Kendati pemenang pemilihan presiden belum diumumkan secara resmi, tetapi kasakkusuk soal reorganisai Kementerian Keuangan sudah menggelayuti lembaga tersebut. Salah satu isu yang disorot adalah perihal pembentukan badan khusus yang mengurusi penerimaan negara. Bahkan, sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menyatakan, sudah ada instruksi untuk melakukan kajian pembentukan badan tersebut. Faktanya, pembentukan badan yang mengurusi penerimaan negara tersebut merupakan program seluruh pasangan peserta Pemilihan Presiden 2024. Badan baru tersebut digadang-gadang menjadi mesin anyar yang dapat mengakselerasi penerimaan negara, baik dari pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sejumlah sumber Bisnis di Kementerian Keuangan pun menyampaikan argumentasi mengambang soal tugas pokok dan fungsi institusi peleburan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Direktorat PNBP itu. Sumber Bisnis mengatakan, ada beberapa isu yang masih menjadi perdebatan. Pertama, soal komposisi jabatan dalam struktur organisasi badan baru itu. Selain jumlah dan jenis struktur apa saja yang akan dicakup, mekanisme pemilihan pimpinan juga belum final. Apakah penunjukan langsung Presiden, atau uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua, isu mengenai esensi dari badan penerimaan tersebut. Sebagian kalangan meminta lembaga baru itu berfokus pada pengumpulan penerimaan negara, sedangkan kelompok lain mengusulkan agar lembaga itu juga mengatur soal belanja perpajakan alias insentif fiskal. Ketiga, esensi pembentukan badan khusus itu yang dipandang kurang realistis. Pasalnya, apabila hanya ditujukan untuk memenuhi target tax ratio, maka yang diperlukan adalah reformasi perpajakan, bukan pemisahan institusi. Atas dasar itu, kemudian muncul usulan untuk mengubah struktur penerimaan pajak dengan cara menyelaraskan porsi penerimaan negara dari sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Agenda lain adalah meleburkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen Anggaran melalui lembaga baru bernama Badan Perencanaan Nasional dan Fiskal. Adapun, program terakhir adalah mendirikan Badan Pengelolaan Aset dan Risiko yang terdiri dari penggabungan Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, serta Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Akan tetapi jika ditengok, reorganisasi kali ini merupakan momentum yang paling krusial. Sebab, selama ini tax ratio di Tanah Air hanya berkutat di kisaran 10% lantaran banyaknya fasilitas pengecualian atau pembebasan, maraknya praktik penghindaran pajak, hingga banyaknya harta wajib pajak yang tidak terdeteksi fiskus meski pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan rendahnya tax ratio juga dipengaruhi adanya beberapa sektor ekonom yang tidak dipajaki, misalnya yang terkait dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, hingga pemberlakuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sementara itu, kalangan dunia usaha dan ekonom memandang kunci utama dari kenaikan rasio perpajakan bukan semata mendirikan lembaga baru, melainkan ekstensifikasi. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, memahami alasan pemerintah mendirikan badan penerimaan yakni untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagaimana yang dilakukan di banyak negara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah perlu segera menerbitkan naskah akademik soal badan penerimaan negara untuk meminimalkan kepanikan di kalangan wajib pajak. Soal reorganisasi Kementerian Keuangan dan Bappenas, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan penggabungan Bappenas dan BKF akan memudahkan perencanaan pembangunan dan fiskal jangka panjang.

Ada sejumlah tantangan nasional yang sifatnya berulang dan membentuk siklus. Sebagian siklusnya bersifat tahunan, ada pula yang lima tahunan, maupun sepuluh tahunan. Karena bersifat rutin, selayaknya masyarakat mengharapkan penanganan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Di antara tantangan tahunan adalah apa yang selalu terjadi menjelang Ramadan dan menjelang perayaan hari raya Idulfitri. Menjelang bulan puasa, selama puluhan tahun kita selalu dihadapkan pada masalah kenaikan harga pangan Sedangkan selama Idulfitri, kita selalu menghadapi persoalan terkait pergerakan jutaan orang untuk mudik. Keduanya membawa rantai persoalan dan turunan-turunannya yang tidak sedikit. Terkait dengan soal pangan, kita layak mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian awal pekan ini dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Stok dan Harga Pangan menjelang Ramadan. Mendagri mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan berpeluang mengalami lonjakan permintaan saat Ramadan. Komoditas itu di antaranya beras, cabai, minyak goreng, telur, dan ayam ras. Menurut Mendagri, deretan komoditas pangan itu terpantau masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah sampai dengan pekan terakhir Februari 2024. Mendagri kemudian meminta Pemda melakukan rapat teknis dengan tim pengendali inflasi daerah besarta Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi pengusaha. Selain itu, pengamanan pasokan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur perlu dipastikan guna menghadapi permintaan yang naik saat Ramadan dan Idulfitri. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui, celahnya telah dikenali, urutan persoalannya sudah dipahami. Dengan demikian, solusi terbaik diharapkan dapat dirumuskan, kemudian dijalankan. Kalaupun ada anomali-anomali karena perbedaan situasi dari tahun ke tahun, tentu perbaikan dari masa-masa sebelumnya diharapkan dapat meredamnya. Kalau ditelisik lebih jauh, harus diakui ini bukan persoalan sederhana. Harga pangan, misalnya, apalagi kumpulan banyak komoditas pangan, adalah akumulasi dari masalah produksi, tata niaga, sebaran produsen dan sebaran konsumen, distribusi, pengendalian impor-ekspor, serta masalah lainnya. Sebuah rantai yang panjang dan cukup kompleks. Ada beberapa hal yang dapat kita amati dari penanganan atas persoalan yang berulang tersebut. Pertama, perhatian kepada detail. Kedua, jangan terlena dengan kesibukan politik. Ketiga, perlunya antisipasi jangka panjang.

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) makin dekat menuju monetasi bisnis pusat data (data center), seiring keberhasilan emiten BUMN papan atas tersebut yang menyelesaikan pengalihan aset di Singapura ke NeutraDC. Setelah pengalihan aset senilai US$ 219 juta atau setara  Rp 3,4 triliun tersebut, NeutraDC yang juga merupakan anak usaha Telkom ini, melangkah lebih lanjut dengan mencari kemitraan strategis untuk peningkatan modal. Aksi korporasi  yang diproyeksikan rampung paling lambat pada 2025 ini, ditaksir bisa mendatangkan  dana segar hingga Rp13 triliun hingga Rp 13 triliun. Leste, Giovani menyebutkan, kemungkinan besar aset tersebut akan ditransfer ke NeutralDC di masa depan. Meski jadwalnya belum jelas hingga saat ini. (Yetede)

DPR pada akhir 2023 menyetujui tujuh nama anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2023-2028. Badan supervisi ini dibentuk berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terutama pada Bab XA angka 61 Pasal 89A yang mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi LPS. LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Fungsi dan tugas penting itu membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Karena itulah Badan Supervisi LPS dibentuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS.

Sepanjang tahun lalu, industri jasa keuangan, terutama sektor non-bank, seperti asuransi, diterpa banyak kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya skandal PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan begitu banyak nasabah. Dampaknya, kasus itu menekan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi LPS. Kehadiran Badan Supervisi LPS diharapkan dapat mendorong LPS mewujudkan program penjaminan polis sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, terutama perasuransian, dapat segera kembali pulih. Namun LPS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). (Yetede)

Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512 responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik.

Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.

Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)

Publik menanti penjelasan lengkap mengenai rencana program makan siang gratis yang digagas pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menimbulkan sejumlah spekulasi, mulai dari sumber pendanaan hingga potensi celah korupsi. Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, menjelaskan, program makan siang gratis ini akan diupayakan menggunakan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, pendanaannya bukan menggunakan dana program-program yang sebelumnya sudah  ada dalam APBN, termasuk tidak akan mengotak-atik dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Hal ini sudah dibahas oleh koalisi partai politik Koalisi Indonesia Maju dan Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Selanjutnya akan diumumkan langsung oleh Prabowo-Gibran saat keduanya sudah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

”Selama ini tak pernah muncul opsi membiayai makan siang melalui realokasi dana dari program yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tidak dari subsidi BBM, tidak dari BOS, atau program lain. Yang dibahas adalah membiayainya dengan penerimaan baru,” kata Dradjad saat dihubungi, Senin (4/3). Dia menjamin, Prabowo-Gibran akan selalu mengutamakan prinsip disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3 %. Selain itu, tidak akan ada pula kenaikan tarif PPN dan PPh akibat program makan siang gratis. Menurut Dradjad, wacana sumber dana program makan siang gratis yang dilempar sejumlah politisi, seperti Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto, berpatokan pada konteks ruang fiskal yang tersedia untuk Rancangan APBN 2025. Wacana itu juga belum menjadi kesepakatan bersama kabinet Presiden Jokowi serta parlemen sekarang maupun kabinet Prabowo-Gibran dan parlemen mendatang. (Yoga)

Kondisi nelayan di Indonesia kian sulit, terutama nelayan kecil dan tradisional. Biaya kebutuhan hidup yang meningkat semakin timpang dengan pendapatan nelayan yang kian menyusut. Data BPS memaparkan, nilai tukar nelayan (NTN) terus melandai dalam enam bulan terakhir. Pada Februari 2024 NTN tercatat sebesar 101,59 atau turun 0,15 % dibandingkan dengan Januari 2024 yang 101,74. Tren penurunan NTN mulai terlihat sejak September 2023 yang tercatat 105,64, pada Oktober 2023 sebesar 104,84, kemudian pada November turun ke 103,52, dan di Desember 2023 menjadi 102,46.

Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang membebani penghidupan nelayan, antara lain harga bahan kebutuhan pokok yang terus meningkat serta biaya melaut yang tinggi karena sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga lebih tinggi. Sementara harga jual ikan dari hasil melaut justru menurun. ”Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Kebutuhan biaya nelayan semakin tinggi, sedangkan pendapatan berkurang karena harga jual ikan turun. Ini membuat beban nelayan bertambah,” ujar Budi saat dihubungi, Senin (4/3). (Yoga)

Tak terbantahkan, ekonomi kreatif menjanjikan perputaran ekonomi yang menggiurkan. Banyak orang rela merogoh kocek lebih untuk menikmati beragam karya produk kreatif. Konser Taylor Swift, misalnya, pergelaran musik diva itu mampu menggerakkan ekonomi negara. Keberadaannya bahkan diperebutkan berbagai negara di Asia Tenggara. Namun, Singapura sukses memasang strategi untuk menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menghelat The Eras Tour yang diusung Swift pada Maret ini. Setelah perburuan tiket konser, beragam hotel, maskapai, dan operator agen perjalanan mengalami ledakan pesanan ke Singapura pada Maret 2024. Harga akomodasi dan tiket naik berlipat. Sebab, para penikmat konser bukan hanya warga Singapura, melainkan datang dari beragam negara tetangga, antara lain Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Gegap gempita konser ini hanyalah satu dari sederet subsektor ekonomi kreatif (ekraf).

Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf, ekraf merupakan upaya menciptakan nilai tambah berbasis ide dari kreativitas SDM dan ilmu pengetahuan. Hal ini tak terlepas dari warisan budaya dan teknologi. Setidaknya terdapat 17 subsektor ekraf, yang meliputi aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fashion, penerbitan film, animasi, dan video, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Data 2019 menunjukkan, ekraf mampu menyerap 19,2 juta orang, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Tren ini tumbuh positif saban tahun sejak 2011. Kontribusinya terhadap PDB mencapai Rp 1.153,4 triliun.

Menurut praktisi budaya, pariwisata, dan ekraf, Harry Waluyo, ekosistem ekraf belum terbentuk di Indonesia. Para pelaku dalam ekosistem pun masih belum memahami pasar. ”Para seniman, creator, kurang dapat suatu peluang, dalam pengertian perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), (dan) dukungan kemudahan mendapat pembiayaan. Kendala-kendala ini sudah lama kami rasakan,” ujarnya. Harapannya, para pelaku ekraf bisa memahami bahwa dalam industri ekraf, ekspor tak melulu berupa barang. Nilai dan kualitas, selain harga dan pelayanan, jadi aspek penting. Isu pengembangan ekraf juga perlu intervensi pemerintah. Pendanaan dan dukungan lain perlu diupayakan. Sebab, persaingan saat ini ditentukan pula dari produk, kualitas, dan harga. (Yoga)

Dalam kurun 3-4 tahun terakhir, rata-rata kenaikan inflasi komponen harga pangan bergejolak melebihi rerata kenaikan upah minimum regional (UMR). Level inflasi komponen tersebut juga mendekati rerata kenaikan gaji ASN. Bahkan, pada Februari 2024, angkanya sudah melebihi rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 yang digelar Bapanas secara hibrida di Jakarta, Senin (4/3). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, perwakilan kementerian/lembaga terkait, BI, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia. Arief menjelaskan, pada 2020-2023, rerata tingkat inflasi komponen harga pangan bergelojak sebesar 5,2 %.

Tingkat inflasi itu sudah di atas rerata kenaikan UMR pada 2020-2024 yang sebesar 4,9 %. Angka rerata tersebut juga mulai mendekati rata-rata kenaikan gaji ASN pada 2019- 2024 yang sebesar 6,5 %. ”Oleh karena itu, inflasi harga pangan bergejolak harus dijaga di bawah 5 % agar tidak menggerogoti penghasilan mereka,” ujar Arief. BI mencatat tingkat inflasi komponen harga pangan bergejolak pada Februari 2024 di atas rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Tingkat inflasi pada bulan tersebut mencapai 2,75 % secara tahunan atau meningkat dari inflasi Januari 2024 di 2,57 %. Komponen harga pangan bergejolak berkontribusi terbesar terhadap inflasi Februari 2024. Tingkatinflasi komponen tersebut mencapai 8,47 % secara tahunan. Tiga komoditas terbesar penyumbang inflasi tersebut adalah beras, cabai merah, dan telur ayam ras. (Yoga)

Jaringan perdagangan orang terus merekrut anak muda warga negara Indonesia untuk dipekerjakan dalam sindikat penipuan daring (online scamming) dan judi daring. Mereka umumnya diiming-imingi bekerja di bidang lain dengan gaji tinggi. Kenyataannya, mereka dikirim ke Kamboja dan negara-negara lainnya yang menjadi tempat beroperasinya sindikat tersebut. Anak-anak muda ini juga ditugaskan menguras uang milik WNI. Setiap hari mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang. Sebagian besar tanpa digaji dan malah dijerat dengan utang oleh sindikat yang mempekerjakan mereka. Dengan begitu, mereka susah untuk ber- henti dan pulang ke Indonesia. ”Saya ditawari bekerja di perusahaan saham yang katanya perusahaannya ada izin. Ternyata saya dikirim ke Kamboja, bekerja menipu orang Indonesia. Di sini kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 23.00. Saya ingin pulang,” ujar ATK (30), salah seorang korban yang bekerja di Kamboja dalam percakapan telepon dengan Kompas, Senin (4/3).

Perempuan lulusan SMA kelahiran Sultra itu mengakui tertarik bekerja di luar negeri dengan gaji 700 USD per bulan lantaran diajak temannya. ATK dan teman-temannya dikirim ke Kamboja dan tinggal di mes yang berisi puluhan anak muda Indonesia. Ia dipekerjakan di sebuah perusahaan yang menipu orang-orang Indonesia, dengan membuat akun Telegram menggunakan data dan wajah orang lain. Mereka kemudian menghubungi orang Indonesia. ”Jadi kami harus mencari member di Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Lalu merayu mereka agar percaya kepada kami, lalu kami ajak main kripto,” kata ATK. ATK tidak menerima gaji. Sebaliknya, dia memiliki utang kepada perusahaan sekitar 2.300 USD yang bertambah menjadi 2.500 USD karena beberapa kali sakit. ATK akhirnya melaporkan kasusnya kepada Kementerian Luar Negeri RI secara daring.

Menurut ATK, saat ini ada banyak anak muda Indonesia bekerja di berbagai perusahaan di Kamboja. ”Jangan pernah percaya dengan ajakan kerja di luar negeri. Itu bohong semua,” pesan ATK.Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menyatakan, pihaknya telah menerima laporan ATK dan berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja untuk menangani kasus terbut. ”KBRI di Phnom Penh segera berkoordinasi dengan otoritas setempat. Lokasi tempat kerja ATK sudah diketahui, dua jam perjalanan darat dari Phnom Penh,” Judha. Sejak 2020-2023, Kemenlu telah menangani dan menyelesaikan 3.400 kasus terkait online scamming yang menimpa WNI di delapan negara dan 1.748 orang di antaranya berada di Kamboja. ”Ini menjadi keprihatinan kita, berbagai upaya kita lakukan, keberangkatan ke Kamboja masih terus terjadi terutama terkait online scam dan judi online,” kata Judha. (Yoga)