Dua hari setelah pemungutan suara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena ingin mengurangi subsidi energi demi mendanai program makan siang gratis, janji populis yang mereka umbar selama kampanye. Rencana itu dilontarkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Kamis (15/2). Di situ, Eddy ditanyai soal sumber dana untuk merealisasikan program makan siang gratis senilai Rp 400 triliun yang menjadi ”senjata” andalan Prabowo-Gibran selama kampanye. Eddy menjawab, cara pertama dengan meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia hingga mengimbangi negara tetangga di kawasan. Kedua, mengurangi subsidi yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti subsidi energi yang penyalurannya kerap salah sasaran. Ia optimistis sumber dana itu bisa didapat dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat.

”Saat ini, Indonesia punya anggaran subsidi energi Rp 350 triliun. Sebanyak 80 % dari subsidi itu dinikmati mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Jadi, kami akan melakukan penyesuaian (finetune) terhadap subsidi itu,” kata Eddy, dikutip dari tayangan Bloomberg TV. Ucapan Eddy sontak menjadi pembicaraan hangat. Narasi yang muncul di media sosial, Prabowo-Gibran ingin memangkas subsidi BBM dan menaikkan pajak. Warganet pun khawatir harga BBM naik, inflasi meroket, dan tarif pajak ke depan lebih mahal. Saat dihubungi pada Jumat (16/2), Eddy menjelaskan, TKN Prabowo-Gibran tidak ingin memangkas subsidi BBM. Pihaknya hanya mau mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini dinikmati masyarakat mampu supaya lebih tepat sasaran. Misalnya, untuk masyarakat miskin, UMKM dan yayasan kemanusiaan, dengan menyempurnakan data penerima. Lalu menyempurnakan peraturan untuk menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi energi, lengkap dengan sanksi jika ada yang melanggar. (Yoga) 

Lonjakan harga beras ke rekor tertinggi terjadi sebulan terakhir. Di sejumlah daerah, beras premium dan medium juga raib dari pasar tradisional dan toko ritel modern. Kenaikan harga beras jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah itu terjadi seiring mundurnya masa panen dan berkurangnya pasokan dari sentra produksi (Kompas, 17/2/2024). Sebelumnya, pemerintah dalam berbagai kesempatan juga melontarkan sinyal ancaman inflasi pangan. Lonjakan harga beras berpotensi mendongkrak inflasi, yang berarti memukul daya beli masyarakat. Untuk meredam gejolak harga, pemerintah terus melakukan operasi pasar, mengguyur pasar dengan beras Bulog. Bantuan pangan melalui penyaluran beras bantuan 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dilanjutkan hingga Juni 2024.

Setelah Juni 2024, pemerintah menyatakan akan melihat kemampuan APBN. Bulog menjamin, stok beras 1,180 juta ton aman hingga Ramadhan dan Lebaran. Stok ini ditopang beras impor karena pengadaan dalam negeri terkendala produksi yang turun dan tingginya harga gabah tingkat petani. Defisit produksi dalam negeri terjadi delapan bulan terakhir, tetapi BPS memprediksi puncak panen dan surplus beras akan terjadi Maret 2024. Ironisnya, jelang panen raya Maret, pemerintah justru berencana impor beras 1 juta ton. Jumlah ini gabungan sisa kuota impor 2023 dan sebagian dari kuota impor 2024 (2 juta ton). Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan cadangan beras memang penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan penggelontoran beras impor tak menekan harga gabah kering panen petani.

Meski sempat mengalami surplus secara sporadis, produksi beras nasional relatif stagnan, bahkan turun rata-rata 1 % per tahun sepuluh tahun terakhir. Padahal, konsumsi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Kita memahami, dengan defisit produksi beras dalam negeri yang masih harus ditutup dengan impor, stabilisasi harga dan pasokan beras tak bisa mengabaikan situasi global. Kenaikan harga beras dewasa ini juga merupakan fenomena global. Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga beras akibat El Nino dan kebijakan larangan ekspor negara produsen masih akan berlanjut pada 2024, dengan harga diperkirakan belum akan turun hingga 2025. (Yoga) 

Performa indeks harga saham gabungan atau IHSG ngegas dalam 2 hari terakhir perdagangan pekan lalu. Pemilihan umum presiden dan legislatif yang berjalan lancar dan aman tentu menjadi katalis yang direspons positif oleh pelaku pasar. Kami tidak sedang berspekulasi bahwa keunggulan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming dalam hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei telah menghadirkan sentimen positif ke bursa saham. Kendati, tak sedikit analis di lini masa meyakini bahwa kemenangan kedua pasangan itu dalam satu putaran pemilihan suara bakal menghadirkan kepastian lebih cepat atas keberlanjutan proyek-proyek ekonomi yang melibatkan dunia usaha ke depan. Di samping, stabilitas politik dan keamanan nasional bakal relatif lebih kondusif. Tak heran, pelaku pasar saham sungguh mengapresiasi situasi politik yang bergulir saat ini. Buktinya, saat banyak bursa global terkoreksi pada akhir pekan lalu, IHSG justru melanjutkan penguatan selepas pemilu yang digelar Rabu (14/2). Indeks-indeks Wall Street, misalnya, berguguran oleh sentimen laporan inflasi Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran pemangkasan suku bunga The Fed tidak akan terjadi secepat yang diperkirakan tahun ini. S&P 500 terperosok 0,48% ke level 5.005,57. Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 145,13 poin atau turun 0,37% menjadi 38.627,99. Adapun, Nasdaq Composite juga jatuh 0,82% ke level 15.775,65. Kondisi ini terjadi karena situasi geopolitik yang memicu tingkat permintaan domestik di sejumlah negara menuju ketidakpastian. Banyak negara bahkan telah diproyeksikan mengalami resesi sejak akhir 2023. Setelah Inggris, Jepang ikut terseret ke jurang resesi setelah perekonomiannya menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Pekan lalu, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai Rp8,22 triliun di Bursa Efek Indonesia. Dari pantauan kami, asing mengoleksi saham-saham big cap di sektor perbankan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Derasnya aliran dana asing ke pasar saham pekan lalu mendorong indeks komposit tumbuh 1,39% dalam sepekan ke level 7.335,54.

Seperti janji di pidato kemenangannya yang akan merangkul semua unsur dan kekuatan, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mulai melakukan konsolidasi awal dengan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jatim, Sabtu (17/2). Golkar, salah satu partai pengusung Prabowo, pun menyatakan pertemuan itu untuk memperkuat persaudaraan, termasuk membahas hal-hal ke depan demi melanjutkan pembangunan. Partai Amanat Nasional (PAN) juga menilai pertemuan itu sebagai hal positif. Namun, konsolidasi awal ini dinilai belum sampai pada pembicaraan pembagian jabatan di kabinet, tetapi baru pada fase transisi pembentukan pemerintahan baru. Apalagi mengingat perolehan suara Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo tak memperoleh efek ekor jas atau dampak dari pencalonan Prabowo di Pilpres 2024 sehingga membutuhkan dukungan dari parpol lain untuk memastikan stabilitas politik.

Seusai pertemuan, Prabowo menyampaikan, pertemuannya dengan Yudhoyono bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadapnya. Ia mengaku dukungan Yudhoyono sangat luar biasa baginya. Pertemuan itu juga sekaligus sebagai konsolidasi awal untuk memberikan posisi terhormat dan strategis kepada kader-kader terbaik Demokrat di pemerintahannya nanti. ”Pada intinya saya datang ke sini untuk sowan dan ucapkan terima kasih dan lapor kepada senior saya (di militer),” kata Prabowo kepada wartawan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan, pertemuan itu terkait hasil pilpres dan pemilu. Apalagi kemenangan Prabowo di Pacitan mencapai 70 %. Hasil perolehan suara sementara yang dipublikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) KPU menunjukkan Prabowo-Gibran unggul di Kabupaten Pacitan 69,65 %. (Yoga) 

Pencoblosan pemilu baru saja usai, tapi tak semua warga menikmatinya dengan menggunakan hak pilih atau nyoblos. Uang terbatas dan ketiadaan waktu menghalangi sebagian warga Indonesia mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna memilih calon pemimpin dan wakil mereka. Seperti Lusinem (52) asisten rumah tangga di Ciputat, Tangsel, Banten, beserta suami dan dua anaknya. Ketika sebagian besar orang berbondong-bondong ke TPS, Lusinem sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga di kontrakannya di Ciputat, Rabu (14/2) pagi. Setelah itu, ia bergegas ke rumah majikannya dan tenggelam dalam pekerjaan rumah tangga hingga matahari meninggi dan pemungutan suara di TPS rampung. ”Saya memutuskan tidak ikut pemilu tahun ini. Enggak punya uang untuk pulang kampung,” ucap Lusinem yang ber-KTP Gombong, Jateng. Suami dan dua anak laki-lakinya juga ber-KTP Gombong. Seperti Lusinem, mereka juga tak menggunakan hak pilihnya tahun ini karena alasan yang sama.

Ia mengikuti perkembangan politik melalui media sosial dan tahu, warga yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya di daerah lain di luar daerah asalnya. ”Tapi mengurusnya, kan, repot dan makan waktu. Lha, saya, kan, kerja, bapaknya (suami) juga kerja. Kapan bisa ngurus begituan,” ujarnya.  ”Saya sih pengen nyoblos tapi takut dompetnya boncos. Sebentar lagi Lebaran, mending duitnya ditabung untuk mudik nanti,” kata Lusinem. Jika saat pemilu Rabu lalu ia pulang bersama suami dan kedua anaknya, perlu ongkos besar, naik bus dari Jakarta ke Gombong, keluar uang Rp 600.000 pergi-pulang. Belum ongkos ojek, makan, beli oleh-oleh, dan bagi-bagi sedikit uang kepada keluarga di kampung. Habisnya bisa jutaan rupiah. ”Kalaupun saya ikut nyoblos, toh, enggak akan ada perubahan langsung pada nasib orang kecil seperti saya. Siapa pun yang menang, saya tetap (kerja) jadi pembantu rumah tangga. Bapaknya (suami) tetap jadi kuli proyek. Enggak mungkin jadi pembantu presiden,” katanya, diikuti tawa. (Yoga) 

Kesuksesan hitung cepat Litbang Kompas tak luput dari peran penting lebih dari 2.000 petugas lapangan dan war room (ruangan hitung cepat) yang hampir seluruhnya mahasiswa. Selain mendapat uang saku, mereka mendapat banyak manfaat dari keterlibatan mereka dalam hitung cepat dan survei. Grace Efata (24), tenaga lepas hitung cepat Litbang Kompas asal Bekasi, mendapat banyak pengalaman berharga saat menjadi bagian dari tim survei Litbang Kompas. Ia telah terlibat dalam berbagai proyek, termasuk survei debat capres-cawapres yang lalu, survei dari klien, serta Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas.

Grace pertama kali mengetahui kesempatan menjadi tenaga lepas survei Litbang Kompas melalui sebuah blog. Penulis blog berbagi pengalaman menjadi petugas survei hitung cepat Litbang Kompas pada Pemilu 2019, yang menumbuhkan rasa penasaran Grace. Ia pun mendaftar sebagai tenaga lepas hitung cepat dan diterima. ”Motivasi aku ikut pekerjaan sampingan ini sebenarnya memperluas jaringan kerja, pengalaman juga tentunya,” ujar Grace, Senin (12/2). Bagi Grace, pengalaman ini juga meningkatkan keterampilan dalam percakapan.

Maulana Yusuf Iskandar (24) sebelumnya pernah terlibat dalam survei Litbang Kompas. Ia mendapatkan informasi awal dari temannya. Maulana terlibat dalam pekerjaan lepas sebagai petugas survei untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jika ada panggilan, dengan senang hati ia akan mendaftarkan diri lagi. Uang saku yang ia terima bervariasi tergantung dari kerumitan survei, antara Rp 300.000 dan Rp 600.000 untuk satu proyek, yang menurut Maulana dan petugas survei lainnya cukup sepadan. Apalagi, mereka juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru yang tidak bisa dinilai dengan uang. Selain itu, mereka bisa merasakan kebersamaan dengan petugas survei lainnya dari kampus-kampus berbeda. (Yoga) 

Gelombang tinggi pada Februari ini berisiko bagi pelayaran. Di Laut Arafuru, tanker minyak MT Koan tenggelam dihantam ombak. Cuaca ekstrem juga masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 2,5 meter terjadi di wilayah perairan Maluku. Masyarakat pesisir yang hendak melaut dan berlayar diimbau waspada mengingat risiko terhadap keselamatan cukup tinggi. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Suaif Iriyanto, menjelaskan, gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di Maluku terjadi di Laut Arafuru, Laut Seram, Laut Banda, perairan Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Babar.

Hal ini didorong oleh pola angin kencang dengan kecepatan 6 hingga 25 knot yang bergerak dari bagian utara hingga timur laut Indonesia. Selain itu, gelombang tinggi juga didorong angin yang bergerak dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah barat daya Indonesia. Dengan kondisi tersebut, aktivitas masyarakat yang menggunakan perahu nelayan, tongkang, dan feri masuk dalam kategori risiko tinggi keselamatan pelayaran. ”Selain di Laut Arafuru, kecepatan angin tertinggi terjadi di Selat Makassar dan Laut Natuna Utara serta diprediksi terjadi hingga Minggu (18/2). Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter berisiko bagi perahu nelayan,” ucapnya di Ambon, Maluku, Sabtu (17/2). (Yoga) 

Pemprov Kalteng masih menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat tentang perkebunan sawit masuk kawasan hutan. Ketegasan aturan dinilai bisa mencegah konflik agraria di lapangan. Pada April 2023, Presiden Jokowi menandatangani Kepres No 9 Tahun 2023 tentang Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas yang diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut dibentuk, mempertimbangkan masih terdapat persoalan tata kelola industri kelapa sawit. Satgas ini dibentuk untuk penanganan dan perbaikan tata kelola industri sawit. Salah satu perhatiannya adalah melihat dan mengevaluasi kembali perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan.

Plt Kadis Perkebunan Kalteng Rizky Badjuri menjelaskan, satgas bekerja sejak April 2023, untuk menyelesaikan problem perkebunan masuk kawasan hutan hingga Desember 2023. Namun, hingga kini hasilnya belum jelas. ”Kami masih menunggu, begitu juga pengusaha. Satgas ini punya peranan penting dan bisa berdampak pada iklim investasi di Kalteng, terutama mencegah konflik dengan masyarakat,” ungkap Rizky, di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (16/2). Rizky mengatakan, pihaknya tidak terlibat jauh dalam kerja satgas sawit di Kalteng sehingga hanya bisa menunggu. ”Semakin lama hasilnya keluar, dampaknya banyak,” ujarnya. Kalteng, merupakan salah satu wilayah fokus kerja satgas sawit, karena ada 632.133,96 hektar (ha) kebun sawit di Kalteng yang dinilai masuk kawasan hutan. Jumlah itu merupakan bagian dari total 3,3 juta ha kawasan perkebunan sawit di Indonesia yang diduga masuk kawasan hutan. (Yoga)