Tak terbantahkan, ekonomi kreatif menjanjikan perputaran ekonomi yang menggiurkan. Banyak orang rela merogoh kocek lebih untuk menikmati beragam karya produk kreatif. Konser Taylor Swift, misalnya, pergelaran musik diva itu mampu menggerakkan ekonomi negara. Keberadaannya bahkan diperebutkan berbagai negara di Asia Tenggara. Namun, Singapura sukses memasang strategi untuk menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menghelat The Eras Tour yang diusung Swift pada Maret ini. Setelah perburuan tiket konser, beragam hotel, maskapai, dan operator agen perjalanan mengalami ledakan pesanan ke Singapura pada Maret 2024. Harga akomodasi dan tiket naik berlipat. Sebab, para penikmat konser bukan hanya warga Singapura, melainkan datang dari beragam negara tetangga, antara lain Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Gegap gempita konser ini hanyalah satu dari sederet subsektor ekonomi kreatif (ekraf).

Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf, ekraf merupakan upaya menciptakan nilai tambah berbasis ide dari kreativitas SDM dan ilmu pengetahuan. Hal ini tak terlepas dari warisan budaya dan teknologi. Setidaknya terdapat 17 subsektor ekraf, yang meliputi aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fashion, penerbitan film, animasi, dan video, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Data 2019 menunjukkan, ekraf mampu menyerap 19,2 juta orang, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Tren ini tumbuh positif saban tahun sejak 2011. Kontribusinya terhadap PDB mencapai Rp 1.153,4 triliun.

Menurut praktisi budaya, pariwisata, dan ekraf, Harry Waluyo, ekosistem ekraf belum terbentuk di Indonesia. Para pelaku dalam ekosistem pun masih belum memahami pasar. ”Para seniman, creator, kurang dapat suatu peluang, dalam pengertian perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), (dan) dukungan kemudahan mendapat pembiayaan. Kendala-kendala ini sudah lama kami rasakan,” ujarnya. Harapannya, para pelaku ekraf bisa memahami bahwa dalam industri ekraf, ekspor tak melulu berupa barang. Nilai dan kualitas, selain harga dan pelayanan, jadi aspek penting. Isu pengembangan ekraf juga perlu intervensi pemerintah. Pendanaan dan dukungan lain perlu diupayakan. Sebab, persaingan saat ini ditentukan pula dari produk, kualitas, dan harga. (Yoga)

Dalam kurun 3-4 tahun terakhir, rata-rata kenaikan inflasi komponen harga pangan bergejolak melebihi rerata kenaikan upah minimum regional (UMR). Level inflasi komponen tersebut juga mendekati rerata kenaikan gaji ASN. Bahkan, pada Februari 2024, angkanya sudah melebihi rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 yang digelar Bapanas secara hibrida di Jakarta, Senin (4/3). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, perwakilan kementerian/lembaga terkait, BI, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia. Arief menjelaskan, pada 2020-2023, rerata tingkat inflasi komponen harga pangan bergelojak sebesar 5,2 %.

Tingkat inflasi itu sudah di atas rerata kenaikan UMR pada 2020-2024 yang sebesar 4,9 %. Angka rerata tersebut juga mulai mendekati rata-rata kenaikan gaji ASN pada 2019- 2024 yang sebesar 6,5 %. ”Oleh karena itu, inflasi harga pangan bergejolak harus dijaga di bawah 5 % agar tidak menggerogoti penghasilan mereka,” ujar Arief. BI mencatat tingkat inflasi komponen harga pangan bergejolak pada Februari 2024 di atas rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Tingkat inflasi pada bulan tersebut mencapai 2,75 % secara tahunan atau meningkat dari inflasi Januari 2024 di 2,57 %. Komponen harga pangan bergejolak berkontribusi terbesar terhadap inflasi Februari 2024. Tingkatinflasi komponen tersebut mencapai 8,47 % secara tahunan. Tiga komoditas terbesar penyumbang inflasi tersebut adalah beras, cabai merah, dan telur ayam ras. (Yoga)

Jaringan perdagangan orang terus merekrut anak muda warga negara Indonesia untuk dipekerjakan dalam sindikat penipuan daring (online scamming) dan judi daring. Mereka umumnya diiming-imingi bekerja di bidang lain dengan gaji tinggi. Kenyataannya, mereka dikirim ke Kamboja dan negara-negara lainnya yang menjadi tempat beroperasinya sindikat tersebut. Anak-anak muda ini juga ditugaskan menguras uang milik WNI. Setiap hari mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang. Sebagian besar tanpa digaji dan malah dijerat dengan utang oleh sindikat yang mempekerjakan mereka. Dengan begitu, mereka susah untuk ber- henti dan pulang ke Indonesia. ”Saya ditawari bekerja di perusahaan saham yang katanya perusahaannya ada izin. Ternyata saya dikirim ke Kamboja, bekerja menipu orang Indonesia. Di sini kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 23.00. Saya ingin pulang,” ujar ATK (30), salah seorang korban yang bekerja di Kamboja dalam percakapan telepon dengan Kompas, Senin (4/3).

Perempuan lulusan SMA kelahiran Sultra itu mengakui tertarik bekerja di luar negeri dengan gaji 700 USD per bulan lantaran diajak temannya. ATK dan teman-temannya dikirim ke Kamboja dan tinggal di mes yang berisi puluhan anak muda Indonesia. Ia dipekerjakan di sebuah perusahaan yang menipu orang-orang Indonesia, dengan membuat akun Telegram menggunakan data dan wajah orang lain. Mereka kemudian menghubungi orang Indonesia. ”Jadi kami harus mencari member di Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Lalu merayu mereka agar percaya kepada kami, lalu kami ajak main kripto,” kata ATK. ATK tidak menerima gaji. Sebaliknya, dia memiliki utang kepada perusahaan sekitar 2.300 USD yang bertambah menjadi 2.500 USD karena beberapa kali sakit. ATK akhirnya melaporkan kasusnya kepada Kementerian Luar Negeri RI secara daring.

Menurut ATK, saat ini ada banyak anak muda Indonesia bekerja di berbagai perusahaan di Kamboja. ”Jangan pernah percaya dengan ajakan kerja di luar negeri. Itu bohong semua,” pesan ATK.Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menyatakan, pihaknya telah menerima laporan ATK dan berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja untuk menangani kasus terbut. ”KBRI di Phnom Penh segera berkoordinasi dengan otoritas setempat. Lokasi tempat kerja ATK sudah diketahui, dua jam perjalanan darat dari Phnom Penh,” Judha. Sejak 2020-2023, Kemenlu telah menangani dan menyelesaikan 3.400 kasus terkait online scamming yang menimpa WNI di delapan negara dan 1.748 orang di antaranya berada di Kamboja. ”Ini menjadi keprihatinan kita, berbagai upaya kita lakukan, keberangkatan ke Kamboja masih terus terjadi terutama terkait online scam dan judi online,” kata Judha. (Yoga)

Pada paruh pertama tahun ini, pasar modal menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Tingginya tingkat suku bunga acuan, prospek pertumbuhan ekonomi yang masih dalam big question mark, dan ketidakpastian geopolitik, menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk aksi korporasi. Benar bahwa pada kuartal I/2024, pasar modal Indonesia mengalami fase yang landai. Ini ditangkap publik sebagai sebuah refleksi dari sikap hati-hati yang diambil oleh investor dan korporasi. Mereka memilih untuk mengadopsi strategi wait and see, terutama dipicu oleh panasnya kontestasi selama pemilu dan pascapemilu yang masih berlangsung. Hal ini, tanpa ragu, menimbulkan pertanyaan tentang prospek dan tantangan dalam penghimpunan dana di pasar modal, penyerapan saham IPO, perkembangan cost of fund emisi obligasi, serta pipeline penghimpunan dana yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, jika kisruh penghitungan suara Sirekap di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan respons pengajuan Hak Angket DPR, situasi politik bisa kian memanas dan dapat berujung pada instabilitas sosial yang rentan memengaruhi pergerakan ekonomi. Investor makin tak mendapatkan kepastian. Di tengah tantangan yang cukup pelik, tak disangka, Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap menawarkan peluang bagi perusahaan-perusahaan dengan model bisnis kuat yang mencari pendanaan eksternal. Ini terbukti dari listing 19 emiten baru dengan total dana sekitar Rp3,45 triliun, sejak Januari hingga 1 Maret 2024, serta adanya 15 emisi obligasi korporasi senilai Rp15,3 triliun. Kesembilan belas emiten yang siap masuk pipeline penawaran umum perdana (IPO) tersebut mayoritas berasal dari perusahaan beraset sedang yaitu berkisar Rp50 miliar—Rp250 miliar, perusahaan beraset di atas Rp250 miliar, dan yang di bawah Rp50 miliar. Dominasi korporasi dengan aset skala menengah dari sektor industri dan consumer cyclicaldi IPO menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari investor terhadap sektor-sektor ini. Dengan pipeline tersebut akan ada lebih banyak perusahaan melakukan rights issue dan IPO. Prospek penyerapan saham IPO sepertinya tampak positif, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mampu menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan bisnis yang solid di tengah kondisi pasar yang volatil. Jika dikaitkan dengan pipelinepenghimpunan dana OJK yang cukup ambisius pada tahun ini yaitu Rp200 triliun, tentu saja deretan perusahaan yang siap IPO dan rights issue menyiratkan optimisme di tengah kegalauan yang berkelindan saat ini. Publik berharap target yang dipatok OJK dapat tercapai sembari berdoa situasi republik ini tetap aman, nyaman, dan adem ayem. Seluruh pihak, baik OJK, BEI, maupun korporasi perlu menciptakan lingkungan pasar yang mendukung guna mencapai seluruh target 2024. Pasar modal Indonesia, di tengah tantangan yang terjadi, masih menawarkan peluang bagi korporasi dengan berbagai model bisnis yang kuat dan tetap dipercaya sebagai destinasi yang menarik untuk penghimpunan dana.

Problem subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga dalam waktu dekat. Bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan persoalan lain, termasuk pembengkakan anggaran subsidi dari APBN. Tidak seperti biasanya yang memberikan keterangan dengan jelas dan tegas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, tanpa penjelasan lebih lanjut.Sebelum bertolak ke Australia, Presiden Jokowi hanya memastikan keterangan lebih lanjut mengenai harga BBM bakal disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau PT Pertamina (Persero) langsung.“Soal BBM, nanti biar Menko [Perekonomian] yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan. [Untuk kenaikan harga] tidak [ada], tetapi yang menyampaikan nanti akan dari Pertamina,” katanya, Senin (4/2).Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan alasan pemerintah yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM hingga Juni 2024.Erick menjelaskan, pemerintah terus berupaya agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terdampak oleh harga minyak yang bergerak fl uktuatif di pasar global. Meski memastikan bakal tetap menjaga harga BBM di level saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengingatkan impak dari kebijakan tersebut.Salah satunya adalah pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi untuk Pertamina.Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commerce and trading Pertamina mengaku masih mengkaji potensi tambahan subsidi dan kompensasi untuk menahan harga BBM hingga Juni 2024.“Masih kami kaji, paralel melihat fl uktuasi harga minyak mentah, MOPS [Mean of Platts Singapore], dan nilai tukar mata uang,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi. Pertamina dan BPH Migas pun berkali-kali meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan tegas mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi maupun BBM khusus penugasan, yakni Pertalite.Dengan begitu, Pertamina dan BPH Migas bisa lebih mudah dalam memastikan penyaluran subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tepat sasaran di lapangan.Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif membeberkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak di dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi baru, serta menemukan cadangan baru. Arifin berkata, di Blok Rokan juga saat ini sedang dilakukan pengujian agar mendapatkan minyak dari sumber-sumber lapisan yang paling dalam.

Kendati berstatus sebagai produsen, sebagian petani padi kesulitan menjangkau beras yang harganya melonjak tinggi belakangan ini. Sebagian di antara mereka mesti berebut beras murah dalam operasi pasar serta menjadi sasaran program bantuan pangan dari pemerintah. BPS mencatat, harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang grosir mencapai Rp 14.397 per kg pada Februari 2024, tertinggi sejak periode pencatatan Januari 2013. Sementara pada Jumat (1/3) harga rata-rata nasional beras medium menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencapai Rp 15.950 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi beras medium yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900 per kg hingga Rp 11.800 per kg sesuai zonasi. Situasi itu amat tidak menguntungkan masyarakat kelas menengah bawah. Mereka menanggung dampak lebih besar dibandingkan kelompok menengah atas akibat kenaikan harga beras tersebut.

Di antara mereka yang menanggung dampak terbesar itu adalah petani, buruh tani padi dan pekerja sektor pertanian. Ini karena mayoritas dari mereka adalah konsumen bersih (nett consumer) beras. Dengan pengeluaran yang sebagian besar untuk pangan, kenaikan harga beras makin menyulitkan mereka. Untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau, mereka turut mengincar operasi pasar beras bersama warga lainnya. Ini membuat beras yang disediakan pemerintah lewat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) habis dalam hitungan jam, seperti terlihat di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jatim, Minggu (3/3). Di pasar itu ada dua agen yang ditunjuk menjual beras SPHP. ”Sekitar pukul 09.30, stok untuk masyarakat umum sudah terjual habis di dua agen,” kata Koordinator Pasar Tradisional Wilayah Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Askud Hari. Di Pasar Larangan setiap agen dijatah menjual 2.000 kg beras setiap hari dengan harga Rp 10.900 per kg untuk beras kualitas medium.

Sebagian petani bertahan dengan stok beras sisa panen. Namun, Ma’ani (40), petani di Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jabar, mulai khawatir tak mampu membeli beras saat stok beras sisa panennya habis. Pada akhir tahun lalu ia menjual hampir seluruh hasil panennya yang mencapai 7 ton gabah kering giling (GKG). Ma’ani dan petani di desanya biasanya sudah bisa menanam padi pada Januari. Namun, hingga akhir Februari 2024, ia belum bisa menanam disebabkan faktor pengairan karena hujan masih jarang turun. Nasib serupa dialami sebagian petani di Kabupaten Malang, Jatim. Mundurnya masa tanam akibat fenomena El Nino tahun lalu berpengaruh terhadap masa panen padi. Hingga akhir Februari 2024 baru sebagian kecil petani yang panen. Mayoritas sawah masih menghijau, bahkan ada yang baru ditanami, diolah, atau bera, seperti di wilayah Kecamatan Singosari, Pakis, Pakisaji, Kepanjen, dan Pagelaran. (Yoga) 

Di bawah terik mentari, puluhan warga termasuk mereka yang sehari-harinya bertani menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah di Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg yang dijual jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama dengan harga Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi yang datang bersama suaminya. Ia berniat membeli dua karung beras, sesuai batas maksimal pembelian dalam operasi pasar murah. Sayangnya, keinginannya belum terwujud. Beras di truk terus menipis, sedangkan antrean masih panjang. Petugas membatasi pembelian hanya satu karung per orang. Setidaknya ibu satu anak ini masih berharap membawa pulang satu karung berisi 5 kg. Namun, ketika mendekati meja pembayaran, Rumsi yang berkeringat karena kepanasan lagi-lagi kecewa. ”Berasnya habis, Ibu-ibu. Ada juga satu karung, tapi kemasannya sobek,” kata seorang petugas yang meminta warga membubarkan barisan.

Sebenarnya ia tidak perlu antre demi membeli beras murah jika masih menanam padi. ”Pari (padinya) enggak ada. Cuma (tanam) singkong karo (dengan) kacang panjang dan kangkung. Sudah lama enggak ada padi,” kata Rumsi yang bertahun-tahun tak lagi memproduksi padi. Lahan keluarganya yang seluas 140 meter persegi itu tidak ditanami padi karena beragam masalah. ”Angel banyue (susah airnya). Kudu didiesel (harus pakai pompa). Pupuk juga belinya Rp 10.000 per kg. Kalau (beli) kuintalan, susah,” tutur istri dari penjual papeda keliling ini. Kuwu (Kepala Desa) Lurah Urip mengakui, daerahnya bukan lagi sentra padi. Sejak tahun 1990-an, pabrik rotan dan perumahan menjamur di desanya. Sawah bengkok milik desa yang luasnya 8,5 bahu (5,9 hektar) saja berada di Kaliwedi, kecamatan tetangga. Itu sebabnya, saat harga beras naik, warganya terdampak. ”Ada juga petani antre (beras),” ujarnya. (Yoga)

Wacana penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk merealisasikan program makan siang gratis gagasan pasangan calon presiden dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai penolakan dari guru. Mereka khawatir dana BOSP yang difokuskan untuk program makan siang gratis akan memengaruhi gaji guru dan tenaga kependidikan. Wacana penggunaan dana BOSP untuk membiayai program makansiang gratis tersebut pertama kali dilontarkan Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto, saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, beberapa hari lalu. Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menjelaskan, 50 % lebih dana BOSP dari pemerintah pusat selama ini digunakan untuk membayar guru dan tenaga kependidikan.

Jika program makan siang gratis mengambil dana itu, sengkarut masalah kesejahteraan guru makin sulit terselesaikan. ”Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya,” kata Iman, Minggu (3/3). P2G mendesak pemerintah selanjutnya untuk mematangkan program makan siang gratis tanpa mengutak-atik anggaran pendidikan, termasuk dana BOSP. Terlebih lagi, sebelum ada wacana program makan siang gratis saja, dana BOSP tahun lalu sudah pernah dipotong. Iman mencontohkan, setiap siswa SD berhak atas dana BOSP sebesar Rp 900.000 per tahun atau hanya Rp 2.830 per siswa per hari. Nilai ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan siswa yang semakin besar. ”Artinya, untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp 15.000 saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOSP yang sudah jelas-jelas kurang,” tutur Iman. (Yoga)

Pascareformasi, perhatian terhadap pertanian padi sangat lemah. Banyak infrastruktur rusak dan rantai pasok tak jelas. Membereskan beras makin tak mudah. Laporan terbaru menyebut, total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, Bapanas optimistis jumlah produksi itu akan menurunkan harga beras. BPS, Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton. Perkiraan produksi ini dilakukan berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024 (Kompas, 2/3/2024).

Jika hanya melihat angkanya, laporan tersebut tidak banyak bermakna selain memberi tahu publik bahwa ada produksi beras sebanyak angka-angka yang tertera. Harapannya, harga turun ketika pasokan sebanyak itu masuk ke pasar. Tapi, sesungguhnya angka-angka itu membuat kita perlu bertanya lebih lanjut soal apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan pertanian padi di Tanah Air. Angka produksi Maret-April tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu memberikan peringatan bahwa pasokan 2024 bermasalah. Gangguan cuaca membuat produksi turun, tapi pertanian padi sesungguhnya dalam masalah pelik. Kita bisa melihat di berbagai tempat sedang terjadi peralihan fungsi lahan. Pemda mudah memberikan izin penggunaan lahan untuk kegiatan nonpertanian.

Kota-kota di Jabar tengah berubah. Bekasi telah menjadi kota metropolitan padahal sekian tahun lalu masih menjadi penghasil beras. Karawang yang disebut sebagai lumbung beras kini mulai menjadi metropolitan. Di Subang, buruh tani makin sulit didapat karena mereka telah meninggalkan pertanian. Masalah lebih kompleks muncul pada sarana dan prasarana produksi pertanian, irigasi, penyuluh, penanganan pascapanen, perdagangan padi, hingga perdagangan beras di hilir. Semua memperlihatkan, kita makin kurang memperhatikan pertanian padi. Pendidikan bidang pertanian kurang diminati anak-anak muda. Kita perlu kembali berpaling ke pertanian padi. Petani perlu mandiri dengan membangun organisasi tani yang kuat. Tanpa organisasi tani yang kuat, pertanian padi lemah sehingga sendi negeri ini keropos karena tak mandiri pangan. (Yoga)