Seorang kreator konten, Ahmad Addril Hidayah (22), menjebol sistem isi ulang saldo kartu multitrip atau KMT KAI Commuter. Bermodal telepon seluler dan belajar dari Youtube, Ahmad menggandakan saldo KMT KAI Commuter Rp 12,4 juta. Dalam aksinya, Ahmad mengisi saldo isi ulang kartu menggunakan aplikasi C Access dan aplikasi Http Canary melalui metode pembayaran dengan aplikasi ojek daring. Dari aplikasi ojek daring, ia mengubah sistem C Access sehingga pembayaran tagihan administrasi hanya Rp 1 setiap kali isi ulang. Ahmad meraup saldo isi ulang Rp 12,4 juta. Ia sudah beraksi 25 kali dengan total pembayaran Rp 5. Aksi Ahmad terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari PT KAI Commuter Indonesia yang mencurigai saldo seorang pengguna KRL tak sesuai dengan data di sistem perusahaan.

”Barang bukti yang diamankan satu buah handphone beserta 10 kartu KAI Access yang digunakan pelaku. Tersangka menjebol sistem pembayaran pada 26-28 Februari 2024 di Stasiun Depok Baru. Pelaku beraksi sendiri,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana, Rabu (6/3). ”Perlu kerja sama dalam menyelesaikan masalah ini demi melindungi keamanan dan privasi datamasyarakat serta menjaga kepercayaan dalam penggunaan teknologi digital di Indonesia,” kata Arya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 33 juncto Pasal 49 atau Pasal 30 juncto Pasal 46 UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku terancam hukuman 6 tahun hingga maksimal 10 tahun penjara. (Yoga)

Sejumlah warga berjalan menuju rumah panggung di tepi laut Kampung Tanjung Banun, Pulau Rempang, Batam, Kepri, Selasa (5/3). Beberapa di antara mereka menggenggam amplop berwarna coklat. ”Coba kau lihat baik-baik. Tinggal 15 orang yang masih bertahan,” kata Erlangga Sinaga (42), salah satu di antaranya, sambil mengeluarkan isi amplop berupa surat peringatan (SP) 2 dari Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada 15 warga Tanjung Banun. Warga diminta segera meninggalkan kebun dan rumahnya. Pada 29 Februari 2024 ada 32 warga Tanjung Banun yang mendapat SP 1. Sebanyak 17 warga di antaranya telah menyetujui ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. BP Batam meminta lahan di Tanjung Banun segera dikosongkan karena pembangunan 961 rumah relokasi harus dimulai. Warga di lima kampung lain yang terdampak tahap I Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City bakal dipindahkan ke lokasi tersebut.

Erlangga menuturkan, ganti rugi tanah yang ditawarkan BP Batam sebesar Rp 14.000 per meter persegi. Selain itu, tanaman warga di kebun juga diganti dengan besaran Rp 6.000 hingga Rp 20.000 per batang. Tanah Erlangga seluas 8.737,74 meter persegi dengan pohon kelapa berjumlah 200 batang,  akan mendapat ganti rugi Rp 126 juta. ”Tak silau aku dengan uang segitu. Kebunku bisa menghasilkan lebih banyak dari itu,” ujar Erlangga. Ia mengatakan tak pernah berniat menjual kebun miliknya itu. Pohon kelapa di kebun adalah tabungan masa depan bagi Erlangga dan keluarganya. Warga lainnya, Rusmawati (51), mengatakan memiliki rumah yang berdiri di lahan seluas 503,74 meter persegi. Oleh pemerintah, bangunannya akan diganti Rp 42 juta dan lahan diganti Rp 7 juta. ”Dengan uang Rp 49 juta, mau cari rumah di mana?,” katanya. Tanah itu dibelinya pada akhir tahun 2015 dengan harga Rp 90.000 per meter persegi. Adapun untuk membangun rumah, Rusmawati menghabiskan dana Rp 280 juta.

Warga Pasir Panjang, Ishak (57) pada Senin (4/3). mengatakan, orang-orang di kampungnya akan tetap bertahan di rumah masing-masing sampai kapan pun. Mereka tidak mau menerima ganti rugi dan tawaran relokasi ke Tanjung Banun. Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru Andri Alatas menyatakan, tindakan pemerintah melayangkan surat peringatan kepada warga yang sedang mempertahankan ruang hidupnya adalah bentuk kesewenang-wenangan. ”Ini menunjukkan pemerintah tidak belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Nyatanya, sampai kini, pemerintah masih saja mengabaikan suara warga dan tetap menggunakan kekuatan berlebihan untuk menggesa PSN Rempang Eco City,” kata Andri. (Yoga)

Masa depan ekonomi Indonesia terletak, antara lain, pada ekonomi kreatif. Modal dasar dan potensinya besar, juga tantangan-tantangannya. Kolaborasi semua pemangku kepentingan guna memperkuat ekosistem menjadi prasyaratnya. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, potensi perkembangan ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia begitu besar. Kreativitas dan inovasi menjadi modal utama para pelaku ekraf dalam negeri. ”Orang Indonesia itu (sebagai) pelaku ekraf dikenal dunia dengan kemampuan berkreasi dan inovasi. Jadi, itu sudah menjadi core Indonesia. Ini yang harus jadi keunggulan yang kita lebih pertimbangkan di masa depan,” ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama Kompas, Rabu (6/3) di Jakarta. Ia mengatakan, industri manufaktur dan hilirisasi tambang memang penting.

Namun, hilirisasi sektor ekraf pun perlu dilakukan. Sebab, efek pengganda dari produksi barang dan jasa ekraf dapat berkontribusi pada neraca ekraf untuk mendongkrak perekonomian nasional.  Meski demikian, ia mengakui masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi para pelaku ekraf di lapangan, diantaranya isu pembiayaan dan perubahan teknologi yang dinamis. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendampingi, bukannya meninggalkan. ”Ekosistem harus kuat dan berkelanjutan,” katanya. Salah satu caranya, menurut Sandiaga, investasi penuh pada SDM. Kolaborasi lintas sektor dan kebijakan publik yang mendukung juga mutlak dilakukan. Selain itu, pemerintah berkomitmen mendukung dari sisi pembiayaan.

Skemanya, antara lain, public private partnership atau kemitraan pemerintah dan swasta. Sumber dananya berasal dari dana pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Fund). Ada pula skema lain, termasuk untuk UMKM, yang tertuang dalam PP No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini mengatur mengenai pembiayaan, pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur, dan insentif untuk pelaku ekraf. PP ini juga mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekraf dengan memfasilitasinya agar ekosistem ekraf dapat berjalan dengan baik. (Yoga)

Seiring maraknya bisnis kedai kopi, muncul fenomena perusahaan nonmakanan-minuman ikut terjun ke bisnis kedai kopi. Perusahaan-perusahaan ini memilih kedai kopi sebagai sarana mengenalkan berbagai produk bisnis utama mereka kepada publik dan memunculkan brand awareness di kalangan konsumen. Kira-kira kredonya begini: sambil ngopi, kita bicara bisnis. Selasa (5/3) Rudianto (35) bersama dua rekannya sedang menikmati secangkir kopi espresso di The Gade Coffee & Gold by Pegadaian di Gedung Sarinah, Jakarta. Saat menyeruput kopi, Rudianto melihat secarik kertas di meja yang bertuliskan promosi produk layanan menabung dan jual beli emas secara daring dari PT Pegadaian yang bisa diakses via pindai kode QR. Barulah saat itu karyawan swasta di Jalan MH Thamrin ini menyadari bahwa kedai kopi tersebut milik PT Pegadaian.”Dulu, kalau dengar Pegadaian, yang teringat ya solusi pendanaan dan jual beli emas. Ternyata sekarang ada kedai kopinya,” ujar Rudianto.

Kepala Departemen Layanan Prioritas & The Gade Taufan El Savir menjelaskan, ide dasar dari pendirian The Gade Coffee & Gold by Pegadaian adalah menyasar segmen anak muda dan masyarakat umum. Kedai kopi menjadi tempat untuk diskusi bisnis ataupun jadi sekadar tempat nongkrong. Tak hanya menawarkan kopi dan berbagai kudapan, kedai kopi juga menjadi sarana PT Pegadaian untuk mengomunikasikan produk layanannya. Salah satunya adalah layanan jual beli emas. Harapannya, kedai kopi dapat menjadi sarana pemasaran untuk mengerek penjualan produk dan meningkatkan wawasan masyarakat tentang produk PT Pegadaian.

Memanfaatkan bisnis kedai kopi untuk mengomunikasikan produk keuangan juga dilakukan bank OCBC. Mereka berkolaborasi dengan beberapa produsen kopi kemasan untuk membuat sejumlah kedai kopi bernama Nyala. Sembari berjualan kopi, mereka pun mengenalkan berbagai layanan produk perbankan sambal mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan keuangan. Di Stasiun Palmerah dan Stasiun Sudirman, Jakarta, OCBC berkolaborasi dengan Janji Jiwa membuat toko kopi bernama Nyala Cuan & Coffee x Janji Jiwa.

OCBC juga berkolaborasi dengan First Crack Coffee dengan nama Nyala Coffee by First Crack yang berlokasi di Mall Ciputra Surabaya dan di Cove at Batavia, PIK, Jakarta. Ini merupakan kantor cabang OCBC dengan konsep terbaru, yakni OCBC Financial Fitness Gym (FFG). Jadi, sembari menikmati kopi, konsumen juga bisa mengecek kondisi keuangannya. Di lokasi-lokasi tersebut, OCBC juga menawarkan promo spesial saat bertransaksi dengan layanan perbankan OCBC. Masyarakat juga bisa membuka aplikasi layanan perbankan Nyala dari OCBC di gerai kopi tersebut. Adapun aplikasi layanan perbankan ini memudahkan untuk menabung, berinvestasi, membuka deposito, hingga Tarik dan setor uang di ATM. (Yoga)

Jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif mencapai lebih dari 53 juta orang. Berbagai inovasi perlu dilakukan untuk mendorong mereka aktif kembali. BPJS Kesehatan menargetkan mengaktifkan kembali status kepesertaan 5 juta peserta nonaktif. Selain untuk meningkatkan penerimaan iuran, status aktif juga penting untuk memastikan setiap peserta mendapat perlindungan jaminan kesehatan. ”Tahun ini kita menargetkan kepesertaan JKN 98 % (dari total penduduk). Penting untuk kita mendorong peserta aktif. Kita targetkan 5 juta (peserta nonaktif) aktif kembali,” tutur Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam 17th International Conference on Information and Communication Technology (ICT) in Social Security 2024, Rabu (6/3) di Nusa Dua, Bali.

Konferensi ICT merupakan pertemuan global tiga tahunan Asosiasi Lembaga Jaminan Sosial Internasional (ISSA). Pada tahun 2024, konferensi itu diadakan di Bali dengan tema ”Data-Driven Transformation for a Smart, Resilient, and Inclusive Social Security”. Ghufron mengatakan, berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mendorong keaktifan status peserta JKN. Salah satunya melalui inovasi Pesiar, yakni program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi. Lewat program ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan perangkat daerah untuk menyisir warga yang belum menjadi peserta JKN ataupun peserta yang status keanggotaannya tidak aktif. Jika ditemukan ada warga yang belum terdaftar atau status kepesertaannya tidak aktif, perangkat daerah bisa melaporkan atau membantu mendorong individu tersebut untuk memproses kepesertaannya. (Yoga)

Tahun lalu, World Economic Forum mengeluarkan laporan yang menunjukkan, telah terjadi transformasi dalam pasar tenaga kerja. Salah satu cirinya adalah perubahan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Dalam tiga tahun mendatang, jenis keterampilan yang paling dibutuhkan pasar tenaga kerja adalah kemampuan berpikir analitis dan kreatif. Keduanya adalah jenis keterampilan kognitif yang sangat diperlukan untuk merespons tantangan baru di dunia kerja. Keterampilan-keterampilan teknis yang repetitif tak lagi banyak dibutuhkan sebagaimana beberapa dekade yang lalu saat banyak pekerjaan masih bertumpu pada tenaga kasar manusia.

Saat banyak kerja teknis dan repetitif mulai dialihkan pada mesin yang berbasis kecerdasan buatan, maka pasar tenaga kerja tidak akan lagi banyak membutuhkan keterampilan teknis. Markow dkk. dalam ”The New Foundational Skills of the Digital Economy,” menyebut, ada tiga jenis keterampilan baru yang dibutuhkan dalam ekosistem ekonomi digital saat ini, yaitu keterampilan manusiawi  (human skill), keterampilan digital, dan keterampilan pendukung bisnis. Keterampilan manusiawi ini mencakup kemampuan analitis, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Disini perguruan tinggi, sebagai salah satu lembaga pendidikan penyuplai tenaga kerja usia produktif harus merespons perubahan ini.

Berdasarkan data statistik tahun 2023, angkatan kerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi sekitar 10 % atau 15 juta orang, maka perguruan tinggi perlu menyeimbangkan misi pendidikan dan misi penyiapan tenaga kerja agar bisa mempersenjatai para calon buruh dengan kritisisme sehingga mereka terberdayakan. Kini, muncul tantangan baru untuk perguruan tinggi, yang datang dari lanskap pasar tenaga kerja itu sendiri.  Sejumlah keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi tidak akan lagi dibutuhkan dalam tren pasar tenaga kerja beberapa tahun mendatang. Karena itu, perguruan tinggi bisa melakukan misi penyiapan kerja dengan sekaligus mempersenjatai para calon buruh, dimana keterampilan utama yang dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini adalah keterampilan berpikir kritis dan analitis.

Keterampilan itulah yang perlu diajarkan oleh perguruan tinggi agar lulusan mereka nantinya punya senjata untuk memberdayakan diri mereka sendiri di hadapan para pemberi kerja yang punya kecenderungan eksploitatif. Keterampilan berpikir kritis dan analitis adalah bagian dari pembelajaran mata kuliah filsafat. Oleh karena itu, dengan mengajarkan filsafat pada semua mahasiswa, apa pun jurusannya, perguruan tinggi telah melakukan dua hal sekaligus. Pertama, memberikan pendidikan kritis bagi mahasiswa. Kedua, memberikan solusi komprehensif bagi tantangan pasar tenaga kerja. Mahasiswa dilatih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif sesuai yang dibutuhkan pasar tenaga kerja dan juga pada saat yang sama dipersenjatai agar ketika bekerja bisa menjadi buruh yang berdaya. (Yoga)

Korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa dicegah melalui berbagai cara. Salah satunya dengan lelang berbasis sistem elektronik atau e-procurement. Namun, sistem itu juga diakali. KPK dalam kurun waktu 2004-2022 menangani 1.351 kasus korupsi dengan 277 kasus di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Perkara yang ditangani KPK sebagian besar kasus gratifikasi dan suap, tetapi erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. ”Jadi, kontraktor ingin mendapatkan proyek dengan cara menyuap atau membeli proyek dengan memberikan gratifikasi dan seterusnya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat berpidato pada Rakornas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Rabu (6/3).

Menurut Alexander, belanja pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa sangat besar. Berdasarkan temuan KPK dan aparat penegak hukum lain, permintaan fee proyek berkisar 5 sampai 15 % adalah sesuatu yang lazim. Mereka sudah mengatur saat memasukkan dokumen lelang. Bahkan, dokumen lelang tersebut diunggah melalui satu komputer. Para pelaku juga bekerja sama dengan unit layanan pengadaan untuk membatasi akses vendor lain sehingga sulit memasukkan dokumen lelang. Pemerintah lantas mendorong pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-katalog). Melalui sistem ini, pemerintah berupaya mempercepat pengadaan barang dan jasa serta memudahkan pengawasan. Selain itu, para vendor lebih mudah melakukan transaksi proyek pemerintah. Namun, menurut Alexander, sistem ini pun bisa diakali.

Contohnya kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada 2023. Korupsi terkait perjalanan umrah tersebut menggunakan e-katalog mulai dari perencanaan. Namun, proses pengunggahan penawaran harga serta eksekusi pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan sangat cepat. ”Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, proses e-katalog itu diakali dengan cara antara penyedia barang dan jasa dengan pihak yang membutuhkan itu sepakat dulu,” kata Alexander. Ia pun mendorong apparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memahami modus yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa serta mengawasinya melalui e-katalog. Ia memahami APIP tahu ada persekongkolan serta kesepakatan yang tidak baik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, APIP sungkan ketika berhadapan dengan pimpinan tertinggi. Karena itu, Alexander mengimbau APIP agar melaporkan ke aparat penegak hukum ketika mengetahui ada peristiwa tersebut. (Yoga)

Angka pernikahan di Indonesia mengalami tren penurunan. Berdasarkan data BPS, angka pernikahan di Indonesia turun signifikan sejak tahun 2018 sampai 2023. Pada 2018, tercatat 2,01 juta pasangan menikah, turun menjadi 1,96 juta pasangan pada 2019 dan kembali turun pada 2020, yakni 1,78 juta pasangan, disusul tahun 2021 dengan 1,74 juta pernikahan dan 2022 di 1,70 juta pasangan. Angka pernikahan di Indonesia kembali turun menjadi 1,58 juta pasangan pada 2023 atau turun 128.000 pasangan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren penurunan angka pernikahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain, seperti Jepang dan Korea. Rendahnya minat warga menikah pada akhirnya memicu penurunan angka kelahiran dan krisis populasi di negara-negara tersebut.

Seperti dilansir The Japan Times, angka pernikahan di Jepang tahun 2023 mencapai 489.281 pasangan, turun 30.000 atau 5,9 % dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pernikahan tersebut merupakan yang terendah di Jepang sejak tahun 1933. Menurut survei The National Institute of Population and Social Security Tokyo, minat laki-laki dan perempuan di Jepang untuk menikah menurun. Tercatat 17,3 % populasi pria dan 14,69 % dari populasi perempuan di Jepang tidak memiliki minat untuk menjalin ikatan dalam pernikahan ataupun membangun keluarga. Sejarawan lulusan Cambridge University, Katrina Gulliver, pernah menulis bahwa modernisasi telah mengubah kondisi dan status perempuan di Jepang. Seiring berkembangnya zaman, Jepang memberikan kebebasan kepada perempuan melakukan berbagai hal, termasuk dalam karier. Hal inilah, menurut Gulliver, yang menjadi faktor perempuan lebih memilih bekerja daripada mengurus keluarga hingga menurunkan angka pernikahan dan kelahiran di Jepang.

Junya Tsutsui, sosiolog yang fokus mengkaji sosiometri pernikahan dan keluarga di Jepang, dalam penelitiannya menyebutkan, banyak perempuan Jepang lebih tertarik menikmati hidup sendiri selagi muda. Banyak juga perempuan Jepang yang takut kehilangan pekerjaan dan tidak maksimal bekerja setelah menikah. Sosiolog UNS Surakarta Drajat Tri Kartono, memandang perubahan paradigma terkait pernikahan, khususnya dari aspek perempuan, seperti di Jepang dan negara lain, juga terjadi di Indonesia. Menurut Drajat, perempuan melihat pernikahan tidak bisa menjamin kebahagiaan dan melindungi mereka. Inilah yang menjadi alasan perempuan dalam studi Drajat memilih tidak memprioritaskan pernikahan dalam kehidupan mereka. ”Melalui pernikahan, perempuan tak bisa mengelola waktu dan uangnya sendiri sehingga membuat mereka tak nyaman. Mereka membangun otonomi perempuan dengan hidup sendiri dan mandiri. Mereka akan menghubungi teman jika ingin bermain atau bersosialisasi,” tuturnya. (Yoga)

Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf disebutkan, sektor ekonomi kreatif (ekraf) mampu menyerap sekitar 19,2 juta tenaga kerja, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Perputaran ekonominya terlihat dari kontribusi terhadap PDB yang mencapai Rp 1.153,4 triliun. Dalam neraca ekspor nasional, kontribusi ekraf terhadap ekspor nasional sebesar 19,6 juta USD atau 11,9 % pada 2019. Sejak 2011, nilainya berfluktuasi pada kisaran 15,6 juta USD hingga 20,3 juta USD dengan besaran tertinggi pada 2018. Meski berkontribusi besar, sektor ini dinilai belum cukup mendapat perhatian pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran definitif Kemenparekraf pada 2024 hanya Rp 3,53 triliun, jauh lebih kecil dari sejumlah kementerian lainnya. Total alokasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.090,8 triliun. Padahal, efek pengganda pada sektor ekraf terhitung besar.

Pendiri sekaligus CEO Naruna Ceramic Roy Wibisono, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/3) menilai, potensi ekraf dengan perputaran ekonominya tergolong besar. Naruna merasakan permintaan keramik di pasar begitu tinggi. Kala pandemi Covid-19, Naruna yang memasok alat-alat makan buatan tangan justru tumbuh pesat. Harga per barang dijual mulai Rp 70.000 hingga Rp 500.000. Naruna bahkan berhasil mengekspor barang-barang keramiknya ke 16 negara, mulai dari Singapura hingga AS. Selain desain yang unik, metode pemasaran juga menjadi perhatian. Roy menggunakan beragam jalur penjualan, secara perorangan, melalui pengecer (reseller), dan penjualan barang dari penyuplai ke konsumen (dropshipper). ”Naruna itu memang riil ekraf. Bagaimana membuat sesuatu yang biasa dengan sentuhan kreativitas sehingga harganya bisa jauh lebih kuat,” kata Roy.

Di balik beragam potensinya, para pelaku usaha ekraf masih bergulat dengan sejumlah hambatan. Salah satunya birokrasi yang berbelit menyulitkan proses ekspor, yang menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku ekraf. Roy mengatakan, sertifikasi di dalam negeri juga jadi ”bumerang” bagi keberlangsungan usaha ekraf. Banyak auditor negara lain membuat penilaian menyesuaikan standar Indonesia, yang menyebabkan barang ditolak karena tak memenuhi detail persyaratan standar dalam negeri ketimbang ketentuan negara calon importir. ”Banyak sekali perizinan itu yang membuat industri di Indonesia tak bisa bergerak dengan bebas. Saya pernah melihat perizinan untuk suatu industri hampir 50 (unsur), seperti limbah, kebisingan, dan lain-lain. Itu semua ada masanya, ada perpanjangan yang butuh duit juga,” kata Roy. (Yoga)

Meski diharuskan, belum semua wajib pajak (WP) rutin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilannya. Masih banyak yang merasa tidak perlu melapor karena gajinya setiap bulan sudah dipotong pajak. Sistem lapor pajak juga dianggap rumit untuk orang awam. Kekecewaan semakin menjadi ketika melihat kasus korupsi pejabat masih saja marak. Gabrella (32) sudah bekerja 10 tahun, tapi ia masih belum paham betul cara melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh 21). Pekerja Ormas asal Tangsel itu telah berusaha rutin melapor pajak setiap awal tahun. Namun, ia tidak bisa melakukannya tanpa didampingi orang lain yang paham soal pajak.

”Sejujurnya setiap tahun pasti lupa caranya bagaimana, karena, kan, munculnya Cuma sekali setahun. Cukup rumit pula. Jadi, selama ini setidaknya harus ada satu teman atau orang keuangan kantor yang menemani supaya bisa ditanya-tanya,” ujarnya, Selasa (5/3). Tahun lalu, Gabrella terpaksa ”bolong” melaporkan SPT Tahunan. Ia sedang tugas dinas di luar kota dan lupa kalau ada tenggat pelaporan SPT yang berakhir setiap 31 Maret. Apalagi, saat itu tidak ada orang yang bisa mendampinginya mengisi formulir SPT. Ia terkejut karena dikenai denda Rp 100.000 akibat tidak menyampaikan SPT tepat waktu. ”Padahal, saya sudah bayar pajak setiap bulan, pungutannya gede, selama ini juga rajin la por, hanya karena telat sekali,saya kena denda,” tuturnya.

WP seperti Gabrella dan lainnya berharap ke depan sistem pelaporan SPT bisa lebih mudah bagi orang awam dan lebih transparan. Setidaknya, wajib pajak tidak perlu repot-repot mengisi satu per satu kolom data di formulir SPT dengan istilah rumit yang tidak dipahami. Urusan penyampaian dan pemrosesan laporan saat ini memang sudah lebih mudah. Namun, secara substansi, proses pengisian formulir masih dinilai sulit. Sosialisasi dan tutorial digital oleh kantor pajak juga diharapkan lebih gencar mendekati masa pelaporan SPT. Informasi soal tutorial itu juga sebaiknya dicantumkan dalam pesan singkat atau surat elektronik (e-mail) yang diterima WP untuk memudahkan aksesnya. (Yoga)