Pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel sebagai sumber energi baru terbarukan diklaim berhasil mengurangi impor bahan bakar minyak dalam jumlah signifikan. Untuk meningkatkan kontribusinya, pemerintah pun mulai memperluas penggunaannya hingga ke industri penerbangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa sepanjang 2023 penyaluran biodiesel di Indonesia telah mencapai 12,3 juta kiloliter. Dengan volume sebanyak itu, pemerintah berhasil menghemat sebesar Rp122 triliun yang berasal dari pengurangan impor solar dan minyak mentah. Tak hanya itu, penggunaan biodiesel yang sebagian besar untuk kendaraan bermotor juga berhasil menekan emisi gas rumah kaca sebesar 132 juta ton CO2 ekuivalen. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 yaitu bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, sebesar 13,41 juta kiloliter. Tak cukup meningkatkan penggunaan B35, Kementerian ESDM berencana mempercepat penerapan B40 yang semula ditargetkan pada 2030. Uji penerapan program biodiesel B40 akan dilakukan tahun ini. Uji terap B40 juga bakal menyasar pada sektor non-otomotif, seperti alat berat, kapal laut, alat dan mesin pertanian, kereta api hingga industri penerbangan. Pemanfaatan biodiesel yang membutuhkan pendanaan besar mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran berupa insentif untuk menarik para pelaku usaha berinvestasi di bidang usaha itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bahwa tahun lalu insentif yang dianggarkan mencapai Rp30 triliun. Insentif itu diberikan kepada pelaku usaha dan digunakan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel. Kebijakan menaikkan insentif replanting dari semula Rp30 juta menjadi Rp60 juta pun ditempuh untuk meningkatkan minat masyarakat. Namun, persyaratan sertifikat untuk mendapatkan bantuan pemerintah dinilai dapat memperlambat. Pemanfaatan sawit untuk biodiesel harus terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Biaya produksi yang masih tinggi juga harus dicarikan solusinya agar energi tersebut makin banyak dipergunakan.

Kementerian Perdagangan berani menetapkan target surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 pada kisaran US$21,6 miliar hingga US$54,5 miliar setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum 2024. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024 memang telah berakhir pada Jumat (23/2), tetapi optimisme menyambut 2025 sudah terasa. Terlebih, ajang pemilihan umum (Pemilu) selesai digelar pada 14 Februari 2024. Akan tetapi, pimpinan teras Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih realistis menetapkan target surplus neraca perdagangan pada tahun depan.Hal tersebut merujuk data surplus neraca perdagangan pada 2023 yang hanya sebesar US$36,93 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan perolehan surplus neraca dagang pada setahun sebelumnya sebesar US$54,46 miliar.Akhirnya, Kemendag menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2025 menjadi sebesar US$21,6 miliar sedangkan batas atas sebesar US$54,5 miliar. Sebaliknya, nilai ekspor nonmigas pada 2025 juga ditetapkan pada kisaran US$258,7 miliar hingga US$265,2 miliar.Hal yang sama juga berlaku pada tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2024 sebesar US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar. Meski target batas bawah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai target surplus neraca dagang itu sangat rasional. 

 Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menambahkan ada sejumlah strategi guna tetap mempertahankan surplus neraca dagang pada tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, Kemendag siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau yang dikenal sebagai Tri Karsa Transformasi Perdagangan untuk mencapai target tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa tercapai atau tidaknya target tersebut sangat bergantung pada regulasi pemerintah dalam mendukung dan menstimulasi ekspor. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang juga menilai pencapaian target surplus perdagangan tergantung pada kondisi geopolitik. Makin cepat masalah perang di Rusia-Ukraina hingga Hamas-Israel selesai, dia menilai pangsa ekspor akan kian cepat kembali bergairah. Di sisi impor, pengusaha mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal, penggunaan instrumen trade remedies yang lebih proaktif, mempercepat subtitusi BBM, serta lebih serius meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pangan/agrikultur nasional sehingga mengurangi beban penciptaan surplus perdagangan dari sisi impor.

Pandangan berbeda datang dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyatakan target surplus neraca dagang pada 2024 dan 2025 yang ditetapkan pemerintah cukup realistis mengacu range surplus yang cukup besar yakni pada kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. Direktur Eksekutif Indef Es ther Sri Astuti juga menyebutkan target tersebut dapat tercapai apabila terjadi windfall pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat berbeda. Dia melihat target pemerintah tersebut overoptimistis. Alih-alih mematok target di kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar, menurutnya angka yang paling realistis yakni pada kisaran US$25 miliar hingga US$29 miliar di 2024 dan US$16 miliar hingga US$20 miliar di 2025.

Baru dua bulan berjalan, pemerintah meramal defisit anggaran pada tahun ini bakal melebar. Bahkan, bisa ke kisaran 2,8% dari produk domestik bruto (PDB). Usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, defisit anggaran tahun ini berada di kisaran 2,3% hingga 2,8% dari PDB. Level ini melebar dari target APBN 2023 sebesar 2,29% PDB atau Rp 522,8 triliun. Melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 lantaran pemerintah menambah sejumlah pos belanja tahun ini. Pertama, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik hingga Juni, baik itu subsidi maupun nonsubsidi. Dengan keputusan tersebut, lanjut Airlangga, membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Itu akan diambil dari sisa SAL (Saldo Anggaran Lebih)" kata Airlangga kepada awak media, Senin (26/2). Kedua, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,68 triliun. Ketiga, karena adanya tambahan program bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran anggarannya adalah Rp 11,25 triliun. Keempat, bantuan beras 10 kilogram (kg) yang ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita. Bantuan ini diberikan pemerintah sampai Juni 2024 dengan anggaran Rp 17,5 triliun. Dengan adanya penambahan tersebut, maka total anggaran subsidi tahun ini membengkak menjadi Rp 297,76 triliun. Itu pun belum menghitung tambahan anggaran subsidi energi. Sementara itu, pemerintah mematok anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496,8 triliun. Anggaran ini merupakan yang terbesar setelah anggaran perlinsos saat pandemi Covid-19 melanda, yakni Rp 498 triliun pada tahun 2020. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN 2025 kemungkinan ditargetkan sebesar 2,45%-2,8% dari PDB. "Dari sidang kabinet diputuskan paling tidak arahan bapak presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit 2,45%-2,8%," kata dia.

Badan Pengatur Hilir Migas dan Gas Bumi (BPH Migas)  mengungkap sub penyalur memudahkan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapatkan Solar subsidi dan Pertalite dengan harga sama dengan di kota besar. Revisi peraturan  BPH Migas Nomor  6 Tahun  2015 diperlukan  guna membentuk sub  penyalur tersebut. "Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur adalah salah satu alternatif  solusi untuk memudahkan masyarakat mendapat BBM subsidi dan BBM kompensasi," kata Kepala BPH Migas  Erika Retnowati. Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok pada  kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM. Sub penyalur  mendistribusikan khusus kepada anggota dengan kriteria yang ditetapkan oeh BPH Migas. "Sub penyalur bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyaluran tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos  angkutnya ditetapkan Bupati," tegasnya. (Yetede)

Warung Tegal atau warteg sudah menjadi nama generik untuk jenis usaha yang menyediakan sajian makanan rumahan dan dengan harga terjangkau. Pengunjung warteg umumnya adalah mereka yang memang datang untuk mengisi perut, bukan makan untuk berekreasi atau mencari hiburan. Selama sebuah warteg mampu memberikan jaminan rasa enak, harga murah, dan pelayanan ramah, di waktu sarapan, makan siang, dan makan malam, sedikitnya 80 porsi makanan bisa terjual setiap hari. Begitulah pengalaman Ayu Maria (39) asal Slawi, Tegal, Jateng, yang sudah membuka usaha warteg di Jalan Arteri Pondok Indah, Jaksel, sejak 2019. Pertama kali ia merantau ke Jakarta mendampingi suaminya yang bekerja di proyek bangunan pada 2016, Ayu iseng berjualan lauk-pauk, memanfaatkan selasar kontrakan petaknya di Pesanggrahan, Jaksel. ”Kebetulan, waktu itu ada lemari etalase makanan bekas penghuni kontrakan sebelumnya. Udah enggak terpakai.

Saya jadi kepikiran buat jual makanan,” ujar Ayu. Kala itu, modalnya memasak hanya Rp 150.000 untuk beberapa jenis masakan. Ternyata masakan Ayu cocok di lidah warga sekitar kontrakannya. Pelan-pelan jenis masakannya ditambah. Modal Rp 250.000 saat itu cukup untuk membuat 10-12 jenis masakan atau menjadi 6-8 porsi untuk setiap jenis masakan. Kalau semua masakannya habis, omzetnya Rp 600.000 sehari. Untung yang Ayu dapat sehari Rp 300.000 lebih besar dari upah suaminya saat itu. Ia berjualan dari Senin hingga Sabtu. Pembelinya adalah warga sekitar yang memang tidak sempat atau malas memasak. Pada awal 2019, bersama suaminya Ayu memutuskan untuk membuka warung yang lebih bagus di pinggir Jalan Arteri Pondok Indah, dengan harga sewa tempat Rp 35 juta per tahun.

Di luar biaya sewa tempat, ia mengeluarkan Rp 4 juta-Rp 5 juta untuk membeli meja, kursi, kipas angin, etalase makanan baru, dan menambah peralatan masak. Suaminya berhenti bekerja di proyek agar bisa fokus mengembangkan warteg. Untuk membantu kegiatan operasional, ada tambahan dua pegawai dari kampung mereka dengan gaji Rp 1,2 juta per bulan. Warteg buka mulai pukul 06.00 dan baru tutup pada pukul 22.00. Setiap hari mereka memasak mulai pukul 04.30. Dalam sehari, mereka memasak nasi lima kali, masing-masing 13 liter. Sedikitnya ada 30 macam sayur dan lauk yang bisa dipilih. Belanja modal bahan baku masakan Rp 750.000 per hari. Rata-rata dalam sehari mereka menjual 80 porsi makanan. Jika rata-rata satu porsi warteg dihargai Rp 18.000, maka dalam sehari omzet yang mereka dapatkan Rp 1.440.000. Rata- rata keuntungan bersih dari wartegnya Rp 690.000 per hari atau 47 % dari omzet. (Yoga) 

Pengeluaran warga kelas menengah usia 17-40 tahun di sembilan provinsi lebih tinggi disbanding gajinya. Defisit gaji tertinggi terjadi di DI Yogyakarta senilai Rp 528.496 per orang per bulan. Defisit gaji melanda anak-anak muda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Riau, Kaltara, NTB, Riau, Sumbar, Lampung, dan Papua Barat. Nilai defisit gaji di wilayah itu berkisar Rp 42.000 hingga Rp 528.496 per orang per bulan. Tingginya pengeluaran warga juga dipengaruhi faktor gaya hidup dan inflasi sehingga menyebabkan defisit gaji. Faktor lain yang membuat defisit gaji adalah penghasilan yang rendah di provinsi-provinsi tersebut.

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta ini dari olahan data pengeluaran di 34 provinsi dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data pendapatan dari data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2021. Data pengeluaran dan pendapatan dari anak muda usia 17-40 tahun Penentuan batas pengeluaran calon kelas menengah dan kelas menengah setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan provinsi periode Maret 2021. Defisit gaji dari warga calon kelas menengah dan kelas menengah di beberapa provinsi menunjukkan nilai rata-rata pengeluaran lebih besar dari rata-rata pendapatan per bulannya. Artinya, gaji bulanannya terpakai semua untuk membiayai pengeluaran satu bulan sehingga ia tidak bisa menabung, apalagi berinvestasi.

Kenyataan itu menunjukkan warga kelas menengah di wilayah tersebut rentan turun kelas menjadi kelompok miskin. Salah satu pemicu terjadinya defisit gaji itu adalah tingginya inflasi. ”Inflasi di wilayah-wilayah tersebut harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, pengeluarannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendapatannya,” kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar, Marhaeni. Faktor penting lainnya, lanjut adalah upah minimum yang berbeda antar daerah. ”Jangan sampai upah minimumnya lebih rendah dibandingkan  dengan penghitungan inflasi. Nilai inflasi ini seharusnya menjadi komponen penghitungan upah minimum,“ kata Marhaeni. (Yoga) 

Pendapatan penduduk usia 17-40 tahun yang masuk calon kelas menengah dan kelas menengah diprediksi di bawah angka pengeluaran bulanan pada 2045. Defisit gaji ini bisa melanda 69 juta warga dan mengganggu pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mendapatkan fakta itu dari pengolahan data pengeluaran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, pendapatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, serta garis kemiskinan sepanjang 2011-2017 dan 2021. Ketiga data itu bersumber dari BPS. Bank Dunia mendefinisikan, calon kelas menengah Indonesia memiliki pengeluaran sebesar 1,5-3,5 kali garis kemiskinan per kapita per bulan, setara Rp 729.252-Rp 1,7 juta per orang per bulan.

Kelas menengah Indonesia didefinisikan memiliki pengeluaran 3,5-17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan, setara Rp 1,7 juta-Rp 8,26 juta per orang per bulan. Proyeksi pada 2030 dan 2045 menggunakan rata-rata pengeluaran dan pendapatan kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah yang berusia 17-40 tahun pada 2012-2017 dan 2021. Dari pemodelan itu, rata-rata gaji dan pengeluaran warga calon kelas menengah pada 2030 diperkirakan Rp 1,26 juta per kapita per bulan dan Rp 1,64 juta per kapita per bulan. Pada 2045, angka gaji dan pengeluaran tersebut mencapai Rp 1,7 juta per kapita per bulan dan Rp 2,52 juta per kapita per bulan.

Artinya, rata-rata gaji warga calon kelas menengah pada 2030 dan 2045 lebih rendah Rp 384.109 dan Rp 818.472 dibandingkan pengeluarannya. Sementara rata-rata upah dan pengeluaran warga kelas menengah pada 2030 diperkirakan Rp 3,89 juta per kapita per bulan dan Rp 4,01 juta per kapita per bulan. Nilai upah dan pengeluaran itu diproyeksikan menyentuh Rp 5,62 juta per kapita per bulan dan Rp 6,06 juta per kapita per bulan pada 2045. Dengan demikian, rata-rata pengeluaran kelas menengah lebih tinggi Rp 118.986 pada 2030 dan Rp 431.917 pada 2045 dibandingkan upahnya. (Yoga) 

Selepas pemilihan umum, masyarakat kembali dihadapkan pada realita. Bulan depan, harga sejumlah barang dan tarif jasa bakal naik mengikuti lonjakan harga beras. Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi hingga tarif di 13 ruas jalan tol, berpeluang naik secara bertahap mulai Maret 2024. Ihwal kenaikan harga BBM seri Pertamax, misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sudah memberi sinyal tersebut. Kenaikan harga BBM non-subsidi, kata Arifin, sebagai imbas dari tren kenaikan harga minyak dunia, yang merupakan salah satu komponen pembentuk harga BBM. Sebulan terakhir harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent naik masing-masing 2% menjadi US$ 76 dan US$ 82 per barel. "Itu pasti mempengaruhi biaya produksi, kalau BBM subsidi kita tahan, sementara BBM nonsubsidi tergantung daya tahan pada badan usaha," kata Arifin, pekan lalu. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan, saat ini pihaknya masih mempertimbangkan faktor Mean of Plats Singapore (MOPS) beserta fluktuasi harga minyak mentah dan kurs. "Masih kami review," ujar Irto kepada KONTAN, Minggu (25/2), saat ditanya rencana menaikkan harga BBM nonsubsidi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, jika harga energi, pangan dan transportasi naik bersamaan, daya beli masyarakat kelas bawah dan hampir miskin bakal tergerus. "Yang sulit dikendalikan adalah inflasi jika beberapa kebutuhan itu naik bersamaan," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, apabila kenaikan harga tersebut dilakukan pada waktu bersamaan, maka kenaikan laju inflasi diprediksi lebih besar dibandingkan bulan atau tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari kuartal IV-2022 ketika pemerintah menaikkan harga BBM imbas dari kenaikan harga minyak dunia. Kala itu, inflasi naik hingga 5,95% secara tahunan (yoy). Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi dan tarif jalan tol kemungkinan besar akan menahan konsumsi rumah tangga kelas menengah.

Saham-saham emiten poultry berpeluang mendapat beberapa sentimen positif dalam jangka pendek ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa daging ayam sebagai tambahan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki balita stunting. Bansos beras, daging ayam, dan telur disalurkan kepada 18,8 juta KPM. Nilai anggarannya mencapai Rp 17,5 triliun hingga Juni 2024 mendatang. Pemerintah masih akan menambah program bansos tambahan untuk memitigasi risiko pangan pada 2024, di luar bansos yang rutin setiap tahun disalurkan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, program bansos tersebut bisa berdampak positif terhadap emiten saham unggas atau poultry. Terutama para pemain besar di bisnis ini, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). 

 Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menambahkan, bansos tersebut bakal mendorong permintaan terhadap sektor poultry secara keseluruhan, sehingga berpeluang mendorong harga sahamnya. Sentimen positif lainnya adalah datangnya bulan Ramadan dan Lebaran dalam waktu dekat. Biasanya, di momentum ini permintaan unggas bakal melejit sejalan dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Andreas Saragih melihat harga rata-rata day old chick (DOC) bulanan di Jawa Barat kembali naik menjadi Rp 3.140 per ekor pada Januari 2024, naik 79% secara bulanan dan naik 66,1% secara tahunan atau year on year (yoy). Harga rata-rata bulanan broiler pun pulih menjadi Rp17.601 per kilogram (kg), naik 6,2% yoy. Andreas memproyeksikan pemulihan harga DOC dan broiler akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, didorong oleh beberapa faktor penting, seperti bulan Ramadan, bansos pemerintah dan dampak dari program culling yang dilakukan pada tahun 2023. Menurutnya, valuasi saham poultry saat ini menawarkan penurunan yang terbatas dan memberikan titik masuk yang menarik. Andreas merekomendasikan beli saham CPIN dengan target harga Rp 6.150 per saham. Dia juga merekomendasikan beli saham JPFA dengan target harga Rp 1.380 per saham.

Hilirisasi nikel mengubah lanskap kehidupan warga Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Daerah yang semula bergantung pada perkebunan kelapa, rempah-rempah, dan hasil laut kini berkembang menjadi sentra hilirisasi nikel. Namun, pertanian dan kelautan tetaplah sektor menjanjikan bagi masa depan warga Pulau Obi yang harus dipertahankan. Jejak-jejak kejayaan komoditas kelapa di pulau itu nyata terlihat di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di sepanjang jalan, barisan pohon kelapa mendominasi. Umumnya, pohon-pohonnya sudah tua, tak terawat, daunnya banyak yang kering, dan buahnya dibiarkan jatuh berserakan. Dulunya, kelapa menjadi tumpuan kehidupan warga Desa Buton. Daging kelapa dikeringkan menjadi kopra dikirim ke Makassar, Sulsel, sebelum diekspor ke berbagai negara tujuan.

Sayang, harga kopra jatuh dalam dua tahun terakhir dari Rp 7.000 per kg menjadi Rp 5.000-Rp 6.500 per kg. Situasi ini, menurut Ketua BUMDes Batu Putih, Mahfud Lohor (42), membuat banyak warga tidak lagi bergantung pada kopra. Anjloknya harga kopra dari Rp 7.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 5.000-Rp 6.500 per Pada 2022, keadaan mulai berubah saat ia dan beberapa petani lain diajak Harita Nickel mengembangkan komoditas pertanian, seperti semangka dan padi lewat program Sentra Ketahanan Pangan Obi (Sentani). Kelapa yang berserakan di bawah pohon dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik, khususnya untuk semangka. Mahfud tidak menyangka, air kelapa yang selama ini untuk melepas dahaga bisa pula menyuburkan tanaman.

Mahfud dan petani lain membuka lahan semangka seluas 3 hektar. Dalam meracik pupuk organik, para petani menggunakan air kelapa sebagai bahan dasar, dicampur krimer kental manis, air tempe, dan gula pasir. Hasilnya, semangka terasa manis. Dari lahan 3 hektar, para petani di BUMDes Batu Putih bisa menghasilkan satu ton semangka. Hasilnya dijual ke Harita Nickel untuk dikonsumsi para karyawan. Selain semangka, Program Sentani Harita Nickel juga membina warga menanam padi, yang menghasilkan gabah kering panen (KGP) hingga 4,5 ton per hektar setiap musim panen dari 10 hektar sawah. Peningkatan produktivitas ini juga membuat jumlah petani di BUMDes Batu Putih bertambah, dari 10 petani menjadi 30 petani. Beras hasil panen nantinya juga dijual ke perusahaan sebagai konsumsi karyawan.

Di Desa Kawasi, yang berbatasan dengan kawasan pertambangan Harita Nickel, kelompok perempuan juga dibantu mengembangkan usaha keripik pisang dan umbi-umbian. Mereka juga memproduksi abon ikan tuna, minyak kelapa, dan sambal roa dalam kemasan. ”Produk yang paling dicari adalah keripik pisang. Kami awalnya tidak mengira kalau keripik pisang dikemas dan dipasarkan seperti ini,” ujar Suryani, yang akrab dipanggil Mama Cahya, penggerak kelompok perempuan di Kawasi. Anggota kelompoknya pun berkembang dari Sembilan orangmenjadi 19 orang. Usaha kelompok keripik ini beromzet hingga Rp 24 juta per bulan sehingga sangat membantu menambah penghasilan anggotanya, yang sebagian besar keluarga nelayan. Selain nikel, sektor pertanian dan perikanan yang menghidupi warga dapat kembali menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. (Yoga)