, saya tetap (kerja) jadi
pembantu rumah tangga. Bapaknya (suami) tetap jadi kuli proyek. Enggak mungkin
jadi pembantu presiden,” katanya, diikuti tawa. (Yoga)
Memetik Manfaat sebagai Petugas Survei
Kesuksesan hitung cepat Litbang Kompas tak luput dari peran
penting lebih dari 2.000 petugas lapangan dan war room (ruangan hitung cepat)
yang hampir seluruhnya mahasiswa. Selain mendapat uang saku, mereka mendapat
banyak manfaat dari keterlibatan mereka dalam hitung cepat dan survei. Grace
Efata (24), tenaga lepas hitung cepat Litbang Kompas asal Bekasi, mendapat banyak
pengalaman berharga saat menjadi bagian dari tim survei Litbang Kompas. Ia
telah terlibat dalam berbagai proyek, termasuk survei debat capres-cawapres yang
lalu, survei dari klien, serta Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas.
Grace pertama kali mengetahui kesempatan menjadi tenaga lepas
survei Litbang Kompas melalui sebuah blog. Penulis blog berbagi pengalaman menjadi
petugas survei hitung cepat Litbang Kompas pada Pemilu 2019, yang menumbuhkan
rasa penasaran Grace. Ia pun mendaftar sebagai tenaga lepas hitung cepat dan diterima.
”Motivasi aku ikut pekerjaan sampingan ini sebenarnya memperluas jaringan kerja,
pengalaman juga tentunya,” ujar Grace, Senin (12/2). Bagi Grace, pengalaman ini
juga meningkatkan keterampilan dalam percakapan.
Maulana Yusuf Iskandar (24) sebelumnya pernah terlibat dalam
survei Litbang Kompas. Ia mendapatkan informasi awal dari temannya. Maulana
terlibat dalam pekerjaan lepas sebagai petugas survei untuk mendapatkan penghasilan
tambahan. Jika ada panggilan, dengan senang hati ia akan mendaftarkan diri
lagi. Uang saku yang ia terima bervariasi tergantung dari kerumitan survei, antara
Rp 300.000 dan Rp 600.000 untuk satu proyek, yang menurut Maulana dan petugas
survei lainnya cukup sepadan. Apalagi, mereka juga mendapatkan pengalaman dan
pengetahuan baru yang tidak bisa dinilai dengan uang. Selain itu, mereka bisa
merasakan kebersamaan dengan petugas survei lainnya dari kampus-kampus berbeda.
(Yoga)
Aktivitas Pelayaran Berisiko Tinggi
Gelombang tinggi pada Februari ini berisiko bagi pelayaran. Di Laut Arafuru, tanker minyak MT Koan tenggelam dihantam ombak. Cuaca ekstrem juga masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 2,5 meter terjadi di wilayah perairan Maluku. Masyarakat pesisir yang hendak melaut dan berlayar diimbau waspada mengingat risiko terhadap keselamatan cukup tinggi. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Suaif Iriyanto, menjelaskan, gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di Maluku terjadi di Laut Arafuru, Laut Seram, Laut Banda, perairan Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Babar.
Hal ini didorong oleh pola angin kencang dengan kecepatan 6 hingga 25 knot yang bergerak dari bagian utara hingga timur laut Indonesia. Selain itu, gelombang tinggi juga didorong angin yang bergerak dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah barat daya Indonesia. Dengan kondisi tersebut, aktivitas masyarakat yang menggunakan perahu nelayan, tongkang, dan feri masuk dalam kategori risiko tinggi keselamatan pelayaran. ”Selain di Laut Arafuru, kecepatan angin tertinggi terjadi di Selat Makassar dan Laut Natuna Utara serta diprediksi terjadi hingga Minggu (18/2). Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter berisiko bagi perahu nelayan,” ucapnya di Ambon, Maluku, Sabtu (17/2). (Yoga)
Kalteng Tunggu Satgas Sawit
Pemprov Kalteng masih menunggu hasil evaluasi pemerintah
pusat tentang perkebunan sawit masuk kawasan hutan. Ketegasan aturan dinilai
bisa mencegah konflik agraria di lapangan. Pada April 2023, Presiden Jokowi
menandatangani Kepres No 9 Tahun 2023 tentang Satgas Tata Kelola Industri
Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas yang diketuai Menko Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut dibentuk, mempertimbangkan
masih terdapat persoalan tata kelola industri kelapa sawit. Satgas ini dibentuk
untuk penanganan dan perbaikan tata kelola industri sawit. Salah satu perhatiannya
adalah melihat dan mengevaluasi kembali perkebunan sawit yang masuk kawasan
hutan.
Plt Kadis Perkebunan Kalteng Rizky Badjuri menjelaskan, satgas
bekerja sejak April 2023, untuk menyelesaikan problem perkebunan masuk kawasan
hutan hingga Desember 2023. Namun, hingga kini hasilnya belum jelas. ”Kami
masih menunggu, begitu juga pengusaha. Satgas ini punya peranan penting dan
bisa berdampak pada iklim investasi di Kalteng, terutama mencegah konflik
dengan masyarakat,” ungkap Rizky, di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (16/2). Rizky
mengatakan, pihaknya tidak terlibat jauh dalam kerja satgas sawit di Kalteng
sehingga hanya bisa menunggu. ”Semakin lama hasilnya keluar, dampaknya banyak,”
ujarnya. Kalteng, merupakan salah satu wilayah fokus kerja satgas sawit, karena
ada 632.133,96 hektar (ha) kebun sawit di Kalteng yang dinilai masuk kawasan
hutan. Jumlah itu merupakan bagian dari total 3,3 juta ha kawasan perkebunan sawit
di Indonesia yang diduga masuk kawasan hutan. (Yoga)
Ekonomi Masih Dibayangi Ketidakpastian Politik
Kendati pemilihan umum sudah berakhir, iklim investasi sepanjang
semester I tahun 2024 ini diperkirakan masih lesu. Investor masih bersikap wait
and see, menunggu hasil akhir penghi-tungan suara serta adanya potensi
sanggahan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ekonomi global yang masih tak
tentu ikut pula menambah ketidakpastian. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang
Kompas per Jumat (16/2) pukul 13.08, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
unggul dengan perolehan suara 58,45 %, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
di 25,23 % dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,32 %. Data sampel yang masuk
sudah 99,7 %. Sementara, berdasarkan hasil hitung akhir (real count) oleh KPU,
per Jumat pukul 14.00 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 57 %, Anies-Muhaimin
24,98 %, dan Ganjar-Mahfud 18,03 %.
Data sampel yang masuk sudah 54,91 % dari total 823.236 tempat
pemungutan suara (TPS). Meski demikian, ketidakpastian masih menyelimuti seusai
ditemukannya kesalahan penghitungan suara di sejumlah TPS. Ada perbedaan jumlah
suara antara formulir C Hasil Plano dan angka yang terbaca di Sistem Informasi
Rekapitulasi (Sirekap). Menyusul temuan itu, legitimasi pemilu mulai dipertanyakan.
Dua kandidat pasangan calon lain pun berencana menggugat hasil pemilu ke MK dan
Bawaslu. Melihat situasi politik terkini yang belum stabil itu, Kepala Ekonom
Bank Permata Josua Pardede menilai, arus investasi riil pada awal tahun 2024
kemungkinan besar belum akan kembali pulih seperti semula, khususnya dari investor
asing.
”Investor asing masih akan wait and see sesuai dengan
karakteristik mereka yang cenderung sangat melihat regulasi. Mereka akan
memilih melihat hasil resmi, yakni hasil real count KPU, dan apakah ada sanggahan
terhadap hasil pemilu di MK,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Stabilitas
politik di dalam negeri dinilai belum cukup aman untuk menarik investor sepanjang
semester I-2024. Hal itu akan berdampak pada arah pertumbuhan ekonomi di awal
tahun ini mengingat investasi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi RI setelah
konsumsi rumah tangga. (Yoga)
Kerugian Korupsi Timah Puluhan Triliun Rupiah
Kejaksaan Agung kembali menetapkan lima tersangka dalam kasus
dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP)
PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dua di antaranya adalah bekas Dirut dan Direktur Keuangan
PT Timah Tbk. Dari penyidikan yang sudah berjalan sampai saat ini, penyidik
meyakini bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan ilegal tersebut mencapai
puluhan triliun rupiah, melampaui kerugian dalam kasus korupsi PT Asabri yang mencapai
Rp 22,7 triliun. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi
menyampaikan, penyidik menetapkan lima orang yang sebelumnya berstatus sebagai
saksi menjadi tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan para
saksi dan adanya alat bukti yang cukup.
Para tersangka itu adalah MRPT alias RZ selaku Dirut PT Timah
Tbk tahun 2016-2021, EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun
2017-2018, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, MBG selaku pengusaha tambang di Kota
Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan HT alias ASN selaku
Direktur Utama CV VIP. CV VIP merupakan perusahaan milik Tamron alias Aon,
sosok yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini. ”Perbuatan
para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses
penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain, seperti PT
Asabri dan Duta Palma Group,” kata Kuntadi dalam keterangan pers virtual, Jumat
(16/2). (Yoga)
Pasokan Seret, Beras Langka dan Mahal
Harga beras terus naik seiring mundurnya masa panen dan
berkurangnya pasokan dari sentra produksi. Di beberapa daerah, stok beras di
pasar tradisional dan toko ritel berkurang atau kosong. Di Bandung, Jabar, sejumlah
pedagang di pasar tradisional dan pelaku usaha ritel mengeluhkan kelangkaan
beras jenis medium dan premium. Kondisi ini terjadi sebulan terakhir.
Kelangkaan terjadi, di Pasar Kosambi, salah satu acuan pemda dalam pemantauan
inflasi. Andri Muhammad Thahir (35), salah seorang pedagang di Pasar Kosambi,
mengungkapkan, stok beras yang biasanya dia dapatkan 3 ton per minggu kini
turun 50 %. ”Biasanya saya menjual beras medium dengan harga Rp 12.500 per kg.
Akibat stok terbatas, harga jualnya Rp 15.500 per kg,” kata Andri. Rahmat
Kurnia (55), pedagang beras lain di Pasar Kosambi, menyatakan, kenaikan harga beras
cukup signifikan sejak awal tahun ini. ”Kenaikan harga beras (kualitas) medium
dan premium telah mencapai Rp 3.000 per kg,” kata Rahmat.
Branch Corporate Communication Alfamart Bandung Elisa Refila
mengungkapkan, pihaknya sebagai pelaku usaha ritel kesulitan memenuhi stok beras
premium. Kondisi ini juga dialami peritel lain. ”Kami berupaya mengatasi dengan
berkoordinasi dengan pemerintah setempat,” ucap Elisa. Di Surabaya, Jatim, harga
beras premium naik 38-39 % sejak awal 2024. Pada awal tahun, harga beras premium
Rp 13.000 per kg, namun, melonjak menjadi Rp 18.000 per kg dalam dua pekan
terakhir. Beras berkualitas rendah dijual dengan harga Rp 10.900 per kg, tetapi
beras kualitas ini langka di pasar-pasar dan kios-kios khusus yang ditunjuk
oleh tim pengendali inflasi daerah. Situasi serupa terjadi untuk beras premium.
Selain di kios dan lapak pedagang pasar, beras kualitas ini dijual di toko
ritel sampai supermarket. Di beberapa lokasi di Surabaya, beras premium masih
ada, tetapi jumlahnya terbatas. Ini tampak dari ketiadaannya di rak-rak pajang
sejumlah ritel. Untuk membeli beras premium, konsumen terkadang harus memesan
terlebih dahulu. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









